PERBAN

Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2016 tentang PENYELENGGARAAN ASSESSMENT CENTER KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PERBAN Nomor 5 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PENYELENGGARA

Pasal 6

(1) Assessment Center Polri diselenggarakan oleh: a. Bagian Penilaian Kompetensi Biro Pembinaan Karier Staf Sumber Daya Manusia Polri yang dipimpin oleh Kepala Bagian Penilaian Kompetensi Biro Pembinaan Karier Staf Sumber Daya Manusia Polri sebagai penyelenggara Assessment Center Polri di tingkat Markas Besar Polri; dan b. Bagian Pembinaan Karier Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah yang dipimpin oleh Kepala Bagian Pembinaan Karier Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah sebagai penyelenggara Assessment Center di tingkat Kepolisian Daerah. (2) Dalam setiap kegiatan Assessment Center Polri dilaksanakan oleh Assessor dan Administrator. (3) Pelaksana Assessment Center pada tingkat Kepolisian Daerah dibentuk Tim Assessor dengan surat perintah Kepala Kepolisian Daerah. (4) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan Assessment Center mulai dari perencanaan, penyelenggaraan, monitoring dan evaluasi serta mengkoordinir Assessor. (5) Penyelenggaraan Assessment Center Polri di tingkat Kepolisian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepolisian Daerah wajib berkoordinasi dan dapat meminta asistensi teknis kepada Bagian Penilaian Kompetensi Biro Pembinaan Karier Staf Sumber Daya Manusia Polri. (6) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan Assessment Center untuk jabatan dalam tataran kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

(1) Assessor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari: a. Assessor Polri; dan b. Assessor Non Polri. (2) Assessor Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pegawai Negeri pada Polri yang telah mengikuti pelatihan dan bersertifikat Assessor yang ditetapkan oleh Kapolri untuk menyelenggarakan Assessment Center di lingkungan Polri. (3) Assessor Non Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Assessor dari luar lingkungan Polri yang ditetapkan oleh Kapolri untuk bersama-sama Assessor Polri menyelenggarakan Assessment Center Polri berdasarkan kebutuhan dan permintaan Polri dengan peran dan tanggung jawab yang diatur dalam kesepakatan bersama.

Pasal 8

(1) Calon Assessor Polri diberikan pembekalan dan pelatihan tentang konsep, teori, dan simulasi pada tahap persiapan, pelaksanaan, penulisan laporan, dan pemberian umpan balik kepada Assessee. (2) Pelatihan Assessor Polri dilaksanakan oleh Bagian Penilaian Kompetensi Biro Pembinaan Karier Staf Sumber Daya Manusia Polri dan dapat bekerjasama dengan instansi lain (vendor/provider). (3) Ketentuan teknis mengenai Assessor diatur dalam Peraturan Asisten Staf Sumber Daya Manusia Kapolri tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Assessment Center di lingkungan Polri.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 9

Koreksi

(1) Metode yang digunakan dalam penyelenggaraan Assessment Center antara lain: a. psikometri; b. wawancara berbasis perilaku (Behavior Event Interview); c. tes kepribadian (inventory); d. in tray; e. diskusi kelompok tanpa pemimpin (Leaderless Group Discussion); f. presentasi; g. permainan (Games); h. mencari fakta (Fact Finding); i. penulisan proposal (Proposal Writing); j. analisis kasus (Problem Analysis); dan k. bermain peran (Role Play). (2) In tray sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan simulasi dari situasi nyata yang dihadapi Assesse dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Pasal 10

Klasifikasi kegiatan dalam Assessment Center Polri terdiri dari: a. Kegiatan Assessment Center sederhana, yaitu suatu proses penilaian kompetensi dengan menggunakan metode psikometri, wawancara berbasis perilaku, dan dapat ditambah 1 (satu) metode lainnya; b. Kegiatan Assessment Center sedang, yaitu suatu proses penilaian kompetensi dengan menggunakan metode psikometri, wawancara berbasis perilaku dan ditambah 2 (dua) metode lainnya; dan c. Kegiatan Assessment Center kompleks, yaitu suatu proses penilaian kompetensi dengan menggunakan metode psikometri, wawancara berbasis perilaku dan ditambah 3 (tiga) metode lainnya atau lebih.

Pasal 11

(1) Kamus dan Profil Kompetensi merupakan pedoman bagi Assessor dalam penyelenggaraan Assessment Center Polri. (2) Kamus dan profil kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Polri ini. (3) Dalam hal profil kompetensi yang belum tercantum dalam peraturan ini dapat ditentukan melalui rapat para Assessor dan dapat melibatkan pengguna (user) sesuai dengan kebutuhan profil kompetensi jabatan. (4) Dalam hal terdapat kompetensi yang belum tercantum pada profil kompetensi jabatan dalam peraturan ini sesuai dengan perkembangan tuntutan tugas atau permintaan pengguna dapat ditambah/dikurangi melalui rapat para Assessor. (5) Profil kompetensi atau kompetensi jabatan sebagaimana ayat (3) dan ayat (4), perubahannya dituangkan dalam berita acara hasil kesepakatan rapat.

