Peraturan Badan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Ked...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesian Nomor 3 Tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 947) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA Nomor 5 Tahun 2017 tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 284), diubah sebagai berikut: 1. Diantara angka 8 dan angka 9 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 8a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Pasal 11

Koreksi

Jenis Kenaikan Pangkat di lingkungan Polri, terdiri atas: a. Kenaikan Pangkat Reguler; b. Kenaikan Pangkat Pengabdian; c. KPLB; d. KPLBA; dan e. Kenaikan Pangkat Kehormatan. 3. Ketentuan Pasal 14 ditambah satu ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Koreksi

(1) KPLB diproses tidak terikat periode, dapat diberikan 1 (satu) kali dalam dinas aktif. (2) KPLBA diproses tidak terikat periode dan berlaku 1 (satu) kali. (3) Kenaikan Pangkat Kehormatan diproses paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pensiun dan berlaku 1 (satu) kali. 4. Ketentuan ayat (3) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Koreksi

(1) Persyaratan khusus Kenaikan Pangkat Reguler meliputi: a1. Kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi yang menduduki jabatan definitif setingkat menteri; a. Inspektur Jenderal Polisi ke Komisaris Jenderal Polisi, menduduki jabatan definitif struktural/fungsional eselon I A/I B; b. Brigadir Jenderal Polisi ke Inspektur Jenderal Polisi, menduduki jabatan definitif struktural/fungsional eselon I B; c. Komisaris Besar Polisi ke Brigadir Jenderal Polisi, meliputi: 1. memenuhi persyaratan: a) pendidikan; dan b) MDP dan MDDP; 2. menduduki jabatan definitif struktural/ fungsional eselon II A; dan 3. Anggota Polri yang telah selesai melaksanakan tugas sebagai Ajudan dan Wakil dapat dinaikkan pangkat dengan pertimbangan khusus; d. Ajun Komisaris Besar Polisi ke Komisaris Besar Polisi, meliputi: 1. memenuhi persayaratan: a) pendidikan; dan b) MDP dan MDDP; dan 2. telah menduduki jabatan definitif struktural/fungsional eselon II B3; e. Komisaris Polisi ke Ajun Komisaris Besar Polisi, meliputi: 1. memenuhi persyaratan: a) pendidikan; dan b) MDP dan MDDP; dan 2. telah menduduki jabatan definitif struktural/fungsional eselon IIIA2; f. Pangkat Ajun Komisaris Polisi ke Komisaris Polisi meliputi: 1. memenuhi persyaratan: a) pendidikan; dan b) MDP dan MDDP; dan 2. telah menduduki jabatan definitif struktural/fungsional eselon IIIB; g. Inspektur Polisi Satu ke Ajun Komisaris Polisi, meliputi: 1. mempunyai MDP dan MDDP; dan 2. telah menduduki jabatan definitif struktural/fungsional eselon IVA; h. Inspektur Polisi Dua ke Inspektur Polisi Satu, meliputi: 1. mempunyai MDP dan MDDP; dan 2. telah menduduki jabatan definitif struktural/fungsional eselon IVA; i. Ajun Inspektur Polisi Dua ke Ajun Inspektur Polisi Satu dengan memenuhi MDDP; j. Bripka ke Ajun Inspektur Polisi Dua dengan MDDP; k. Brigadir Polisi ke Bripka dengan MDDP; l. Briptu ke Brigadir Polisi dengan MDDP; m. Bripda ke Briptu dengan MDDP; n. Abriptu ke Abrip dengan MDDP; o. Abripda ke Abriptu dengan MDDP; p. Bharaka ke Abripda dengan MDDP; q. Bharatu ke Bharaka dengan MDDP; dan r. Bharada ke Bharatu dengan MDDP. (2) Kenaikan Pangkat Brigadir Jenderal Polisi ke Inspektur Jenderal Polisi dan seterusnya tidak mempersyaratkan MDP dan MDDP. (3) Kenaikan golongan kepangkatan memperoleh percepatan berlaku satu kali dalam golongan kepangkatan Perwira, Bintara atau Tamtama dan dapat bersifat komulatif dengan ketentuan: a. Perwira memiliki ijazah Strata Satu/Strata Dua/Strata Tiga lulusan Perguruan Tinggi di luar negeri yang mendapatkan beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, mendapat percepatan UKP 1 (satu) tahun; dan b. Bintara dan Tamtama: 1. telah mengikuti pendidikan kejuruan (Dikjur), dengan waktu pendidikan paling singkat 1 (satu) bulan, mendapat percepatan 6 (enam) bulan; dan 2. memiliki ijazah Strata Satu/Strata Dua/Strata Tiga yang terakreditasi paling rendah B mendapat percepatan 1 tahun; 5. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 25A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

Koreksi

Persyaratan Kenaikan Pangkat Kehormatan: a. Keputusan PRESIDEN tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perwira Tinggi Polri; dan b. Keputusan PRESIDEN tentang Pengangkatan sebagai Menteri. 6. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Koreksi

Prosedur pengusulan meliputi: a. KPLB dan KPLBA: 1. diusulkan oleh Kasatker di lingkungan Mabes Polri, Kapolda, atau Kasatgasops kepada Kapolri u.p. Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Kapolri); 2. berkas pengusulan Kenaikan Pangkat dilakukan penelitian oleh pengemban fungsi SDM Polri dan dituangkan dalam berita acara hasil penelitian; 3. hasil penelitian berkas pengusulan Kenaikan Pangkat dikirimkan kepada Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Kapolri) untuk diteruskan kepada Dewan Penghargaan sebagai bahan pertimbangan pemberian Kenaikan Pangkat; 4. hasil keputusan sidang Dewan Penghargaan diserahkan kepada Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Kapolri) untuk dijadikan bahan penyusunan keputusan Kenaikan Pangkat; 5. Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Kapolri) menerbitkan keputusan Kenaikan Pangkat untuk Pama, Golongan Bintara dan Tamtama serta menyiapkan keputusan Kenaikan Pangkat ke Kompol dan ke Ajun Komisaris Besar Polisi untuk ditandatangani Kapolri; dan 6. Kapolri mengusulkan Kenaikan Pangkat ke Komisaris Besar Polisi, ke dan dalam golongan Perwira Tinggi Polri kepada PRESIDEN; dan b. Kenaikan Pangkat Kehormatan diusulkan oleh Kapolri kepada PRESIDEN. 7. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Koreksi

Kewenangan penandatanganan Keputusan meliputi: a. KPLB dan KPLBA oleh: 1. PRESIDEN berdasarkan usulan Kapolri, untuk Kenaikan Pangkat ke Komisaris Besar Polisi dan Perwira Tinggi Polri; 2. Kapolri berdasarkan usulan Kepala Satuan Kerja/Kepala Kesatuan Wilayah, untuk Kenaikan Pangkat ke Kompol dan Ajun Komisaris Besar Polisi; dan 3. Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Kapolri) atas nama Kapolri berdasarkan usulan Kepala Satuan Kerja/Kepala Kesatuan Wilayah, untuk Kenaikan Pangkat perwira menengah Polri dan golongan Bintara serta Tamtama; dan b. Kenaikan Pangkat Kehormatan oleh Republik INDONESIA.

Pasal II

Koreksi

Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepolisian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2018 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd MUHAMMAD TITO KARNAVIAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Badan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 11

Pasal 14

Pasal 16

Pasal 25A

Pasal 28

Pasal 31

Pasal II