Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:
1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Lembaga Pendidikan Polri yang selanjutnya disebut Lemdikpol adalah unsur pendukung sebagai pelaksana pendidikan pembentukan dan pengembangan yang berada di bawah Kapolri.
3. Sistem Pendidikan Polri yang selanjutnya disebut Sisdik Polri adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan Polri.
4. Satuan Pendidikan Polri adalah unsur pelaksana penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Polri.
5. Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri.
6. Pendidikan Polri adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana proses pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan guna membentuk dan mengembangkan pengetahuan, sikap perilaku, dan keterampilan peserta didik pada Satuan Pendidikan Polri.
7. Jalur Pendidikan Polri adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan Polri.
8. Jenis Pendidikan Polri adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan Polri.
9. Jenjang Pendidikan Polri adalah tahapan Pendidikan Polri yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang akan dikembangkan serta jenjang kepangkatan.
10. Pendidikan akademik adalah pendidikan program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi kepolisian.
11. Pendidikan vokasi adalah pendidikan bagi pegawai negeri pada Polri untuk melakukan pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
12. Pendidikan profesi adalah Pendidikan Polri setelah sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
13. Pendidikan Pembentukan yang selanjutnya disingkat Diktuk adalah pendidikan yang membentuk dan membekali peserta didik menjadi pegawai negeri pada Polri.
14. Pendidikan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Dikbang adalah pendidikan lanjutan setelah Diktuk yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai negeri pada Polri agar memiliki pengetahuan, sikap perilaku kepemimpinan dan keterampilan teknis.
15. Pendidikan Pengembangan Kepemimpinan yang selanjutnya disingkat Dikbangpim adalah pendidikan lanjutan untuk mengembangkan atau meningkatkan pengetahuan dan keterampilan manajerial serta kepemimpinan anggota Polri sesuai dengan jenjang jabatan struktural dan kepangkatan.
16. Pendidikan Latihan Kepemimpinan yang selanjutnya disingkat Diklatpim adalah pendidikan lanjutan untuk pengembangan dan
peningkatan pengetahuan dan keterampilan manajerial serta kepemimpinan bagi anggota Polri dan PNS Polri, sesuai dengan jenjang jabatan struktural dan kepangkatan yang diselenggarakan oleh Polri maupun Lembaga Administrasi Negara (LAN).
17. Pendidikan Pengembangan Alih Golongan yang selanjutnya disingkat Dikbang Agol adalah pendidikan untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ke jenjang kepangkatan dan golongan yang lebih tinggi bagi Bintara Polri dan Tamtama Polri.
18. Pendidikan Pengembangan Spesialisasi yang selanjutnya disingkat Dikbangspes adalah pendidikan untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan khusus fungsi Kepolisian.
19. Pelatihan Polri adalah suatu upaya atau proses, cara perbuatan, kegiatan untuk memberikan, memelihara, meningkatkan kemampuan dan keterampilan pegawai negeri pada Polri dengan metode yang lebih mengutamakan praktik agar mahir atau terbiasa untuk melakukan sesuatu tugas atau pekerjaan.
20. Pembelajaran adalah proses interaksi antarpeserta didik, peserta didik dengan pendidik dan peserta didik dengan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
21. Standar Pendidikan Polri adalah kriteria minimal tentang Sisdik Polri di seluruh satuan pendidikan Polri.
22. Standar Kompetensi Lulusan yang selanjutkan disingkat SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.
23. Standar Isi adalah kriteria mengenai lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
24. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
25. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan selanjutnya disingkat KTSP adalah Kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan pada satuan pendidikan.
26. Bahan Ajar yang selanjutnya disingkat Hanjar adalah materi pelajaran yang disusun berdasarkan kurikulum untuk digunakan sebagai acuan dalam proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan Polri.
27. Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran dan pengasuhan pada satuan pendidikan untuk mencapai SKL.
28. Pengasuhan adalah upaya untuk menanamkan dan mengembangkan pemikiran dan kreativitas dalam rangka mewujudkan kedewasaan peserta didik.
29. Peserta Didik adalah warga Negara INDONESIA dan/atau pegawai negeri pada Polri, warga Negara lain yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan Polri.
30. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah standar pendidikan Polri yang berkaitan dengan kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
31. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai gadik, dosen, pengasuh, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, konselor dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpatisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan Polri.
32. Tenaga kependidikan adalah pegawai Negeri pada Polri yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan evaluasi program serta pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada Satuan Pendidikan Polri.
33. Kerangka Kualifikasi Nasional INDONESIA, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
34. Lembaga Sertifikasi Profesi, yang selanjutnya disingkat LSP adalah Lembaga yang menyelenggarakan sertifikasi profesi pendidik, tenaga kependidikan, peserta pendidikan dan pelatihan Polri.
35. Pembelajaran Jarak Jauh yang selanjutnya disingkat PJJ adalah pembelajaran yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya dilakukan dengan menggunakan berbagai sumber belajar melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan/atau media lain.
36. Dewan Pendidikan Polri yang selanjutnya disingkat Wandikpol adalah unsur pembantu pimpinan/staf di bidang pendidikan, yang bersifat ekstra struktur.
Tujuan Sisdik Polri:
a. agar terdapat kesamaan persepsi dan keseragaman dalam penyelenggaraan pendidikan Polri; dan
b. sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Polri dalam upaya:
1. terintegrasinya pengelolaan pendidikan Polri di bawah Lemdikpol;
2. terpenuhinya kualitas dan kuantitas standar pendidikan Polri;
3. terakreditasinya semua satuan pendidikan Polri;
4. terwujudnya peningkatan kerja sama pendidikan dengan berbagai lembaga di dalam dan luar negeri; dan
5. terwujudnya lembaga pendidikan Polri dan satuan pendidikan Polri sebagai pusat keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi Polri.
Prinsip Sisdik Polri meliputi:
a. legalitas, yaitu Sisdik Polri dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. transparan, yaitu penyelenggaraan Sisdik Polri membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pendidikan Polri;
c. akuntabilitas, yaitu Sisdik Polri yang diterapkan sesuai perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dipertanggungjawabkan;
d. nilai tambah, yaitu Sisdik Polri harus dapat memberikan nilai tambah terhadap peserta didik dan organisasi Polri;
e. integratif, yaitu pendidikan Polri diselenggarakan secara integritas antara satuan pendidikan Polri menurut jenis dan jenjang pendidikan;
f. keselarasan, yaitu Sisdik Polri dilaksanakan saling berkaitan dan saling mendukung dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Polri; dan
g. berkesinambungan, yaitu Sisdik Polri dilaksanakan secara berkelanjutan dari tahap awal sampai akhir sesuai jenjang pendidikan.
Filosofi yang mendasari Sisdik Polri untuk mewujudkan hasil didik:
a. mahir, yaitu hasil didik yang memiliki penguasaan kognitif, afektif dan psikomotorik secara integratif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Polri;
b. terpuji, yaitu hasil didik yang memiliki etika moral yang terpuji yang tercermin dalam perilaku didasari ketakwaan, kesusilaan, hati nurani, integritas, kejujuran, dan penghayatan nilai-nilai Pancasila, Tribrata, dan Catur Prasetya;
c. patuh hukum, yaitu hasil didik yang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan serta mampu melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku dengan penuh keikhlasan serta mampu memberikan keteladanan kepatuhan hukum dan senantiasa memiliki kesadaran tinggi untuk tidak melakukan pelanggaran hukum; dan
d. unggul, yaitu hasil didik yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap lebih baik dari yang lain.
(1) Jalur pendidikan dalam Sisdik Polri meliputi:
a. formal; dan
b. nonformal.
(2) Jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jalur pendidikan Polri yang terstruktur dan berjenjang.
(3) Jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal Polri yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
Pasal 6
Jenis Pendidikan Polri meliputi:
a. pendidikan akademik;
b. pendidikan vokasi; dan
c. pendidikan profesi.
Pasal 7
(1) Jenis Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi jenjang pendidikan program:
a. sarjana ilmu kepolisian;
b. magister ilmu kepolisian dan magister kajian ilmu kepolisian; dan
c. doktor ilmu kepolisian.
(2) Program Sarjana Ilmu Kepolisian merupakan Dikbang lulusan Akpol dan Bintara Polri lulusan Diploma 3 STIK, dengan ketentuan:
a. lulusan program sarjana ilmu kepolisian diberikan gelar Sarjana Ilmu Kepolisian (S.I.K.); dan
b. lulusan program sarjana ilmu kepolisian sumber Akpol dapat melanjutkan pendidikan ke program magister ilmu kepolisian atau Dikbangpim Sespimma.
(3) Program magister ilmu kepolisian dan magister kajian ilmu kepolisian merupakan Dikbang lulusan Akpol yang telah memiliki gelar Sarjana Terapan Kepolisian dan Sarjana Ilmu Kepolisian, dengan ketentuan:
a. lulusan program magister ilmu kepolisian diberikan gelar Magister Ilmu Kepolisian (M.I.K.);
b. lulusan program magister kajian ilmu kepolisian diberikan gelar Master of Science (M.Si.);
c. lulusan program magister ilmu kepolisian dan magister kajian ilmu kepolisian serta lulusan program magister dalam/luar negeri dengan penugasan dinas dapat melanjutkan ke Dikbangpim Sespimmen tanpa melalui Dikbangpim Sespimma; dan
d. lulusan program magister ilmu kepolisian dan magister kajian ilmu kepolisian dapat melanjutkan ke program Doktor Ilmu Kepolisian di STIK.
