PERBAN

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2012 tentang PENERBITAN REKOMENDASI SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS DAN RAHASIA BAGI KENDARAAN BERMOTOR DINAS

PERBAN Nomor 3 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam negeri. 2. Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat TNI adalah alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan negara kesatuan Republik INDONESIA. 3. Instansi Pemerintahan adalah Instansi Pemerintahan yang meliputi unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang berada di pusat dan daerah. 4. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. 5. Kendaraan Bermotor Dinas adalah kendaraan bermotor yang terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) yang digunakan oleh pejabat penyelenggara negara. 6. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas Ranmor, dan masa berlaku termasuk pengesahannya. 7. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah tanda berbentuk plat, yang dipasang pada kendaraan bermotor, berfungsi sebagai bukti registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor berisikan nomor registrasi dan masa berlaku yang diterbitkan oleh Polri dengan spesifikasi teknis tertentu. 8. STNK Rahasia adalah STNK yang diterbitkan untuk Kendaraan Bermotor Pejabat/Petugas yang bertugas di bidang Intelijen dan/atau penyidik dalam rangka menjaga/menjamin kerahasiaan identitas baik diri pribadi maupun sarana yang digunakan. 9. STNK Khusus adalah STNK yang diterbitkan untuk Kendaraan Bermotor dinas TNI, Polri dan Instansi Pemerintahan yang digunakan oleh pejabat eselon tertentu di lingkungan instansinya dalam rangka menjamin/ memelihara keamanan/pengamanan bagi pejabat yang bersangkutan. 10. TNKB Rahasia adalah TNKB dengan spesifikasi tertentu serta nomor registrasi dan huruf seri tertentu yang ditentukan oleh masing-masing Polda dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada Ranmor yang digunakan petugas intelijen dan penyidik Polri. 11. TNKB Khusus adalah TNKB dengan spesifikasi tertentu serta nomor registrasi khusus yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada Kendaraan Bermotor dinas yang digunakan pejabat pemerintah.

BAB III

PERSYARATAN, PROSEDUR, DAN KEBERLAKUAN

Pasal 8

Koreksi

Persyaratan permohonan surat rekomendasi penerbitan STNK/TNKB khusus sebagai berikut: a. surat permohonan dari pimpinan instansi/kepala kesatuan pengguna kendaraan bermotor dinas; b. STNK Dinas yang berlaku; c. fotokopi BPKB untuk kendaraan bermotor dinas milik Instansi Pemerintahan; d. fotokopi keputusan jabatan pejabat pengguna kendaraan bermotor dinas; e. fotokopi Kartu Tanda Anggota/Pegawai pejabat pengguna kendaraan bermotor dinas; f. hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor dinas yang disahkan oleh pejabat yang berwenang pada fungsi Lalu Lintas; dan g. STNK khusus yang lama, bagi kendaraan bermotor dinas yang pernah diberikan STNK/TNKB khusus.

Pasal 9

Persyaratan permohonan surat rekomendasi penerbitan STNK/TNKB rahasia sebagai berikut: a. surat permohonan dari pimpinan instansi/kepala kesatuan pengguna kendaraan bermotor dinas; b. STNK Dinas yang berlaku; c. fotokopi BPKB untuk kendaraan bermotor dinas milik Instansi Pemerintahan; d. fotokopi Kartu Tanda Anggota/Pegawai pejabat pengelola kendaraan bermotor dinas operasional; e. hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor dinas yang disahkan oleh pejabat yang berwenang pada fungsi Lalu Lintas; dan f. STNK rahasia yang lama, bagi kendaraan bermotor dinas yang pernah diberikan STNK/TNKB rahasia.

Pasal 10

Penerbitan surat rekomendasi permohonan STNK/TNKB khusus dan rahasia dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a. pengajuan permohonan; b. pelaksanaan verifikasi, meliputi kegiatan: 1. penelitian kelengkapan persyaratan; 2. pemeriksaan silang (crosscheck) keabsahan persyaratan; 3. penelitian kesesuaian antar dokumen; dan 4. penelitian kesesuaian dokumen dengan hasil cek fisik kendaraan; c. pendataan dan dokumentasi, meliputi kegiatan: 1. pencatatan dalam buku register; dan 2. entry data pada sistem komputer; d. penerbitan dan registrasi rekomendasi; dan e. penyerahan rekomendasi dan persyaratan administrasi kepada pemohon untuk proses penerbitan STNK/TNKB khusus dan rahasia kepada Dirlantas Polda.

