PERBAN

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pemberian Pinjaman Uang Muka Kredit Pemilikan Rumah Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

PERBAN Nomor 4 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian ini yang dimaksud dengan: 1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 2. Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Polri. 3. Pinjaman Uang Muka Kredit Pemilikan Rumah yang selanjutnya disingkat PUM KPR adalah sejumlah uang sebagai pinjaman tanpa bunga untuk mendapatkan Kredit Pemilikan Rumah yang diberikan kepada Pegawai Negeri pada Polri. 4. Pemohon adalah Pegawai Negeri pada Polri aktif yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan PUM KPR dari PT. Asabri (Persero). 5. Pengelola Program PUM KPR adalah PT. ASABRI (Persero) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 6. Akad Kredit adalah suatu perjanjian kredit/pembiayaan KPR yang dibuat dan ditandatangani oleh Bank dengan pemohon yang mendapatkan PUM KPR. 7. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang selanjutnya disingkat FLPP adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 8. Rumah Tapak adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang merupakan kesatuan antara tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan berupa surat keterangan, sertifikat, atau akta yang dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. 9. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, antara lain griya tawang, kondominium, apartemen, dan flat. 10. Tabungan Asuransi selanjutnya disingkat TA adalah tabungan yang diberikan sekaligus kepada Pegawai Negeri pada Polri yang diberhentikan dengan hak pensiun atau tunjangan bersifat pensiun. 11. Nilai Tunai Tabungan Asuransi selanjutnya disingkat NTTA adalah tabungan yang diberikan sekaligus kepada Pegawai Negeri pada Polri yang diberhentikan tanpa hak pensiun atau tunjangan bersifat pensiun atau ahli waris dari peserta yang gugur, tewas atau meninggal dunia biasa dalam status dinas aktif. 12. Nilai Tunai Iuran Pensiun yang selanjutnya disingkat NTIP adalah besaran iuran yang diberikan kepada Pegawai Negeri pada Polri yang diberhentikan dengan hormat maupun tidak dengan hormat tanpa hak pensiun, tunjangan bersifat pensiun, atau tanpa pesangon.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 5

Koreksi

(1) Persyaratan Umum bagi Pegawai Negeri pada Polri mendapatkan PUM KPR untuk pemilikan Rumah Tapak dan Rumah Susun: a. peserta Asabri; b. masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun; c. surat pernyataan kesanggupan pemotongan gaji dengan meterai secukupnya melalui Bendahara Satuan Kerja; dan d. surat pernyataan kesanggupan untuk keluar dari rumah dinas setelah pensiun atau meninggal dunia, bagi yang masih menempati rumah dinas. (2) Dalam hal Pegawai Negeri pada Polri yang memiliki masa kerja kurang dari 5 (lima) tahun dapat memperoleh PUM KPR untuk rumah tapak dan rumah susun dengan persyaratan: a. peserta Asabri; b. surat pernyataan kesanggupan pemotongan gaji dengan meterai secukupnya melalui Bendahara Satker; c. surat pernyataan kesanggupan untuk keluar dari rumah dinas setelah pensiun atau meninggal dunia, bagi yang masih menempati rumah dinas; dan d. surat pernyataan kesanggupan untuk menguasakan hak manfaat Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan NTIP sebagai jaminan PUM KPR kepada pengelola program untuk menjual rumah. (3) Dalam hal Pegawai Negeri pada Polri sebagaimana dimaksud ayat (2), sudah dapat memenuhi masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, surat pernyataan dimaksud dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Persyaratan Khusus bagi Pegawai Negeri pada Polri mendapatkan PUM KPR untuk pemilikan Rumah Tapak dan Rumah Susun: a. surat permohonan PUM KPR; b. surat penunjukan ahli waris yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. fotokopi Keputusan/Surat Keputusan Pengangkatan Pertama dan pangkat terakhir; d. fotokopi Kartu Tanda Peserta Asabri; e. fotokopi Kartu Anggota Polri/Pegawai Negeri Sipil; f. fotokopi Kartu Keluarga; g. fotokopi Kartu Tanda Penduduk; h. fotokopi daftar gaji terakhir; i. fotokopi buku tabungan pemohon; j. fotokopi nomor pokok wajib pajak dan surat pemberitahuan tahunan atau surat pernyataan penghasilan yang ditanda tangani oleh pemohon dan diketahui Kasatker; dan k. surat keterangan dari pengembang, bahwa pemohon benar mengambil perumahan sesuai dengan yang dipersyaratkan.

