PERBAN

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2010 tentang SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PERBAN Nomor 3 Tahun 2010

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 2. Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian. 3. Rumah Sakit Bhayangkara yang selanjutnya disingkat Rumkit Bhayangkara adalah Rumkit di lingkungan Polri yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi pegawai negeri pada Polri, keluarganya dan masyarakat umum serta pelayanan kedokteran kepolisian. 4. Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disingkat SAK adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh ikatan profesi akuntan INDONESIA dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha. 5. Sistem Akuntansi adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan keuangan. 6. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. 7. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan. 8. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai. 9. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban Rumkit berupa LRA/Laporan Operasional, Neraca, LAK dan CaLK serta Laporan Perubahan Ekuitas. 10. Neraca Rumkit adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan Rumkit yaitu Aset, Hutang dan Ekuitas pada tanggal tertentu. 11. Rencana Bisnis dan Anggaran Rumkit yang selanjutnya disingkat RBA Rumkit adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran Rumkit. 12. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan dan pelaporan keuangan pemerintah. 13. Pendapatan Rumkit adalah semua penerimaan Rekening Kas Rumkit yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Rumkit, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Rumkit. 14. Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan. 15. Reviw adalah pencocokkan kembali laporan keuangan. 16. Audit adalah pemeriksaan pembukuan keuangan dan pengujian efektivitas keluar masuknya uang serta penilaian kewajiban laporan yang dihasilkannya. 17. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah kelompok fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya Rumkit.

BAB II

SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI

Pasal 4

Koreksi

(1) Sistem pengelolaan keuangan Rumkit dilakukan oleh: a. Rumkit Bhayangkara; b. Pusat Kedokteran Kesehatan (Pusdokkes) Polri; c. Pusat Keuangan (Pusku) Polri; dan d. Staf Deputi Perencanaan dan Pengembangan (Sderenbang) Polri. (2) Sistem pengelolaan keuangan Rumkit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengoptimalkan operasionalisasi Rumkit dan peningkatan kemampuan serta pelayanan. (3) Sistem pengelolaan keuangan Rumkit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Kepala Rumkit (Karumkit). (4) Pusdokkes Polri, Pusku Polri, dan Sderenbang Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, menyusun: a. laporan konsolidasi keuangan; b. analisis Laporan Keuangan; dan c. arah kebijakan keuangan.

Pasal 5

Sistem pengelolaan keuangan Rumkit menggunakan SAK yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan pengelolaannya terintegrasi ke dalam Standar Akuntansi Instansi (SAI).

Pasal 6

(1) Sistem Pengelolaan Keuangan Rumkit dibuat dalam bentuk Pembukuan. (2) Bentuk pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. menggunakan basis akuntansi; b. dilaksanakan dengan pencatatan jurnal berpasangan; dan c. menggunakan azas bruto untuk mencatat penerimaan.

Pasal 7

(1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hasilnya digunakan untuk membuat RBA. (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. disusun setiap tahun oleh Kepala Rumkit; b. sebagai acuan kegiatan Rumkit dalam 1 (satu) tahun anggaran; dan c. berisi program, kegiatan, target kinerja dan angaran Rumkit yang berasal dari pengelolaan pelayanan Rumkit. (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Kabiddokkes/Kasatker atasan Karumkit beserta revisinya.

Pasal 8

Sistem akuntansi Rumkit terdiri dari: a. akuntansi keuangan; b. akuntansi aset tetap; dan c. akuntansi biaya.

Pasal 9

(1) Sistem akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a menghasilkan laporan keuangan pokok untuk keperluan akuntabilitas, manajemen dan transparansi. (2) Sistem akuntansi aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, menghasilkan laporan aset tetap untuk keperluan manajemen aset tetap. (3) Sistem akuntansi biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, menghasilkan informasi biaya satuan (unit cost) per unit layanan, pertanggungjawaban kinerja ataupun informasi lain untuk kepentingan manajerial.

