PERBAN

Peraturan Badan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Promosi Jabatan Terbuka di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

PERBAN Nomor 19 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian ini yang dimaksud dengan: 1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian. 3. Markas Besar Polri yang selanjutnya disebut Mabes Polri adalah kesatuan organisasi Polri pada tingkat pusat. 4. Promosi Jabatan Terbuka adalah pengisian jabatan eselon tertentu yang dilakukan dengan seleksi secara terbuka. 5. Staf Sumber Daya Manusia Polri yang selanjutnya disebut SSDM Polri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang manajemen sumber daya manusia pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri. 6. Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah Kapolri. 7. Kepala Polda yang selanjutnya disebut Kapolda adalah pimpinan Kepolisian Daerah dan bertanggung jawab kepada Kapolri. 8. Anggota Polri adalah pegawai negeri pada Polri. 9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Anggota Polri dalam organisasi Polri. 10. Eselon adalah tingkatan atau jenjang dalam jabatan struktural di lingkungan organisasi yang disusun sesuai peran dan bidang tugas. 11. Nivellering Jabatan adalah penentuan lapis-lapis jabatan dalam eselon jabatan di lingkungan Polri. 12. Dewan Pertimbangan Karier selanjutnya disingkat DPK adalah badan yang bersifat nonstruktural yang berada di tingkat Mabes Polri, satuan induk organisasi, dan satuan kewilayahan yang keanggotaannya terdiri dari pejabat struktural yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan berkaitan dengan pembinaan karier anggota Polri. 13. Panitia Promosi Jabatan Terbuka yang selanjutnya disebut Panitia adalah pejabat yang ditunjuk berdasarkan surat perintah untuk melaksanakan seleksi dalam rangka pengisian jabatan tertentu di lingkungan Polri. 14. Katebelece adalah surat pengantar dari pejabat kepada Panitia terkait penilaian terhadap peserta Promosi Jabatan Terbuka.

BAB IV

TATA CARA

Pasal 9

Koreksi

Promosi Jabatan Terbuka dilaksanakan melalui tahapan: a. pengumuman; b. pendaftaran; c. pemeriksaan administrasi; d. uji kompetensi manajerial; e. uji kompetensi bidang f. penelusuran rekam jejak; dan g. penentuan hasil.

Pasal 10

Koreksi

(1) Pengumuman peluang Promosi Jabatan Terbuka dilakukan dalam bentuk surat/telegram secara berjenjang dari tingkat Mabes Polri sampai tingkat satuan kewilayahan, melalui papan pengumuman, media elektronik dan/atau media lainnya. (2) Pengumuman dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum batas akhir tanggal pendaftaran. (3) Pengumuman dilakukan oleh: a. Panitia tingkat Mabes Polri untuk jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a; dan b. Panitia tingkat Polda untuk jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b.

Pasal 11

(1) Materi pengumuman, meliputi: a. nama/Eselon jabatan; b. persyaratan meliputi: 1. jabatan, paling sedikit memuat: a) pangkat; b) Eselon dan Nivellering Jabatan terakhir; c) pengalaman penugasan sesuai dengan peluang jabatan; d) pendidikan pengembangan umum/ pimpinan, yang disesuaikan dengan tingkat/jenis jabatan; e) pendidikan pengembangan spesialisasi; f) pendidikan umum terakhir; g) tidak sedang atau pernah menduduki jabatan yang akan diseleksi; dan h) tidak sedang terkena hukuman pidana, disiplin dan/atau kode etik Polri dibuktikan dengan Surat Keterangan Hasil Penelitian; 2. administrasi: a) surat perintah atau rekomendasi dari pimpinan; b) penilaian kinerja selama dua periode terakhir; c) bukti tanda terima penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; dan d) pakta integritas jabatan terakhir; 3. persyaratan lain yang ditentukan berdasarkan keputusan Panitia. c. batas waktu dimulai dan berakhirnya pendaftaran; d. tempat pendaftaran; e. tahapan, jadwal dan sistem seleksi; f. alamat sekretariat Panitia; dan g. prosedur lain yang diperlukan. (2) Pengumuman ditandatangani oleh Ketua Panitia atau Wakil Ketua atas nama Ketua Panitia. (3) Dalam hal dibutuhkan, Panitia dapat menambahkan persyaratan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang ditetapkan dengan keputusan panitia.

Pasal 12

(1) Setiap anggota Polri yang memenuhi syarat dapat mendaftar atau ditunjuk untuk mengikuti promosi jabatan terbuka. (2) Pendaftaran dilaksanakan secara proaktif dengan mendaftarkan diri melalui website pendaftaran yang ditentukan oleh panitia. (3) Pendaftaran dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam pengumuman dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan ketetapan Panitia.

Pasal 13

(1) Penilaian kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan dilakukan oleh tim pemeriksaan administrasi. (2) Pemeriksaan administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dengan dokumen yang disampaikan oleh peserta. (3) Penilaian hasil pemeriksaan administrasi ditentukan secara kualitatif dengan kriteria sebagai berikut: a. Memenuhi Syarat (MS); dan b. Tidak Memenuhi Syarat (TMS). (4) Hasil penilaian tahap pemeriksaan administrasi diserahkan oleh ketua tim administrasi kepada ketua panitia. (5) Hasil penilaian tahap pemeriksaan administrasi ditetapkan dengan keputusan Ketua Panitia dan penandatanganan dapat didelegasikan kepada wakil ketua. (6) Pengumuman hasil pemeriksaan administrasi dilakukan melalui media elektronik dan/atau melalui surat. (7) Peserta yang memenuhi syarat administrasi mengikuti tahap berikutnya.

