PERBAN

Peraturan Badan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penetapan Status Tingkat dan Golongan Kecacatan Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

PERBAN Nomor 15 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian ini yang dimaksud dengan: 1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian. 3. Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Polri. 4. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya anggota badan, atau hilangnya fungsi tubuh baik jasmani dan/atau rohani, yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan. 5. Cacat Tingkat I adalah Cacat jasmani dan/atau rohani yang tidak mengakibatkan yang bersangkutan terganggu dalam melaksanakan tugas kepolisian. 6. Cacat Tingkat II adalah Cacat jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak mampu lagi melaksanakan tugas dengan baik namun masih dapat melaksanakan tugas pada bidang atau fungsi tertentu di lingkungan Polri. 7. Cacat Tingkat III adalah Cacat jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak mampu sama sekali untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan apapun. 8. Panitia Evaluasi Kecacatan adalah panitia yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, untuk melakukan pengujian dan penilaian kecacatan Pegawai Negeri pada Polri. 9. Santunan Cacat adalah santunan berupa uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri pada Polri yang mengalami Cacat karena dinas dan/atau bukan karena dinas yang berasal dari Asabri dan nilai uang santunannya berdasarkan peraturan perundang- undangan. 10. Pemohon adalah Pegawai Negeri pada Polri yang mengajukan permohonan penetapan tingkat dan golongan kecacatan kepada pejabat yang berwenang secara berjenjang. 11. PT. Asabri (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional INDONESIA, Anggota Polri, Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Polri berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional INDONESIA, Anggota Polri, Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Polri.

BAB V

MEKANISME

Pasal 12

Koreksi

Mekanisme pengusulan penetapan status tingkat dan golongan kecacatan di lingkungan Markas Besar Polri: a. pemohon mengajukan permohonan secara berjenjang kepada Kepala Satuan Kerja (Kasatker) di lingkungan Markas Besar Polri dengan melampirkan persyaratan administrasi; b. Kepala Satuan Kerja (Kasatker) meneliti dan memeriksa berkas permohonan dari pemohon; dan c. Kepala Satuan Kerja (Kasatker) mengirimkan berkas permohonan kepada Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Kapolri u.p. Kepala Biro Perawatan Personel Staf Sumber Daya Manusia Polri (Karowatpers SSDM Polri) untuk dilakukan pemeriksaan dan penelitian.

Pasal 13

Mekanisme pengusulan penetapan status tingkat dan golongan kecacatan pada tingkat Kepolisian Daerah: a. pemohon mengajukan permohonan secara berjenjang kepada Kepala Satuan Kerja (Kasatker) dengan melampirkan persyaratan administrasi; b. Kepala Satuan Kerja (Kasatker) setelah menerima berkas permohonan, meneruskan permohonan kepada Kepala Kepolisian Daerah u.p. Kepala Biro (Karo) Sumber Daya Manusia (SDM); c. Kepala Biro (Karo) Sumber Daya Manusia (SDM) bersama Panitia evaluasi kecacatan melaksanakan verifikasi berkas usulan dan melaksanakan sidang untuk mendapatkan status tingkat dan golongan kecacatan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil sidang; dan d. Kepala Kepolisian Daerah mengirimkan berita acara hasil sidang kepada Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Kapolri u.p. Kepala Biro Perawatan Personel Staf Sumber Daya Manusia Polri (Karowatpers SSDM Polri) untuk diajukan permohonan penerbitan Keputusan Kapolri tentang Penetapan Status Tingkat dan Golongan Kecacatan.

Pasal 14

Kepala Biro Perawatan Personel Staf Sumber Daya Manusia Polri (Karowatpers SSDM Polri) setelah menerima usulan: a. Kasatker di lingkungan Mabes Polri, melakukan: 1. pemeriksaan dan penelitian administrasi usulan penetapan status tingkat dan golongan kecacatan, untuk disampaikan kepada panitia evaluasi kecacatan dalam rangka pelaksanaan sidang penetapan status tingkat dan golongan kecacatan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil sidang; 2. pembuatan konsep Keputusan Kapolri dan mengajukan konsep kepada Kapolri untuk permohonan pengesahan; 3. pembuatan salinan dan petikan Keputusan Kapolri tentang Penetapan Status Tingkat dan Golongan Kecacatan Pegawai Negeri pada Polri; 4. mengirimkan salinan Keputusan Kapolri kepada PT. Asabri (Persero) untuk permohonan santunan Cacat; dan 5. mengirimkan salinan dan petikan Keputusan Kapolri kepada satuan kerja untuk diserahkan kepada yang bersangkutan; b. Kepolisian Daerah, melakukan: 1. pembuatan konsep Keputusan Kapolri dan mengajukan konsep kepada Kapolri untuk permohonan pengesahan; 2. pembuatan salinan dan petikan Keputusan Kapolri tentang Penetapan Status Tingkat dan Golongan Kecacatan Pegawai Negeri pada Polri; 3. mengirimkan salinan Keputusan Kapolri kepada PT. Asabri (Persero) untuk permohonan santunan Cacat; dan 4. mengirimkan salinan dan petikan Keputusan Kapolri kepada satuan kerja untuk diserahkan kepada yang bersangkutan.

