PERBAN

Peraturan Badan Nomor 19 Tahun 2011 tentang PENCALONAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH

PERBAN Nomor 19 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. www.djpp.kemenkumham.go.id 2. Anggota Polri adalah pegawai negeri pada Polri. 3. Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Pilkada adalah pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi atau kabupaten/kota untuk memilih kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 4. Bakal Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah adalah bakal calon peserta Pilkada yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi/kabupaten/kota. 5. Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah adalah Gubernur/Wakil Gubernur untuk provinsi, Bupati/Wakil Bupati untuk kabupaten, atau Walikota/Wakil Walikota untuk kota. 6. Jabatan Negeri adalah tugas, tanggung jawab, dan wewenang jabatan di dalam struktur organisasi baik secara struktural maupun fungsional. 7. Partai Politik yang selanjutnya disingkat Parpol adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara INDONESIA secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita- cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 8. Gabungan Parpol adalah gabungan 2 (dua) Parpol atau lebih yang secara bersama sama mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota. 9. Surat Permohonan Persetujuan Pencalonan adalah surat yang diajukan oleh Anggota Polri kepada pimpinan untuk memperoleh persetujuan ikut mencalonkan diri dalam Pilkada. 10. Surat Pernyataan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Negeri adalah surat pernyataan kesediaan Anggota Polri untuk mengundurkan diri atau tidak aktif dalam jabatan negeri yang disampaikan kepada atasan langsung untuk mendapatkan persetujuan. 11. Surat Persetujuan Pencalonan adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat Polri yang berwenang sebagai bukti telah menyetujui pencalonan Anggota Polri sebagai calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. www.djpp.kemenkumham.go.id 12. Surat Persetujuan Pengunduran Diri adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat Polri yang berwenang sebagai bukti telah menyetujui pengunduran diri Anggota Polri dari Polri.

BAB IV

PERMOHONAN PERSETUJUAN DAN PENGUNDURAN DIRI

Pasal 9

Koreksi

(1) Anggota Polri yang akan menjadi bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah mengajukan Surat Permohonan Persetujuan Pencalonan kepada pejabat Polri yang berwenang. (2) Pengajuan Surat Permohonan Persetujuan Pencalonan mengikuti Pilkada bagi Anggota Polri, ditujukan kepada: a. Kapolri, bagi Anggota Polri berpangkat perwira tinggi (Pati), dan perwira menengah (Pamen) yang bertugas di luar struktur organisasi Polri; b. Kapolri melalui kepala satuan induk organisasi, bagi Anggota Polri berpangkat Pamen yang bertugas di Mabes Polri; c. Kapolri melalui Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), bagi Anggota Polri berpangkat Pamen yang bertugas di kesatuan kewilayahan; dan d. Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Kapolri) melalui kepala satuan induk organisasi, bagi Anggota Polri berpangkat perwira pertama (Pama) dan Brigadir yang bertugas di Mabes Polri dan di luar struktur organisasi Polri; dan e. Kapolda, bagi Anggota Polri berpangkat Pama dan Brigadir yang bertugas di Satuan Kewilayahan (Satwil). (3) Format Surat Permohonan Persetujuan Pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 10

(1) Kepala satuan induk organisasi atau Kapolda yang menerima permohonan persetujuan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dan huruf c, segera meneruskan kepada Kapolri disertai saran dan pertimbangan. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Kepala satuan induk organisasi yang menerima permohonan persetujuan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, segera meneruskan kepada As SDM Kapolri disertai saran dan pertimbangan.

Pasal 11

(1) Pengajuan Surat Permohonan Persetujuan Pencalonan untuk mengikuti Pilkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilampiri: a. fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Polri; b. Surat Keputusan (Skep) pengangkatan pertama menjadi Anggota Polri; c. Skep jabatan terakhir; d. Skep pangkat terakhir; e. daftar riwayat hidup; f. Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP); g. Surat Keputusan Ketua Dewan Pimpinan Pusat/Daerah Parpol yang mencalonkan Anggota Polri sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; h. Surat Pernyataan Mengundurkan Diri dari Anggota Polri; i. Bukti tertulis dukungan dari Parpol yang mengusulkan, atau kesepakatan tertulis antar Parpol yang bergabung untuk mencalonkan; dan j. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan Parpol atau pimpinan Parpol yang bergabung, atau yang ditandatangani sendiri jika sebagai calon perseorangan. (2) Format Surat Pernyataan Mengundurkan Diri dari Anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tercantum dalam lampiran B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 12

