PERBAN

Peraturan Badan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi

PERBAN Nomor 12 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik INDONESIA (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 283), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan huruf b Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pasal II

Koreksi

Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepolisian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2018 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd MUHAMMAD TITO KARNAVIAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 September 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA Paraf: 1. Pemrakarsa/ Karobinkar SSDM Polri: ……. 2. As SDM Kapolri : …….. 3. Kadivkum Polri : ……. 4. Kasetum Polri : …..... 5. Wakapolri :..……. LAMPIRAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PENUGASAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI LUAR STRUKTUR ORGANISASI 1. PERSYARATAN ADMINISTRASI KEPANGKATAN ANGGOTA POLRI YANG DITUGASKAN DI LUAR STRUKTUR ORGANISASI POLRI DI LUAR NEGERI a. masa penugasan paling singkat 1 (satu) tahun; b. memenuhi penilaian Analisa Beban Kerja (ABK) sesuai beban pekerjaan yang ditanggungnya; c. ketentuan mengenai ABK dikoordinasikan dengan Kementerian yang menangani bidang Pendayagunaan Aparatur Negara; d. memenuhi Sistem Manajemen Kinerja (SMK) minimal dengan kategori baik; dan e. memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Kapolri tentang Administrasi Kepangkatan. 2. TABEL KESETARAAN ESELON, KEPANGKATAN, DAN GOLONGAN/ RUANG POLRI DENGAN DI LUAR STRUKTUR ORGANISASI POLRI STRUKTUR ORGANISASI POLRI DI LUAR STRUKTUR ORGANISASI POLRI NO ESELON JENJANG PANGKAT GOL/ RUANG ESELON JENJANG PANGKAT GOL/ RUANG 1 2 3 4 5 6 7 1. I.a Komjen/ Irjen IV/f I.a Pembina Utama IV/e 2. I.b Irjen IV/e I.b Pembina Utama IV/e 3. II.a Brigjen IV/d II.a Pembina Utama Madya IV/d 1 2 3 4 5 6 7 4. II.b Kombes IV/c II.b Pembina Utama Muda IV/c 5. III.a AKBP IV/b III.a Pembina Tk I IV/b 6. III.b Kompol IV/a III.b Pembina IV/a 7. IV.a AKP III/c IV.a Penata Tk I III/d 8. IV.a Penata III/c 9. IV.b Iptu III/b IV.b Penata Muda Tk I III/b 10. IV.b Ipda III/a V.a Penata Muda III/a 3. TABEL KESETARAAN PENDIDIKAN PENGEMBANGAN POLRI DENGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LUAR STRUKTUR ORGANISASI POLRI NO DIKBANG POLRI DIKLAT DI LUAR STRUKTUR ORGANISASI POLRI KET 1 2 3 4 1. SESPIMTI DIKLATPIM TK I/ LEMHANNAS/SESKO TNI 2. SESPIMMEN DIKLATPIM TK II 3. PTIK/SESPIMMA DIKLATPIM TK III 4. - DIKLATPIM TK IV KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Peraturan Badan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi

Pasal I

Pasal 6

Pasal I

Pasal 6

Pasal 24

Pasal II