PERBAN

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2011 tentang PENGGUNAAN DAN PEMBIAYAAN JASA TELEKOMUNIKASI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PERBAN Nomor 2 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: www.djpp.kemenkumham.go.id 1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 2. Jasa Telekomunikasi adalah seluruh layanan yang disediakan oleh penyedia jasa telekomunikasi kepada publik. 3. Penggunaan Jasa Telekomunikasi di lingkungan Polri adalah pemanfaatan layanan telekomunikasi yang disediakan oleh penyedia jasa telekomunikasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Polri. 4. Pembiayaan Jasa Telekomunikasi di lingkungan Polri adalah biaya yang timbul akibat pemanfaatan layanan telekomunikasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Polri. 5. Sambungan Integrated Service Digital Network yang selanjutnya disingkat ISDN adalah suatu sistem telekomunikasi layanan antara voice, data dan/atau video (multimedia) diintegrasikan ke dalam suatu jaringan, yang menyediakan konektivitas digital ujung ke ujung untuk menunjang pelayanan yang lebih luas. 6. Saluran Telepon Tetap adalah saluran telepon yang menggunakan kabel atau tanpa kabel (nirkabel) yang ditempatkan secara tetap. 7. Saluran Telekomunikasi Bergerak yang selanjutnya disingkat selular adalah saluran telekomunikasi yang bersifat nirkabel yang digunakan secara bergerak dan/atau nomadik. 8. Akses Internet adalah layanan jaringan telekomunikasi yang memberikan akses ke internet global dengan menggunakan perangkat elektronik yang tersambung melalui Internet Service Provider (ISP). 9. Internet Service Provider yang selanjutnya disingkat ISP adalah penyedia layanan internet yang memiliki lisensi sebagai ISP provider. 10. Virtual Private Network yang selanjutnya disingkat VPN adalah layanan telekomunikasi akses closed user group untuk mendukung layanan suara, data dan/atau video. 11. Transponder Satelit adalah layanan telekomunikasi berupa lebar pita frekuensi (bandwidth) satelit. www.djpp.kemenkumham.go.id 12. Public Switch Telephone Network yang selanjutnya disingkat PSTN adalah jaringan telepon untuk umum yang menghubungkan pelanggan telepon dengan pelanggan telepon yang lain melalui sentral telepon. 13. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disingkat Coklit adalah kegiatan verifikasi bersama terhadap tagihan penggunaan jasa telekomunikasi umum antara Polri dengan penyedia jasa telekomunikasi. 14. Jaringan Komunikasi organik adalah jaringan komunikasi yang dibangun, dikelola, dan digunakan oleh Polri. 15. Jaringan Komunikasi terrestrial publik adalah jaringan komunikasi umum yang bekerja di permukaan bumi (non satelit). 16. Provider adalah penyedia jasa telekomunikasi umum. 17. Very Small Aperture Terminal yang selanjutnya disingkat VSAT adalah sistem komunikasi satelit dengan kemampuan bandwidth terbatas.

BAB II

PENGGUNAAN SARANA TELEKOMUNIKASI

Pasal 3

Koreksi

Jenis layanan jasa telekomunikasi yang digunakan di lingkungan Polri terdiri dari: a. saluran telepon tetap atau PSTN; b. saluran telepon selular (Public Land Mobile Network/PLMN); c. VPN; d. jaringan akses internet; e. Dedicated Intellegent Network Access (DINA); www.djpp.kemenkumham.go.id f. ISDN; g. transponder satelit; dan h. saluran komunikasi umum satelit.

Pasal 4

Koreksi

(1) Jenis layanan saluran telepon tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berupa: a. saluran langsung yang terhubung dengan penyedia jasa telekomunikasi; dan b. saluran cabang melalui private branch exchange (PBX). (2) Fasilitas layanan saluran telepon tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. sambungan internal antar cabang PBX; b. sambungan lokal; c. sambungan interlokal melalui operator dan/atau perangkat; d. sambungan langsung jarak jauh (SLJJ); e. sambungan ke telepon selular; f. sambungan internasional melalui operator dan/atau perangkat; dan g. sambungan langsung internasional (SLI). (3) Pejabat Polri yang dapat menggunakan fasilitas layanan saluran telepon tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 5

(1) Jenis layanan saluran telepon selular atau bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi: a. Code Division Multiple Access (CDMA); dan b. Global System Mobile (GSM). (2) Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Markas Polri kepada yang belum ada layanan saluran telepon tetap dari penyedia jasa telekomunikasi dan kepada anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas-tugas khusus. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 6