Pasal 10

(1) Dalam hal sistem akuntansi sudah melebihi standar, Rumkit dapat mengajukan sistem akuntansi lain sebagai tambahan yang berguna untuk kepentingan manajerial. (2) Sistem akuntansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kapusku atas nama Kapolri sebagai pembina fungsi keuangan.

BAB III

PENATAUSAHAAN KEUANGAN RUMKIT

Pasal 11

Koreksi

Penatausahaan keuangan Rumkit meliputi: a. penerimaan; b. belanja; dan c. laporan.

Pasal 12

Koreksi

(1) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a: a. merupakan pendapatan Jasa Rumkit yang terdapat dalam BAS; b. diakui pada saat uang masuk ke dalam rekening kas Rumkit; c. dicatat sejumlah nilai brutonya dan bukan jumlah netto; d. dicatat dengan menggunakan akun penerimaan; dan e. menggunakan akun penampungan pendapatan jasa Rumkit. (2) Akun penampungan pendapatan Rumkit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 13

(1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b: a. dilaksanakan dengan berpedoman kepada RBA yang telah ditetapkan sebagai acuan pelaksanaan belanja; b. diakui dalam hal terjadi pengeluaran uang dari kas Rumkit; c. dicatat sebesar nilai perolehannya; d. menggunakan akun penampungan belanja yang terdapat dalam Bagan Akun Standar; dan e. dapat melebihi pagu sebagaimana yang tertuang dalam RBA, dalam hal pendapatan Rumkit telah melebihi 10% dari yang direncanakan, paling banyak 10% dari RBA dan wajib mengajukan revisi untuk mendapat pengesahan. (2) Akun penampungan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 14

(1) Penerimaan dan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan huruf d, setiap transaksi dicatat ke dalam buku jurnal umum. (2) Buku jurnal umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya berisi: a. tanggal kejadian transaksi; b. uraian ayat jurnal; dan c. debet dan kredit. (3) Buku jurnal umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 15

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dibuat dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dari kegiatan pelayanan kesehatan Rumkit dan kegiatan pelayanan lainnya. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Laporan Keuangan;dan b. Laporan Kinerja.

Pasal 16

(1) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, sekurang-kurangnya memuat: a. LRA dan/atau laporan aktivitas Rumkit; b. neraca; c. LAK; dan d. CaLK. (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari unit usaha lain di luar pelayanan kesehatan, dikonsolidasikan dalam laporan Keuangan. (3) LRA dan/atau laporan aktivitas Rumkit, neraca, dan LAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 17

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, disampaikan kepada Kapusku Polri melalui Kapolda/Kasatker atasan Karumkit dengan tembusan kepada Derenbang Kapolri dan Kapusdokkes Polri pada setiap semester dan tahunan, kecuali LRA dan/atau laporan aktivitas Rumkit dan LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaporkan setiap bulan.

Pasal 18

(1) Penyampaian laporan keuangan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. laporan bulanan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya; b. laporan semester paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada awal bulan semester berikutnya; dan c. laporan tahunan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada awal bulan tahun berikutnya. (2) Dalam hal tanggal penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, penyampaian laporan keuangan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 19

Laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b merupakan laporan perubahan posisi aset dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagai laporan tambahan Rumkit.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Koreksi

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep /1665/XII/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Administrasi Pengelolaan Dana Non - APBN Rumkit di Lingkungan Polri yang bertentangan dengan peraturan ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Koreksi