(4) Program Doktor Ilmu Kepolisian merupakan pendidikan pengembangan Magister Ilmu Kepolisian, dengan ketentuan:
a. lulusan program doktor ilmu kepolisian diberikan gelar Doktor (Dr); dan
b. lulusan program doktor ilmu kepolisian dan program doktor dalam/ luar negeri dengan penugasan dinas dapat melanjutkan ke jenjang Dikbangum Sespimti.
Pasal 8
Jenis pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
a. Diktuk;
b. Diploma;
c. Dikbangspes;
d. Dikbang Agol;
e. Dikbangpim;
f. Diklatpim; dan
g. Pelatihan.
Pasal 9
Diktuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dengan jenjang pendidikan meliputi:
a. Tamtama;
b. Bintara;
c. Perwira Pertama; dan
d. Latihan Pra Jabatan Calon PNS (Latprajab CPNS).
Pasal 10
(1) Diktuk Tamtama Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, diselenggarakan untuk membentuk peserta didik menjadi anggota Polri sebagai pembantu pelaksana utama tugas Kepolisian.
(2) Diktuk Tamtama Polri diselenggarakan pada satuan pendidikan Polri yang ditetapkan dengan keputusan Kapolri.
(3) Lulusan Diktuk Tamtama Polri diberikan pangkat Bhayangkara Dua.
(4) Tamtama Polri dapat mengikuti Dikbangspes dan Dikbang Agol Bintara Polri.
Pasal 11
(1) Diktuk Bintara Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, diselenggarakan untuk membentuk anggota Polri sebagai pelaksana utama tugas Kepolisian.
(2) Diktuk Bintara Polri diselenggarakan di SPN, Sepolwan dan Satuan Pendidikan Polri lainnya yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kapolri.
(3) Lulusan Diktuk Bintara Polri diberi pangkat Brigadir Dua dan mendapatkan ijazah Diktuk Bintara Polri dengan kualifikasi Diploma Satu (D1) Kepolisian.
(4) Bintara Polri dapat mengikuti Dikbang Agol Perwira Pertama Polri, Dikbangspes, dan Dikbangpim.
Pasal 12
(1) Diktuk Perwira Pertama Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, merupakan Program Diploma 4 Akpol/Sarjana Terapan Kepolisian yang diselenggarakan di Satuan Pendidikan Polri dengan ketentuan sebagai berikut:
a. lulusan Akpol diberikan pangkat Inspektur Polisi Dua, dengan gelar Sarjana Terapan Kepolisian;
b. lulusan Akpol dapat diberikan gelar Sarjana Ilmu Kepolisian setelah mengikuti matrikulasi dari STIK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. lulusan Akpol dapat mengikuti pendidikan akademik, Dikbangspes dan Dikbangpim.
Pasal 13
(1) Latprajab CPNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilaksanakan untuk calon PNS Polri sebelum diangkat menjadi PNS yang diselenggarakan di Satuan Pendidikan Polri yang terakreditasi.
(2) Latprajab CPNS Polri Polri dilaksanakan untuk memberikan pembekalan pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas dan budaya organisasi Polri.
(3) Latprajab CPNS Polri diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 14
Diploma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, diselenggarakan untuk membentuk dan mengembangkan anggota Polri menjadi praktisi di bidang Kepolisian, dengan jenjang pendidikan, meliputi:
a. program Diploma 1 untuk membentuk kompetensi Bintara Polri sebagai Ahli Pratama;
b. program Diploma 2 untuk mengembangkan kompetensi Bintara Polri sebagai Ahli Muda;
c. program Diploma 3 untuk mengembangkan kompetensi Bintara Polri sebagai Ahli Madya;
d. program Diploma 1, Diploma 2 dan Diploma 3 diselenggarakan Lemdikpol dengan pengampu STIK selaku Lembaga Pendidikan Tinggi Polri;
e. lulusan program Diploma 3 dapat melanjutkan pendidikan ke program Sarjana Ilmu Kepolisian; dan
f. program Diploma 4/Sarjana Terapan Kepolisian untuk membentuk Perwira pertama Polri melalui Akpol.
Pasal 15
(1) Dikbangspes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, jenjang pendidikan meliputi:
a. Tamtama Polri;
b. Bintara Polri/PNS Gol II;
c. Perwira Pertama Polri/PNS Gol III; dan
d. Perwira Menengah Polri/PNS Gol IV.
(2) Dikbangspes, meliputi fungsi:
a. operasional;
b. pembinaan; dan
c. Bantuan Teknis (Bantek).
(3) Dikbangspes diselenggarakan secara bertingkat meliputi tingkat dasar dan tingkat lanjutan yang disusun mengacu pada kompetensi dan hasil analisis kebutuhan tugas dan jabatan pada masing-masing unit organisasi Polri.
(4) Dikbangspes diselenggarakan di Satuan Pendidikan Polri yang ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.
(5) Dikbangspes diselenggarakan oleh Lemdikpol dengan pembina fungsi Kepolisian tingkat Mabes Polri sebagai penanggung jawab materi.
Pasal 16
Dikbang Agol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dengan jenjang pendidikan meliputi:
a. Agol Bintara Polri; dan
b. Agol Perwira Pertama Polri.
Pasal 17
(1) Dikbang Agol Bintara Polri, diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan Polri dalam upaya meningkatkan kemampuan Tamtama menjadi Bintara Polri.
(2) Dikbang Agol Bintara Polri, diikuti oleh Tamtama Polri yang memenuhi persyaratan.
(3) Bintara Polri lulusan Dikbang Agol yang memenuhi persyaratan dapat melanjutkan pendidikan ke Dikbang Agol Perwira Pertama Polri.
Pasal 18
(1) Dikbang Agol Perwira Pertama Polri, diselenggarakan di Satuan Pendidikan Polri dalam upaya meningkatkan kemampuan Bintara Polri menjadi Perwira Pertama Polri.
(2) Dikbang Agol Perwira Pertama Polri, diikuti Bintara Polri yang telah memenuhi persyaratan.
(3) Perwira Pertama Polri Lulusan Dikbang Agol yang memenuhi persyaratan dapat melanjutkan ke Dikbangpim Sespimma atau Diklatpim Tk. III.
Pasal 19
(1) Dikbangpim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, dengan jenjang pendidikan meliputi:
a. Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama (Sespimma), diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan Perwira Pertama sebagai
asisten manajer tingkat menengah dan sebagai pimpinan staf yang profesional;
b. Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen), diselenggarakan untuk mengembangkan Perwira Menengah agar memiliki kemampuan manajerial tingkat menengah dan sebagai pimpinan staf yang profesional; dan
c. Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti), diselenggarakan untuk mengembangkan kemampuan Komisaris Besar Polisi agar memiliki kompetensi sebagai manajer dan pemimpin Polri tingkat tinggi.
(2) Sespimma merupakan pendidikan pengembangan dari Akpol, SIPSS dan Dikbang Agol Perwira Pertama Polri.
(3) Sespimmen merupakan pendidikan pengembangan dari Akpol dan Dikbang Agol Perwira Pertama Polri yang telah mengikuti Dikbangpim Sespimma.
(4) Sespimti merupakan pendidikan pengembangan dari Akpol yang telah mengikuti Dikbangpim Sespimmen atau Magister Ilmu Kepolisian/ Magister Kajian Ilmu Kepolisian atau Magister penugasan dalam/luar negeri.
(5) Selain Sespimti Polri untuk memenuhi kompetensi sebagai manajer dan pemimpin tingkat tinggi dapat ditempuh melalui pendidikan Lemhannas/Diklatpim Tk. I.
Pasal 20
(1) Diklatpim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f , dengan jenjang pendidikan meliputi:
a. Diklatpim tingkat IV diselenggarakan untuk mengembangkan kemampuan manajerial PNS Polri untuk jabatan struktural Eselon IV;
b. Diklatpim tingkat III diselenggarakan untuk mengembangkan kemampuan manajerial PNS Polri, perwira lulusan SIPSS dan Dikbang Agol Perwira pertama Polri untuk jabatan struktural Eselon III;
c. Diklatpim tingkat II diselenggarakan untuk mengembangkan kemampuan manajerial PNS Polri, perwira lulusan SIPSS dan Dikbang Agol Perwira Pertama Polri yang telah mengikuti Diklatpim Tk. III atau Sespimma untuk jabatan struktural Eselon II; dan
d. Diklatpim tingkat I/Lemhanas disenggarakan untuk pengembangan kemampuan manajerial dan kepemimpinan tingkat tingkat tinggi bagi PNS Polri, Perwira Lulusan SIPSS dan
Dikbang Agol Perwira Pertama Polri yang telah mengikuti Diklatpim Tk.II untuk jabatan fungsional dan struktural eselon I.
(2) Diklatpim diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 21
(1) Pelatihan Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g, dengan jenjang meliputi:
a. Tamtama Polri/PNS Gol I;
b. Bintara Polri/PNS Gol II;
c. Perwira Pertama Polri/PNS Gol III; dan
d. Perwira Menengah Polri/PNS Gol IV.
