Peraturan Badan Nomor 15 Tahun 2011 tentang PENETAPAN TIN…

Pasal 2

Tujuan peraturan ini: a. sebagai pedoman dalam MENETAPKAN tingkat dan golongan cacat Pegawai Negeri pada Polri sebagai akibat dalam melaksanakan tugas kedinasan dan/atau bukan karena dinas; b. terselenggaranya tertib administrasi dalam pemberian santunan dan/atau tunjangan bagi Pegawai Negeri pada Polri yang mengalami cacat karena dinas dan/atau bukan karena dinas; dan c. terpenuhinya hak-hak Pegawai Negeri pada Polri yang mengalami cacat atas santunan dan/atau tunjangan sesuai tingkat dan golongan kecacatan.

Pasal 3

Koreksi

Prinsip peraturan ini: a. legalitas, yaitu penetapan tingkat dan golongan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. obyektif, yaitu penetapan tingkat dan golongan cacat didasari atas hasil penelitian dan pengkajian secara jujur dan adil berdasarkan data dan fakta yang ada; c. akuntabel, yaitu penelitian dan pengkajian dalam menentukan tingkat dan golongan cacat dapat dipertanggungjawabkan; d. transparan, yaitu penetapan tingkat dan golongan cacat dilaksanakan melalui proses secara terbuka dan dapat diketahui umum; dan e. proporsional, yaitu penetapan tingkat dan golongan cacat ditetapkan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

Pasal 4

Koreksi

Penentuan tingkat cacat bagi Pegawai Negeri pada Polri, terdiri dari: a. cacat tingkat I; b. cacat tingkat II; dan c. cacat tingkat III. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 5

Koreksi

Cacat tingkat I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, ditentukan dengan kriteria sebagai berikut: a. gangguan jiwa ringan; b. kehilangan 1 (satu) jari tangan atau 1 (satu) jari kaki; c. berkurangnya fungsi mata; d. kehilangan daun telinga, namun masih bisa mendengar; dan/atau e. perubahan klasifikasi atau fungsi organ tubuh yang bernilai lebih rendah dari sebelum mendapat cidera atau sakit.

Pasal 6

Cacat tingkat II, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, ditentukan dengan kriteria sebagai berikut: a. gangguan jiwa sedang; b. kehilangan 1 (satu) anggota gerak bawah; c. kelumpuhan 1 (satu) anggota gerak bawah; d. Kehilangan 1 (satu) anggota gerak atas; e. kelumpuhan 1 (satu) anggota gerak atas; f. kehilangan 1 (satu) jari telunjuk atau ibu jari tangan kanan; g. kehilangan 2 (dua) jari atau lebih tangan kanan; h. kehilangan penglihatan 1 (satu) mata; i. kehilangan pendengaran pada salah satu telinga (tuli); j. kehilangan fungsi bicara (bisu) ringan sampai sedang; dan/atau k. cacat sebagian dari organ sistem syaraf, pernapasan, kardiovaskuler, pencernaan atau urogenital.

Pasal 7

Cacat tingkat III, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, ditentukan dengan kriteria sebagai berikut: a. gangguan jiwa berat; b. kehilangan kedua anggota gerak bawah; c. kelumpuhan kedua anggota gerak bawah; d. kehilangan kedua anggota gerak atas; e. kelumpuhan kedua anggota gerak atas; f. kehilangan 1 (satu) anggota gerak bawah dan 1 (satu) anggota gerak atas; g. kelumpuhan 1 (satu) anggota gerak bawah dan 1(satu) anggota gerak atas; h. kehilangan penglihatan kedua mata; www.djpp.kemenkumham.go.id l. kehilangan pendengaran pada kedua telinga (tuli); i. kehilangan fungsi bicara (bisu) berat; dan/atau j. cacat yang luas dari organ sistem syaraf, pernapasan, kardiovaskuler, pencernaan, atau urogenital.

Pasal 8

(1) Pegawai Negeri pada Polri penyandang cacat tingkat I, masih tetap aktif melaksanakan tugas Polri. (2) Pegawai Negeri pada Polri penyandang cacat tingkat II, masih dapat berdinas atau melaksanakan tugas Polri secara terbatas dan ditempatkan pada staf non operasional. (3) Pegawai Negeri pada Polri penyandang cacat tingkat III, yang berdasarkan penilaian tim peneliti, tidak dapat melaksanakan tugas Polri dengan baik, dapat direkomendasikan untuk diberhentikan dengan hormat dari dinas Polri.