(1) Jenis layanan VPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi: a. VPN dedicated line; b. VSAT; c. VPN dial; dan d. VPN agregator. (2) Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh: a. Satker pada Mabes Polri; b. Satker pada Polda; c. Polres; d. Polsek yang membutuhkan akses online; dan e. Pos perbatasan dan tempat lainnya yang dianggap strategis. (3) Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d digunakan oleh: a. Satker yang telah mempunyai aplikasi dengan kebutuhan bandwidth rendah atau yang berkedudukan di luar LAN intranet Mabes Polri atau Mapolda; b. Polsek; dan c. Polsubsektor. (4) Alokasi dan fasilitas layanan VPN pada tingkat Mabes Polri dan satuan kewilayahan yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 7

(1) Jenis layanan jaringan akses internet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi: a. internet protocol (IP) transit; b. dedicated line modem (DLM); c. digital subscriber line modem (DSL); dan d. dial up modem. (2) Internet protocol (IP) transit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan layanan interkoneksi ke global internet dengan fitur full route www.djpp.kemenkumham.go.id border gateway protocol (BGP) Internet dan menggunakan blok IP dan Autonomous System Number (ASN) milik Polri. (3) Dedicated line modem (DLM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan layanan akses internet simetris, dengan quality of service (QoS) 1 : 1. (4) Digital subscriber line (DSL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan layanan akses internet asimetris, dengan QoS sama dengan 12- 128 Kbps. (5) Dial up modem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan layanan akses internet dengan men-dial nomor tertentu, dengan bandwidth maksimum 52 Kbps tanpa dilengkapi QoS.

Pasal 8

(1) Jenis layanan jaringan akses internet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b dapat digunakan kepada satuan kerja: a. tingkat Mabes Polri; b. tingkat Polda; dan c. tingkat Polres. (2) Jenis layanan jaringan akses internet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dan huruf d dapat diberikan kepada satuan kerja: a. tingkat Mabes Polri; b. tingkat Polda; c. tingkat Polres; d. tingkat Polsek; dan e. tingkat Polsubsektor. (3) Alokasi dan fasilitas layanan jaringan akses internet di lingkungan Polri tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 9

(1) Layanan DINA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan sarana komunikasi data online untuk menghubungkan satu titik dengan titik lainnya secara point to point dan mempunyai kemampuan untuk menyalurkan layanan suara, data dan/atau video (multimedia). www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Layanan DINA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. akses point to point dalam negeri; dan b. akses point to point dengan site yang ada di luar negeri. (3) Jenis layanan DINA sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a digunakan oleh satuan kerja : a. tingkat Mabes Polri; dan b. tingkat Polda. (4) Jenis layanan DINA sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b digunakan dalam rangka mendukung tugas operasi yang berskala internasional.

Pasal 10

(1) Jenis layanan ISDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri dari: a. Basic Rate Access (BRA); dan b. Primary Rate Access (PRA). (2) BRA merupakan layanan ISDN yang menyediakan dua saluran dengan kecepatan masing-masing 64 Kbps yang dapat digunakan untuk suara, data dan atau video serta dilengkapi dengan satu saluran 16 Kbps untuk membangun koneksi (signalling). (3) PRA merupakan layanan ISDN yang menyediakan 30 saluran yang dapat digunakan untuk suara, data dan atau video serta dilengkapi dengan satu saluran 64 Kbps untuk membangun koneksi (signalling). (4) Jenis layanan ISDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh satuan kerja pada Mabes Polri dan Polda.

Pasal 11

(1) Jenis layanan transponder satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g meliputi: a. bandwidth transponder tetap; dan b. bandwidth transponder on demand yang sifatnya situasional. (2) Penggunaan transponder satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. stasiun bumi stasioner merupakan jenis komunikasi satelit yang dipasang di markas Polri; www.djpp.kemenkumham.go.id b. stasiun bumi transportable merupakan jenis komunikasi satelit dengan perangkat melekat secara permanen pada kendaraan angkutnya; c. stasiun bumi portable (flyaway) merupakan jenis komunikasi satelit yang mudah dipindah-pindahkan dan dapat diangkut dengan pesawat komersial; dan d. stasiun bumi bergerak (on the move) merupakan jenis komunikasi satelit yang dipasang di kendaraan, kapal apung dan pesawat terbang dengan kemampuan online secara bergerak. (3) Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pelayanan sistem komunikasi satelit Polri dengan layanan berupa suara, data, dan/atau video (multimedia). (4) Jenis layanan transponder satelit digunakan oleh: a. satuan kerja tingkat Mabes Polri; dan b. satuan kerja tingkat Polda. (5) Penggunaan jenis layanan transponder satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada: a. area atau daerah yang belum terjangkau oleh infrastruktur telekomunikasi publik; dan b. kegiatan Polri bersifat situasional yang berskala nasional maupun internasional.