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Februari 2010 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, BAMBANG HENDARSO DANURI. Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 4 Februari 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR LAMPIRAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAFTAR LAMPIRAN 1. AKUN PENAMPUNGAN PENDAPATAN RUMAH SAKIT 2. AKUN PENAMPUNGAN BELANJA RUMAH SAKIT 3. JURNAL UMUM 4. NERACA 5. LAPORAN AKTIVITAS RUMAH SAKIT BHAYANGKARA 6. LAPORAN ARUS KAS RUMAH SAKIT BHAYANGKARA 1. AKUN PENAMPUNGAN PENDAPATAN RUMAH SAKIT a. Akun 424111 Pendapatan Pelayanan Jasa Rumah Sakit: 1) Pendapatan Rawat Jalan a. Pendapatan Poli Umum b. Pendapatan Poli Gigi c. Pendapatan Poli Spesialis d. Pendapatan Poli Lainnya 2) Pendapatan Rawat Inap a. Pendapatan Ruang Rawat Inap b. Pendapatan Ruang Rawat Icu c. Pendapatan Ruang Rawat Lainnya d. Pengembalian Rawat Inap 3) Pendapatan Penunjang Pelayanan Rumah Sakit a. Pendapatan Laboratorium b. Pendapatan Radiologi c. Pendapatan Penunjang Lainnya d. Pengembalian Pendapatan Penunjang 4) Pendapatan Instalasi Gawat Darurat a. Pendapatan Pelayanan Instalasi Gawat Darurat b. Pendapatan Tindakan Gawat Darurat c. Pendapatan Penunjang Gawat Darurat 5) Pendapatan Kamar Operasi a. Pendapatan Operasi Kecil b. Pendapatan Operasi Sedang c. Pendapatan Operasi Besar d. Pendapatan Operasi Khusus e. Pengembalian Pendapatan Operasi 6) Pendapatan Pelayanan Rumah Sakit Lainnya a. Pendapatan Ambulance/Mobil Jenazah b. Pendapatan Pemulasaraan Jenazah c. Pendapatan Pembuatan Visum Et Repertum d. Pendapatan Pelayanan Kunjungan Rumah b. Akun 423115 Pendapatan Penjualan Obat-Obatan Dan Hasil Farmasi Lainnya 1) Pendapatan Penjualan Obat-Obatan a) Pendapatan Penjualan Obat-Obatan Apotik b) Pengembalian Penjualan Obat 2) Pendapatan Penjualan Hasil Farmasi Lainnya a) Pendapatan Penjualan Material Kesehatan Habis Pakai Di Apotik b) Pendapatan Penjualan Material Kesehatan Habis Pakai Di Ruangan c) Pendapatan Penjualan Material Habis Pakai Di Ruang Operasi d) Pengembalian Penjualan Material Kesehatan C. Akun 423223 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan ( Jasa Giro) 1) Pendapatan Jasa Giro 2) Pengembalian Jasa Giro D. Akun 423291 Pendapatan Jasa Lainnya 1) Pendapatan Jasa Lainnya 2) Pengembalian Jasa Lainnya E. Akun 423999 Pendapatan Belanja Lain-Lain 1) Penerimaan Piutang 2) Pengembalian Penerimaan Piutang F. Akun 424211 Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri Perorangan 1. Penerimaan Hibah- Perorangan 2. Pengembalian Hibah – Perorangan G. Akun 424212 Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Badan Usaha 1. Penerimaan Hibah- Badan Usaha 2. Pengembalian Hibah – Badan Usaha h. Akun 424213 Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri- Pemda 1) Penerimaan Hibah – Pemda 2) Pengembalian Hibah- Pemda I. Non Akun Pendapatan Terikat Lainnya 1) Pencairan Dana Apbn/Rka-Kl 2) Dana Pemeliharaan Kesehatan 2. AKUN PENAMPUNGAN BELANJA RUMAH SAKIT a. Akun 525111 Belanja Gaji Dan Tunjangan 