Peraturan Badan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Ked...

Pasal I

Beberapa ketentuan dan Lampiran dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik INDONESIA (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik INDONESIA (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 1014), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (3) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut

Pasal I

Pasal 27

Koreksi

(1) Anggota Polri yang ditugaskan di luar struktur organisasi Polri memperoleh hak-hak sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Administrasi kepegawaian berupa gaji, berkas personel, kartu kesehatan dan perlengkapan perorangan bagi Anggota Polri yang ditugaskan di luar struktur organisasi Polri, dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan Markas Besar Polri/Kepolisian Daerah/Kepolisian Resor sesuai bidang penugasan Anggota Polri pada instansi di luar struktur organisasi Polri. 3. Ketentuan ayat (1) Pasal 29 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Koreksi

(1) Kewenangan penerbitan keputusan penugasan Anggota Polri di dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (1a) Kewenangan penerbitan surat perintah penugasan Anggota Polri di dalam negeri oleh: a. Kapolri, untuk jabatan dalam golongan kepangkatan Perwira Tinggi Polri; b. Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia, untuk jabatan dalam golongan kepangkatan Perwira Menengah Polri pada penugasan di kementerian/lembaga/badan/komisi pada tingkat pusat dan daerah; c. Kepala Kepolisian Daerah, untuk jabatan dalam golongan kepangkatan Perwira Pertama Polri, Bintara Polri dan Tamtama Polri pada penugasan di instansi/badan/komisi tingkat daerah; dan d. Kepala Biro Pembinaan dan Karier Staf Sumber Daya Manusia Polri, untuk jabatan dalam golongan kepangkatan Perwira Pertama Polri, Bintara Polri dan Tamtama Polri pada penugasan di kementerian/lembaga/badan/ komisi pada tingkat pusat. (2) Kewenangan penerbitan keputusan dan surat perintah penugasan anggota Polri di luar negeri oleh Kapolri, proses administrasi oleh Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia. 4. Mengubah Lampiran sehingga menjadi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Kapolri ini.

Pasal II

Koreksi

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 November 2016 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd M. TITO KARNAVIAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENUGASAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA DI LUAR STRUKTUR ORGANISASI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PENGISIAN JABATAN DAN KEPANGKATAN DALAM PENUGASAN DI LUAR STRUKTUR ORGANISASI POLRI 1. Jabatan Eselon I.a dijabat oleh Inspektur Jenderal Polisi dengan pengecualian sebagai berikut: a. jabatan berpangkat Komjen Pol, untuk penugasan: 1) Wakil Gubernur dan Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI; 2) Sekretaris Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Sesmenkopolhukam) RI; 3) Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Sekjen Kemenhan) RI; 4) Kepala Badan Narkotika Nasional (Kepala BNN) RI; 5) Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sekjen Wantannas) RI; 6) Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan (Irjen Kemenhan) RI; 7) Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut (Kalakhar Bakorkamla) RI; 8) Kepala Badan SAR Nasional (Kepala Basarnas) RI; dan 9) Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Kepala BNPT) RI; b. jabatan berpangkat Brigjen Pol, untuk penugasan: 1) Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) di bawah Kepala Lemsaneg; dan 2) Sekretaris Pribadi (Sespri) PRESIDEN RI atau Staf Ahli PRESIDEN; 2. Jabatan Eselon I.b dijabat oleh Inspektur Jenderal Polisi kecuali penugasan di lingkungan Lemsaneg dijabat oleh Brigadir Jenderal Polisi. 3. Jabatan Eselon II.a dijabat oleh Brigadir Jenderal Polisi, kecuali untuk penugasan di lingkungan Lemsaneg, Asisten Sespri PRESIDEN, dan Analis Kebijakan pada Setwantannas dijabat oleh Komisaris Besar Polisi. 4. Jabatan Eselon II.b dijabat oleh Komisaris Besar Polisi. 5. Jabatan Eselon III.a dijabat oleh Komisaris Besar Polisi, kecuali untuk penugasan di lingkungan Lemsaneg, Kepala BNN Kabupaten/Kota, dan di lingkungan BNN Provinsi dijabat oleh Ajun Komisaris Besar Polisi. 6. Jabatan Eselon IV.a dijabat oleh Ajun Komisaris Besar Polisi/Komisaris Polisi. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 November 2016 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd M. TITO KARNAVIAN

Peraturan Badan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal I

Pasal 17

Pasal I

Pasal 17

Pasal 27

Pasal 29

Pasal II