Pasal 12

(1) Assessee terdiri atas: a. Pegawai Negeri pada Polri yang ditunjuk oleh: 1. Kapolri untuk tingkat Markas Besar Polri; atau 2. Kepala Kepolisian Daerah untuk tingkat Kepolisian Daerah; b. bukan Pegawai Negeri pada Polri berdasarkan permintaan dari Kementerian/lembaga/swasta setelah mendapat persetujuan dari: 1. Kapolri untuk tingkat Markas Besar Polri; atau 2. Kepala Kepolisian Daerah untuk tingkat Kepolisian Daerah. (2) Penyelenggaraan Assessment Center atas permintaan dari Kementerian/lembaga/swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara kerja sama. (3) Ketentuan mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Asisten Staf Sumber Daya Manusia Kapolri tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama dengan Kementerian/ lembaga/swasta di Bidang Assessment Center.

Pasal 13

(1) Tahapan penyelenggaraan Assessment Center meliputi: a. tahap persiapan: 1. penyusunan dan penentuan profil kompetensi; 2. penentuan metode; 3. penyusunan jadwal; 4. penyiapan sarana dan prasarana; 5. penunjukan Assessor; dan 6. pemanggilan Assessee; b. tahap pelaksanaan: 1. penjelasan kepada para Assessee; 2. pengisian daftar riwayat hidup; 3. tes atau pengujian; 4. perekaman data; 5. analisis data dan penilaian hasil oleh Assessor; 6. rapat Assessor guna mengintegrasikan hasil penilaian; dan 7. pembuatan laporan individual (profil kompetensi individu); c. tahap akhir: 1. penyusunan laporan; 2. menyampaikan hasil Assessment Center; 3. mempresentasikan hasil Assessment Center (bila diperlukan); 4. memberikan umpan balik kepada Assessee; dan 5. melakukan analisis dan evaluasi hasil Assessment Center. (2) Ketentuan teknis penyelenggaraan Assessment Center diatur dalam Peraturan Asisten Staf Sumber Daya Manusia Kapolri tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Assessment Center di Lingkungan Polri.

BAB IV

HASIL ASSESSMENT

Pasal 14

Koreksi

(1) Hasil Assessment Center untuk jabatan tertentu dengan kategori: a. sangat memenuhi syarat; b. memenuhi syarat; c. cukup memenuhi syarat; d. masih memenuhi syarat; dan e. belum memenuhi syarat. (2) Hasil Assessment Center dituangkan dalam formulir profil kompetensi individu Assessee dan dilaporkan kepada: a. Asisten Staf Sumber Daya Manusia Kapolri untuk hasil penilaian Pegawai Negeri pada Polri di tingkat Markas Besar Polri; b. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah untuk hasil penilaian Pegawai Negeri pada Polri di tingkat Kepolisian Daerah; dan c. pimpinan Kementerian/lembaga/swasta pengguna atau pemohon bagi yang bukan Pegawai Negeri pada Polri. (3) Hasil Assessment Center Polri dengan kategori: a. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d berlaku selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak ditandatangani hasil Assessment Center; dan b. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani hasil Assessment Center dan dapat mengikuti Assessment Center kembali untuk jabatan yang sama. (4) Assessee yang telah mengikuti Assessment Center untuk jabatan tertentu dengan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti Assessment Center untuk jabatan lainnya.

Pasal 15

(1) Hasil Assessment Center ditandatangani oleh: a. Kepala Bagian Penilaian Kompetensi Biro Pembinaan Karier Staf Sumber Daya Manusia Polri di tingkat Markas Besar Polri; atau b. Ketua Tim Assessor Polda di tingkat Kepolisian Daerah. (2) Hasil Assessment Center diperlakukan sebagai dokumen terbatas.

Pasal 16

(1) Berkas Assessment Center yang disimpan terdiri dari: a. kamus kompetensi Assessee; b. profil kompetensi Assessee; c. metode Assessment Center; dan d. laporan hasil Assessment Center. (2) Berkas Assessment Center wajib disimpan di tempat khusus pada: a. Bagian Penilaian Kompetensi Biro Pembinaan Karier Staf Sumber Daya Manusia Polri di tingkat Markas Besar Polri; dan b. Bagian Pembinaan Karier Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah di tingkat Kepolisian Daerah. (3) Kepala Bagian Penilaian Kompetensi Biro Pembinaan Karier Staf Sumber Daya Manusia Polri di tingkat Markas Besar Polri dan Kepala Bagian Pembinaan Karier Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah di tingkat Kepolisian Daerah bertanggungjawab atas penyimpanan dan keamanan berkas Assessment Center.

Pasal 17

(1) Hasil Assessment Center tidak diberikan kepada Assessee, namun dapat diketahui oleh Assessee dan diberikan umpan balik (feedback). (2) Umpan balik (feedback) diberikan secara langsung oleh Assessor kepada Assessee melalui pertemuan langsung atau sarana komunikasi. (3) Hasil Assessment Center dan umpan balik dapat diteruskan kepada pimpinan.

Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2016 tentang PENYELENGGARAAN ASSESSMENT CENTER KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB II

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

BAB Keempat

Pasal 12

BAB Kelima

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

Pasal 22