PERBAN

Peraturan Badan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu

PERBAN Nomor 13 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian ini yang dimaksud dengan: 1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian. 3. Objek Vital Nasional yang selanjutnya disebut Obvitnas adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan sumber pendapatan negara yang bersifat strategis. 4. Objek Tertentu adalah kawasan/lokasi, bangunan/ instalasi dan/atau usaha yang dikelola oleh negara, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, objek vital swasta nasional dan asing. 5. Manajemen Sistem Pengamanan Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu yang selanjutnya disebut Manajemen Sispam adalah kerangka kerja untuk melakukan pembinaan teknis dan audit terhadap Sispam Obvitnas dan Objek Tertentu. 6. Sistem Pengamanan yang selanjutnya disebut Sispam adalah seperangkat elemen pengamanan yang terdiri dari asas pengamanan, pola pengamanan, konfigurasi standar pengamanan dan standar kemampuan pelaksana pengamanan. 7. Pola Pengamanan adalah bentuk, sifat, sasaran dari segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan, serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan keamanan di kawasan Obvitnas dan Objek Tertentu. 8. Konfigurasi Standar Pengamanan adalah gambaran atau sketsa yang menjelaskan tentang komponen standar pengamanan, penetapan dan pembinaan area pengamanan, konsep umum pengamanan dan personel pengamanan dalam Sispam Obvitnas dan Objek Tertentu. 9. Standar Kemampuan Pelaksana Pengamanan adalah ukuran tertentu/kriteria maupun patokan yang digunakan oleh pelaksana pengamanan. 10. Supervisi adalah suatu proses kegiatan pembinaan yang ditujukan atau diberikan kepada organisasi/ perusahaan dalam memberikan saran atau solusi terkait dengan rencana kerja dan kegiatan kerja. 11. Asistensi adalah suatu proses kegiatan perbantuan yang ditujukan dan/atau diberikan kepada perorangan atau organisasi/perusahaan dalam pembinaan kemampuan dan implementasi Manajemen Sispam agar lebih profesional. 12. Verifikasi adalah suatu proses kegiatan untuk pembuktian kebenaran terhadap implementasi suatu manajemen dan/atau suatu peraturan. 13. Audit adalah proses kegiatan pemeriksaan untuk meyakinkan tingkat kesesuaian antara satu kondisi yang menyangkut kegiatan dari suatu identitas dengan kriterianya yang dilakukan oleh auditor yang berkompeten dengan mendekatkan serta mengevaluasi bukti-bukti pendukungnya secara sistematis, analisis, kritis dan selektif guna memberikan pendapat dan/atau kesimpulan serta rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 14. Kontinjensi adalah suatu kejadian yang muncul secara tiba-tiba yang tidak dapat diprediksikan, dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas yang disebabkan oleh faktor alam, manusia dan hewan. 15. Kontrak Kerja Sama adalah dokumen kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang merupakan dasar untuk membuat perjanjian pelaksanaan lebih lanjut sesuai kebutuhan.

BAB 1

Kegiatan

Pasal 7

Koreksi

(1) Jasa Pengamanan yang diberikan terhadap Obvitnas dan Objek Tertentu meliputi: a. pengerahan kekuatan; dan b. perlengkapan/sarana dan prasarana pengamanan. (2) Pengerahan kekuatan dan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan: a. permintaan; b. identifikasi luas dan besarnya Obvitnas dan Objek Tertentu yang diamankan; dan/atau c. tingkat kerawanan, ancaman dan resiko. (3) Pemberian Jasa pengamanan dilakukan melalui tindakan: a. pre-emtif; b. preventif; dan c. penegakan hukum.

Pasal 8

Kegiatan pre-emtif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, dilakukan dalam upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan Obvitnas dan Objek Tertentu, dengan cara: a. koordinasi dengan pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu serta warga masyarakat sekitar lokasi Obvitnas dan Objek Tertentu; dan b. membangun kemitraan dengan masyarakat sekitar lokasi Obvitnas dan Objek Tertentu.

