Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2019 tentang PERATURAN KEPA...

Pasal 25

(1) Penyelenggaraan Jasa Pengamanan Obvitnas dan Objek Tertentu dan/atau Jasa SMP Obvitnas dan Objek Tertentu dilaksanakan berdasarkan Kontrak Kerja Sama dalam bentuk Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) yang ditindaklanjuti dengan penyusunan pedoman kerja teknis. (2) Penyelenggaraan Jasa Pengamanan Obvitnas dan Objek Tertentu yang memiliki area lintas kerja: a. di daerah hukum Kepolisian Resor atau antardaerah hukum Kepolisian Resor dalam 1 (satu) Kepolisian Daerah, oleh Kepolisian Daerah; dan b. antardaerah hukum Kepolisian Daerah, disesuaikan dengan daerah hukum Kepolisian Daerah setempat yang dikoordinasikan oleh Baharkam Polri. (3) Penyelenggaraan Jasa SMP Obvitnas dan Objek Tertentu dilaksanakan oleh Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri dengan melibatkan auditor SMP Obvitnas dan Objek Tertentu Kepolisian Daerah. 12. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Pasal 26

Koreksi

(1) Prosedur Penyelenggaraan Jasa Pengamanan Obvitnas dan Objek Tertentu dan Jasa SMP Obvitnas dan Objek Tertentu, meliputi: a. pengelola Obvitnas atau Objek Tertentu mengajukan permohonan bantuan Jasa Pengamanan SMP Obvitnas dan Objek Tertentu dan/atau Jasa SMP Obvitnas dan Objek Tertentu kepada: 1. Kabaharkam Polri, pada tingkat Markas Besar Polri; atau 2. Kepala Kepolisian Daerah, pada tingkat Kepolisian Daerah; b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dipelajari dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan oleh: 1. Direktur Pengamanan Objek Vital Korps Samapta Bhayangkara (Dirpamobvit Korsabhara) Baharkam Polri melalui Kepala Korps Samapta Bhayangkara Baharkam Polri; atau 2. Direktur Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah. c. Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri/ Direktur Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah berkoordinasi dengan pengelola Obvitnas dan/atau Objek Tertentu untuk membahas dan membuat: 1. Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding); dan 2. Pedoman Kerja Teknis. d. setelah Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) dan Pedoman Kerja Teknis ditandatangani, diterbitkan surat perintah kerja oleh pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu; e. berdasarkan Pedoman Kerja Teknis dikeluarkan surat perintah tugas yang ditandatangani: 1. Kabaharkam Polri atas nama Kapolri pada tingkat Markas Besar Polri; atau 2. Kepala Kepolisian Daerah, pada tingkat Kepolisian Daerah. (2) Program kegiatan dan anggaran pengamanan disesuaikan dengan permintaan Pengelola Obvitnas atau Objek Tertentu yang tercantum dalam Pedoman Kerja Teknis. (3) Penyusunan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) dan Pedoman Kerja Teknis, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) dan Pedoman Kerja Teknis yang sudah ditandatangani dilakukan sosialisasi dan dievaluasi secara periodik. (5) Penerimaan dana yang tercantum dalam Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) dan Pedoman Kerja Teknis merupakan penerimaan negara bukan pajak yang harus disetorkan ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 13. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Koreksi

(1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksana jasa pengamanan Obvitnas dan Objek Tertentu dan Jasa SMP Obvitnas dan Objek Tertentu, dilaksanakan oleh: a. Kabaharkam Polri, pada tingkat Markas Besar Polri; dan b. Kepala Kepolisian Daerah, pada tingkat Kepolisian Daerah. (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk inspeksi dan pelaporan. 14. Istilah Sispam pada Bab II Bagian Ketiga, Pasal 26 ayat (1), dan Pasal 27, diganti SMP.

