PERBAN

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2014 tentang PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG ADMINISTRASI PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PERBAN Nomor 4 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA Nomor 22 Tahun 2011 tentang Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 2. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada Kepolisian Negara Republik INDONESIA. 3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kepolisian Negara Republik INDONESIA, di lingkungan Polri adalah Kepala Satuan Kerja (Kasatker). 4. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN. 5. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN. 6. Bendahara Pengeluaran adalah personel Polri yang diangkat oleh Kapolri yang bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan APBN pada Satuan Kerja. www.djpp.kemenkumham.go.id 7. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara. 8. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA. 9. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran. 10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN 11. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat yang dibuat oleh Kuasa PA atau PPK yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran belanja telah dihitung dengan benar disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara apabila terdapat kelebihan pembayaran. 12. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN. 13. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran yang selanjutnya disingkat SKPP adalah surat keterangan yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran dalam hal ini Bendahara Satker (Bensatker) dan disahkan oleh KPPN untuk dan atas nama pegawai yang pindah atau pensiun yang digunakan sebagai dasar melanjutkan pembayaran gaji pada KPPN di tempat kerja yang baru dan/atau dasar untuk membayar pensiun pertama yang akan dibayarkan oleh PT. ASABRI (Persero). 14. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/kelompok kerja ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia barang/jasa. 15. Pertanggungjawaban Keuangan yang selanjutnya disingkat Perwabkeu adalah dokumen laporan keuangan yang dilengkapi www.djpp.kemenkumham.go.id dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran uang yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 16. Belanja Pegawai adalah dana yang disediakan/dialokasikan dalam DIPA untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta lain-lain belanja pegawai. 17. Belanja Barang adalah dana yang disediakan/dialokasikan dalam DIPA untuk pengadaan barang/jasa, pemeliharaan, dan perjalanan dinas. 18. Belanja Modal adalah dana yang disediakan/dialokasikan dalam DIPA dalam rangka pembentukan modal termasuk untuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, maupun dalam bentuk pisik lainnya. 19. Belanja lain-lain adalah dana yang disediakan/dialokasikan dalam DIPA yang digunakan untuk pengeluaran/belanja pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam jenis belanja. 20. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah Perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola. 21. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Polri yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. 22. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Polri sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat. 23. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh kelompok kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa. 24. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 25. Uang Persediaan selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan www.djpp.kemenkumham.go.id tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. 2. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah dan huruf c dihapus serta ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Koreksi

(1) Pengadaan barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a angka 1, dilengkapi dokumen sebagai berikut: a. kuitansi bukti pembayaran; b. faktur/nota bukti pembelian; c. faktur pajak, apabila dikenakan pajak; d. Surat Setoran Pajak (SSP); dan e. SPP/SPM/SP2D. (2) Pengadaan barang/jasa yang nilainya di atas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a angka 2, dilengkapi dokumen sebagai berikut: a. kuitansi bukti pembayaran; b. faktur/nota bukti pembelian; c. faktur pajak, apabila dikenakan pajak; d. SSP; dan e. SPP/SPM/SP2D. (3) Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang nilainya di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000- (dua ratus juta rupiah) dan untuk jasa konsultansi yang nilainya sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a angka 3, dilengkapi dokumen sebagai berikut: a. kuitansi bukti pembayaran; b. faktur/nota bukti pembelian; c. faktur pajak, apabila dikenakan pajak; d. SSP; www.djpp.kemenkumham.go.id e. Surat Perintah Kerja; f. berita acara penyelesaian pekerjaan; g. berita acara serah terima pekerjaan; h. berita acara pembayaran; i. kopi surat perintah tim panitia penerima hasil pekerjaan; dan j. SPP/SPM/SP2D. (4) Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp. 200.000.000- (dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultansi di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a angka 4, dilengkapi dokumen sebagai berikut: a. kuitansi bukti pembayaran; b. faktur/nota bukti pembelian; c. faktur pajak, apabila dikenakan pajak; d. SSP; e. keputusan penetapan pemenang; f. bank garansi/jaminan pelaksanaan; g. surat perjanjian/kontrak; h. fotokopi surat perintah tim panitia penerima hasil pekerjaan; i. laporan kemajuan pekerjaan dan berita acara pembayaran per termin, apabila pembayarannya melalui termin; j. berita acara penyelesaian pekerjaan; k. berita acara serah terima pekerjaan; l. berita acara pembayaran; m. berita acara uji materiil, khusus barang tertentu yang dipersyaratkan dalam kontrak untuk dilaksanakan pengujian; n. fotokopi surat perintah tim uji materiil dari Kasatker khusus barang tertentu yang dipersyaratkan dalam kontrak untuk dilaksanakan pengujian; o. jaminan bank garansi uang muka, apabila mengambil uang muka; dan p. SPP/SPM/SP2D. 16. Ketentuan Pasal 33 diubah dan ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf k dan huruf l, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 40