Pasal 9

Kegiatan preventif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, meliputi: a. pengaturan terhadap kegiatan, lalu lintas manusia, barang dan kendaraan di lingkungan Obvitnas atau Objek tertentu; b. penjagaan pada lokasi untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran/kejahatan di lingkungan Obvitnas atau Objek Tertentu; c. pengawalan, pengawasan dan pemeriksaan terhadap orang, barang, dokumen dan kendaraan yang masuk/keluar di lingkungan Obvitnas atau Objek Tertentu; d. patroli pada lokasi, lingkungan sekitar Obvitnas atau Objek Tertentu.

Pasal 10

Penegakan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, meliputi: a. Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara, untuk menjaga status quo dengan kegiatan: 1. menolong korban; 2. mendata saksi; dan/atau 3. mengamankan barang bukti dan pelaku bila masih di TKP. b. melaporkan atau menginformasikan ke kantor Kepolisian terdekat tentang terjadinya tindak pidana.

Pasal 11

(1) Jasa pengamanan Obvitnas dan Objek Tertentu diselenggarakan oleh: a. Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Korps Samapta Bhayangkara (Korsabhara) Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri; dan b. Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Kepolisian Daerah, sebagai unsur pelaksana utama. (2) Petugas pelaksana pengamanan Obvitnas dan Objek Tertentu terdiri atas: a. petugas pengamanan internal; dan b. anggota Polri. (3) Anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas fungsi Pamobvit dan dapat melibatkan fungsi kepolisian lainnya di lingkungan Polri.

BAB III

SISPAM OBVITNAS DAN OBJEK TERTENTU

Pasal 21

Koreksi

(1) Konfigurasi standar pengamanan, yang harus dilaksanakan oleh pengelola Obvitnas atau Objek Tertentu, terdiri atas: a. komponen standar pengamanan: 1. manusia, dengan pembentukan satuan pengamanan: 2. infrastruktur, meliputi: a) sarana prasarana: 1) kartu identitas (ID card); 2) seragam; 3) perlengkapan perorangan pengamanan internal; 4) pagar; 5) pintu gerbang; 6) pintu darurat; 7) pos keamanan/pos jaga; 8) menara monitor; 9) pintu kontrol got/gorong-gorong; 10) sistem alarm; 11) alat pemadam kebakaran; 12) bangunan instalasi prasarana; 13) ruang terbuka untuk pemantauan; 14) metal dan mine detector; 15) lampu penerangan taman; 16) lampu penerangan pagar; 17) alat komunikasi; 18) alat transportasi; 19) alat pelindung kerja; 20) tanda petunjuk; 21) sumber daya listrik cadangan; dan 22) peralatan pertolongan kecelakaan. b) piranti lunak pengamanan, meliputi: 1) peraturan perundang-undangan; 2) nota kesepahaman/pedoman Kerja Sama; 3) Standar Operasional Prosedur; dan 4) struktur organisasi dan uraian tugas satuan/unit kerja pengamanan. c) dokumen, harus memiliki: 1) sistem pengarsipan meliputi pengumpulan, pengolahan data, analisis dan evaluasi, laporan kegiatan pengamanan; 2) sistem akses dengan menggunakan kode rahasia; dan 3) buku mutasi/administrasi kegiatan pengamanan; b. penetapan dan pembinaan area pengamanan, meliputi: 1. penetapan lokasi area; 2. penetapan klasifikasi area inti/area vital; 3. penetapan batas pengamanan area inti; 4. penetapan dan pengawasan daerah perimeter; dan 5. pembinaan kawasan sekitar perimeter; c. konsep umum pengamanan, berupa merencanakan dan memprogramkan kekuatan dan kemampuan yang akan digunakan terhadap kawasan dan area pengamanan, meliputi: 1. penjelasan secara rinci tentang rencana desain pengamanan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai; 2. strategi dan langkah yang diambil; 3. jangka waktu yang diperlukan; 4. anggaran keamanan; dan 5. perencanaan pengamanan situasi darurat (kontijensi), berisi kebijakan dan kewenangan secara tertulis tentang keadaan darurat (kontijensi) serta perintah untuk menutup atau menghentikan kegiatan evakuasi, baik secara keseluruhan maupun sebagian; d. personel pengamanan, berupa kekuatan/jumlah personel pengamanan internal, meliputi: 1. kebutuhan jumlah personel pengamanan berdasarkan identifikasi luas dan banyaknya area pada kawasan Obvitnas dan Objek Tertentu yang diamankan serta tingkat ancaman dan resiko terhadap kelangsungan Obvitnas; 2. kekuatan personel pengamanan terdiri atas regu dengan pelaksanaan tugas sesuai penjadwalan waktu yang dibagi ke dalam shift; dan 3. kekuatan/jumlah personel pengamanan oleh Polri disesuaikan dengan Kontrak Kerja Sama. (2) Konfigurasi standar pengamanan di lingkungan Obvitnas dan Objek Tertentu masing-masing ditentukan oleh Pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu bersama-sama dengan Polri. (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dilaksanakan sesuai dengan desain infrastruktur yang dibuat oleh pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu berkoordinasi dengan Polri.