1) Belanja Gaji Pegawai Rumah Sakit Non Pns 2) Belanja Tunjangan Pegawai Non Pns b. Akun 525112 Belanja Barang 1) Belanja Operasional Pelayanan Rumah Sakit a) Belanja Atk Pelayanan Pasien b) Belanja Bahan Makanan Pasien c) Belanja Obat-Obat Apotik d) Belanja Material Kesehatan Habis Pakai e) Belanja Alat Kesehatan (Investasi) f) Belanja Seragam Pegawai g) Belanja Alat Kebersihan h) Belanja Honor Kegiatan i) Belanja Restitusi Pasien 2) Belanja Operasional Non Pelayanan a) Belanja ATK Keperluan Kantor b) Biaya Rapat, Seminar, Rapat Koordinasi c) Belanja Keperluan Sehari-Hari Perkantoran (Koran, Majalah), d) Snack, Minuman, Fotokopi e) Honor Tim Pokja f) Biaya Penerimaan Tamu Dinas Untuk Menunjang Operasional Rumah Sakit g) Biaya Pengiriman Surat Menyurat c. Akun 525113 Belanja Jasa 1) Jasa Medis 2) Jasa Paramedis 3) Jasa Pelaksana Apotik 4) Jasa Pemeriksaan Keuangan (Kap) 5) Jasa Manajemen (Management Fee) 6) Jasa Listrik, Air, Gas,Telepon, Internet d. Akun 525114 Belanja Pemeliharaan 1) Belanja Pemeliharaan Peralatan Kesehatan 2) Belanja Pemeliharaan Kendaraan 3) Belanja Pemeliharaan Gedung 4) Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor e. Akun 525115 Belanja Perjalanan 1) Belanja Perjalanan Dinas Rutin 2) Belanja Perjalanan Dinas Non Rutin f. Akun 525119 Belanja Penyedia Barang Dan Jasa Rumah Sakit Lainnya 1) Belanja Belanja Dukungan Kegiatan Operasional Kepolisian 2) Belanja Belanja Imbal Jasa Pengiriman Pasien g. Akun 5371111 Modal Tanah h. Akun 5371112 Modal Peralatan Mesin i. Akun 5371113 Gedung Bangunan j. Akun 5371114 Jalan Irigasi Dan Jaringan k. Akun 5371115 Fisik Lainnya 3. JURNAL UMUM HALAMAN : NO TANGGAL URAIAN DEBET KREDIT 1 2 3 4 5 PETUNJUK PENGGUNAAN DAN PENGISIAN : 1. Buku Jurnal Umum digunakan untuk mencatat meluruh transaksi baik transaksi kas maupun non kas berdasarkan tanggal kejadian dan jenis transaksi 2. Pencatatan transaksi menggunakan kaidah Jurnal berpasangan 3. Halaman diisi sesuai dengan halaman yang berkenaan 4. Kolom nomor diisi sesuai dengan nomor urut transaksi 5. Kolom tangal diisi sesuai dengan tanggal kejadian tansaksi yang dicatat 6. Kolom uraian diisi jenis uraian sesuai dengan transaksi yang terdiri dari transaksi pendapatan, belanja maupun transaksi lainnya yang tidak berhubungan dengan pendapatan dan belanja tetapi dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan keuangan dan manajerian 7. Kolom debet diisi berdasarkan uraian transaksi yang terjadi untuk diisikan pada kolom debet 8. Kolom kredit diisi berdasarkan uraian transaksi yang terjadi untuk diisikan pada kolom kredit Contoh transaksi: Pada tanggal 2 Januari 2009 rumah sakit menerima pendapatan dari jasa pelayanan rawat jalan ( poliklinik spesialis ) sebesar Rp. 5.000.000,- Pada tanggal 2 Januari 2009 membayar gaji pegawai non pns rumah sakit sebesar Rp. 56.500.000,-. Tunjangan transport Rp. 5.000.000,- Pada tanggal 3 Januari menerima pendapatan jasa rawat inap sebebar Rp. 5.250.000,- terdiri dari perawatan administrasi ruangan Klas III Rp. 50.000,-, Alkes Habis Pakai