PERBAN

Peraturan Badan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

PERBAN Nomor 18 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik INDONESIA (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1208) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik INDONESIA (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 1656), disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 10A, sehingga Pasal 10A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

(1) Penambahan tunjangan kinerja dilakukan dengan persyaratan: a. nilai kinerja pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik INDONESIA sangat (amat) baik; dan/atau b. pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik INDONESIA pada satuan kerja yang mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih Melayani berdasarkan hasil penilaian dari Kementerian yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. (2) Penambahan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling tinggi sama dengan tunjangan kinerja satu tingkat di atas kelasnya dengan tunjangan kinerja yang diterima. (3) Dalam hal pegawai di lingkungan Kepolisian Negara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penyesuaian terhadap besaran tunjangan kinerja. (4) Besaran penambahan dan penerima tunjangan kinerja ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.

Pasal II

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Desember 2017 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd MUHAMMAD TITO KARNAVIAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA Paraf: 1. Karojianstra SSDM Polri: ..... 2. As SDM Kapolri : ..... 3. Kadivkum Polri : ..... 4. Kasetum Polri : ..... 5 W k l i