Pasal 15

(1) Dalam hal pemohon merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri yang diusulkan Cacat Tingkat III, Kepala Biro Perawatan Personel Staf Sumber Daya Manusia Polri (Karowatpers SSDM Polri) setelah menerima usulan penetapan status tingkat dan golongan kecacatan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri, terlebih dahulu melakukan koordinasi secara tertulis kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk dilakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan penetapan Cacat. (2) Kepala Biro Perawatan Personel Staf Sumber Daya Manusia Polri (Karowatpers SSDM Polri) setelah menerima hasil verifikasi dan validasi dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), melaksanakan sidang penetapan status tingkat dan golongan kecacatan.

Pasal 16

Pengusulan Satunan Cacat dilakukan oleh pemohon kepada PT. Asabri (Persero), dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 17

Pengajuan pembayaran santunan Cacat kepada PT. Asabri (Persero) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak tanggal terjadinya kecelakaan.

BAB Kesatu

Pengusulan Penetapan Status Tingkat dan Golongan Kecacatan

Pasal 12

Koreksi

Mekanisme pengusulan penetapan status tingkat dan golongan kecacatan di lingkungan Markas Besar Polri: a. pemohon mengajukan permohonan secara berjenjang kepada Kepala Satuan Kerja (Kasatker) di lingkungan Markas Besar Polri dengan melampirkan persyaratan administrasi; b. Kepala Satuan Kerja (Kasatker) meneliti dan memeriksa berkas permohonan dari pemohon; dan c. Kepala Satuan Kerja (Kasatker) mengirimkan berkas permohonan kepada Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Kapolri u.p. Kepala Biro Perawatan Personel Staf Sumber Daya Manusia Polri (Karowatpers SSDM Polri) untuk dilakukan pemeriksaan dan penelitian.

Pasal 13

Mekanisme pengusulan penetapan status tingkat dan golongan kecacatan pada tingkat Kepolisian Daerah: a. pemohon mengajukan permohonan secara berjenjang kepada Kepala Satuan Kerja (Kasatker) dengan melampirkan persyaratan administrasi; b. Kepala Satuan Kerja (Kasatker) setelah menerima berkas permohonan, meneruskan permohonan kepada Kepala Kepolisian Daerah u.p. Kepala Biro (Karo) Sumber Daya Manusia (SDM); c. Kepala Biro (Karo) Sumber Daya Manusia (SDM) bersama Panitia evaluasi kecacatan melaksanakan verifikasi berkas usulan dan melaksanakan sidang untuk mendapatkan status tingkat dan golongan kecacatan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil sidang; dan d. Kepala Kepolisian Daerah mengirimkan berita acara hasil sidang kepada Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Kapolri u.p. Kepala Biro Perawatan Personel Staf Sumber Daya Manusia Polri (Karowatpers SSDM Polri) untuk diajukan permohonan penerbitan Keputusan Kapolri tentang Penetapan Status Tingkat dan Golongan Kecacatan.

Pasal 14

Kepala Biro Perawatan Personel Staf Sumber Daya Manusia Polri (Karowatpers SSDM Polri) setelah menerima usulan: a. Kasatker di lingkungan Mabes Polri, melakukan: 1. pemeriksaan dan penelitian administrasi usulan penetapan status tingkat dan golongan kecacatan, untuk disampaikan kepada panitia evaluasi kecacatan dalam rangka pelaksanaan sidang penetapan status tingkat dan golongan kecacatan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil sidang; 2. pembuatan konsep Keputusan Kapolri dan mengajukan konsep kepada Kapolri untuk permohonan pengesahan; 3. pembuatan salinan dan petikan Keputusan Kapolri tentang Penetapan Status Tingkat dan Golongan Kecacatan Pegawai Negeri pada Polri; 4. mengirimkan salinan Keputusan Kapolri kepada PT. Asabri (Persero) untuk permohonan santunan Cacat; dan 5. mengirimkan salinan dan petikan Keputusan Kapolri kepada satuan kerja untuk diserahkan kepada yang bersangkutan; b. Kepolisian Daerah, melakukan: 1. pembuatan konsep Keputusan Kapolri dan mengajukan konsep kepada Kapolri untuk permohonan pengesahan; 2. pembuatan salinan dan petikan Keputusan Kapolri tentang Penetapan Status Tingkat dan Golongan Kecacatan Pegawai Negeri pada Polri; 3. mengirimkan salinan Keputusan Kapolri kepada PT. Asabri (Persero) untuk permohonan santunan Cacat; dan 4. mengirimkan salinan dan petikan Keputusan Kapolri kepada satuan kerja untuk diserahkan kepada yang bersangkutan.

Pasal 15

(1) Dalam hal pemohon merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri yang diusulkan Cacat Tingkat III, Kepala Biro Perawatan Personel Staf Sumber Daya Manusia Polri (Karowatpers SSDM Polri) setelah menerima usulan penetapan status tingkat dan golongan kecacatan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri, terlebih dahulu melakukan koordinasi secara tertulis kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk dilakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan penetapan Cacat. (2) Kepala Biro Perawatan Personel Staf Sumber Daya Manusia Polri (Karowatpers SSDM Polri) setelah menerima hasil verifikasi dan validasi dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), melaksanakan sidang penetapan status tingkat dan golongan kecacatan.

Peraturan Badan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penetapan Status Tingkat dan Golongan Kecacatan Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 16

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18

BAB VII

Pasal 19

Pasal 20