Rp. 100.000,-, pemeriksaan radiologi Rp. 250.000,-, pemeriksaan lab Rp. 350.000, jasa ruang perawatan Rp. 4.500.000,- CONTOH JURNAL UMUM HALAMAN : 1 NO TANGGAL URAIAN DEBET KREDIT 1 2 3 4 5 1 2-JAN Kas 5.000.000 Pendapatan jasa poli spesialis 5.000.000 2 Belanja gaji pegawai non pns 56.500.000 Kas 56.500.000 3 Belanja tunjangan 5.000.000 Kas 5.000.000 4 Kas 1.825.000 Penerimaan PFK- PPH 21 1.825.000 5 3-JAN Kas 5.250.000 Pen. Administrasi rawat mondok 50.000 Pend. Alkes di ruangan 100.000 Pend. Jasa laboraturium 350.000 Pend. Jasa radiologi 250.000 Pend. Jasa ruang perawatan 4.500.000 BUKU BESAR NAMA BUKU BESAR…….. NO REF DEBET NO REF KREDIT PETUNJUK PENGGUNAAN DAN PENGISIAN : 1. Buku besar digunakan untuk mengelompokkan seluruh transaksi berdasarkan. jenis uraian transaksi yang berasal dari Jurnal umum. 2. Pencatatan berdasarkan kelompok transaksi. 3. Kolom nomor diisi sesuai dengan nomor urut pengelompokan (posting). 4. Kolom ref diisi sesuai dengan halaman pencatatan transaksi pada jurnal umum. 5. Kolom debet diisi berdasarkan nilai debet uraian transaksi yang dikelompokkan (posting). 6. Kolom kredit diisi berdasarkan nilai kredit uraian transaksi yang dikelompokkan (posting). 7. Pada periode tanggal pelaporan bulu besar ditutup dan cicatat jumlah saldo Buku Besar. 8. Saldo Buku Besar dihitung berdasarkan selisih antara nilai debet dan kredit. 9. Apabila nilai debet lebih besar dari nilai kredit maka selisihnya diakui sebagai saldo Buku Besar berkenaan dan ditulis pada kolom debet. 10. Apabila nilai kredit lebih besar dari nilai debet maka selisihnya diakui sebagai saldo Buku Besar berkenaan dan ditulis pada kolom kredit. CONTOH PENGISIAN BUKU BESAR Buku besar disisi berdasarkan contoh jurnal umum diatas KAS NO TGL REF DEBET NO TGL REF KREDIT 1-JAN SALDO AWAL 120.000.000 1 2-JAN 1 5.000.000 1 2-JAN 1 56.500.000 2 2-JAN 1 1.825.000 2 2-JAN 1 5.000.000 3 3-JAN 1 5.250.000 dst … 31-des saldo 71.575.000 PENDAPATAN POLI SPESIALIS NO TGL REF DEBET NO TGL REF KREDIT 1-JAN SALDO AWAL 0 1 2-JAN 1 5.000.000 … 31- des saldo 5.000.000 PENERIMAAN PFK- PPH 21 NO TGL REF DEBET NO TGL REF KREDIT 1-JAN SALDO AWAL 0 1 2-JAN 1 1.825.000 … 31- des saldo 1.825.000 BELANJA GAJI PEGAWAI NON PNS NO TGL REF DEBET NO TGL REF KREDIT 1-JAN SALDO AWAL 0 1 2-JAN 1 56.500.000 1 dst … 31- des saldo 56.500.000 BELANJA TUNJANGAN PEGAWAI NON PNS NO TGL REF DEBET NO TGL REF KREDIT 1-JAN SALDO AWAL 0 1 2-JAN 1 5.000.000 1 dst … 31- des saldo 5.000.000 PENDAPATAN ADMINISTRASI RAWAT INAP NO TGL REF DEBET NO TGL REF KREDIT 1-JAN SALDO AWAL 0 1 3-JAN 1 50.000 … 31- des saldo 50.000 PENDAPATAN ALKES HABIS PAKAI DIRUANGAN NO TGL REF DEBET NO TGL REF KREDIT 1-JAN SALDO AWAL 0 1 3-JAN 1 100.000 … 31- des saldo 100.000 PENDAPATAN LABORATORIUM NO TGL REF DEBET NO TGL REF KREDIT 1-JAN SALDO AWAL 0 1 3-JAN 1 350.000 … 31- des saldo 350.000 PENDAPATAN RADIOLOGI NO TGL REF DEBET NO TGL REF KREDIT 1-JAN SALDO AWAL 0 1 3-JAN 1 250.000 … 31- des saldo 250.000 PENDAPATAN RUANG PERAWATAN DEWASA NO TGL REF DEBET NO TGL REF KREDIT 