Pasal 12

(1) Jenis layanan saluran komunikasi umum satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h merupakan sarana komunikasi yang digunakan untuk mendukung tugas-tugas Polri bersifat situasional yang belum didukung oleh jaringan komunikasi organik Polri dan jaringan komunikasi terrestrial publik. (2) Saluran komunikasi umum satelit meliputi: a. hand portable; b. desktop; dan c. portable. (3) Pengguna saluran komunikasi umum satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan kepada: a. para pejabat yang sedang melaksanakan tugas operasi; www.djpp.kemenkumham.go.id b. personel yang ditunjuk melaksanakan tugas operasi; c. posko-posko operasi; d. kendaraan taktis yang sedang melaksanakan tugas operasi; e. kapal apung yang sedang melaksanakan tugas operasi; dan f. pesawat udara yang sedang melaksanakan tugas operasi.

Pasal 13

Perizinan layanan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi: a. pemasangan baru berupa instalasi dan aktifasi; b. jumlah satuan sambungan; c. peningkatan dan penurunan kapasitas (upgrade and downgrade); d. pemindahan sambungan; dan e. pemutusan layanan.

Pasal 14

(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diajukan oleh Kasatker dan/atau pengemban fungsi Teknologi Informasi kepada: a. Kepala Divisi Teknologi Informasi (Kadiv TI) Polri di tingkat Mabes Polri; dan b. Kepala Bidang Teknologi Informasi (Kabid TI) di tingkat Polda. (2) Kadiv TI Polri berwenang mengeluarkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas semua jenis layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (3) Kabid TI Polda berwenang mengeluarkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atas jenis layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf f.

BAB Kesatu

Jenis Layanan dan Penggunaan

Pasal 3

Koreksi

Pasal 4

Koreksi

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB III

PEMBIAYAAN JASA TELEKOMUNIKASI

Pasal 15

Koreksi

(1) Pembiayaan jasa telekomunikasi, meliputi: a. pembiayaan rutin; dan b. pembiayaan kontinjensi (insidentil). www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Pembiayaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pembiayaan terhadap penggunaan jasa telekomunikasi yang sudah tergelar dan/ atau yang menjadi tindak lanjut dari penggelaran jaringan baru. (3) Pembiayaan kontinjensi (insidentil) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pembiayaan terhadap kebutuhan penggunaan seluruh jenis layanan jasa telekomunikasi di luar perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya, meliputi penambahan peralatan dan layanan jasa telekomunikasi pendukung pada: a. penanganan bencana; b. operasi Kepolisian; dan c. kebijakan pimpinan dalam upaya percepatan pencapaian program.

Pasal 16

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), merupakan biaya penggunaan layanan jasa telekomunikasi: a. saluran telepon tetap atau PSTN; b. saluran telepon selular atau PLMN; c. VPN; d. jaringan akses internet; e. DINA; f. ISDN; g. transponder satelit; dan h. saluran komunikasi umum satelit.

Pasal 17

(1) Jenis biaya dalam penggunaan jasa telekomunikasi di lingkungan Polri meliputi: a. biaya pemasangan baru berupa instalasi dan aktifasi; b. biaya mutasi layanan yaitu meliputi peningkatan kapasitas dan pemindahan perangkat; c. biaya beban (abonemen) dan pemakaian jasa telekomunikasi; dan d. biaya pemakaian jasa telekomunikasi secara tarif tetap. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada: www.djpp.kemenkumham.go.id a. DIPA Satker Div TI Polri, untuk pembiayaan rutin di tingkat Mabes Polri; b. DIPA Satker Bid TI Polda, untuk pembiayaan rutin di tingkat Polda dan jajarannya; c. anggaran kontinjensi Mabes Polri, yang dikelola oleh Kadiv TI Polri atas persetujuan Kapolri; dan d. anggaran kontinjensi Polda, yang dikelola oleh Kabid TI Polda atas persetujuan Kapolda. (3) Dalam hal penambahan layanan baru atau penambahan kapasitas bandwidth yang tidak melalui persetujuan Kadiv TI Polri atau Kabid TI Polda, maka biaya yang timbul menjadi beban Satker dan/atau Satwil pengguna. (4) Dalam hal penggunaan layanan jasa telekomunikasi melebihi biaya yang telah ditetapkan sesuai pagu, maka kelebihan tersebut dibebankan kepada Satker dan/atau Satwil pengguna. (5) Dalam hal penggunaan layanan jasa telekomunikasi di luar kepentingan dinas, maka biaya penggunaannya dibebankan kepada individu pemakai.

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2011 tentang PENGGUNAAN DAN PEMBIAYAAN JASA TELEKOMUNIKASI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

Pasal 14

BAB III

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB IV

Pasal 18

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

BAB VI

Pasal 21

Pasal 22