(1) Pengajuan permohonan pengunduran diri bagi Anggota Polri yang akan mengikuti Pilkada, ditujukan kepada: a. Kapolri, bagi Anggota Polri berpangkat Pati dan Pamen Polri; b. As SDM Kapolri melalui Kepala Satuan Induk Organisasi, bagi Anggota Polri berpangkat Pama; www.djpp.kemenkumham.go.id c. As SDM Kapolri melalui Kepala Satuan Induk Organisasi, bagi Anggota Polri berpangkat brigadir Polri yang bertugas di Mabes Polri dan di luar struktur organisasi Polri; dan d. Kapolda, bagi Anggota Polri berpangkat brigadir Polri yang bertugas di Satwil. (2) Pengajuan permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri: a. fotokopi KTA Polri; b. Kep/Skep pengangkatan pertama menjadi Anggota Polri; c. Kep/Skep jabatan terakhir; d. Kep/Skep pangkat terakhir; e. daftar riwayat hidup; dan f. Surat Pernyataan Mengundurkan Diri dari Anggota Polri. (3) Anggota Polri yang permohonan pengunduran diri disetujui dan telah mendapat keputusan pemberhentian dengan hormat dari Anggota Polri, tidak dapat mengajukan permintaan untuk diaktifkan atau diangkat kembali menjadi Anggota Polri.

BAB Kesatu

Permohonan Persetujuan

Pasal 9

Koreksi

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

TATARAN KEWENANGAN

Pasal 13

Koreksi

(1) Surat Persetujuan Pencalonan sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, ditandatangani oleh: a. Kapolri, bagi Anggota Polri berpangkat Pati dan Pamen Polri; b. As SDM Kapolri, bagi Anggota Polri berpangkat Pama dan brigadir Polri yang bertugas di Mabes Polri dan di luar struktur organisasi Polri; dan c. Kapolda, bagi Anggota Polri berpangkat Pama dan brigadir Polri yang bertugas di Satwil. (2) Format Surat Persetujuan Pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 14

(1) Kapolri berwenang untuk menolak atau mengabulkan setiap permohonan persetujuan pencalonan, yang diterima dari Anggota Polri berpangkat Pati dan Pamen. (2) As SDM Kapolri berwenang untuk menolak atau mengabulkan setiap permohonan persetujuan pencalonan, yang diterima dari Anggota Polri berpangkat Pama dan Brigadir Polri yang bertugas di Mabes Polri dan di luar struktur organisasi Polri. (3) Kapolda berwenang untuk menolak atau mengabulkan setiap permohonan persetujuan pencalonan, yang diterima dari Anggota Polri berpangkat Pama dan brigadir Polri yang bertugas di Satwil.

Pasal 15

(1) Pejabat Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sebelum MEMUTUSKAN untuk menolak atau mengabulkan permohonan dapat meminta saran atau pertimbangan dari Kabaintelkam Polri atau Dirintelkam Polda tentang dukungan politik bagi calon dari Anggota Polri. (2) Dalam hal pejabat Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menolak permohonan persetujuan pencalonan, wajib memberikan jawaban tertulis kepada pemohon kepada satuan organisasi atau Kasatwil, paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima.

Pasal 16

(1) Kapolri berwenang untuk menolak atau mengabulkan dan meneruskan kepada PRESIDEN setiap permohonan pengunduran diri, yang diterima dari Anggota Polri berpangkat Pati dan Kombes Pol. (2) Kapolri berwenang untuk menolak atau mengabulkan setiap permohonan pengunduran diri, yang diterima dari Anggota Polri berpangkat AKBP atau Kompol. (3) As SDM Kapolri berwenang untuk menolak atau mengabulkan setiap permohonan pengunduran diri, yang diterima dari Anggota Polri berpangkat Pama, dan Brigadir yang bertugas di Mabes Polri dan di luar struktur organisasi Polri. (4) Kapolda berwenang untuk menolak atau mengabulkan setiap permohonan pengunduran diri, yang diterima dari Anggota Polri berpangkat Brigadir yang bertugas di Satwil. (5) Anggota Polri yang permohonan pengunduran dirinya dikabulkan, diberikan Surat Persetujuan Pengunduran Diri dari Anggota Polri. www.djpp.kemenkumham.go.id (6) Format Surat Persetujuan Pengunduran Diri dari Anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 17

Keputusan Pemberhentian sebagai Anggota Polri yang akan mencalonkan diri dalam Pilkada, ditandatangani oleh: a. PRESIDEN Republik INDONESIA berdasarkan permohonan dari Kapolri, bagi Pati Polri dan Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol); b. Kapolri, bagi perwira menengah Polri berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) dan Komisaris Polisi (Kompol); c. As SDM Kapolri, bagi Pama Polri, dan Brigadir Polri yang bertugas di Mabes Polri dan di luar struktur organisasi Polri; dan d. Kapolda, bagi brigadir Polri yang bertugas di Satwil.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Koreksi