1-JAN SALDO AWAL 0 1 3-JAN 1 4.500.000 … 31- des saldo 4.500.000 4. NERACA RUMAM SAKIT BHAYANGKARA NERACA PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (dalam rupiah/ribuan rupiah) URAIAN TAHUN 20X1 TAHUN 20X0 KENAIKAN (PENURUNAN) JUMLAH % ASET Aset Lancar Kas dan Setara Kas 999.999 999.999 999.999 99.99 Investasi Jangka Pendek 999.999 999.999 999.999 99.99 Piutang Usaha 999.999 999.999 999.999 99.99 Piutang Lain-lain 999.999 999.999 999.999 99.99 Persediaan 999.999 999.999 999.999 99.99 Uang Muka 999.999 999.999 999.999 99.99 Biaya Dibayar di Muka 999.999 999.999 999.999 99.99 Jumlah Aset Lancar 999.999 999.999 999.999 99.99 Investasi Jangka Panjang 999.999 999.999 999.999 99.99 Aset Tetap Tanah 999.999 999.999 999.999 99.99 Gedung dan Bangunan 999.999 999.999 999.999 99.99 Peralatan dan Mesin 999.999 999.999 999.999 99.99 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 999.999 999.999 999.999 99.99 Aset Tetap Lainnya 999.999 999.999 999.999 99.99 Konstruksi dalam Pengerjaan 999.999 999.999 999.999 99.99 Jumlah Aset Tetap 999.999 999.999 999.999 99.99 Akumulasi Penyusutan 999.999 999.999 999.999 99.99 Nilai Buku Aset Tetap 999.999 999.999 999.999 99.99 Aset Lainnya Aset Kerja Sama Operasi 999.999 999.999 999.999 99.99 Aset Sewa Guna Usaha 999.999 999.999 999.999 99.99 Aset Tak Berwujud 999.999 999.999 999.999 99.99 Aset Lain-lain 999.999 999.999 999.999 99.99 Jumlah Aset Lainnya 999.999 999.999 999.999 99.99 JUMLAH ASET 999.999 999.999 999.999 99.99 KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Utang Usaha 999.999 999.999 999.999 99.99 Utang Pajak 999.999 999.999 999.999 99.99 Biaya Yang Masih Harus Dibayar 999.999 999.999 999.999 99.99 Pendapatan Diterima Di muka 999.999 999.999 999.999 99.99 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 999.999 999.999 999.999 99.99 Utang Jangka Pendek Lainnya 999.999 999.999 999.999 99.99 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 999.999 999.999 999.999 99.99 999.999 999.999 999.999 99.99 Utang Jangka Pendek Lainnya 999.999 999.999 999.999 99.99 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 999.999 999.999 999.999 99.99 JUMLAH KEWAJIBAN 999.999 999.999 999.999 99.99 EKUITAS Ekuitas Tidak Terikat 999.999 999.999 999.999 99.99 Ekuitas Awal 999.999 999.999 999.999 99.99 Surplus & Defisit Tahun Lalu 999.999 999.999 999.999 99.99 Surplus & Defisit Tahun Berjalan 999.999 999.999 999.999 99.99 Ekuitas Donasi 999.999 999.999 999.999 99.99 Ekuitas Terikat Temporer 999.999 999.999 999.999 99.99 Ekuitas Terikat Permanen 999.999 999.999 999.999 99.99 JUMLAH EKUITAS 999.999 999.999 999.999 99.99 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 999.999 999.999 999.999 99.99 5. LAPORAN AKTIVITAS RUMAH SAKIT BHAYANGKARA RUMAH SAKIT BHAYANGKARA LAPORAN AKTIVITAS PER 31 DESEMBER 200X1 URAIAN TAHUN 20X1 TAHUN 20X0 KENAIKAN (PENURUNAN) JUMLAH % (1) (2) (3) (4) (5) PENDAPATAN Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan 999.999 999.999 999.999 99.99 999.999 999.999 999.999 99.99 Hibah Terikat 999.999 