(2) Jenis Pelatihan terdiri dari:
a. pelatihan perorangan, yaitu kegiatan pelatihan untuk membentuk kemampuan dan keterampilan perorangan yang harus dimiliki oleh setiap anggota Polri;
b. pelatihan fungsi, yaitu pelatihan yang dilaksanakan untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan fungsi sesuai dengan bidang tugasnya; dan
c. pelatihan kesatuan, yaitu pelatihan yang dilaksanakan oleh satuan fungsi dalam organisasi Polri secara terpadu baik di tingkat Pusat maupun kewilayahan/Polda.
(3) Pelatihan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 22
(1) Jenis pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri dari:
a. Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS); dan
b. Pendidikan spesialis yang dapat diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan di luar Polri.
(2) SIPSS merupakan merupakan pendidikan untuk membentuk Perwira Pertama Polri sumber sarjana, dengan ketentuan:
a. lulusan SIPSS diberikan pangkat Inspektur Polisi Dua;
b. Perwira Polri lulusan SIPSS dapat melanjutkan ke program pendidikan Pascasarjana di perguruan tinggi yang terakreditasi sesuai disiplin ilmunya;
c. Perwira Polri lulusan SIPSS dapat melanjutkan ke program spesialis di perguruan tinggi yang terakreditasi sesuai disiplin ilmunya; dan
d. Perwira Polri lulusan SIPSS dapat mengikuti Diklatpim dan Dikbangspes.
(3) Pendidikan spesialis merupakan pendidikan keahlian khusus guna mendukung tugas operasional Polri yang dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan di luar Polri.
Pasal 23
(1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Polri didasarkan pada Program Pendidikan dan Pelatihan Polri yang disusun setiap tahun.
(2) Program pendidikan dan pelatihan Polri ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.
(1) Jalur pendidikan dalam Sisdik Polri meliputi:
a. formal; dan
b. nonformal.
(2) Jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jalur pendidikan Polri yang terstruktur dan berjenjang.
(3) Jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal Polri yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
(1) Jenis Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi jenjang pendidikan program:
a. sarjana ilmu kepolisian;
b. magister ilmu kepolisian dan magister kajian ilmu kepolisian; dan
c. doktor ilmu kepolisian.
(2) Program Sarjana Ilmu Kepolisian merupakan Dikbang lulusan Akpol dan Bintara Polri lulusan Diploma 3 STIK, dengan ketentuan:
a. lulusan program sarjana ilmu kepolisian diberikan gelar Sarjana Ilmu Kepolisian (S.I.K.); dan
b. lulusan program sarjana ilmu kepolisian sumber Akpol dapat melanjutkan pendidikan ke program magister ilmu kepolisian atau Dikbangpim Sespimma.
(3) Program magister ilmu kepolisian dan magister kajian ilmu kepolisian merupakan Dikbang lulusan Akpol yang telah memiliki gelar Sarjana Terapan Kepolisian dan Sarjana Ilmu Kepolisian, dengan ketentuan:
a. lulusan program magister ilmu kepolisian diberikan gelar Magister Ilmu Kepolisian (M.I.K.);
b. lulusan program magister kajian ilmu kepolisian diberikan gelar Master of Science (M.Si.);
c. lulusan program magister ilmu kepolisian dan magister kajian ilmu kepolisian serta lulusan program magister dalam/luar negeri dengan penugasan dinas dapat melanjutkan ke Dikbangpim Sespimmen tanpa melalui Dikbangpim Sespimma; dan
d. lulusan program magister ilmu kepolisian dan magister kajian ilmu kepolisian dapat melanjutkan ke program Doktor Ilmu Kepolisian di STIK.
(4) Program Doktor Ilmu Kepolisian merupakan pendidikan pengembangan Magister Ilmu Kepolisian, dengan ketentuan:
a. lulusan program doktor ilmu kepolisian diberikan gelar Doktor (Dr); dan
b. lulusan program doktor ilmu kepolisian dan program doktor dalam/ luar negeri dengan penugasan dinas dapat melanjutkan ke jenjang Dikbangum Sespimti.
Pasal 8
Jenis pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
a. Diktuk;
b. Diploma;
c. Dikbangspes;
d. Dikbang Agol;
e. Dikbangpim;
f. Diklatpim; dan
g. Pelatihan.
Pasal 9
Diktuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dengan jenjang pendidikan meliputi:
a. Tamtama;
b. Bintara;
c. Perwira Pertama; dan
d. Latihan Pra Jabatan Calon PNS (Latprajab CPNS).
Pasal 10
(1) Diktuk Tamtama Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, diselenggarakan untuk membentuk peserta didik menjadi anggota Polri sebagai pembantu pelaksana utama tugas Kepolisian.
(2) Diktuk Tamtama Polri diselenggarakan pada satuan pendidikan Polri yang ditetapkan dengan keputusan Kapolri.
(3) Lulusan Diktuk Tamtama Polri diberikan pangkat Bhayangkara Dua.
(4) Tamtama Polri dapat mengikuti Dikbangspes dan Dikbang Agol Bintara Polri.
Pasal 11
(1) Diktuk Bintara Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, diselenggarakan untuk membentuk anggota Polri sebagai pelaksana utama tugas Kepolisian.
(2) Diktuk Bintara Polri diselenggarakan di SPN, Sepolwan dan Satuan Pendidikan Polri lainnya yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kapolri.
(3) Lulusan Diktuk Bintara Polri diberi pangkat Brigadir Dua dan mendapatkan ijazah Diktuk Bintara Polri dengan kualifikasi Diploma Satu (D1) Kepolisian.
(4) Bintara Polri dapat mengikuti Dikbang Agol Perwira Pertama Polri, Dikbangspes, dan Dikbangpim.
Pasal 12
(1) Diktuk Perwira Pertama Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, merupakan Program Diploma 4 Akpol/Sarjana Terapan Kepolisian yang diselenggarakan di Satuan Pendidikan Polri dengan ketentuan sebagai berikut:
a. lulusan Akpol diberikan pangkat Inspektur Polisi Dua, dengan gelar Sarjana Terapan Kepolisian;
b. lulusan Akpol dapat diberikan gelar Sarjana Ilmu Kepolisian setelah mengikuti matrikulasi dari STIK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. lulusan Akpol dapat mengikuti pendidikan akademik, Dikbangspes dan Dikbangpim.
Pasal 13
(1) Latprajab CPNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilaksanakan untuk calon PNS Polri sebelum diangkat menjadi PNS yang diselenggarakan di Satuan Pendidikan Polri yang terakreditasi.
(2) Latprajab CPNS Polri Polri dilaksanakan untuk memberikan pembekalan pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas dan budaya organisasi Polri.
(3) Latprajab CPNS Polri diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 14
Diploma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, diselenggarakan untuk membentuk dan mengembangkan anggota Polri menjadi praktisi di bidang Kepolisian, dengan jenjang pendidikan, meliputi:
a. program Diploma 1 untuk membentuk kompetensi Bintara Polri sebagai Ahli Pratama;
b. program Diploma 2 untuk mengembangkan kompetensi Bintara Polri sebagai Ahli Muda;
c. program Diploma 3 untuk mengembangkan kompetensi Bintara Polri sebagai Ahli Madya;
d. program Diploma 1, Diploma 2 dan Diploma 3 diselenggarakan Lemdikpol dengan pengampu STIK selaku Lembaga Pendidikan Tinggi Polri;
e. lulusan program Diploma 3 dapat melanjutkan pendidikan ke program Sarjana Ilmu Kepolisian; dan
f. program Diploma 4/Sarjana Terapan Kepolisian untuk membentuk Perwira pertama Polri melalui Akpol.
Pasal 15
(1) Dikbangspes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, jenjang pendidikan meliputi:
a. Tamtama Polri;
b. Bintara Polri/PNS Gol II;
c. Perwira Pertama Polri/PNS Gol III; dan
d. Perwira Menengah Polri/PNS Gol IV.
(2) Dikbangspes, meliputi fungsi:
a. operasional;
b. pembinaan; dan
c. Bantuan Teknis (Bantek).
(3) Dikbangspes diselenggarakan secara bertingkat meliputi tingkat dasar dan tingkat lanjutan yang disusun mengacu pada kompetensi dan hasil analisis kebutuhan tugas dan jabatan pada masing-masing unit organisasi Polri.
(4) Dikbangspes diselenggarakan di Satuan Pendidikan Polri yang ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.
(5) Dikbangspes diselenggarakan oleh Lemdikpol dengan pembina fungsi Kepolisian tingkat Mabes Polri sebagai penanggung jawab materi.
Pasal 16
Dikbang Agol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dengan jenjang pendidikan meliputi:
a. Agol Bintara Polri; dan
b. Agol Perwira Pertama Polri.
Pasal 17
(1) Dikbang Agol Bintara Polri, diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan Polri dalam upaya meningkatkan kemampuan Tamtama menjadi Bintara Polri.
(2) Dikbang Agol Bintara Polri, diikuti oleh Tamtama Polri yang memenuhi persyaratan.
(3) Bintara Polri lulusan Dikbang Agol yang memenuhi persyaratan dapat melanjutkan pendidikan ke Dikbang Agol Perwira Pertama Polri.