Koreksi

(1) Belanja Lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, terdiri dari: a. latihan praoperasi, digunakan untuk: 1. uang makan atau makan operasi; 2. makanan dan minuman ringan (snack and drink); 3. Alins/Alongins; 4. administrasi latihan (Minlat); 5. honor instruktur; dan 6. pemeriksaan kesehatan; b. pelaksanaan operasi, digunakan untuk: 1. uang saku; 2. uang makan atau makan operasi; 3. dana satuan; 4. jasa angkutan; 5. bekal kesehatan; dan 6. kodal; c. dukungan anggaran kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, digunakan untuk: www.djpp.kemenkumham.go.id 1. penyelidikan pelanggaran dan tindak pidana; 2. penyidikan: a) perkara sangat sulit; b) perkara sulit; c) perkara sedang; d) perkara mudah; dan e) pelanggaran; 3. dukungan administrasi; d. dukungan anggaran kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba digunakan untuk: 1. penyelidikan kasus narkoba; 2. penyidikan kasus narkoba; 3. pengembangan dan pengungkapan jaringan kasus narkoba; 4. pembinaan jaringan narkoba; dan 5. dukungan administrasi; e. dukungan anggaran kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme digunakan untuk: 1. penyelidikan tindak pidana terorisme; 2. penyidikan tindak pidana terorisme; 3. penindakan tindak pidana terorisme; 4. pencegahan tindak pidana terorisme; 5. penangkalan tindak pidana terorisme; 6. pembinaan jaringan terorisme; dan 7. deradikalisasi; f. dukungan anggaran kegiatan deteksi/penyelidikan dan pengamanan intelijen, digunakan untuk: 1. analisis intelijen; 2. deteksi/penyelidikan intelijen; 3. pengamanan intelijen; 4. penggalangan intelijen; 5. pembentukan jaringan intelijen; 6. pembinaan jaringan intelijen; www.djpp.kemenkumham.go.id 7. cipta kondisi; dan 8. pengumpulan bahan keterangan (pulbaket); g. dukungan anggaran sarana kontak, digunakan untuk: 1. biaya pembinaan kemitraan; dan 2. biaya koordinasi pembinaan Kamtibmas; h. dukungan anggaran kontinjensi, digunakan untuk: 1. pengamanan bencana alam; 2. pengamanan gangguan/konflik sosial; dan 3. penanganan gangguan keamanan; i. dukungan uang makan non organik/uang makan jaga kawal, digunakan untuk mendukung petugas jaga kawal dan piket; j. dukungan anggaran pengamanan Kepolisian antara lain pengamanan VVIP, pengamanan unjuk rasa dan pengamanan kegiatan masyarakat yang berdampak terhadap Kamtibmas dan/atau intensitas tinggi; k. dukungan anggaran administrasi pengadaan barang/jasa, digunakan untuk: 1. honor; 2. biaya pengumuman; 3. biaya penggandaan dokumen pengadaan; dan 4. biaya rapat dan biaya administrasi lainnya; l. dukungan anggaran konsultan perencana dan pengawas konstruksi, digunakan untuk: 1. biaya jasa konsultan; 2. biaya jasa pengawas; dan 3. biaya administrasi. (2) Pelaksanaan operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pada operasi Kepolisian tertentu diberikan dukungan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pelumas. 21. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2014 tentang PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG ADMINISTRASI PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7A

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 18

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 40

Pasal 43

Pasal 47

Pasal 58

Pasal II