PERBAN

Peraturan Badan Nomor 17 Tahun 2010 tentang BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PERBAN Nomor 17 Tahun 2010

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Tujuan dari peraturan ini adalah terwujudnya keseragaman dalam memberikan saran masukan dan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang dalam menjamin kepastian arah pengembangan karier PNS Polri.

Pasal 3

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 8

Koreksi

Tugas Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah: a. menentukan jadwal rapat; b. menyelenggarakan rapat; c. memimpin rapat; d. menampung masukan; dan e. memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 9

Koreksi

Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah: a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya; b. merencanakan kegiatan pelaksanaan rapat; c. menyiapkan bahan keperluan rapat; d. menyusun acara rapat; e. menghimpun surat-surat/dokumen yang berkaitan dengan usulan pengangkatan, pemindahan, perpanjangan batas usia pensiun dan pemberhentian PNS Polri yang akan direkomendasikan; f. membuat laporan hasil notulen rapat; dan g. menyiapkan dokumen rekomendasi kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 10

Tugas anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah: a. menghadiri rapat; b. memberikan saran masukan dan pertimbangan; dan c. menyampaikan catatan personel PNS Polri yang akan direkomendasikan sesuai dengan bidang fungsi anggota Baperjakat.

Pasal 11

Baperjakat tingkat pusat berwenang memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang, dalam: a. pengangkatan, pemindahan, perpanjangan batas usia pensiun dan pemberhentian dalam dan dari : 1. jabatan struktural eselon II ke bawah (golongan ruang IV/d sampai dengan golongan ruang IV/a) dan jabatan fungsional yang setingkat di lingkungan Mabes Polri; dan 2. jabatan struktural golongan ruang IV/b sampai dengan golongan ruang IV/a dan jabatan fungsional yang setingkat di lingkungan Polda. b. kenaikan pangkat untuk golongan ruang III/a ke atas bagi yang menduduki jabatan struktural/fungsional; dan c. kenaikan pangkat di lingkungan Mabes Polri, bagi yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara.

Pasal 12

Baperjakat tingkat Satuan Induk Organisasi berwenang memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon IV ke bawah (golongan ruang III/d sampai dengan golongan ruang III/a) dan jabatan fungsional yang setingkat di lingkungan Satuan Induk Organisasi.

Pasal 13

Baperjakat tingkat Polda berwenang memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang dalam: a. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah (golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang III/a) dan jabatan fungsional yang setingkat di lingkungan Polda; b. pemberian kenaikan pangkat untuk golongan II/d ke bawah, bagi yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara di lingkungan Polda.

Pasal 14

Baperjakat tingkat Polres Metro/Poltabes/Polresta/Polres berwenang mengusulkan kepada Kapolda dalam: a. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah (golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang III/a) dan jabatan fungsional yang setingkat di lingkungan Polres Metro/Poltabes/ Polresta/Polres; dan b. pemberian kenaikan pangkat untuk golongan II/d ke bawah, bagi yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara di lingkungan Polres Metro/Poltabes/Polresta/ Polres.

BAB Kedua

Wewenang

Pasal 11

Koreksi

Baperjakat tingkat pusat berwenang memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang, dalam: a. pengangkatan, pemindahan, perpanjangan batas usia pensiun dan pemberhentian dalam dan dari : 1. jabatan struktural eselon II ke bawah (golongan ruang IV/d sampai dengan golongan ruang IV/a) dan jabatan fungsional yang setingkat di lingkungan Mabes Polri; dan 2. jabatan struktural golongan ruang IV/b sampai dengan golongan ruang IV/a dan jabatan fungsional yang setingkat di lingkungan Polda. b. kenaikan pangkat untuk golongan ruang III/a ke atas bagi yang menduduki jabatan struktural/fungsional; dan c. kenaikan pangkat di lingkungan Mabes Polri, bagi yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara.

Pasal 12

Baperjakat tingkat Satuan Induk Organisasi berwenang memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon IV ke bawah (golongan ruang III/d sampai dengan golongan ruang III/a) dan jabatan fungsional yang setingkat di lingkungan Satuan Induk Organisasi.

Pasal 13

Baperjakat tingkat Polda berwenang memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang dalam: a. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah (golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang III/a) dan jabatan fungsional yang setingkat di lingkungan Polda; b. pemberian kenaikan pangkat untuk golongan II/d ke bawah, bagi yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara di lingkungan Polda.

Pasal 14

Baperjakat tingkat Polres Metro/Poltabes/Polresta/Polres berwenang mengusulkan kepada Kapolda dalam: a. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah (golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang III/a) dan jabatan fungsional yang setingkat di lingkungan Polres Metro/Poltabes/ Polresta/Polres; dan b. pemberian kenaikan pangkat untuk golongan II/d ke bawah, bagi yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara di lingkungan Polres Metro/Poltabes/Polresta/ Polres.

Peraturan Badan Nomor 17 Tahun 2010 tentang BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BAB I

Pasal 2

Pasal 3

BAB I

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17