PERBAN

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

PERBAN Nomor 3 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dan lampiran dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kepolisian Negara Republik INDONESIA (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 767), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pasal 13

Koreksi

Benma Pembantu, Benma, Kepala Bidang Keuangan dan Kepala Pusat Keuangan Polri wajib mengirimkan laporan penerimaan dan penyetoran dana PNBP dengan ketentuan sebagai berikut: a. Benma Pembantu setiap hari kerja dan pada akhir bulan mengirimkan laporan penerimaan dan penyetoran PNBP kepada Benma dengan tembusan Bensatker; b. Benma setiap bulan mengirimkan laporan penerimaan dan penyetoran PNBP serta rekapitulasi SSBP atau BPN sebagai berikut: 1. pada tingkat kewilayahan, paling lambat setiap tanggal 5 bulan berikutnya (T+5) mengirimkan laporan penerimaan/penyetoran dana PNBP kepada Kepala Bidang Keuangan dengan tembusan kepada: a) Inspektorat Pengawasan Daerah; dan b) Kepala Biro Perencanaan Umum dan Anggaran. 2. pada tingkat Markas Besar Polri, paling lambat setiap tanggal 5 bulan berikutnya (T+5) mengirimkan laporan penerimaan/penyetoran PNBP kepada Kepala Bidang Keuangan Markas Besar Pusat Keuangan Polri dengan tembusan kepada: a) Inspektur Pengawasan Umum Polri; b) Asisten Kapolri bidang Perencanaan Umum dan Anggaran Kapolri; dan c) Kepala Pusat Keuangan Polri. c. Kepala Bidang Keuangan Kepolisian Daerah paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya (T+10) mengirimkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penyetoran dana PNBP kepada Kapuskeu Polri dengan tembusan: 1. Kepala Kepolisian Daerah; 2. Inspektur Pengawasan Daerah; 3. Kepala Biro Perencanaan Umum dan Anggaran; 4. Direktur Intelijen Keamanan; 5. Direktur Lalu Lintas; 6. Direktur Pembinaan Masyarakat; 7. Direktur Pengamanan Objek Vital; 8. Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan; dan 9. Kepala Sekolah Polisi Negara; d. Kepala Bidang Keuangan Markas Besar Pusat Keuangan Polri, paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya (T+10) mengirimkan laporan penerimaan dan penyetoran dana PNBP kepada Kepala Pusat Keuangan Polri dengan tembusan kepada: 1. Inspektur Pengawasan Umum Polri; dan 2. Asisten Kapolri bidang Perencanaan Umum dan Anggaran Kapolri. e. Kepala Pusat Keuangan Polri, paling lambat setiap tanggal 20 bulan berikutnya (T+20) melaksanakan kegiatan: 1. mengirimkan laporan penerimaan dan penyetoran PNBP kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dengan tembusan: a) Kapolri; b) Wakapolri; c) Inspektur Pengawasan Umum Polri; d) Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri; e) Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri; f) Kepala Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri; g) Asisten Kapolri bidang Perencanaan Umum dan Anggaran Kapolri; h) Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia Kapolri; i) Kepala Korps Lalu Lintas Polri; j) Kepala Pusat Kedokteran Kesehatan Polri; dan k) Direktur PNBP Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. 2. melaksanakan rekonsiliasi setiap triwulan dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan c.q. Direktur Akuntansi Pelaporan Keuangan (Dir APK) dan membuat Berita Acara Rekonsiliasi (BAR). 5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Koreksi

Penggunaan dana PNBP untuk membiayai kegiatan yang meliputi: a. pelayanan di bidang penerbitan dan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) serta Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi (SKUKP); b. pelayanan di bidang penerbitan dan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Mutasi Kendaraan Bermotor Keluar Daerah (SMKLD), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara (STNK-LBN), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara (TNKB-LBN), Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB) Pilihan, Surat Izin Senjata Api dan Bahan Peledak (Senpi dan Handak), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Kartu Tanda Anggota (KTA) Satuan Pengaman (Satpam), Ijazah Satuan Pengaman, dan Surat Izin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP); c. pelayanan di bidang penyelenggaraan Assessment Center Polri, jasa pengamanan pada Obyek Vital Nasional (Obvitnas) dan Obyek tertentu serta jasa manajemen Sistem Pengamanan pada Obvitnas dan Obyek tertentu; d. pelayanan di bidang kesehatan untuk jasa pelayanan kesehatan, operasional serta pengadaan sarana dan prasarana kesehatan guna peningkatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Polri; e. pelayanan di bidang pendidikan dan pelatihan Satuan Pengaman (Diklat Satpam), pelatihan keterampilan perorangan, pendidikan dan pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), pendidikan dan pelatihan Kepolisian Khusus (Polsus), pendidikan dan pelatihan Kesamaptaan, pendidikan dan pelatihan pengembangan motivasi; f. koordinasi antar instansi terkait; dan g. operasional, pemeliharaan, dan pengadaan sarana dan prasarana termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang lalu lintas, fungsi intelijen dan keamanan, SDM, pendidikan dan pelatihan, pembinaan masyarakat, dan Pengamanan Obyek Vital Nasional dan Obyek tertentu dalam rangka peningkatan pelayanan Polri. 6. Ketentuan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal I

Pasal 4

Pasal I

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 18

Pasal II