Pasal 7

(1) Persyaratan Umum bagi Pegawai Negeri pada Polri mendapatkan PUM KPR untuk biaya pembangunan dan renovasi rumah: a. peserta Asabri; b. masa kerja dinas paling singkat 5 (lima) tahun; c. memilki tanah/rumah atas nama pribadi peserta; d. surat persyaratan kesanggupan pemotongan gaji dengan meterai secukupnya melalui bendahara Satker; dan e. surat pernyataan kesanggupan untuk dipotong hak manfaat Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan NTIP yang diketahui oleh Kasatker dengan materai. (2) Persyaratan Khusus bagi Pegawai Negeri pada Polri untuk mendapatkan PUM KPR untuk biaya pembangunan dan renovasi rumah: a. surat pengantar dari Kasatker; b. surat permohonan PUM KPR; c. surat penunjukan ahli waris yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. fotokopi keputusan/surat keputusan pengangkatan pertama dan pangkat terakhir; e. fotokopi Kartu Tanda Peserta Asabri; f. fotokopi Kartu Anggota Polri/Pegawai Negeri Sipil; g. fotokopi Kartu Keluarga; h. fotokopi Kartu Tanda Penduduk; i. fotokopi daftar gaji terakhir; j. fotokopi buku tabungan pemohon; k. fotokopi kepemilikan tanah; dan l. fotokopi nomor pokok wajib pajak dan surat pemberitahuan tahunan atau surat pernyataan penghasilan yang ditanda tangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kasatker. (3) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan huruf c menggunakan formulir model PT. Asabri (Persero).

Pasal 8

(1) Pelaksanaan pemberian PUM KPR untuk pemilikan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b dilakukan dengan kerja sama antara Polri, Bank dan pihak pengembang. (2) Pihak Bank dan pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditunjuk harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Polri. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pihak Bank dan pengembang serta pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan As SDM Kapolri.

Pasal 9

Besaran PUM KPR yang diberikan disesuaikan dengan golongan kepangkatan Pegawai Negeri pada Polri pada saat pengajuan PUM KPR, yang ditentukan oleh Pengelola Program PUM KPR.

Pasal 10

(1) Luas tanah dan bangunan disesuaikan dengan kemampuan, kondisi dan situasi tetapi tidak boleh lebih kecil dari luas yang diatur dalam peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2) Batasan harga jual rumah, suku bunga, besaran uang muka KPR dan FLPP untuk perolehan rumah melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 11

(1) Fasilitas dan besarnya kredit yang diberikan oleh bank pemberi kredit dihitung dari besarnya angsuran dan disesuaikan dengan ketentuan bunga bank yang berlaku serta jangka waktu angsuran berdasarkan status Pegawai Negeri pada Polri yang mengajukan kredit. (2) Fasilitas dan besarnya maksimum kredit harus memenuhi standar yang ditetapkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan angsuran bulanan tidak melebihi 1/3 (sepertiga) penghasilan per bulan, dihitung dari gaji dan tunjangan.

BAB Kesatu

PUM KPR untuk Rumah

Pasal 5

Koreksi

(1) Persyaratan Umum bagi Pegawai Negeri pada Polri mendapatkan PUM KPR untuk pemilikan Rumah Tapak dan Rumah Susun: a. peserta Asabri; b. masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun; c. surat pernyataan kesanggupan pemotongan gaji dengan meterai secukupnya melalui Bendahara Satuan Kerja; dan d. surat pernyataan kesanggupan untuk keluar dari rumah dinas setelah pensiun atau meninggal dunia, bagi yang masih menempati rumah dinas. (2) Dalam hal Pegawai Negeri pada Polri yang memiliki masa kerja kurang dari 5 (lima) tahun dapat memperoleh PUM KPR untuk rumah tapak dan rumah susun dengan persyaratan: a. peserta Asabri; b. surat pernyataan kesanggupan pemotongan gaji dengan meterai secukupnya melalui Bendahara Satker; c. surat pernyataan kesanggupan untuk keluar dari rumah dinas setelah pensiun atau meninggal dunia, bagi yang masih menempati rumah dinas; dan d. surat pernyataan kesanggupan untuk menguasakan hak manfaat Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan NTIP sebagai jaminan PUM KPR kepada pengelola program untuk menjual rumah. (3) Dalam hal Pegawai Negeri pada Polri sebagaimana dimaksud ayat (2), sudah dapat memenuhi masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, surat pernyataan dimaksud dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Persyaratan Khusus bagi Pegawai Negeri pada Polri mendapatkan PUM KPR untuk pemilikan Rumah Tapak dan Rumah Susun: a. surat permohonan PUM KPR; b. surat penunjukan ahli waris yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. fotokopi Keputusan/Surat Keputusan Pengangkatan Pertama dan pangkat terakhir; d. fotokopi Kartu Tanda Peserta Asabri; e. fotokopi Kartu Anggota Polri/Pegawai Negeri Sipil; f. fotokopi Kartu Keluarga; g. fotokopi Kartu Tanda Penduduk; h. fotokopi daftar gaji terakhir; i. fotokopi buku tabungan pemohon; j. fotokopi nomor pokok wajib pajak dan surat pemberitahuan tahunan atau surat pernyataan penghasilan yang ditanda tangani oleh pemohon dan diketahui Kasatker; dan k. surat keterangan dari pengembang, bahwa pemohon benar mengambil perumahan sesuai dengan yang dipersyaratkan.

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pemberian Pinjaman Uang Muka Kredit Pemilikan Rumah Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

BAB Keempat

Pasal 9

BAB Kelima

Pasal 10

BAB Keenam

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kesatu

Pasal 14

BAB Kedua

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16

BAB VII

Pasal 17