PERBAN

Peraturan Badan Nomor 12 Tahun 2012 tentang PENYELENGGARAAN ASSESSMENT CENTER DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PERBAN Nomor 12 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

PENYELENGGARAAN ASSESSMENT CENTER

Pasal 4

Koreksi

Penyelenggaraan Assessment Center di lingkungan Polri menggunakan: a. multi metode/tools, yaitu penggunaan beberapa metode atau alat uji kompetensi untuk menilai Assessee; b. multi Assessor, yaitu penilaian kompetensi dilaksanakan oleh beberapa Assessor dengan menggunakan multi metode; dan c. integrasi, yaitu proses penggabungan hasil penilaian dari multi metode dan multi Assessor untuk mendapatkan simpulan nilai kompetensi dari Assessee.

Pasal 5

Metode yang digunakan dalam penyelenggaraan Assessment Center antara lain: a. psikometri; b. tes kepribadian/kuesioner; c. simulasi in tray; d. wawancara; e. diskusi kelompok tanpa pemimpin; f. presentasi; g. analisa kasus; dan h. bermain peran.

Pasal 6

(1) Dalam penyelenggaraan Assessment Center para Assessor berpedoman pada kamus dan profil kompetensi. (2) Profil kompetensi disusun dan ditentukan dalam rapat para Assessor melalui proses penelitian dokumen, observasi, wawancara dan diskusi sesuai dengan kaidah yang berlaku. (3) Kamus dan profil kompetensi Polri tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 7

Prosedur penyelenggaraan Assessment Center meliputi: a. tahap persiapan: 1. penyusunan dan penentuan profil kompetensi; 2. penentuan metode pengujian, dengan cara memilih dan menentukan metode yang akan digunakan, menyusun simulasi, serta melakukan uji coba simulasi; 3. penyusunan jadwal penyelenggaraan Assessment Center; 4. penyiapan sarana dan prasarana; dan 5. penunjukan dan penjelasan kepada para Assessor; b. tahap pelaksanaan: 1. penjelasan kepada para Assessee; 2. pengisian daftar riwayat hidup; 3. tes atau pengujian; 4. perekaman data; 5. analisis data dan penilaian hasil oleh Assessor; 6. rapat Assessor guna mengintegrasikan hasil penilaian; dan 7. pembuatan laporan individual (profil kompetensi individu); c. tahap akhir: 1. penyusunan laporan lengkap penyelenggaraan Assessment Center; 2. menyampaikan hasil Assessment Center kepada Asisten SDM Kapolri; 3. mempresentasikan hasil Assessment Center kepada Asisten SDM Kapolri (bila diperlukan); 4. memberikan umpan balik kepada Assessee; dan 5. melakukan analisis dan evaluasi hasil Assessment Center.

Pasal 8

(1) Assessment Center di lingkungan Polri dilaksanakan oleh Bagian Penilaian Kompetensi Biro Binkar SSDM Polri. (2) Tim penilai uji kompetensi Assessee dilaksanakan oleh: a. Assessor Polri; dan b. Assessor Non Polri (associate). (3) Assessor Non Polri (associate) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melakukan penilaian uji kompetensi bersama-sama dengan Assessor Polri berdasarkan kebutuhan dan permintaan Polri.

Pasal 9

(1) Peserta Assessment Center Polri terdiri atas: a. Pegawai Negeri pada Polri yang ditunjuk oleh As SDM Kapolri; b. bukan Pegawai Negeri pada Polri berdasarkan permintaan dari instansi atau organisasinya setelah mendapat persetujuan Kapolri. (2) Penunjukan oleh As SDM Kapolri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan kepentingan organisasi Polri, usulan Kasatker/Kasatwil atau permintaan instansi pengguna anggota Polri.

Pasal 10

(1) Penyelenggaraan Assessment Center bagi Pegawai Negeri pada Polri berdasarkan rencana kerja tahunan dan sesuai kepentingan organisasi dengan biaya dari anggaran Polri sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). (2) Biaya penyelenggaraan Assessment Center bagi peserta yang bukan pegawai negeri pada Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b oleh instansi atau organisasi peminta.

BAB III

HASIL ASSESSMENT CENTER

Pasal 11

Koreksi

(1) Hasil Assessment Center dapat menggambarkan profil kompetensi Assessee yang berkorelasi pada jabatan tertentu dengan kategori: a. sangat memenuhi syarat; b. memenuhi syarat; c. cukup memenuhi syarat; d. masih memenuhi syarat; dan e. belum memenuhi syarat. (2) Kategori hasil Assessment Center dituangkan dalam formulir profil kompetensi individu Assessee dan dilaporkan kepada: a. As SDM Kapolri untuk hasil penilaian Pegawai Negeri pada Polri; dan b. pimpinan instansi pengguna atau peminta bagi yang bukan Pegawai Negeri pada Polri. (3) Hasil Assessment Center berlaku selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal dilaksanakan Assessment Center. (4) Assessee dapat mengikuti Assessment Center kembali paling cepat 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal Penyelenggaraan Assessment Center sebelumnya.

Pasal 12

(1) Laporan hasil Assessment Center pegawai negeri pada Polri ditandatangani oleh Kepala Bagian Penilaian Kompetensi (Kabag Penkompeten) Robinkar SSDM Polri. (2) Laporan hasil Assessment Center diperlakukan sebagai dokumen terbatas.

Pasal 13

Hasil Assessment Center dapat dimanfaatkan untuk: a. MENETAPKAN Pegawai Negeri pada Polri untuk menduduki jabatan tertentu; b. MENETAPKAN prioritas pengembangan kemampuan Pegawai Negeri pada Polri melalui pendidikan atau pelatihan; c. kepentingan individu untuk pengembangan diri.

Pasal 14

Jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a antara lain: a. jabatan eselon I dan eselon II; b. kepala biro, direktur, kepala bidang pada Polda; dan c. Kapolres.

Pasal 15

(1) Hasil Assessment Center tidak diberikan kepada Assessee, namun dapat diketahui oleh Assessee melalui umpan balik (feedback) dari Assessor. (2) Umpan balik (feedback) diberikan secara langsung oleh Assessor kepada Assessee melalui pertemuan langsung atau sarana komunikasi.

Pasal 16

(1) Berkas Assessment Center merupakan dokumen penting yang wajib disimpan di tempat khusus pada Bag Penkompeten Robinkar SSDM Polri. (2) Berkas Assessment Center yang disimpan terdiri atas: a. standar Kompetensi Jabatan; b. matriks Metode Assessment Center; c. alat Ukur Assessment Center; dan d. laporan Hasil Assessment Center. (3) Kabag Penkompeten Robinkar SSDM Polri bertanggung jawab atas penyimpanan dan keamanan berkas Assessment Center.

Peraturan Badan Nomor 12 Tahun 2012 tentang PENYELENGGARAAN ASSESSMENT CENTER DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB V

Pasal 20