Pasal 22

(1) Standar kemampuan pelaksana pengamanan diperoleh melalui: a. pembinaan teknis dan pembinaan kemampuan pengamanan; dan/atau b. pendidikan dan/atau pelatihan. (2) Standar kemampuan pelaksana pengamanan: a. anggota Polri: 1. memiliki masa dinas paling singkat 2 (dua) tahun; dan 2. memiliki kompetensi di bidang: a) pembuatan laporan polisi; b) Pengaturan Penjagaan Pengawalan dan Patroli Turjawali; c) Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara (TPTKP); d) penanganan tindak pidana ringan; e) kemampuan intel dasar; f) komunikasi sosial; g) beladiri; h) menembak paling rendah kelas 3; i) Search and Rescue (SAR) terbatas; j) membuat Laporan Informasi; dan k) pemahaman karakteristik Obvitnas dan Objek Tertentu; b. petugas pengamanan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 2

Bentuk Pengamanan

Pasal 16

Koreksi

(1) Bentuk pengamanan Obvitnas dan Objek Tertentu, terdiri atas: a. pengamanan langsung; dan b. pengamanan tidak langsung. (2) Pengamanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengerahan dan penggelaran kekuatan beserta sarana prasarana pengamanan sesuai kebutuhan dan perkiraan ancaman dan/atau gangguan Kamtibmas yang mungkin terjadi. (3) Pengamanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pemantauan, pengawasan dan penerimaan laporan dari pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu.

Pasal 17

(1) Sifat pengamanan Obvitnas dan Objek Tertentu, meliputi: a. pengamanan terbuka; dan b. pengamanan tertutup. (2) Pengamanan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam bentuk: a. pemeriksaan terhadap badan, barang dan kendaraan yang masuk dan keluar; b. pengaturan terhadap manusia, barang dan kendaraan yang masuk dan keluar, ruang parkir, rute lalu lintas dalam area objek, tempat penyimpanan dan penimbunan barang sesuai dengan jenisnya; c. penjagaan yang bersifat tetap maupun insidential dengan penempatan pos-pos jaga sesuai dengan luas area objek; d. pengawalan terhadap manusia, dokumen dan barang yang masuk maupun keluar Obvitnas dan Objek Tertentu; e. patroli yang dilaksanakan di dalam atau di luar lingkungan Obvitnas dan Objek Tertentu dengan menggunakan kendaraan atau berjalan kaki; f. pengawasan terhadap dokumen, manusia, barang dan lingkungan; g. penanganan terhadap aksi unjuk rasa; h. penanganan terhadap pemogokan atau kerusuhan massa secara proporsional; i. penanganan terhadap ancaman atau gangguan teror; j. penanganan terhadap bencana alam, kecelakaan kerja, bahaya kebakaran; k. penanganan tindak pidana secara terbatas; dan l. memberdayakan peran serta karyawan dan masyarakat di sekitar Obvitnas dan Objek Tertentu. (3) Pengamanan tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam bentuk: a. deteksi terhadap potensi kerawanan yang mungkin terjadi baik yang bersumber dari dalam maupun luar lingkungan Obvitnas atau Objek Tertentu; b. pengawasan terhadap tamu, karyawan, barang, dan dokumen; c. penggalangan terhadap karyawan dan masyarakat di sekitar Obvitnas atau Objek Tertentu; dan d. pengamanan dan perlindungan terhadap personel dan tamu Obvitnas atau Objek Tertentu yang termasuk dalam kategori Very Important Person/Very Very Important Person (VIP/VVIP).

