PERBAN

Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2013 tentang KRITERIA PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG MENERIMA TUNJANGAN KHUSUS PADA WILAYAH PULAU KECIL TERLUAR DAN/ATAU WILAYAH PERBATASAN

PERBAN Nomor 5 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

KRITERIA PEGAWAI NEGERI PADA POLRI PENERIMA TUNJANGAN KHUSUS DAN WILAYAH PENUGASAN

Pasal 4

(1) Kriteria Pegawai Negeri pada Polri yang menerima tunjangan khusus pada wilayah pulau-pulau kecil terluar dan/atau wilayah perbatasan meliputi: www.djpp.kemenkumham.go.id a. ditugaskan secara penuh untuk melaksanakan atau mendukung tugas Polri pada Pulau-pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang; b. tidak sedang dalam penugasan ke luar negeri minimal 6 bulan; c. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan d. tidak sedang menjalani hukuman pidana. (2) Penerima Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Keputusan dan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 5

(1) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sebagai berikut: a. Kapolda untuk tingkat Polda; dan b. Kapolres untuk tingkat Polres. (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan wewenang penandatanganan kepada Pejabat pengemban fungsi Sumber Daya Manusia.

Pasal 6

Kriteria wilayah penugasan pada Pulau-pulau Kecil Terluar meliputi: a. pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi); dan b. memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan hukum nasional.

Pasal 7

Kriteria wilayah penugasan pada Wilayah Perbatasan meliputi: a. perbatasan darat yang bersinggungan langsung dengan garis batas antar-negara (Malaysia, Timor Leste dan Papua Nugini); dan b. tidak terpisahkan laut/perairan.

Pasal 8

Wilayah penugasan Pulau-pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan yang diberikan Tunjangan Khusus tercantum pada kolom 5 (lima) dan kolom 6 (enam) lampiran “A” dan pada kolom 4 (empat) dan kolom 5 (lima) lampiran “B” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 9

Apabila di kemudian hari terdapat pengembangan atau pembentukan Polsek/ Polsubsektor pada wilayah Pulau-pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan, Pegawai Negeri pada Polri yang ditugaskan pada Polsek/ Polsubsektor tersebut, diberikan tunjangan khusus berdasarkan peraturan ini.

Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2013 tentang KRITERIA PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG MENERIMA TUNJANGAN KHUSUS PADA WILAYAH PULAU KECIL TERLUAR DAN/ATAU WILAYAH PERBATASAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13