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Anggota Polri Dalam Mengikuti Pemilihan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Koreksi

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 24 Oktober 2011 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TIMUR PRADOPO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 28 Oktober 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDDIN www.djpp.kemenkumham.go.id LAMPIRAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PENCALONAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PENCALONAN Perihal : Permohonan Persetujuan Pencalonan Diri sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Kabupaten/Kota………………… Jakarta, 2011 Kepada Yth. …………………….. di Jakarta Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini, saya: Nama : ………………………… Pangkat/NRP : ………………………… Jabatan : ………………………… Kesatuan : ………………………… Bersama ini mengajukan permohonan persetujuan untuk mengikuti Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagai Bakal Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Kabupaten/Kota………………… Pertimbangan saya dalam mengajukan permohonan persetujuan untuk mengikuti Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagai Bakal Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah tersebut adalah: 1. Sudah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk berhenti dari dinas Kepolisian Negara Republik INDONESIA atas permohonan sendiri. 2. Adanya dukungan dari Partai Politik atau Partai Politik yang bergabung terhadap saya, sebagai Bakal Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten ………(terlampir). 3. Adanya dukungan dari tokoh masyarakat/tokoh agama pada Kabupaten/Kota kepada saya. Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan mohon kiranya pimpinan dapat menyetujui permohonan ini. Yang Membuat Permohonan, Nama Pangkat/NRP Materai Rp. 6000 www.djpp.kemenkumham.go.id B. FORMAT SURAT PERNYATAAN MENGUNDURKAN DIRI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR SURAT PERNYATAAN MENGUNDURKAN DIRI DARI ANGGOTA POLRI Yang bertanda tangan di bawah ini, saya: Nama : ……………………………… Pangkat/NRP : ……………………………… Jabatan : ……………………………… Kesatuan : ……………………………… Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bersedia diberhentikan dengan hormat sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA, sehubungan dengan pencalonan saya sebagai Bakal Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten/Kota………….. terhitung mulai tanggal diterimanya Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Dibuat di Jakarta pada tanggal 2011 Yang Membuat Pernyataan, Nama Pangkat/NRP Materai Rp. 6000 www.djpp.kemenkumham.go.id C. FORMAT SURAT PERSETUJUAN PENCALONAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR SURAT PERSETUJUAN Nomor: ……/……/……. Pertimbangan : bahwa berdasarkan permohonan persetujuan dari Komisaris Besar Polisi …….. dalam mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten/Kota…….., dipandang perlu mengeluarkan surat persetujuan ini. Dasar : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik INDONESIA; 2. UNDANG-UNDANG Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 4. Surat Permohonan Pengunduran Diri dari Anggota Polri atas nama pemohon………………..tanggal…………………. DISETUJUI Kepada : Nama : …………………………. Pangkat/NRP : …………………………. Jabatan : …………………………. Kesatuan : …………………………. Untuk : mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Provinsi/Kabupaten/ Kota…….. untuk periode ……s.d……., dengan ketentuan sebagai berikut: a. pengunduran diri dari Anggota Polri sedang dalam proses; b. yang bersangkutan tidak akan menuntut dikemudian hari terhadap institusi Polri. Selesai. Dikeluarkan di: pada tanggal : 2011 ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA, …………………………. …………………………. www.djpp.kemenkumham.go.id D. FORMAT SURAT PERSETUJUAN PENGUNDURAN DIRI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110 Jakarta, 2011 Nomor : B/……./……/…… Klasifikasi : BIASA Lampiran : - Perihal : persetujuan pengunduran diri dari Anggota Polri a.n. …………………….. Kepada Yth. …………………………… di Jakarta 1. Rujukan surat pernyataan mengundurkan diri dari Anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA atas nama………………………tanggal…………………… 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, Asisten Kepala Kepolisian Negara Bidang Sumber Daya Manusia, selaku atasan langsung dari…………………… dengan ini menyetujui permohonan pengunduran diri sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA guna mengikuti Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten/Kota………….. 3. Berkaitan dengan butir satu dan dua di atas, Biro Perawatan Personel Polri akan segera memproses Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA kepada yang bersangkutan. 4. Demikian untuk menjadi maklum. ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA, ………………………………… ………………………………… KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TIMUR PRADOPO www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Badan Nomor 19 Tahun 2011 tentang PENCALONAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 16

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18

Pasal 19