Pasal 18
(1) Dikbang Agol Perwira Pertama Polri, diselenggarakan di Satuan Pendidikan Polri dalam upaya meningkatkan kemampuan Bintara Polri menjadi Perwira Pertama Polri.
(2) Dikbang Agol Perwira Pertama Polri, diikuti Bintara Polri yang telah memenuhi persyaratan.
(3) Perwira Pertama Polri Lulusan Dikbang Agol yang memenuhi persyaratan dapat melanjutkan ke Dikbangpim Sespimma atau Diklatpim Tk. III.
Pasal 19
(1) Dikbangpim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, dengan jenjang pendidikan meliputi:
a. Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama (Sespimma), diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan Perwira Pertama sebagai
asisten manajer tingkat menengah dan sebagai pimpinan staf yang profesional;
b. Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen), diselenggarakan untuk mengembangkan Perwira Menengah agar memiliki kemampuan manajerial tingkat menengah dan sebagai pimpinan staf yang profesional; dan
c. Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti), diselenggarakan untuk mengembangkan kemampuan Komisaris Besar Polisi agar memiliki kompetensi sebagai manajer dan pemimpin Polri tingkat tinggi.
(2) Sespimma merupakan pendidikan pengembangan dari Akpol, SIPSS dan Dikbang Agol Perwira Pertama Polri.
(3) Sespimmen merupakan pendidikan pengembangan dari Akpol dan Dikbang Agol Perwira Pertama Polri yang telah mengikuti Dikbangpim Sespimma.
(4) Sespimti merupakan pendidikan pengembangan dari Akpol yang telah mengikuti Dikbangpim Sespimmen atau Magister Ilmu Kepolisian/ Magister Kajian Ilmu Kepolisian atau Magister penugasan dalam/luar negeri.
(5) Selain Sespimti Polri untuk memenuhi kompetensi sebagai manajer dan pemimpin tingkat tinggi dapat ditempuh melalui pendidikan Lemhannas/Diklatpim Tk. I.
Pasal 20
(1) Diklatpim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f , dengan jenjang pendidikan meliputi:
a. Diklatpim tingkat IV diselenggarakan untuk mengembangkan kemampuan manajerial PNS Polri untuk jabatan struktural Eselon IV;
b. Diklatpim tingkat III diselenggarakan untuk mengembangkan kemampuan manajerial PNS Polri, perwira lulusan SIPSS dan Dikbang Agol Perwira pertama Polri untuk jabatan struktural Eselon III;
c. Diklatpim tingkat II diselenggarakan untuk mengembangkan kemampuan manajerial PNS Polri, perwira lulusan SIPSS dan Dikbang Agol Perwira Pertama Polri yang telah mengikuti Diklatpim Tk. III atau Sespimma untuk jabatan struktural Eselon II; dan
d. Diklatpim tingkat I/Lemhanas disenggarakan untuk pengembangan kemampuan manajerial dan kepemimpinan tingkat tingkat tinggi bagi PNS Polri, Perwira Lulusan SIPSS dan
Dikbang Agol Perwira Pertama Polri yang telah mengikuti Diklatpim Tk.II untuk jabatan fungsional dan struktural eselon I.
(2) Diklatpim diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 21
(1) Pelatihan Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g, dengan jenjang meliputi:
a. Tamtama Polri/PNS Gol I;
b. Bintara Polri/PNS Gol II;
c. Perwira Pertama Polri/PNS Gol III; dan
d. Perwira Menengah Polri/PNS Gol IV.
(2) Jenis Pelatihan terdiri dari:
a. pelatihan perorangan, yaitu kegiatan pelatihan untuk membentuk kemampuan dan keterampilan perorangan yang harus dimiliki oleh setiap anggota Polri;
b. pelatihan fungsi, yaitu pelatihan yang dilaksanakan untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan fungsi sesuai dengan bidang tugasnya; dan
c. pelatihan kesatuan, yaitu pelatihan yang dilaksanakan oleh satuan fungsi dalam organisasi Polri secara terpadu baik di tingkat Pusat maupun kewilayahan/Polda.
(3) Pelatihan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 22
(1) Jenis pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri dari:
a. Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS); dan
b. Pendidikan spesialis yang dapat diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan di luar Polri.
(2) SIPSS merupakan merupakan pendidikan untuk membentuk Perwira Pertama Polri sumber sarjana, dengan ketentuan:
a. lulusan SIPSS diberikan pangkat Inspektur Polisi Dua;
b. Perwira Polri lulusan SIPSS dapat melanjutkan ke program pendidikan Pascasarjana di perguruan tinggi yang terakreditasi sesuai disiplin ilmunya;
c. Perwira Polri lulusan SIPSS dapat melanjutkan ke program spesialis di perguruan tinggi yang terakreditasi sesuai disiplin ilmunya; dan
d. Perwira Polri lulusan SIPSS dapat mengikuti Diklatpim dan Dikbangspes.
(3) Pendidikan spesialis merupakan pendidikan keahlian khusus guna mendukung tugas operasional Polri yang dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan di luar Polri.
Pasal 23
(1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Polri didasarkan pada Program Pendidikan dan Pelatihan Polri yang disusun setiap tahun.
(2) Program pendidikan dan pelatihan Polri ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.
(1) Standar pendidikan Polri, meliputi:
a. standar kompetensi lulusan;
b. standar isi;
c. standar proses;
d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
e. standar sarana dan prasarana;
f. standar pengelolaan;
g. standar pembiayaan; dan
h. standar penilaian.
(2) Standar pendidikan Polri wajib ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya secara terencana dan berlanjut untuk digunakan sebagai acuan pengembangan pendidikan Polri.
(3) Penyusunan dan pengembangan standar pendidikan Polri dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian oleh Lemdikpol, Satuan Pendidikan Polri, pembina fungsi, dan tenaga ahli yang berkompeten.
Pasal 25
Standar Pendidikan Tinggi Polri mengacu pada standar pendidikan Polri dan standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 26
(1) Standar kompetensi lulusan dicapai melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstra kurikuler.
(2) Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari Satuan Pendidikan Polri.
(3) Perumusan standar kompetensi lulusan di setiap Satuan Pendidikan Polri mengacu pada capaian pembelajaran (learning outcomes) dalam KKNI yang proses penyusunannya melibatkan Lemdikpol, pendidik pada satuan pendidikan Polri yang terkait, pembina fungsi, dan tenaga ahli.
(4) Capaian pembelajaran sesuai Standar kompetensi lulusan meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliah atau kelompok mata kuliah, yang dirumuskan ke dalam deskripsi yang meliputi aspek:
a. sikap dan tata nilai;
b. penguasaan pengetahuan/keilmuan;
c. keterampilan kerja umum; dan
d. keterampilan kerja khusus.
(5) Standar kompetensi lulusan pada setiap satuan pendidikan Polri menjadi bagian dari Kurikulum Induk Pendidikan Polri.
(6) Kurikulum Induk Pendidikan dan Pelatihan Polri diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kalemdikpol.
Pasal 27
Standar isi meliputi kurikulum dan Hanjar pada setiap jenis dan jenjang pendidikan Polri.
Pasal 28
(1) Kurikulum terdiri dari lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada setiap program pendidikan.
(2) Kurikulum meliputi:
a. kurikulum pendidikan; dan
b. kurikulum pelatihan.
(3) Kurikulum memuat:
a. kerangka dasar dan struktur kurikulum;
b. daftar mata pelajaran/mata kuliah dan beban belajar; dan
c. silabus.
(4) Kurikulum Pendidikan Polri dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi, teknologi dan kinerja.
(5) Penyusunan dan pengembangan kurikulum Pendidikan Polri, dilakukan oleh Lemdikpol, Satuan Pendidikan, Pembina Fungsi, dan Tenaga Ahli.
(6) Kurikulum Pendidikan Polri disusun secara berkesinambungan.
(7) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Polri ditetapkan dengan keputusan Kalemdikpol.
Pasal 29
(1) Kurikulum pendidikan tinggi Polri wajib memuat mata kuliah:
a. agama;
b. pancasila;
c. pendidikan kewarganegaraan;
d. bahasa INDONESIA; dan
e. pembentukan karakter.
(2) Kurikulum program studi pada satuan Pendidikan tinggi Polri yang meliputi Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana dikembangkan dan ditetapkan oleh satuan pendidikan tinggi Polri sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(3) Muatan kurikulum pendidikan tinggi Polri diatur oleh masing-masing satuan pendidikan Polri.
Pasal 30
(1) Kurikulum pada setiap program pendidikan Polri memuat beban belajar dan masa studi.
(2) Beban belajar pendidikan Polri menggunakan Satuan Kredit Semester (SKS) dan/atau Jam Pelajaran (JP).
(3) SKS merupakan:
a. suatu sistem penyelenggaraan pendidikan untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program; dan
b. takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu.
(4) Semester merupakan satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 (enam belas) sampai 19 (sembilan belas) minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu kegiatan penilaian.
(5) SKS digunakan untuk beban belajar pada program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana.
(6) JP merupakan jangka waktu yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran dalam kelas maupun di luar kelas yang diperuntukkan pada Diktuk, Dikbangpim, Dikbang Agol, Dikbangspes, dan Pelatihan.
(7) Masa studi pendidikan Polri disesuaikan dengan beban belajar dan kompetensi yang ingin dicapai.
