Koreksi Pasal 13

Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepolisian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2025 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Œ LISTYO SIGIT PRABOWO Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENGAWASAN FUNGSIONAL KEPOLISIAN TERHADAP ORANG ASING BENTUK SURAT KETERANGAN KEPOLISIAN KOPSTUK SURAT KETERANGAN KEPOLISIAN Nomor: SKK/ / / /Intelkam DIBERIKAN KEPADA/ISSUED TO Nama : ………………………………………………………………………………… Pekerjan: ……………………………………………………….………………………… Alamat : ………………………………………………………………………………… Selaku Penjamin dari orang asing atas nama 1. Nama/Name : ………………………..………… 2. Tempat dan tanggal lahir/Place and date Birth: ………..…………………… 3. Warga Negara/Nationality : ………………………………….. 4. Pekerjaan/Occupation : .…………………………………. 5. No Paspor, tanggal dan berlaku s.d./Pasport No.: ………………..…………. Place and date of Issued valid until 6. Dokumen lain/Others Document : ……………….…………..……… 7. Atas Perintah/persetujuan/Applied/approvedby:………..….……………….. 8. Tersebut dalam suratnya tanggal/Re-letter of date: ………………………….. 9. Maksud kunjungan/Purpose of visit: ………………………….…………….…… 10. Mulai Tanggal/Form: …….……s.d./till……….………. Catatan: 1. Surat keterangan Kepolisian ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Undang–Undang Kepolisian RI Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15 ayat (1) huruf k, yaitu mengeluarkan surat izin/surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat, serta ayat (2) huruf I yaitu melakukan pengawasan fungsional Kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah INDONESIA dengan koordinasi instansi terkait. The Travelling Permit for grant police government regulatioan No. 02/2002 Articles 15 paragraph 1 letter k, that is issued regulation who is to need in scheme to serve community and then paraghraph 2 of the letter I, that is took the auspices of Base on function Police of the foreigners at that time in INDONESIA with coordination hooked authority Surat … 2. Surat Keterangan Kepolisian ini tidak berlaku sebagai Surat izin kegiatan yang bersangkutan The Travel Acknowledgement Letter is not as for activities Permint for he Above person. ……………, …………… 20………. PEJABAT BERWENANG Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2025 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. LISTYO SIGIT PRABOWO Paraf: 1. Pemrakarsa/Kabaintelkam Polri: … 2. Kadivkum Polri: …. 3. Kasetum Polri: …. 4. Wakapolri: ….