BAB 3

Sifat Pengamanan

Pasal 17

Koreksi

Pasal 18

Sasaran Pengamanan Obvitnas dan Objek Tertentu, terdiri atas: a. manusia meliputi: 1. pejabat/direksi perusahaan; 2. tenaga ahli; 3. karyawan; 4. tamu; dan 5. masyarakat sekitar; b. barang meliputi: 1. mesin produksi; 2. instalasi; 3. alat perkantoran; dan 4. hasil produksi; c. tempat, meliputi: 1. gedung/perkantoran; 2. kompleks perumahan; dan 3. tempat kegiatan produksi d. dokumen; e. kegiatan meliputi: 1. kegiatan produksi/nonproduksi; dan 2. kunjungan.

BAB Kedua

Konfigurasi Standar Pengamanan

Pasal 21

Koreksi

BAB V

PROSEDUR

Pasal 25

Koreksi

(1) Penyelenggaraan jasa pengamanan dan/atau Jasa Manajemen Sispam Obvitnas dan Objek Tertentu dilaksanakan setelah adanya kontrak Kerja Sama. (2) Penyelenggara jasa pengamanan dalam menyusun kontrak Kerja Sama berkoordinasi dengan: a. Sops Polri dan Divkum Polri, pada tingkat Mabes Polri; dan b. Roops Polda dan Bidkum Polda, pada tingkat Polda.

Pasal 26

Koreksi

(1) Prosedur Penyelenggaraan Jasa Pengamanan dan Jasa Manajemen Sispam terhadap Obvitnas dan Objek Tertentu, meliputi: a. pengelola Obvitnas atau Objek Tertentu mengajukan permohonan bantuan Jasa Pengamanan dan/atau Jasa Manajemen Sispam kepada: 1. Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri, pada tingkat Markas Besar Polri; atau 2. Kepala Kepolisian Daerah, pada tingkat Kepolisian Daerah; b. permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipelajari dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan oleh: 1. Dirpamobvit Korsabhara Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri melalui Kakorsabhara Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri; atau 2. Dirpamobvit Polda. c. Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri/ Dirpamobvit Polda berkoordinasi dengan pengelola Obvitnas dan/atau Objek Tertentu untuk membahas dan membuat: 1. nota kesepahaman; dan 2. kontrak Kerja Sama; d. setelah penandatanganan kontrak Kerja Sama kedua belah pihak melaksanakan isi kontrak Kerja Sama yang sudah disepakati; dan e. pelaksana melaporkan hasil pelaksanaan jasa pengamanan dan/atau jasa manajemen Sispam kepada pimpinan secara berjenjang dan pengelola Obvitnas atau Objek Tertentu. (2) Penetapan waktu penugasan pengamanan disesuaikan dengan permintaan pengelola Obvitnas atau Objek Tertentu yang tercantum dalam kontrak kerja sama. (3) Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2, dibuat melalui tahapan: a. penyusunan draf kontrak kerja sama; b. harmonisasi draf kontrak kerja sama bersama Divkum/Bidkum dan tim legal Obvitnas atau Objek Tertentu; dan c. penandatanganan kontrak kerja sama. (4) Kontrak kerja sama yang sudah ditandatangani dilakukan sosialisasi dan dievaluasi. (5) Penerimaan dana yang tercantum dalam kontrak Kerja Sama merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang harus disetorkan ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Penyelenggaraan jasa pengamanan dan jasa manajemen Sispam Obvitnas dan Objek Tertentu dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Polri yang bersumber dari dana Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Peraturan Badan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB 1

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB 2

Pasal 11

BAB Ketiga

Pasal 12

BAB 1

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB 2

Pasal 13

Pasal 14

BAB III

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kesatu

Pasal 15

BAB 1

Pasal 15

Pasal 16

BAB 2

Pasal 16

Pasal 17

BAB 3

Pasal 17

Pasal 18

BAB 4

Pasal 18

Pasal 19

BAB 5

Pasal 19

Pasal 20

BAB 6

Pasal 20

BAB Kedua

Pasal 21

BAB Ketiga

Pasal 22

BAB IV

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kesatu

Pasal 23

BAB Kedua

Pasal 24

BAB V

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB VI

Pasal 28

BAB VII

Pasal 29

Pasal 30