Pasal 31
(1) Hanjar disusun dengan mengacu pada silabus mata pelajaran yang tertuang dalam kurikulum.
(2) Bentuk Hanjar Pendidikan Polri meliputi:
a. Hanjar format buku teks (textbook);
b. Hanjar format modul tatap muka;
c. Hanjar format modul pembelajaran jarak jauh (PJJ);
d. Hanjar dengar (audio) dalam bentuk kaset dan compact disk;
e. Hanjar pandang dengar (audio visual);
f. Hanjar multimedia interaktif; dan
g. Hanjar berbasis web.
(3) Penyusunan Hanjar pendidikan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana Polri mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4) Ketentuan mengenai penyusunan Hanjar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kalemdikpol.
Pasal 32
Standar proses terdiri dari proses pembelajaran dan pengasuhan pada setiap program pendidikan Polri.
Pasal 33
(1) Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif,
memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
(2) Setiap Satuan Pendidikan Polri wajib:
a. menyusun perencanaan pembelajaran;
b. melaksanakan pembelajaran;
c. melakukan penilaian hasil pembelajaran; dan
d. melakukan pengawasan untuk terlaksananya pembelajaran yang efektif dan efisien.
(3) Proses pembelajaran dirancang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), menggunakan E-learning, E-academic, dan E- library.
Pasal 34
(1) Pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dilaksanakan untuk membentuk dan mengembangkan karakter sebagai insan Bhayangkara.
(2) Tahapan pengasuhan terdiri dari:
a. penanaman, untuk menanamkan sikap dan sifat sebagai seorang anggota Polri/PNS Polri yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara prima;
b. penumbuhan, untuk menumbuhkembangkan disiplin pribadi, harga diri, kesadaran akan tugas dan tanggung jawab, mempertinggi percaya diri, kerja sama dan meningkatkan motivasi berprestasi;
c. pengembangan, untuk mengintegrasikan nilai-nilai yang telah ditanamkan pada tahapan sebelumnya agar tercipta kesadaran peserta didik terhadap kualitas diri dan pekerjaan; dan
d. pendewasaan, untuk mengembangkan peserta didik sebagai pribadi yang mandiri dan adaptif.
Pasal 35
Pasal 36
(1) Persyaratan Pendidik terdiri dari:
a. memiliki kualifikasi akademik;
b. memiliki kompetensi pendidik;
c. memiliki sertifikasi pendidik; dan
d. sehat jasmani dan rohani.
(2) Kompetensi pendidik meliputi:
a. kompetensi paedagogik;
b. kompetensi profesional;
c. kompetensi kepribadian; dan
d. kompetensi sosial.
Pasal 37
Ketentuan mengenai standar pendidik dan tenaga kependidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kalemdikpol.
Pasal 38
(1) Standar sarana dan prasarana meliputi fasilitas pendidikan dan alins alongins pada setiap satuan pendidikan Polri.
(2) Fasilitas pendidikan Polri meliputi:
a. standar penyediaan fasilitas pendidikan;
b. standar pembangunan sarana dan prasarana; dan
c. standar pemeliharaan sarana dan prasarana.
(3) Alins dan Alongins sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan sarana pendukung untuk mempermudah proses pendidikan dengan memanfaatkan teknologi audio visual, serta teknologi informasi dan komunikasi guna tercapainya kompetensi yang telah ditetapkan.
(4) Alins dan alongins disediakan sesuai dengan tuntutan kompetensi hasil pembelajaran.
(5) Alins dan alongins dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi audio visual, serta teknologi informasi dan komunikasi.
(6) Ketentuan mengenai standar sarana dan prasarana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kalemdikpol.
Pasal 39
(1) Standar Pengelolaan Pendidikan Polri dilaksanakan dengan penahapan sebagai berikut:
a. perencanaan;
b. pengorganisasian;
c. pelaksanaan; dan
d. pengendalian.
(2) Pengelolaan Satuan Pendidikan Polri dilaksanakan secara otonom berdasarkan:
a. akuntabilitas;
b. transparansi;
c. nirlaba;
d. penjaminan mutu; dan
e. efektivitas dan efisiensi.
(3) Ketentuan mengenai standar pengelolaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kalemdikpol.
Pasal 40
(1) Standar pembiayaan pendidikan Polri terdiri dari:
a. biaya investasi; dan
b. biaya operasional.
(2) Biaya investasi pendidikan Polri meliputi biaya:
a. penyediaan fasilitas pendidikan;
b. alins alongins;
c. pengadaan Hanjar; dan
d. pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui pelatihan, workshop, seminar dan pendidikan lanjutan di dalam maupun di luar lingkungan Polri.
(3) Biaya operasional pendidikan Polri, meliputi:
a. biaya penyiapan kurikulum dan pembelajaran;
b. biaya penyusunan Hanjar;
c. biaya penyiapan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan evaluasi;
d. biaya bahan atau peralatan habis pakai;
e. biaya untuk keperluan peserta didik untuk mengikuti proses pendidikan; dan
f. biaya operasional lain, antara lain biaya listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan fasilitas pendidikan, biaya pemeliharaan alins dan alongins, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi.
Pasal 41
(1) Pembiayaan pendidikan Polri ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan.
(2) Lemdikpol dan Satuan Pendidikan Polri dapat menerima dana pendidikan dari pihak lain di dalam maupun di luar negeri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pengelolaan dana pendidikan Polri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 42
(1) Standar penilaian pendidikan Polri meliputi:
a. penilaian akademik hasil belajar dilakukan oleh pendidik pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
b. penilaian kepribadian peserta didik dilakukan oleh pendidik dan pengasuh pada Satuan Pendidikan Polri yang bersangkutan; dan
c. penilaian kesehatan dan kesamaptaan jasmani dilakukan oleh pengemban fungsi Dokkes dan tim Jasmani pada Satuan Pendidikan Polri.
(2) Penilaian terhadap kegiatan hasil belajar peserta didik meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.
(3) Penilaian berfungsi untuk:
a. memotivasi peserta didik;
b. menentukan tingkat keberhasilan peserta didik; dan
c. memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran.
(4) Penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar Peserta Didik dilakukan dengan menggunakan pendekatan berbasis kelas yang terdiri dari ujian tertulis, penugasan, keaktifan dan penampilan yang dilakukan secara berkala oleh pendidik dan pengasuh.
(5) Penilaian terhadap hasil belajar peserta didik dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan penilaian yang berlaku.
(6) Ketentuan mengenai standar penilaian pendidikan Polri diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kalemdikpol.
(1) Standar pendidikan Polri, meliputi:
a. standar kompetensi lulusan;
b. standar isi;
c. standar proses;
d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
e. standar sarana dan prasarana;
f. standar pengelolaan;
g. standar pembiayaan; dan
h. standar penilaian.
(2) Standar pendidikan Polri wajib ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya secara terencana dan berlanjut untuk digunakan sebagai acuan pengembangan pendidikan Polri.
(3) Penyusunan dan pengembangan standar pendidikan Polri dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian oleh Lemdikpol, Satuan Pendidikan Polri, pembina fungsi, dan tenaga ahli yang berkompeten.
Pasal 25
Standar Pendidikan Tinggi Polri mengacu pada standar pendidikan Polri dan standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Standar kompetensi lulusan dicapai melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstra kurikuler.
(2) Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari Satuan Pendidikan Polri.
(3) Perumusan standar kompetensi lulusan di setiap Satuan Pendidikan Polri mengacu pada capaian pembelajaran (learning outcomes) dalam KKNI yang proses penyusunannya melibatkan Lemdikpol, pendidik pada satuan pendidikan Polri yang terkait, pembina fungsi, dan tenaga ahli.
(4) Capaian pembelajaran sesuai Standar kompetensi lulusan meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliah atau kelompok mata kuliah, yang dirumuskan ke dalam deskripsi yang meliputi aspek:
a. sikap dan tata nilai;
b. penguasaan pengetahuan/keilmuan;
c. keterampilan kerja umum; dan
d. keterampilan kerja khusus.
(5) Standar kompetensi lulusan pada setiap satuan pendidikan Polri menjadi bagian dari Kurikulum Induk Pendidikan Polri.
(6) Kurikulum Induk Pendidikan dan Pelatihan Polri diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kalemdikpol.
(1) Kurikulum terdiri dari lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada setiap program pendidikan.
(2) Kurikulum meliputi:
a. kurikulum pendidikan; dan
b. kurikulum pelatihan.
(3) Kurikulum memuat:
a. kerangka dasar dan struktur kurikulum;
b. daftar mata pelajaran/mata kuliah dan beban belajar; dan
c. silabus.
(4) Kurikulum Pendidikan Polri dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi, teknologi dan kinerja.
(5) Penyusunan dan pengembangan kurikulum Pendidikan Polri, dilakukan oleh Lemdikpol, Satuan Pendidikan, Pembina Fungsi, dan Tenaga Ahli.
(6) Kurikulum Pendidikan Polri disusun secara berkesinambungan.
(7) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Polri ditetapkan dengan keputusan Kalemdikpol.
Pasal 29
(1) Kurikulum pendidikan tinggi Polri wajib memuat mata kuliah:
a. agama;
b. pancasila;
c. pendidikan kewarganegaraan;
d. bahasa INDONESIA; dan
e. pembentukan karakter.