Pasal 9

Golongan cacat terdiri dari: a. golongan A, yaitu cacat yang terjadi dalam masa kedinasan, namun bukan dalam rangka melaksanakan tugas kepolisian; b. golongan B, yaitu cacat yang terjadi dalam melaksanakan tugas kepolisian yang diakibatkan bukan tindakan langsung pelaku tindak pidana, kecelakaan, dan bencana alam; dan c. golongan C, yaitu cacat yang terjadi dalam melaksanakan tugas kepolisian yang diakibatkan oleh tindakan langsung pelaku tindak pidana, kecelakaan, bencana alam, atau hewan.

Pasal 10

(1) Cacat golongan A merupakan cacat yang disebabkan bukan karena dinas. (2) Cacat golongan B dan C merupakan cacat yang disebabkan karena dinas.

Pasal 11

Penentuan tingkat dan golongan cacat Pegawai Negeri pada Polri ditetapkan dengan Keputusan Kapolri, setelah mempertimbangkan rekomendasi hasil penelitian dan pengkajian dari tim peneliti tingkat Mabes Polri. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 4

Koreksi

Penentuan tingkat cacat bagi Pegawai Negeri pada Polri, terdiri dari: a. cacat tingkat I; b. cacat tingkat II; dan c. cacat tingkat III. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Koreksi

Pasal 10

(1) Cacat golongan A merupakan cacat yang disebabkan bukan karena dinas. (2) Cacat golongan B dan C merupakan cacat yang disebabkan karena dinas.

Pasal 11

Pasal 12

Koreksi

(1) Pegawai Negeri pada Polri penyandang cacat, diberikan hak santunan cacat sebanyak satu kali selama masa kedinasan. (2) Santunan cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilai uangnya ditentukan berdasarkan tingkat dan golongan kecacatannya. (3) Santunan cacat diberikan berdasarkan Keputusan Kapolri sebagaimana dimaksud pada Pasal 11.

Pasal 13

Koreksi

(1) Pegawai Negeri pada Polri penyandang cacat golongan III atau cacat berat diberikan tunjangan cacat sebagai penghargaan atas pengabdiannya. (2) Tunjangan cacat sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setiap bulan, sampai yang bersangkutan meninggal dunia. (3) Tunjangan cacat diberikan berdasarkan keputusan tentang PDH karena cacat.

Pasal 14

Koreksi

Pengusulan penetapan cacat pada tingkat Mabes Polri, dilakukan sebagai berikut: a. Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Satuan Kerja (Kasatker) di lingkungan Mabes Polri dengan melampirkan persyaratan administrasi; b. Kasatker meneliti dan memeriksa berkas permohonan dari pemohon; dan c. Kasatker mengirimkan berkas permohonan kepada As SDM Kapolri u.p. Karowatpers untuk dilakukan pemeriksaan dan penelitian.

Pasal 15

Pengusulan penetapan cacat pada tingkat Polda dilakukan sebagai berikut: a. pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Satuan Kewilayahan (Kasatwil) atau Kasatker di lingkungan Polda dengan melampirkan persyaratan administrasi; 8 www.djpp.kemenkumham.go.id b. Kasatwil/Kasatker setelah menerima berkas permohonan, meneruskan permohonan kepada Kapolda u.p Kepala Biro (Karo) SDM; c. Karo SDM bersama tim peneliti melakukan penelitian dan pengkajian berkas permohonan dan membuat hasil keputusan rapat dalam bentuk berita acara; d. tim peneliti melaporkan hasil keputusan rapat kepada Kapolda; dan e. Kapolda mengirimkan hasil rapat tim peneliti kepada As SDM Kapolri u.p. Karowatpers untuk dilakukan pemeriksaan dan penelitian.

Pasal 16

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dan Pasal 15 huruf a, meliputi personel yang bersangkutan, keluarga, atau kuasanya.

Pasal 17

Karowatpers setelah menerima usulan dari Kasatker di lingkungan Mabes Polri dan Kapolda melakukan: a. pemeriksaan dan penelitian administrasi usulan penetapan tingkat dan golongan cacat dari Kasatker/Kapolda; b. penyusunan dan penyiapan kelengkapan administrasi dalam rangka sidang tim peneliti; c. sidang tim peneliti tingkat Mabes Polri untuk menentukan tingkat dan golongan cacat paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan; d. penyusunan laporan dan melaporkan hasil pelaksanaan sidang tim peneliti kepada As SDM Kapolri; dan e. pembuatan konsep keputusan Kapolri tentang Penetapan Tingkat dan Golongan Cacat Pegawai Negeri pada Polri untuk disahkan Kapolri.

