PERBAN

Peraturan Badan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perumahan Dinas/Asrama/Mes Kepolisian Negara Republik Indonesia

PERBAN Nomor 13 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

PENGELOLAAN RUMAS DINAS POLRI

Pasal 6

Penanggung jawab Pengelolaan Rumah Dinas Polri, dilaksanakan oleh: a. Kepala Pelayanan Markas (Kayanma) Polri, untuk Rumah Dinas Polri Golongan I dan Golongan II di lingkungan Markas Besar (Mabes) Polri; b. Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi (Karorenmin)/Kepala Bagian Perencanaan dan Administrasi (Kabagrenmin)/Kepala Detasemen Markas (Kadenma)/Kepala Pelayanan Markas (Kayanma) pada satuan kerja yang memiliki kesatrian di lingkungan Markas Besar (Mabes) Polri dan Kepolisian Daerah (Polda), untuk Rumah Dinas Golongan I dan Golongan II; dan c. Kepala Pelayanan Markas Kepolisian Daerah (Kayanma Polda), untuk Rumah Dinas Polri Golongan I dan Golongan II di lingkungan Kepolisian Daerah (Polda), kecuali untuk Rumah Dinas Golongan II yang berada di lingkungan Kepolisian Resor (Polres) dan Kepolisian Sektor (Polsek) oleh Kepala Bagian Sumber Daya (Kabagsumda) Kepolisian Resor (Polres).

Pasal 7

(1) Setiap Pegawai Negeri pada Polri yang menempati Rumah Dinas Polri wajib memiliki Surat Izin Penempatan (SIP). (2) Surat Izin Penempatan (SIP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh: a. Kepala Pelayanan Markas (Kayanma) Polri, untuk Rumah Dinas Polri Golongan I dan Golongan II di lingkungan Markas Besar (Mabes) Polri; b. Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi (Karorenmin)/Kepala Bagian Perencanaan dan Administrasi (Kabagrenmin)/Kepala Detasemen Markas (Kadenma)/Kepala Pelayanan Markas (Kayanma) pada satuan kerja yang memiliki kesatrian di lingkungan Markas Besar (Mabes) Polri dan Kepolisian Daerah (Polda) untuk Rumah Dinas Polri Golongan I dan Golongan II; c. Kepala Pelayanan Markas Kepolisian Daerah (Kayanma Polda), untuk Rumah Dinas Polri Golongan I dan Golongan II di lingkungan Kepolisian Daerah (Polda); dan d. Kepala Bagian Sumber Daya (Kabagsumda) Kepolisian Resor (Polres), untuk Rumah Dinas Polri Golongan II yang berada di lingkungan Kepolisian Resor (Polres) dan Kepolisian Sektor (Polsek). (3) Penerbitan surat izin penempatan Rumah Dinas Polri secara berjenjang dilaporkan kepada Kapolri.

Pasal 8

(1) Penempatan Rumah Dinas Polri Golongan I setelah pejabat Polri yang bersangkutan resmi menduduki jabatan. (2) Penempatan Rumah Dinas Polri Golongan II setelah Pegawai Negeri pada Polri memiliki Surat Izin Penempatan (SIP) atas nama yang bersangkutan.

Pasal 9

(1) Pemilik Surat Izin Penempatan (SIP) wajib menempati Rumah Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak dikeluarkan Surat Izin Penempatan (SIP). (2) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkan Surat Izin Penempatan (SIP), Rumah Dinas Polri belum ditempati tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, izin penempatan dinyatakan batal.

Pasal 10

(1) Surat Izin Penempatan (SIP) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. (2) Surat Izin Penempatan (SIP) berakhir, apabila: a. tidak menduduki jabatan yang dipersyaratkan menempati rumah dinas; b. habis masa berlaku dan tidak diperpanjang; c. mutasi ke wilayah hukum Polda yang berbeda; d. diberhentikan dengan hormat/tidak dengan hormat; e. pensiun; dan f. meninggal dunia.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 11

Koreksi

(1) Pemegang Surat Izin Penempatan (SIP) wajib: a. membayar: 1. uang sewa kepada dinas sebesar 2% (dua persen) dari gaji pokok penghuni Rumah Dinas; 2. biaya penggunaan listrik, telepon, gas dan air untuk Rumah Dinas Polri Golongan II; dan 3. pajak bumi dan bangunan; dan b. memelihara dan merawat Rumah Dinas Polri serta lingkungan sekitarnya. (2) Uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dibayarkan dengan cara pemotongan gaji penghuni Rumah Dinas Polri oleh pejabat keuangan Satker yang bersangkutan dan disetorkan ke kas negara, serta melaporkan secara berjenjang kepada Kapuskeu Polri. (3) Pembebanan biaya dan Surat Izin Penempatan kepada penghuni Rumah Dinas Polri bukan merupakan bukti hak kepemilikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 12