(2) Kurikulum program studi pada satuan Pendidikan tinggi Polri yang meliputi Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana dikembangkan dan ditetapkan oleh satuan pendidikan tinggi Polri sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(3) Muatan kurikulum pendidikan tinggi Polri diatur oleh masing-masing satuan pendidikan Polri.
Pasal 30
(1) Kurikulum pada setiap program pendidikan Polri memuat beban belajar dan masa studi.
(2) Beban belajar pendidikan Polri menggunakan Satuan Kredit Semester (SKS) dan/atau Jam Pelajaran (JP).
(3) SKS merupakan:
a. suatu sistem penyelenggaraan pendidikan untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program; dan
b. takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu.
(4) Semester merupakan satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 (enam belas) sampai 19 (sembilan belas) minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu kegiatan penilaian.
(5) SKS digunakan untuk beban belajar pada program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana.
(6) JP merupakan jangka waktu yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran dalam kelas maupun di luar kelas yang diperuntukkan pada Diktuk, Dikbangpim, Dikbang Agol, Dikbangspes, dan Pelatihan.
(7) Masa studi pendidikan Polri disesuaikan dengan beban belajar dan kompetensi yang ingin dicapai.
Pasal 31
(1) Hanjar disusun dengan mengacu pada silabus mata pelajaran yang tertuang dalam kurikulum.
(2) Bentuk Hanjar Pendidikan Polri meliputi:
a. Hanjar format buku teks (textbook);
b. Hanjar format modul tatap muka;
c. Hanjar format modul pembelajaran jarak jauh (PJJ);
d. Hanjar dengar (audio) dalam bentuk kaset dan compact disk;
e. Hanjar pandang dengar (audio visual);
f. Hanjar multimedia interaktif; dan
g. Hanjar berbasis web.
(3) Penyusunan Hanjar pendidikan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana Polri mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4) Ketentuan mengenai penyusunan Hanjar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kalemdikpol.
(1) Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif,
memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
(2) Setiap Satuan Pendidikan Polri wajib:
a. menyusun perencanaan pembelajaran;
b. melaksanakan pembelajaran;
c. melakukan penilaian hasil pembelajaran; dan
d. melakukan pengawasan untuk terlaksananya pembelajaran yang efektif dan efisien.
(3) Proses pembelajaran dirancang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), menggunakan E-learning, E-academic, dan E- library.
Pasal 34
(1) Pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dilaksanakan untuk membentuk dan mengembangkan karakter sebagai insan Bhayangkara.
(2) Tahapan pengasuhan terdiri dari:
a. penanaman, untuk menanamkan sikap dan sifat sebagai seorang anggota Polri/PNS Polri yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara prima;
b. penumbuhan, untuk menumbuhkembangkan disiplin pribadi, harga diri, kesadaran akan tugas dan tanggung jawab, mempertinggi percaya diri, kerja sama dan meningkatkan motivasi berprestasi;
c. pengembangan, untuk mengintegrasikan nilai-nilai yang telah ditanamkan pada tahapan sebelumnya agar tercipta kesadaran peserta didik terhadap kualitas diri dan pekerjaan; dan
d. pendewasaan, untuk mengembangkan peserta didik sebagai pribadi yang mandiri dan adaptif.
(1) Pendidik Polri harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.
(2) Tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik, kepangkatan dan kompetensi sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.
(3) Pendidik di lingkungan Pendidikan Polri, terdiri dari:
a. Gadik, yaitu tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran di Setukpa, Pusdik, Sebasa, Sepolwan, dan SPN;
b. Dosen, yaitu tenaga profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada Satuan Pendidikan Tinggi Polri;
c. Pengasuh, yaitu personel pada satuan pendidikan Polri yang bertugas menumbuhkembangkan mental kepribadian serta potensi kepemimpinan peserta didik kearah terwujudnya karakter insan Bhayangkara;
d. Widyaiswara, yaitu tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, dan melakukan pembimbingan pada Sespim Polri;
e. Tutor, yaitu tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan;
f. Instruktur/Pelatih, yaitu tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran pada kegiatan pelatihan di Satuan Pendidikan Polri; dan
g. Konselor, yaitu tenaga profesional baik personel Polri maupun di luar Polri yang bertugas memberikan konseling dalam rangka menumbuhkembangkan mental kepribadian dan potensi peserta didik.
(4) Jenjang kepangkatan jabatan fungsional pendidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Tenaga Kependidikan di lingkungan Pendidikan Polri, terdiri dari:
a. Kepala Satuan Pendidikan;
b. Wakil Kepala;
c. pejabat yang menangani bidang Pengajaran dan Pelatihan (Jarlat)/Diklat;
d. pejabat yang menangani bidang kesiswaan/peserta didik;
e. pejabat yang menangani bidang pendidik;
f. pejabat yang menangani bidang administrasi;
g. laboran;
h. pustakawan;
i. teknisi media pembelajaran; dan
j. sebutan tenaga kependidikan lainnya.
Pasal 36
(1) Persyaratan Pendidik terdiri dari:
a. memiliki kualifikasi akademik;
b. memiliki kompetensi pendidik;
c. memiliki sertifikasi pendidik; dan
d. sehat jasmani dan rohani.
(2) Kompetensi pendidik meliputi:
a. kompetensi paedagogik;
b. kompetensi profesional;
c. kompetensi kepribadian; dan
d. kompetensi sosial.
Pasal 37
Ketentuan mengenai standar pendidik dan tenaga kependidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kalemdikpol.
(1) Standar sarana dan prasarana meliputi fasilitas pendidikan dan alins alongins pada setiap satuan pendidikan Polri.
(2) Fasilitas pendidikan Polri meliputi:
a. standar penyediaan fasilitas pendidikan;
b. standar pembangunan sarana dan prasarana; dan
c. standar pemeliharaan sarana dan prasarana.
(3) Alins dan Alongins sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan sarana pendukung untuk mempermudah proses pendidikan dengan memanfaatkan teknologi audio visual, serta teknologi informasi dan komunikasi guna tercapainya kompetensi yang telah ditetapkan.
(4) Alins dan alongins disediakan sesuai dengan tuntutan kompetensi hasil pembelajaran.
(5) Alins dan alongins dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi audio visual, serta teknologi informasi dan komunikasi.
(6) Ketentuan mengenai standar sarana dan prasarana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kalemdikpol.
(1) Standar Pengelolaan Pendidikan Polri dilaksanakan dengan penahapan sebagai berikut:
a. perencanaan;
b. pengorganisasian;
c. pelaksanaan; dan
d. pengendalian.
(2) Pengelolaan Satuan Pendidikan Polri dilaksanakan secara otonom berdasarkan:
a. akuntabilitas;
b. transparansi;
c. nirlaba;
d. penjaminan mutu; dan
e. efektivitas dan efisiensi.
(3) Ketentuan mengenai standar pengelolaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kalemdikpol.
(1) Standar pembiayaan pendidikan Polri terdiri dari:
a. biaya investasi; dan
b. biaya operasional.
(2) Biaya investasi pendidikan Polri meliputi biaya:
a. penyediaan fasilitas pendidikan;
b. alins alongins;
c. pengadaan Hanjar; dan
d. pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui pelatihan, workshop, seminar dan pendidikan lanjutan di dalam maupun di luar lingkungan Polri.
(3) Biaya operasional pendidikan Polri, meliputi:
a. biaya penyiapan kurikulum dan pembelajaran;
b. biaya penyusunan Hanjar;
c. biaya penyiapan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan evaluasi;
d. biaya bahan atau peralatan habis pakai;
e. biaya untuk keperluan peserta didik untuk mengikuti proses pendidikan; dan
f. biaya operasional lain, antara lain biaya listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan fasilitas pendidikan, biaya pemeliharaan alins dan alongins, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi.
Pasal 41
(1) Pembiayaan pendidikan Polri ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan.
(2) Lemdikpol dan Satuan Pendidikan Polri dapat menerima dana pendidikan dari pihak lain di dalam maupun di luar negeri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pengelolaan dana pendidikan Polri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Standar penilaian pendidikan Polri meliputi:
a. penilaian akademik hasil belajar dilakukan oleh pendidik pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
b. penilaian kepribadian peserta didik dilakukan oleh pendidik dan pengasuh pada Satuan Pendidikan Polri yang bersangkutan; dan
c. penilaian kesehatan dan kesamaptaan jasmani dilakukan oleh pengemban fungsi Dokkes dan tim Jasmani pada Satuan Pendidikan Polri.
(2) Penilaian terhadap kegiatan hasil belajar peserta didik meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.
(3) Penilaian berfungsi untuk:
a. memotivasi peserta didik;
b. menentukan tingkat keberhasilan peserta didik; dan
c. memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran.
(4) Penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar Peserta Didik dilakukan dengan menggunakan pendekatan berbasis kelas yang terdiri dari ujian tertulis, penugasan, keaktifan dan penampilan yang dilakukan secara berkala oleh pendidik dan pengasuh.
(5) Penilaian terhadap hasil belajar peserta didik dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan penilaian yang berlaku.
(6) Ketentuan mengenai standar penilaian pendidikan Polri diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kalemdikpol.