Pasal 18

(1) As SDM Kapolri setelah menerima laporan tim peneliti melalui Karowatpers, mengusulkan keputusan Kapolri tentang penetapan tingkat dan golongan cacat kepada Kapolri. (2) Kapolri setelah menerima dan mempertimbangkan laporan dari As SDM Kapolri, berwenang menerbitkan keputusan penetapan tingkat dan golongan cacat. (3) Format keputusan Kapolri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 19

Setelah terbit keputusan Kapolri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), SSDM Polri mengajukan permohonan pembayaran santunan dan tunjangan kepada PT. Asabri, dengan melampirkan syarat administrasi dan salinan keputusan Kapolri.

Pasal 14

Koreksi

Pasal 15

Pasal 16

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dan Pasal 15 huruf a, meliputi personel yang bersangkutan, keluarga, atau kuasanya.

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Koreksi

Pasal 20

Koreksi

(1) Persyaratan administrasi penerbitan Keputusan Kapolri tentang Penetapan Tingkat dan Golongan Cacat karena dinas sebagai berikut: a. surat perintah (sprin) tugas dari pejabat yang berwewenang; b. kronologis kejadian yang dibuat dan ditanda tangani oleh yang bersangkutan atau pimpinan unit/tim dan diketahui atasan langsung; c. surat keterangan dokter Polri; d. fotokopi surat keputusan (skep) pengangkatan pertama dan skep pangkat/jabatan terakhir; e. fotokopi Kartu Tanda Anggota Polri (KTA) atau Kartu Pegawai Negeri Sipil Polri (Karpeg); f. fotokopi kartu tanda peserta Asabri; g. foto kondisi cacat; dan h. surat pengantar dari Kasatker/Kasatwil. (2) Persyaratan administrasi penerbitan Keputusan Kapolri tentang Penetapan Tingkat dan Golongan Cacat bukan karena dinas sebagai berikut: a. kronologis kejadian yang dibuat dan ditanda tangani oleh yang bersangkutan dan diketahui atasan langsung; b. surat keterangan dokter Polri; c. fotokopi keputusan/surat keputusan (Kep/skep) pengangkatan pertama dan kep/skep pangkat/jabatan terakhir; d. fotokopi Kartu Tanda Anggota Polri (KTA) atau Kartu Pegawai Negeri Sipil Polri (Karpeg); www.djpp.kemenkumham.go.id e. fotokopi kartu tanda peserta Asabri; f. foto kondisi cacat; dan g. surat pengantar dari Kasatker/Kasatwil. (3) Dalam hal personel yang bersangkutan tidak dapat membuat kronologis kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a karena kecacatannya, kronologis kejadian dapat dibuat oleh atasan langsungnya.

Pasal 21

(1) Persyaratan administrasi permohonan pembayaran santunan dan tunjangan Asabri sebagai berikut: a. mengisi formulir pengajuan pembayaran; b. Keputusan Kapolri tentang penetapan tingkat dan golongan cacat; c. fotokopi KTA, Karpeg, dan KTP; d. fotokopi Kartu Tanda Peserta Asabri; e. fotokopi buku tabungan; dan f. semua persyaratan administrasi dilegalisir oleh Kasatker/Kasatwil. (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

(1) Susunan Tim Peneliti tingkat Mabes Polri, terdiri dari : a. Penasihat : Wakapolri; b. Penanggung jawab : AS SDM Kapolri; c. Ketua I : Karowatpers SSDM Polri; www.djpp.kemenkumham.go.id d. Ketua II : Kapusdokkes Polri; e. Sekretaris : Kepala Bagian Pelayanan Hak Biro Perawatan Personel (Kabagyanhak Rowatpers) SSDM Polri; f. Anggota : 1. 1 (satu) Perwira Menengah (Pamen) dari Itwasum Polri; 2. 1 (satu) Pamen dari Biro Psikologi SSDM Polri; 3. 2 (dua) Pamen dari Pusdokes Polri; 4. 3 (tiga) Pamen dari Birowatpers SSDM Polri; 5. 1 (satu) Pamen dari Korbrimob Polri; 6. 1 (satu) Pamen dari Sops Polri; 7. 1 (satu) Pamen dari Paminal Divpropam Polri; dan 8. 1 (satu) orang pejabat dari fungsi pemohon. (2) Susunan Tim Peneliti tingkat Polda, terdiri dari: a. Penasihat : Kapolda; b. Penanggungjawab: Wakapolda; c. Ketua I : Kepala Biro Sumber Daya Manusia (Karo SDM) Polda; Ketua II : Kabiddokes Polda; d. Sekretaris : Kepala Bagian Perawatan Personel (Kabagwatpers) Ro SDM Polda; e. Anggota : 1. 1 (satu) Perwira Polri dari Itwasda; 2. 1 (satu) Perwira Polri dari Bag Psikologi Ro SDM; 3. 2 (dua) Perwira Polri dari Biddokkes; 4. 1 (satu) Perwira Polri dari Bag Watpers Ro SDM; www.djpp.kemenkumham.go.id 5. 1 (satu) Perwira Polri dari Bidpropam; 6. 1 (satu) Perwira Polri dari Biroops; dan 7. 1 (satu) orang pejabat dari fungsi pemohon.