999.999 999.999 99.99 Tidak Terikat 999.999 999.999 999.999 99.99 Pendapatan APBN Operasional 999.999 999.999 999.999 99.99 Investasi 999.999 999.999 999.999 99.99 Pendapatan Usaha Lainnya Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain 999.999 999.999 999.999 99.99 Sewa 999.999 999.999 999.999 99.99 Jasa Lembaga Keuangan 999.999 999.999 999.999 99.99 dan Lain-lain 999.999 999.999 999.999 99.99 Jumlah Pendapatan 999.999 999.999 999.999 99.99 BIAYA Biaya Layanan Biaya Pegawai 999.999 999.999 999.999 99.99 Biaya Bahan 999.999 999.999 999.999 99.99 Biaya Jasa Layanan 999.999 999.999 999.999 99.99 Biaya Pemeliharaan 999.999 999.999 999.999 99.99 Biaya Daya dan Jasa 999.999 999.999 999.999 99.99 dan Lain-lain 999.999 999.999 999.999 99.99 Jumlah Biaya Layanan 999.999 999.999 999.999 99.99 Biaya Umum dan Administrasi Biaya Pegawai 999.999 999.999 999.999 99.99 Biaya Administrasi Perkantoran 999.999 999.999 999.999 99.99 Biaya Pemeliharaan 999.999 999.999 999.999 99.99 Biaya Langganan Daya dan Jasa 999.999 999.999 999.999 99.99 Biaya Promosi 999.999 999.999 999.999 99.99 dan Lain-lain 999.999 999.999 999.999 99.99 Jumlah Biaya Umum dan Administrasi 999.999 999.999 999.999 99.99 Biaya Lainnya Biaya Bunga 999.999 999.999 999.999 99.99 Biaya Administrasi Bank 999.999 999.999 999.999 99.99 dan Lain-Lain 999.999 999.999 999.999 99.99 Jumlah Biaya Lainnya 999.999 999.999 999.999 99.99 Jumlah Biaya 999.999 999.999 999.999 99.99 6. LAPORAN ARUS KAS RUMAH SAKIT BHAYANGKARA RUMAH SAKIT BHAYANGKARA LAPORAN ARUS KAS YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI/ 31 DESEMBER 20X1 URAIAN TAHUN 20X1 TAHUN 20X0 KENAIKAN (PENURUNAN) JUMLAH % 1 2 3 4 5 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi Arus masuk Pendapatan Usaha dari Jasa 999.999 999.999 999.999 99.99 Pendapatan Hibah 999.999 999.999 999.999 99.99 Pendapatan APBN (rupiah murni) 999.999 999.999 999.999 99.99 Pendapatan Usaha Lainnya 999.999 999.999 999.999 99.99 Arus Keluar Biaya Layanan 999.999 999.999 999.999 99.99 Biaya Umum dan Administrasi 999.999 999.999 999.999 99.99 Biaya Lainnya 999.999 999.999 999.999 99.99 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Arus Kas Dari Aktivitas Investasi Arus Masuk Hasil Penjualan Aset Tetap 999.999 999.999 999.999 99.99 Hasil Penjualan Investasi Jangka 999.999 999.999 999.999 99.99 Hasil Penjualan Aset Lainnya 999.999 999.999 999.999 99.99 Arus Keluar Perolehan Aset Tetap Perolehan Investasi Jangka Panjang 999.999 999.999 999.999 99.99 Perolehan Aset Lainnya 999.999 999.999 999.999 99.99 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi 999.999 999.999 999.999 99.99 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan Arus masuk Perolehan Pinjaman 999.999 999.999 999.999 99.99 Penerimaan Kembali Pokok 999.999 999.999 999.999 99.99 Arus Keluar Pembayaran Pokok Pinjaman 999.999 999.999 999.999 99.99 Pemberian Pinjaman 999.999 999.999 999.999 99.99 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan 999.999 999.999 999.999 99.99 Kenaikan Bersih Kas 999.999 