(1) Peserta Didik bersumber dari masyarakat dan/atau pegawai negeri pada Polri yang memenuhi syarat dan telah dinyatakan lulus rekrutmen dan seleksi untuk mengikuti pendidikan.
(2) Dalam hal Pendidikan Sespimmen dan Sespimti Polri dapat menerima peserta didik dari unsur Criminal Justice System (CJS), TNI, dan Polisi mancanegara.
(1) Rekrutmen dan seleksi Peserta Didik dilakukan oleh panitia/tim dengan melibatkan Lemdikpol, SSDM Polri, dan satuan kerja terkait serta dapat melibatkan pihak lain di luar lingkungan Polri.
(2) Rekrutmen dan seleksi Peserta Didik dilakukan untuk mendapatkan calon peserta didik yang memenuhi persyaratan sesuai kriteria yang ditetapkan.
(3) Penyelenggaraan rekrutmen dan seleksi Peserta Didik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 45
(1) Persyaratan Peserta Didik untuk Diktuk mempertimbangkan usia, latar belakang pendidikan, kesehatan fisik, kesehatan mental, Kesamaptaan jasmani dan akademik.
(2) Persyaratan Peserta Didik untuk Dikbang mempertimbangkan usia, kepangkatan, masa kerja pada jabatan, kesehatan fisik, dan kesehatan mental Kesamaptaan jasmani dan akademik.
(3) Persyaratan Peserta Didik ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.
Pasal 46
(1) Peserta Didik selama mengikuti pendidikan mempunyai hak dan kewajiban.
(2) Hak dan kewajiban Peserta Didik ditetapkan dengan keputusan Kalemdikpol.
Pasal 47
(1) Peserta Didik yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara penuh, melanggar peraturan yang berlaku dapat diberhentikan dari pendidikan.
(2) Pemberhentian Peserta Didik dilakukan melalui proses sidang dewan pendidikan.
(3) Ketentuan mengenai pemberhentian Peserta Didik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kalemdikpol.
(1) Penyelenggaraan pendidikan Polri dapat dilaksanakan dengan cara tatap muka di lokasi satuan pendidikan dan PJJ dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
(2) Hanjar untuk PJJ dapat berbentuk cetakan, cakram (compact disc) yang dikirimkan kepada Peserta Didik dan atau dimasukkan dalam laman (website) yang khusus dirancang untuk kepentingan PJJ.
(3) Prinsip pembelajaran jarak jauh:
a. memanfaatkan sumber belajar yang tidak harus berada pada satu tempat yang sama dengan Peserta Didik;
b. menggunakan modus pembelajaran yang Peserta Didik dengan pendidiknya terpisah;
c. menekankan belajar secara mandiri, terstruktur, dan terbimbing dengan menggunakan berbagai sumber belajar;
d. memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagai sumber belajar yang dapat diakses setiap saat; dan
e. menekankan interaksi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, meskipun tetap memungkinkan adanya pembelajaran tatap muka secara terbatas.
(4) Persyaratan penyelenggara PJJ:
a. memiliki dan mengembangkan sistem pengelolaan dan sistem pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
b. memiliki sumber daya atau akses terhadap sumber daya untuk menyelenggarakan interaksi pembelajaran antara tenaga pendidik
dengan Peserta Didik secara intensif;
c. mempunyai sumber daya praktik dan/atau praktikum atau akses bagi peserta didik untuk melaksanakan praktik dan/atau praktikum;
d. mempunyai fasilitas pemantapan pengalaman lapangan atau akses bagi peserta didik untuk melaksanakan pemantapan pengalaman lapangan; dan
e. mempunyai Unit Sumber Belajar Jarak Jauh (USBJJ) yang bertujuan memberikan layanan teknis dan akademis secara intensif kepada Peserta Didik dan tenaga pendidik dalam proses pembelajaran.
(5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan PJJ diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kalemdikpol.
(1) Pegawai negeri pada Polri dapat mengikuti pendidikan di luar Satuan Pendidikan Polri melalui penugasan dan/atau pembiayaan mandiri.
(2) Pegawai negeri pada Polri dapat mengikuti pendidikan di Sesko Angkatan, Sesko TNI, Lemhannas, LAN atau Lembaga pendidikan kedinasan lainnya sesuai kebutuhan.
(3) Pegawai negeri pada Polri yang mengikuti pendidikan tinggi di luar perguruan tinggi Polri hanya diizinkan apabila perguruan tinggi tersebut terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional dengan nilai akreditasi paling rendah B.
(4) Ijazah pendidikan tinggi yang diperoleh Pegawai negeri pada Polri yang mengikuti pendidikan di luar Satuan Pendidikan Polri dengan izin belajar secara tertulis dari atasan langsung dapat dijadikan pertimbangan dalam mengikuti pendidikan pengembangan dan pembinaan karier.
(5) Ketentuan lebih lanjut tentang tugas belajar ditetapkan dengan keputusan Kapolri.
Pasal 50
(1) Alih program studi merupakan pemindahan dari program pendidikan vokasi ke program pendidikan akademik atau sebaliknya sesuai dengan jenjang pendidikan.
(2) Sarjana terapan kepolisian dapat alih program studi ke program Magister Ilmu Kepolisian di STIK atau perguruan tinggi di luar Polri.
(3) Alih program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Capaian pembelajaran merupakan kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
(2) Deskripsi umum dari setiap capaian pembelajaran yang dimiliki oleh setiap pegawai negeri pada Polri dari hasil pendidikan, meliputi:
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain; dan
f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
(1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pada Pendidikan Tinggi Polri berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan.
(2) Pendidikan Tinggi Polri memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.
(3) Penyelenggaraan pendidikan Tinggi Polri dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 54
(1) Satuan pendidikan Polri melakukan penjaminan mutu pendidikan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan (stakeholder).
(2) Penjaminan mutu perguruan tinggi Polri secara internal dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) pada perguruan tinggi Polri.
(3) Penjaminan mutu pendidikan di Perguruan Tinggi Polri secara eksternal secara berkala dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
(4) Penjaminan mutu pada satuan pendidikan Polri selain perguruan tinggi dilakukan oleh Lemdikpol.
(1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pada Pendidikan Tinggi Polri berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan.
(2) Pendidikan Tinggi Polri memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.
(3) Penyelenggaraan pendidikan Tinggi Polri dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Satuan pendidikan Polri melakukan penjaminan mutu pendidikan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan (stakeholder).
(2) Penjaminan mutu perguruan tinggi Polri secara internal dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) pada perguruan tinggi Polri.
(3) Penjaminan mutu pendidikan di Perguruan Tinggi Polri secara eksternal secara berkala dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
(4) Penjaminan mutu pada satuan pendidikan Polri selain perguruan tinggi dilakukan oleh Lemdikpol.
(1) LSP Polri bertugas untuk:
a. menyelenggarakan fasilitas kegiatan identifikasi dan penyusunan jenis kompetensi;
b. menyusun materi uji kompetensi dan kualifikasi;
c. menyelenggarakan sertifikasi profesi melalui uji kompetensi; dan
d. mengembangkan penerapan sistem managemen mutu LSPP-1 sesuai dengan pedoman BNSP-215.
(2) Dalam melaksanakan penyusunan standar kompetensi, LSP Polri bekerja sama dengan Pembina Fungsi dan BNSP.
(3) LSP dipimpin oleh anggota Polri yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya, pendidikan minimal Magister (S2), dan lulusan Sespimti dan/ atau Lemhanas dan/atau Diklatpim tingkat I.
(1) Kerja sama pendidikan Polri dapat dilakukan dengan berbagai pihak terkait di dalam maupun di luar negeri.
(2) Kerja sama pendidikan dapat dilakukan dalam bentuk nota kesepahaman bersama antara Polri dengan pihak lain atas dasar saling menguntungkan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Kerja sama Pendidikan Polri untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, dan mutu pendidikan.
(2) Kerja sama Pendidikan untuk perguruan tinggi Polri harus memiliki relevansi dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
(3) Satuan Pendidikan Polri dalam melakukan kerja sama dapat memperoleh sumber dana yang jelas dari masyarakat atau lembaga, baik dalam negeri dan luar negeri yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 58
Dalam hal kerja sama pendidikan, Akpol, Sespimmen dan Sespimti Polri dapat mengikutsertakan peserta didiknya dalam program pembelajaran dan kegiatan bersama dengan TNI, Perguruan Tinggi, dan Lemdik instansi lain sesuai kebutuhan.
(1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan Polri sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan Polri kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
(2) Lemdikpol melakukan evaluasi terhadap pengelolaan pendidikan dan
standar pendidikan Polri di semua satuan pendidikan Polri.
(3) Ketentuan mengenai evaluasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kalemdikpol.
(1) Akreditasi dilakukan terhadap perguruan tinggi Polri untuk menentukan kelayakan program dan Satuan Pendidikan tinggi Polri.
(2) Akreditasi terhadap perguruan tinggi Polri dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang dan diakui pemerintah sebagai bentuk akuntabilitas publik.
(3) Selain perguruan tinggi Polri, Satuan pendidikan Polri dapat dilakukan akreditasi sesuai kebutuhan organisasi.
(4) Akreditasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 61
(1) Pencapaian kompetensi akhir Peserta Didik dinyatakan dalam dokumen ijazah dan/atau sertifikat Kompetensi.