Pasal 23

(1) Tugas dan tanggung jawab Tim Peneliti Tingkat Mabes Polri, sebagai berikut: a. meneliti/mempelajari berkas administrasi usulan dari Satker Mabes Polri dan Polda; b. melaksanakan rapat untuk menentukan penetapan tingkat dan golongan cacat; c. menandatangani hasil keputusan rapat dalam bentuk berita acara; d. melaporkan hasil rapat kepada Kapolri u.p. As SDM Kapolri; dan e. membuat konsep Keputusan Kapolri tentang Penetapan Tingkat dan Golongan Cacat bagi Pegawai Negeri pada Polri: 1. Keputusan Kapolri tentang penetapan tingkat dan golongan cacat karena dinas ditandatangani oleh Kapolri; dan 2. Keputusan Kapolri tentang penetapan tingkat dan golongan cacat bukan karena dinas ditandatangani oleh As SDM Kapolri atas nama Kapolri. (2) Tugas dan tanggung jawab tim peneliti tingkat Polda, sebagai berikut: a. mempelajari dan meneliti berkas usulan dan persyaratan administrasi dari pemohon; b. melaksanakan rapat untuk menentukan kelengkapan berkas usulan dan persyaratan administrasi; c. membuat hasil keputusan rapat dalam bentuk berita acara; d. melaporkan hasil rapat kepada Kapolda; dan e. mengirim hasil rapat tim peneliti kepada As SDM Kapolri u.p. Karowatpers SSDM Polri. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 22