(1) Pejabat Polri yang tidak lagi menduduki jabatan, wajib meninggalkan/mengosongkan Rumah Dinas Polri Golongan I yang ditempati, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkan surat telegram mutasi. (2) Pegawai Negeri pada Polri, wajib meninggalkan Rumah Dinas Polri yang dihuninya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal masa berlaku Surat Izin Penempatan habis dan tidak diperpanjang. (3) Pegawai Negeri pada Polri yang diberhentikan tidak dengan hormat, wajib meninggalkan Rumah Dinas Polri yang dihuninya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diberhentikan. (4) Pegawai Negeri pada Polri yang diberhentikan dengan hormat/pensiun, wajib meninggalkan Rumah Dinas Polri yang dihuninya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal diberhentikan/pensiun. (5) Janda/duda dari Pegawai Negeri pada Polri yang meninggal dunia, wajib meninggalkan Rumah Dinas Polri yang dihuninya paling lambat 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan meninggal dunia. (6) Pegawai Negeri pada Polri yang dimutasi ke wilayah Polda lain, hak menempati Rumah Dinas Polri berakhir dan wajib meninggalkan Rumah Dinas Polri yang dihuninya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari.

Pasal 13

Pegawai Negeri pada Polri yang meninggalkan Rumah Dinas Polri, tidak berhak menuntut biaya ganti rugi atas Rumah Dinas Polri yang ditempati.

Pasal 14

Pegawai Negeri pada Polri yang menempati Rumah Dinas Polri dilarang: a. memiliki lebih dari satu Rumah Dinas Polri; b. menempati Rumah Dinas yang tidak sesuai dengan surat izin penempatan atau tidak sesuai dengan jabatan yang dipersyaratkan; c. mengubah fungsi dan bentuk Rumah Dinas Polri baik sebagian maupun seluruhnya; d. memanfaatkan Rumah Dinas Polri yang dihuninya kepada orang yang tidak berhak, antara lain disewakan, dikontrakkan, dipinjampakaikan; dan e. memindahtangankan Rumah Dinas Polri yang dihuninya kepada pihak lain tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

BAB Kesatu

Kewajiban

Pasal 11

Koreksi

Pasal 12

Pasal 13

Pegawai Negeri pada Polri yang meninggalkan Rumah Dinas Polri, tidak berhak menuntut biaya ganti rugi atas Rumah Dinas Polri yang ditempati.

BAB VI

SANKSI

Pasal 19

Koreksi

(1) Penghuni Rumah Dinas Polri yang tidak meninggalkan/mengosongkan Rumah Dinas Polri dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan tindakan pengosongan secara paksa oleh tim terpadu penertiban Rumah Dinas Polri setelah terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis. (2) Peringatan tertulis disampaikan penanggung jawab pengelolaan kepada penghuni Rumah Dinas Polri secara bertahap: a. tahap I diberikan peringatan pertama berlaku selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterbitkan surat peringatan; dan b. tahap II diberikan peringatan kedua berlaku selama 15 (lima belas) hari terhitung sejak berakhirnya peringatan pertama. (3) Apabila jangka waktu peringatan kedua telah habis penghuni tetap tidak mengosongkan rumah dinas segera dilaksanakan pengosongan secara paksa oleh tim terpadu penertiban Rumah Dinas Polri.

Pasal 20

(1) Pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi: a. peringatan tertulis; b. pencabutan Surat Izin Penempatan (SIP); dan c. pengosongan paksa. (2) Pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dikenakan sanksi: a. peringatan tertulis; b. pencabutan Surat Izin Penempatan; c. penyegelan; d. pengosongan paksa; dan e. pembongkaran. (3) Pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dan e, dikenakan sanksi: a. pencabutan Surat Izin Penempatan; dan b. pengosongan paksa.

Pasal 21

(1) Peringatan tertulis, pencabutan Surat Izin Penempatan, dan penyegelan dilakukan oleh penanggung jawab pengelolaan Rumah Dinas Polri. (2) Pengosongan paksa dan pembongkaran dilakukan oleh tim terpadu penertiban Rumah Dinas Polri terdiri atas: a. tingkat Markas Besar (Mabes) Polri: 1. Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri; 2. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri; 3. Staf Logistik (Slog) Polri; 4. Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri; 5. Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri; 6. Divisi Hukum (Divkum) Polri; dan 7. Pelayanan Markas (Yanma) Polri; b. tingkat Kepolisian Daerah (Polda): 1. Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda); 2. Biro Logistik (Rolog); 3. Biro Sumber Daya Manusia (Ro SDM); 4. Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum); 5. Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam); 6. Bidang Hukum (Bidkum); dan 7. Pelayanan Markas (Yanma); c. tingkat Kepolisian Resor (Polres): 1. Wakil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres); 2. Bagian Sumber Daya (Bagsumda); 3. Seksi Pengawasan (Siwas); dan 4. Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam). (3) Pengosongan paksa dan pembongkaran dapat melibatkan fungsi terkait berdasarkan penilaian tim terpadu penertiban Rumah Dinas Polri.

Pasal 22

Tim terpadu penertiban Rumah Dinas Polri ditunjuk dengan surat perintah: a. Kapolri, untuk tingkat Markas Besar (Mabes) Polri; b. Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), untuk tingkat Kepolisian Daerah (Polda); atau c. Kepala Kepolisian Resor (Kapolres), untuk tingkat Kepolisian Resor (Polres).

Peraturan Badan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perumahan Dinas/Asrama/Mes Kepolisian Negara Republik Indonesia

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB VII

Pasal 23

Pasal 24