Pasal II

Koreksi

Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepolisian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 April 2019 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 April 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PENGAMANAN PADA OBJEK VITAL NASIONAL DAN OBJEK TERTENTU PENILAIAN DAN REKOMENDASI 1. PENILAIAN Parameter penilaian Bobot Hasil Pencapaian Bobot Prinsip Gap Tiap Prinsip Tingkat Pencapaian Tiap Prinsip Area lokasi 10% …………% …………% …………% Komoditi 15% …………% …………% …………% Kepemilikan 10% …………% …………% …………% Dampak ekonomi 20% …………% …………% …………% Dampak sosial 20% …………% …………% …………% Dampak keamanan negara 25% …………% …………% …………% Total Pencapaian 100% …………% …………% …………% Elemen Bobot Hasil Pencapaian Bobot Elemen Gap Tiap Elemen Tingkat Pencapaian Tiap Elemen 1. Komitmen dan kebijakan 15% …………% …………% …………% 2. Pola pengamanan 25% …………% …………% …………% 3. Konfigurasi pengamanan 30% …………% …………% …………% 4. Standar kemampuan pelaksana pengamanan 20% …………% …………% …………% 5. Monitoring dan Evaluasi 10% …………% …………% …………% Total pencapaian 100% ………… % …………% …………% 2. REKOMENDASI OBJEK TERTENTU No Parameter Bobot Hasil Penilaian Minimal Penilaian 1. Area lokasi 10% ……. ……. 2. Komoditi 15% ……. ……. 3. Kepemilikan 10% ……. ……. 4. Dampak ekonomi 20% ……. ……. 5. Dampak sosial 20% ……. ……. 6. Dampak keamanan negara 25% ……. ……. Nama : Lokasi : SIUP no : TDP : Status kepemilikikan : Komposisi kepemilikan : Komoditi : Cakupan penjualan dan pelayanan : Jumlah tenaga kerja : Komposisi tenaga kerja : …….... TKA; …...... WNI. Nilai investasi : Nilai produk : Bentuk produk : Fasilitas objek usaha atau lembaga negara : a. memiliki pelabuhan; b. memiliki bandara; c. memiliki gudang; d. memiliki armada transportasi; e. memiliki kantor pusat; f. memiliki kantor cabang; g. memiliki fasilitas komunikasi mandiri; h. memiliki fasilitas pembangkit listrik mandiri; dan i. memiliki fasilitas jalan khusus mandiri. STANDAR DAN PENERAPAN SMP OBVITNAS DAN OBJEK TERTENTU 1. Elemen SMP Obvitnas dan Objek Tertentu, terdiri atas: a. komitmen dan kebijakan, memuat sejumlah 18 kriteria; b. pola pengamanan, memuat sejumlah 49 kriteria; c. konfigurasi pengamanan, memuat sejumlah 31 kriteria; d. standar kemampuan pelaksana pengamanan, memuat sejumlah 10 kriteria; dan e. monitoring dan evaluasi memuat sejumlah 10 kriteria. 2. Penilaian hasil audit SMP Obvitnas dan Objek Tertentu dilakukan dengan MENETAPKAN bobot pada setiap elemen SMP Obvitnas dan Objek Tertentu pada daftar periksa audit SMP Obvitnas dan Objek Tertentu, dengan besaran nilai: a. komitmen dan kebijakan, dengan bobot 15 %; b. pola pengamanan, dengan bobot 25 %; c. konfigurasi pengamanan, dengan bobot 30 %; d. standar kemampuan pelaksana pengamanan, dengan bobot 20 %; dan e. monitoring dan evaluasi, dengan bobot 10 %. 4. Penilaian audit SMP Obvitnas dan Objek tertentu. a. parameter penilaian setiap kriteria yang ada pada daftar periksa Audit SMP ditetapkan dengan skor nilai angka 0, 1 dan 2. b. skor nilai angka 0, 1 dan 2 dengan penjelasan: 1) skor nilai angka 0 diberikan apabila dalam penerapan kriteria yang ada pada daftar periksa Audit SMP tidak dilaksanakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan; 2) skor nilai angka 1 diberikan apabila dalam penerapan kriteria yang ada pada daftar periksa Audit SMP tidak sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan; dan 3) skor nilai angka 2 diberikan apabila dalam penerapan kriteria yang ada pada daftar periksa Audit SMP Obvitnas dan Objek Tertentu dilaksanakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. c. penetapan skor nilai 0, 1 dan 2, berlaku untuk penilaian seluruh kriteria yang ada pada daftar periksa Audit SMP SMP Obvitnas dan Objek Tertentu. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 April 2019 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2019 tentang PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PENGAMANAN PADA OBJEK VITAL NASIONAL DAN OBJEK TERTENTU

BAB III

Pasal 25

BAB III

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 28

Pasal II