Pasal 11

(1) Pengajuan permohonan rekomendasi STNK/TNKB khusus dan rahasia di lingkungan Polri diajukan kepada: a. Kepala Divisi Propam (Kadivpropam) Polri u.p. Kepala Biro Pengamanan Internal (Karopaminal) untuk tingkat Mabes Polri; dan b. Kepala Bidang Propam (Kabidpropam) Polda untuk tingkat Polda. (2) Pengajuan permohonan rekomendasi STNK/TNKB khusus dan rahasia di lingkungan TNI dan Instansi Pemerintahan diajukan kepada: a. Kepala Badan Intelijen Keamanan (Kabaintelkam) Polri u.p. Kepala Bidang Pelayanan Masyarakat (Kabidyanmas) untuk tingkat pusat; dan b. Direktur Intelijen Keamanan (Dirintelkam) Polda untuk tingkat provinsi/kabupaten/kota.

Pasal 12

(1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terhadap permohonan rekomendasi STNK/TNKB khusus dan rahasia dari Polri dilakukan oleh: a. Kepala Bagian Pembinaan Pengamanan (Kabagbinpam) Ropaminal Divpropam Polri pada tingkat Mabes Polri; dan b. Kepala Subbidang Pengamanan Internal (Kasubbidpaminal) Bidpropam Polda pada tingkat Polda. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terhadap permohonan rekomendasi STNK/TNKB khusus dan rahasia dari TNI dan Instansi Pemerintahan dilakukan oleh: a. Kasiyanmin Ditintelkam Polda Metro Jaya untuk tingkat pusat; dan b. Kasiyanmin Ditintelkam Polda untuk tingkat provinsi/kabupaten/kota.

Pasal 13

Pendataan dan dokumentasi, penerbitan dan registrasi rekomendasi, serta penyerahan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan oleh petugas pelayanan pada: a. Baintelkam Polri dan Divpropam Polri untuk tingkat pusat; atau b. Ditintelkam Polda dan Bidpropam Polda untuk tingkat provinsi/ kabupaten/kota.

Pasal 14

Dalam hal pemohon tidak melengkapi atau memenuhi persyaratan, pejabat yang berwenang wajib menolak permohonan surat rekomendasi penerbitan STNK/TNKB khusus dan rahasia.

Pasal 15

(1) Pemohon wajib menjaga agar STNK/TNKB khusus dan rahasia yang telah diberikan tidak disalahgunakan atau dipindahtangankan kepada orang yang tidak berhak/berwenang. (2) Dalam hal STNK/TNKB khusus dan rahasia disalahgunakan, pejabat penerbit rekomendasi berwenang mencabut dan membatalkan surat rekomendasi yang telah dikeluarkan.

Pasal 16

(1) STNK/TNKB khusus dan rahasia berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui kembali. (2) STNK/TNKB khusus dan rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak berlaku apabila: a. telah melewati masa berlaku 1 (satu) tahun dan tidak diperbaharui kembali; b. kendaraan bermotor dinas yang digunakan telah dihapus oleh instansi yang bersangkutan; atau c. kendaraan bermotor dinas dipindahtangankan atau dipindahkan ke satker/dinas lain.

Pasal 17

(1) Dalam hal STNK khusus dan rahasia hilang sebelum habis masa berlakunya, pengguna/pejabat pengelola kendaraan bermotor dinas tersebut wajib: a. melaporkan kepada Kantor Kepolisian setempat; dan b. menyampaikan laporan kehilangan tersebut kepada pejabat yang mengeluarkan rekomendasi. (2) Pengguna/pejabat pengelola kendaraan bermotor dinas dapat mengajukan kembali rekomendasi permohonan penerbitan STNK khusus dan rahasia sesuai persyaratan.

BAB Kedua

Prosedur

Pasal 10

Koreksi

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Dalam hal pemohon tidak melengkapi atau memenuhi persyaratan, pejabat yang berwenang wajib menolak permohonan surat rekomendasi penerbitan STNK/TNKB khusus dan rahasia.

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2012 tentang PENERBITAN REKOMENDASI SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS DAN RAHASIA BAGI KENDARAAN BERMOTOR DINAS

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Ketiga

Pasal 16

Pasal 17

BAB IV

Pasal 18

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB V

Pasal 23

Pasal 24