(2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh Satuan pendidikan Polri.
(3) Sertifikat Kompetensi diberikan oleh LSP Polri kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji Kompetensi.
(4) Sertifikasi kompetensi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan Polri sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan Polri kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
(2) Lemdikpol melakukan evaluasi terhadap pengelolaan pendidikan dan
standar pendidikan Polri di semua satuan pendidikan Polri.
(3) Ketentuan mengenai evaluasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kalemdikpol.
(1) Akreditasi dilakukan terhadap perguruan tinggi Polri untuk menentukan kelayakan program dan Satuan Pendidikan tinggi Polri.
(2) Akreditasi terhadap perguruan tinggi Polri dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang dan diakui pemerintah sebagai bentuk akuntabilitas publik.
(3) Selain perguruan tinggi Polri, Satuan pendidikan Polri dapat dilakukan akreditasi sesuai kebutuhan organisasi.
(4) Akreditasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Pencapaian kompetensi akhir Peserta Didik dinyatakan dalam dokumen ijazah dan/atau sertifikat Kompetensi.
(2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh Satuan pendidikan Polri.
(3) Sertifikat Kompetensi diberikan oleh LSP Polri kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji Kompetensi.
(4) Sertifikasi kompetensi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan Polri pada satuan pendidikan Polri dilakukan oleh Wandikpol dan Lemdikpol.
(2) Wandikpol sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri dari Wandikpol tingkat Mabes Polri dan tingkat Polda.
(3) Wandikpol dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Pengawasan terhadap pengelolaan pendidikan oleh Satuan Pendidikan Polri dilakukan dengan kegiatan, meliputi:
a. monitoring;
b. supervisi;
c. evaluasi;
d. pelaporan; dan
e. tindak lanjut hasil pengawasan.
(2) Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh satuan pendidikan Polri melalui Laporan analisa dan evaluasi yang disampaikan kepada Kalemdikpol.
Pasal 64
(1) Pengendalian pendidikan Polri dilakukan oleh Kapolri dibantu:
a. Wandiklat dalam merumuskan dan menentukan kebijakan pendidikan;
b. Irwasum Polri dalam pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan pendidikan;
c. Kalemdikpol dalam penyusunan program pendidikan, pembinaan standar pendidikan, pelaksanaan dan evaluasi program pendidikan serta pertanggungjawaban pendidikan kepada Kapolri; dan
d. Kepala Satuan Pendidikan Polri melaksanakan pengendalian operasional pendidikan di Satuannya.
(2) Kepala Satuan Pendidikan Polri bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di satuannya kepada:
a. Tingkat Mabes Polri kepada Kalemdikpol; dan
b. Tingkat Polda kepada Kapolda dan Kalemdikpol.
(1) Pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan Polri pada satuan pendidikan Polri dilakukan oleh Wandikpol dan Lemdikpol.
(2) Wandikpol sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri dari Wandikpol tingkat Mabes Polri dan tingkat Polda.
(3) Wandikpol dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Pengawasan terhadap pengelolaan pendidikan oleh Satuan Pendidikan Polri dilakukan dengan kegiatan, meliputi:
a. monitoring;
b. supervisi;
c. evaluasi;
d. pelaporan; dan
e. tindak lanjut hasil pengawasan.
(2) Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh satuan pendidikan Polri melalui Laporan analisa dan evaluasi yang disampaikan kepada Kalemdikpol.
(1) Pengendalian pendidikan Polri dilakukan oleh Kapolri dibantu:
a. Wandiklat dalam merumuskan dan menentukan kebijakan pendidikan;
b. Irwasum Polri dalam pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan pendidikan;
c. Kalemdikpol dalam penyusunan program pendidikan, pembinaan standar pendidikan, pelaksanaan dan evaluasi program pendidikan serta pertanggungjawaban pendidikan kepada Kapolri; dan
d. Kepala Satuan Pendidikan Polri melaksanakan pengendalian operasional pendidikan di Satuannya.
(2) Kepala Satuan Pendidikan Polri bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di satuannya kepada:
a. Tingkat Mabes Polri kepada Kalemdikpol; dan
b. Tingkat Polda kepada Kapolda dan Kalemdikpol.
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, ketentuan yang terkait dengan program Diploma untuk lulusan Diktuk Bintara Polri dan program Doktor Ilmu Kepolisian (S3) dilaksanakan setelah ada izin penyelenggaraan program tersebut.
Peraturan pelaksanaan dari peraturan ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Kapolri ini diundangkan.
Pasal 67
Pada saat peraturan ini mulai berlaku, seluruh frasa Wandiklat dalam Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2009 tentang Dewan Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, selanjutnya dibaca Wandikpol.
Pasal 68
Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Sistem Pendidikan Polri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 69
Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2015 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, BADRODIN HAITI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY
(1) Pendidik Polri harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.
(2) Tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik, kepangkatan dan kompetensi sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.
(3) Pendidik di lingkungan Pendidikan Polri, terdiri dari:
a. Gadik, yaitu tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran di Setukpa, Pusdik, Sebasa, Sepolwan, dan SPN;
b. Dosen, yaitu tenaga profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada Satuan Pendidikan Tinggi Polri;
c. Pengasuh, yaitu personel pada satuan pendidikan Polri yang bertugas menumbuhkembangkan mental kepribadian serta potensi kepemimpinan peserta didik kearah terwujudnya karakter insan Bhayangkara;
d. Widyaiswara, yaitu tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, dan melakukan pembimbingan pada Sespim Polri;
e. Tutor, yaitu tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan;
f. Instruktur/Pelatih, yaitu tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran pada kegiatan pelatihan di Satuan Pendidikan Polri; dan
g. Konselor, yaitu tenaga profesional baik personel Polri maupun di luar Polri yang bertugas memberikan konseling dalam rangka menumbuhkembangkan mental kepribadian dan potensi peserta didik.
(4) Jenjang kepangkatan jabatan fungsional pendidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Tenaga Kependidikan di lingkungan Pendidikan Polri, terdiri dari:
a. Kepala Satuan Pendidikan;
b. Wakil Kepala;
c. pejabat yang menangani bidang Pengajaran dan Pelatihan (Jarlat)/Diklat;
d. pejabat yang menangani bidang kesiswaan/peserta didik;
e. pejabat yang menangani bidang pendidik;
f. pejabat yang menangani bidang administrasi;
g. laboran;
h. pustakawan;
i. teknisi media pembelajaran; dan
j. sebutan tenaga kependidikan lainnya.
(1) Penyetaraan capaian pembelajaran Pendidikan Polri dengan jenjang kualifikasi KKNI, sebagai berikut:
a. lulusan Diktuk Tamtama Polri paling rendah setara dengan jenjang 3, dengan kualifikasi kemampuan:
1. mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik sebagai pembantu pelaksana utama di lingkungan Polri, dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung;
2. memiliki pengetahuan operasional Polri yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan fakta bidang keahlian tertentu, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai;
3. mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya; dan
4. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri.
b. lulusan Diktuk Bintara Polri paling rendah setara dengan jenjang 3, dengan kualifikasi kemampuan:
1. mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik sebagai pelaksana utama tugas di lingkungan Polri, dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung;
2. memiliki pengetahuan operasional Polri yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan fakta bidang keahlian tertentu, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai;
3. mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya; dan
4. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.
c. lulusan Dikbang Agol Bintara Polri paling rendah setara dengan jenjang 4, dengan kualifikasi kemampuan:
1. mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur di lingkungan Polri;
2. menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian tertentu dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya/kepolisian;
3. mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif; dan
4. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain di lingkungan Polri.
d. Lulusan Program D3 STIK paling rendah setara dengan jenjang 5, dengan kualifikasi kemampuan:
1. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur di bidang tugas kepolisian;
2. menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural di lingkungan Polri;
3. mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif; dan
4. bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok di lingkungan Polri.
e. lulusan Diktuk Perwira Pertama Polri, Sarjana terapan Kepolisian, Sarjana Ilmu Kepolisian, Diklatpim Tk. IV dan Dikbang Agol Perwira pertama Polri paling rendah setara dengan jenjang 6, dengan kualifikasi kemampuan:
1. mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi dalam tugas- tugas kepolisian;
2. menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural tugas kepolisian;
3. mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok; dan
4. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi Polri.
f. lulusan Sespimma dan Diklatpim Tk. III setara dengan jenjang 7, dengan kualifikasi kemampuan :
1. mampu merencanakan dan mengelola sumber daya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi di lingkungan Polri;
2. mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner untuk mendukung tugas kepolisian; dan
3. mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.
g. lulusan Sespimmen, Diklatpim Tk.
II dan Magister Ilmu Kepolisian paling rendah setara dengan jenjang 8, dengan kualifikasi kemampuan:
1. mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktik profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji di bidang kepolisian;
2. mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner untuk mendukung tugas-tugas kepolisian; dan
3. mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.
h. lulusan Sespimti, Diklatpim Tk. I, Lemhannas dan Doktor Ilmu Kepolisian setara dengan jenjang 9, dengan kualifikasi kemampuan:
1. mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktik profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji di bidang kepolisian;
2. mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner untuk mendukung tugas-tugas kepolisian; dan
3. mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyetaraan dan penerapan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pelatihan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kalemdikpol.