999.999 999.999 99.99 Kas dan Setara Kas Awal 999.999 999.999 999.999 99.99 Jumlah Saldo Kas 999.999 999.999 999.999 99.99 KOP……. LAPORAN ARUS KAS RUMAH SAKIT BHAYANGKARA PERIODE BULAN : TAHUN 2XXX NO. URAIAN JUMLAH DANA (Rp) 1 2 3 I ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERSIONAL 1. ARUS KAS MASUK (a+b) a. PENDAPAT JASA (1+2+3) 1) Rawat Jalan • Poli Umum • Poli Gigi 0 0 0 0 • Poli Spesialis • UGD • Jasa Administrasi/Karcis/Pendaftaran 2) Rawat Mondok • Perawatan Dewasa • Perawatan Anak • Perawatan Kebidanan • Perawatan ICU 3) Penunjang • Laboratorium • Radiologi • Fisioterapi • Kamar Operasi • Apotik • Ambulance • Gizi b. PENDAPATAN LAIN-LAIN (1+2+3+4=5+6) 1. Jasa Giro 2. Sewa Parkir 3. Sewa Kantin 4. Sewa Pengelolaan Limbah 5. Penerimaan dari Asuransi 6. Penerimaan Lain-lain yang syah 2. ARUS KAS KELUAR DARI ATIVITAS OPERSIONAL (a+ s.d.q) a. Honor/gaji Pegawai b. Jasa Tindakan Paramedis c. Jasa Tindakan Tenaga Medis d. Operasional Ambulance/Evakuasi Pasien e. Insentif Pegawai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 II III f. Belanja Bekal Kesehatan g. Belanja ETK/Materi/Cetak h. Belanja Makan Pasien i. Biaya Jasa Tlp/Listrik/Air/Gas j. Subsidi Pasien Dinas k. Biaya Pemeliharaan l. Dukungan Pendidikan m. Biaya Supervisi n. Managemen fee/Jasa Manajemen o. Belanja barang Pendukung p. Biaya Rapat q. Biaya Perjalanan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasinal (A+B) ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN 1. ARUS KAS MASUK (a+b+c) a. Penjualan Tanah b. Penjualan Gedung dan bangunan c. Penjualan Peralatan dan Mesin 2. ARUS KAS KELUAR (a+b+c) a. Pembelian Tanah b. Pembangunan Gedung dang Bangunan c. Pembelian Peralatan dan Mesin ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI (1-2) ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN 1. ARUS KAS MASUK (a+b+c+d+e) a. Pencairan Dana Cadangan b. Penerimaan Pinjaman c. Penerimaan Piutang d. Penerimaan DPK e. Pencairan DIPA 2. ARUS KAS KELUAR (a+b+c+d+e) a. Pembentukan Dana Cadangan b. Pembayaran Pokok Hutang c. Pemberian Pinjaman d. Pengeluaran DPK e. Pengularan Pecairan DIPA Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayan (1-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IV ARUS KAS DAN AKTIVITAS NON ANGGARAN 1. ARUS KAS MASUK Penerimaan Pihak Ketiga (PPN dan PPH) 2. ARUS KAS KELUAR Pengeluar Pihak Ketiga (PPN dan PPH) Arus Kas Bersih dan Aktivitas Non Anggran (1-2) 0 0 0 0 0 V KENAIKAN/PENURUNAN KAS BULAN INI (I+II+III+IV) SALDO AWAL KAS 0 SALDO KAS BULAN INI (SAMA DENGAN ”V”) 0 SALDA AKHIR KAS (SALDA AWAL+BULAN) 0 Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 1 Februari 2009 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BAMBANG HENDARSO DANURI JENDERAL POLISI Paraf : 1. Kadivbinkum Polri : Vide draft 2. Kapusdokkes : Vide draft 3. Kasetum : ........... 4. Wakapolri : ...........

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2010 tentang SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB IV

Pasal 20

BAB V

Pasal 21

Pasal 22