Koreksi

Pasal 23

Koreksi

Pasal 24

Koreksi

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur tentang penetapan tingkat dan golongan cacat, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini. Pasal 25 Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2011 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TIMUR PRADOPO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAParaf: REPUBLIK INDONESIA,1. Kadivkum Polri : ........ AMIR SYAMSUDDIN3. Kasetum Polri : ....... www.djpp.kemenkumham.go.id LAMPIRAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN TINGKAT DAN GOLONGAN CACAT BAGI PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA CONTOH FORMAT LAPORAN KRONOLOGIS KEJADIAN LAPORAN TENTANG KRONOLOGIS KEJADIAN 1. Pendahuluan - Dasar Sprin apabila melaksanakan tugas karena dinas. 2. Fakta-fakta a. Identitas Identitas 1) N a m a 2) Pangkat/NPR/NIP 3) Jabatan 4) Kesatuan b. Identitas korban/saksi c. Uraian kejadian 3. Kesimpulan 4. Penutup Pelapor www.djpp.kemenkumham.go.id CONTOH FORMAT BERITA ACARA HASIL RAPAT TIM PENELITI KOPSTUK BERITA ACARA HASIL RAPAT Nomor: .............................. ------Pada hari ini ......... tanggal ..... bulan ...... tahun ..... yang bertandatangan di bawah ini: 1. Nama : ..............................; Pangkat: ...............................; Jabatan : ......................... selaku Ketua Tim. 2. Nama : .........................................; Pangkat: .........................................; Jabatan : ........................... selaku Sekretaris Tim. ------Beserta para anggota tim penentu tingkat dan golongan cacat telah mengadakan rapat tim penentu tingkat dan golongan cacat serta meneliti berkas/kelengkapan persyaratan administrasi bagi anggota/PNS Polri yang mengalami cacat karena dinas maupun bukan karena dinas yang diusulkan oleh Kapolda/Kasatker kepada Kapolri untuk diterbitkan Keputusan Kapolri tentang penentuan tingkat dan golongan cacat terhadap nama-nama sebagai berikut: NO NAMA PANGKAT/ NRP KESATUAN ASAL DASAR/ALASAN PENGUSULAN KEPUTUSAN RAPAT TIM PENENTU 1 2 3 4 5 6 ------Kesimpulan dari Tim Penentu Tingkat dan Golongan Cacat Karena Dinas maupun Bukan Karena Dinas bagi anggota/PNS Polri. Berdasarkan data dan kronologis serta hasil kesepakatan Tim dapat disimpulkan bahwa dari jumlah usulan sebanyak ….. orang, disetujui untuk mendapatkan keputusan Kapolri dan Petikan Keputusan Kapolri sebanyak -------orang. www.djpp.kemenkumham.go.id Demikian Berita Acara Hasil Rapat Tim penentu tingkat dan golongan cacat ini dibuat dengan sebenarnya Mengingat sumpah jabatan masing-masing Tim Penentu, kemudian ditutup dan ditandatangani di ...... pada hari ..... tanggal ....... bulan ...... tahun ........--------- SEKRETARIS NAMA PANGKAT/NRP ...... KETUA Untuk tingkat Mabes Polri NAMA PANGKAT NO ANGGOTA TIM TANDATANGAN 1 2 3 1 ……………………………………………………………………… ……. .................................... 2. dst .................................... Dikeluarkan di: Jakarta pada tanggal : 20..... ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA NAMA PANGKAT SEKRETARIS NAMA PANGKAT/NRP ....... KETUA Untuk tingkat Polda NAMA PANGKAT/NRP ....... NO ANGGOTA TIM TANDATANGAN 1 2 3 1 …………………………………………………………………….. .................................... 2. dst .................................... Dikeluarkan di: ..... pada tanggal : 20..... a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ……. WAKA NAMA PANGKAT www.djpp.kemenkumham.go.id CONTOH FORMAT KEPUTUSAN KAPOLRI TENTANG PENENTUAN TINGKAT DAN GOLONGAN CACAT KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor: Kep/ / /20…. Tentang PENETAPAN TINGKAT DAN GOLONGAN CACAT KARENA DINAS/BUKAN KARENA DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI PADA POLRI KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Menimbang : bahwa dalam rangka MENETAPKAN tingkat dan golongan cacat kepada Pegawai Negeri pada Polri yang mengalami cacat karena dinas/bukan karena dipandang perlu MENETAPKAN keputusan. Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik INDONESIA (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168); 2. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3754) 3. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-hak Anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA; 4. Peraturan PRESIDEN Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri; 5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : 09 Tahun tentang Besar Manfaat Santunan Asabri bagi prajurit TNI, Anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil Dephan / Polri beserta Keluarganya; 6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA Nomor …… Tahun ……. Tentang Tata Cara Penetapan Tingkat dan Golongan Cacat Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik INDONESIA. Memperhatikan: 1. usulan Kapolda/Kasatker yang bersangkutan; 2. hasil rapat Tim Penentu Tingkat dan Golongan Kecacatan. MEMUTUSKAN MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN TINGKAT DAN GOLONGAN CACAT KARENA DINAS/BUKAN KARENA DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI PADA POLRI. www.djpp.kemenkumham.go.id KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/ / /20… TANGGAL: 20… 1. tingkat dan golongan cacat bagi Pegawai Negeri pada Polri yang mengalami cacat karena dinas/bukan karena dinas atas nama ………. beserta ……. orang sesuai yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dengan klasifikasi cacat sebagaimana tersebut dalam kolom enam; 2. kepada yang bersangkutan diberikan santunan sesuai ketentuan yang berlaku; 3. keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan catatan: bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. SALINAN keputusan ini disampaikan kepada: 1. Menhan. 2. Wakapolri. 3. Irwasum Polri. 4. As SDM Kapolri. 5. …………………….. 6. …………………….. 7. Dirut PT. ASABRI (Persero). PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan. Ditetapkan di: Jakarta pada tanggali: 20… KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Paraf : 3. Kasetum Polri :……. 4. Wakapolri :……. Drs. TIMUR PRADOPO JENDERAL POLISI www.djpp.kemenkumham.go.id KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/ / /20.... TANGGAL : 20…. DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI PADA POLRI YANG DITETAPKAN TINGKAT DAN GOLONGAN CACAT KARENA DINAS/BUKAN KARENA DINAS NO NAMA PANGKAT NRP KESATUAN TANGGAL KEJADIAN/KRONOLOGIS DAN DIAGNOSA TINGKAT DAN GOLONGAN CACAT,TMT, TEMPAT KEJADIAN KET 1 2 3 4 5 6 7 Ditetapkan di: Jakarta pada tanggal : 20... Paraf : KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1. Konseptor/Karobinjah :…… 2. De SDM Kapolri :…… 3. Kasetum Polri :…… 4. Wakapolri :…… Drs. TIMUR PRADOPO JENDERAL POLISI KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TIMUR PRADOPO www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Badan Nomor 15 Tahun 2011 tentang PENETAPAN TINGKAT DAN GOLONGAN CACAT PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kesatu

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kedua

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 20

BAB Kedua

Pasal 21

BAB VI

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kesatu

Pasal 22

BAB Kedua

Pasal 23

BAB VII

Pasal 24