Pasal 14

(1) Uji kompetensi manajerial dilaksanakan dengan assessment center oleh tim uji kompetensi manajerial. (2) Uji kompetensi manajerial dilaksanakan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi manajerial yang dimiliki peserta dengan standar kompetensi manajerial yang dipersyaratkan dalam jabatan. (3) Hasil penilaian uji kompetensi manajerial dalam bentuk kuantitatif diserahkan oleh ketua tim uji kompetensi manajerial kepada Ketua Panitia dengan dibuatkan berita acara penyerahan. (4) Hasil penilaian tahap uji kompetensi manajerial ditetapkan dengan keputusan Ketua Panitia dan penandatanganan dapat didelegasikan kepada Wakil Ketua. (5) Pengumuman hasil penilaian uji kompetensi manajerial dilakukan melalui media elektronik dan/atau melalui surat. (6) Peserta yang memenuhi syarat kompetensi manajerial mengikuti tahap berikutnya. (7) Dalam hal peserta memperoleh nilai memenuhi syarat pada tahap uji kompetensi manajerial, belum terpilih menduduki jabatan yang dipromosikan, dapat mengikuti Promosi Jabatan Terbuka yang sejenis atau setara tanpa melalui tahapan uji kompetensi manajerial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (8) Peserta yang belum terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang mengikuti kembali uji kompetensi manajerial, nilai yang diperhitungkan adalah nilai yang menguntungkan bagi peserta.

Pasal 15

(1) Uji kompetensi bidang dilaksanakan oleh tim uji kompetensi bidang. (2) Uji kompetensi bidang dilaksanakan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki peserta dengan standar kompetensi bidang yang dipersyaratkan dalam jabatan. (3) Uji kompetensi bidang meliputi: a. penulisan makalah; b. presentasi; dan c. wawancara.

Pasal 16

(1) Penulisan makalah dan presentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a dan huruf b bertujuan untuk mengetahui ide/inovasi atau gagasan dari peserta guna perbaikan organisasi yang berhubungan dengan jabatan yang dipromosikan. (2) Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c bertujuan untuk pendalaman materi guna penilaian aspek kualitas, konsepsi, pemahaman, komitmen dan aspek kemampuan komunikasi sosial. (3) Penggabungan penilaian penulisan makalah, presentasi dan wawancara merupakan hasil uji kompetensi bidang. (4) Hasil penilaian uji kompetensi bidang dalam bentuk kuantitatif diserahkan oleh ketua tim uji kompetensi bidang kepada ketua Panitia dan dibuatkan berita acara penyerahan. (5) Hasil penilaian tahap uji kompetensi bidang ditetapkan dengan keputusan Ketua Panitia dan penandatanganan dapat didelegasikan kepada Wakil Ketua. (6) Pengumuman hasil penilaian uji kompetensi bidang diumumkan melalui media elektronik dan/atau melalui surat.

Pasal 17

(1) Penelusuran rekam jejak peserta dilakukan oleh tim penelusuran rekam jejak untuk melihat kesesuaian dengan jabatan yang akan diisi, serta etika dan perilaku. (2) Khusus untuk eselon tertentu dapat dilakukan penelusuran rekam jejak melalui metode penelusuran kehidupan pribadi. (3) Hasil penelusuran rekam jejak diserahkan oleh tim penelusuran rekam jejak kepada ketua panitia sebagai bahan pertimbangan dalam memilih peserta yang akan diajukan kepada Kapolri/Kapolda. (4) Eselon Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 18

(1) Panitia mengkompulir nilai hasil setiap tahapan dan menyusun peringkat peserta dengan mempertimbangkan: a. hasil pemeriksaan administrasi; b. hasil uji kompetensi manajerial; c. hasil uji kompetensi bidang; dan d. hasil penelusuran rekam jejak. (2) Pembobotan penilaian hasil uji kompetensi manajerial dan hasil uji kompetensi bidang ditetapkan dengan Keputusan Kapolri/Kapolda sesuai dengan kewenangan. (3) Panitia memilih peserta yang memenuhi syarat berdasarkan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan ketua Panitia dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau melalui surat, serta dilaporkan kepada Kapolri/ Kapolda. (4) Hasil pelaksanaan promosi jabatan terbuka menjadi dasar pertimbangan dalam sidang DPK. (5) Peserta yang terpilih dalam sidang DPK diumumkan oleh panitia melalui media elektronik dan/atau melalui surat. (6) Dalam hal peserta Promosi Jabatan Terbuka menggunakan Katebelece untuk mempengaruhi penilaian Panitia, peserta dinyatakan gugur.

Peraturan Badan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Promosi Jabatan Terbuka di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB 1

Pasal 6

Pasal 7

BAB 2

Pasal 7

Pasal 8

BAB 3

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

Pasal 11

BAB Ketiga

Pasal 12

BAB Keempat

Pasal 13

BAB Kelima

Pasal 14

BAB Keenam

Pasal 15

Pasal 16

BAB Ketujuh

Pasal 17

BAB Kedelapan

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

BAB VI

Pasal 20

Pasal 21