PERBAN

Peraturan Badan Nomor 13 Tahun 2009 tentang PEMBERLAKUAN JABATAN FUNGSIONAL RUMPUN KESEHATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEPOLISIANNEGARA REPUBLIK INDONESIA

PERBAN Nomor 13 Tahun 2009

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB V

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI SERTA PERPINDAHAN

Pasal 8

(1) Pengangkatan dalam jabatan fungsional dapat dilakukan melalui : a. impassing/penyesuaian; b. mengisi formasi jabatan yang kosong (CPNS); c. perpindahan diagonal dari jabatan struktural atau jabatan fungsional yang lain. (2) Untuk menjamin tingkat kinerja dalam pencapaian angka kredit kenaikan pangkat/jenjang jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan, maka dalam penentuan pengangkatan jabatan fungsional Rumpun Kesehatan harus memperhitungkan : a. rasio beban kerja dengan jumlah jabatan yang ada; b. formasi yang telah ditetapkan.

Pasal 9

(1) Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan dikenakan apabila: a. dalam jangka waktu yang telah ditentukan sejak diangkat dalam Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit sebagaimana yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; b. ditugaskan secara penuh dalam suatu jabatan struktural; c. dijatuhi hukuman disiplin dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat; d. cuti di luar tanggungan negara; e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan. (2) Pelaksanaan Pembebasan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

(1) Seorang PNS Polri dapat diberhentikan dari jabatan fungsional Rumpun Kesehatan apabila: a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali jenis hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat ; atau b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. (2) Pelaksanaan pemberhentian dari jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional Rumpun Kesehatan mempertimbangan angka kredit terakhir yang dimiliki dan prestasi di bidang kesehatan serta pelayanan kesehatan.

Pasal 12

(1) Seorang PNS Polri pemegang Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan dapat dipindahkan ke Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional yang lain dalam rangka kepentingan dinas. (2) Penetapan Surat Keputusan Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan disesuaikan dengan tataran kewenangan sebagai berikut : a. tingkat keterampilan, oleh kepala kesatuan; b. tingkat keahlian: 1. utama dan madya oleh Kapolri; 2. muda dan pertama oleh kepala kesatuan.

Pasal 13

Pengangkatan, Pembebasan Sementara, Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali, serta Perpindahan dari Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan dengan memperhatikan usul dari kepala kesatuan.

Peraturan Badan Nomor 13 Tahun 2009 tentang PEMBERLAKUAN JABATAN FUNGSIONAL RUMPUN KESEHATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEPOLISIANNEGARA REPUBLIK INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

BAB VII

Pasal 15

Pasal 16

BAB VIII

Pasal 17

BAB IX

Pasal 18