PERBAN

Peraturan Badan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api Bagi Pengemban Fungsi Kepolisian Lainnya

PERBAN Nomor 11 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian ini yang dimaksud dengan: 1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi Kepolisian. 3. Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat TNI adalah alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 4. Senjata Api Nonorganik TNI/Polri adalah senjata api yang bukan milik satuan TNI/Polri dan sifatnya tidak otomatis penuh. 5. Amunisi adalah suatu benda dengan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu serta dapat ditembakkan/dilontarkan dengan menggunakan senjata maupun dengan alat lainnya. 6. Kaliber adalah jarak antara dua galangan pada laras senjata yang saling berhadapan. 7. Kepolisian Khusus yang selanjutnya disebut Polsus adalah instansi dan/atau kementerian/lembaga yang oleh atau atas kuasa peraturan perundang-undangan diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian di bidang teknisnya masing-masing. 8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup UNDANG-UNDANG yang menjadi dasar hukumnya masing- masing. 9. Satuan Pengamanan yang selanjutnya disebut Satpam adalah satuan atau kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi atau badan usaha untuk melaksanakan pengamanan dalam rangka menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya. 10. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. 11. Pembelian adalah pengadaan Senjata Api Nonorganik TNI/Polri melalui produsen dalam negeri. 12. Pemasukan adalah kegiatan mendatangkan Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi dan Peralatan Keamanan dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean INDONESIA. 13. Pengeluaran adalah kegiatan memindahkan Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi dan Peralatan Keamanan dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean INDONESIA. 14. Pengawasan adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan dalam rangka memberikan pelayanan, pengamanan terhadap kegiatan yang menyangkut Senjata Api Nonorganik TNI/Polri. 15. Pengendalian adalah segala usaha kegiatan dan pekerjaan dalam rangka mengendalikan terhadap peredaran Senjata Api dan/atau Amunisi yang telah diterbitkan perizinannya. 16. Penggunaan adalah membawa dan/atau menggunakan Senjata Api Nonorganik TNI/Polri dalam rangka pengawalan/pengamanan keluar lingkungan kerjanya. 17. Kartu Penguasaan Pinjam Pakai yang selanjutnya disebut Kartu Pengpin adalah surat izin membawa dan/atau menggunakan Senjata Api Nonorganik TNI/Polri dalam lingkungan kerjanya. 18. Rekomendasi adalah surat yang menyatakan persetujuan atau penolakan atas permohonan perizinan Senjata Api atau Amunisi. 19. Pembaharuan adalah penggantian buku kepemilikan/ buku pas senjata api yang sudah habis masa berlakunya, rusak atau hilang. 20. Pemusnahan adalah tindakan/kegiatan penghancuran Senjata Api/Amunisi yang telah rusak/tidak laik pakai. 21. Penggudangan adalah penyimpanan Senjata Api, Amunisi dan peralatan keamanan sesuai ketentuan/perizinan pada suatu tempat/gudang. 22. Badan Usaha Jasa Pengamanan yang selanjutnya disingkat BUJP adalah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang penyediaan tenaga pengamanan, pelatihan keamanan, kawal angkut uang/barang berharga, konsultasi keamanan, penerapan peralatan keamanan, dan penyediaan satwa untuk pengamanan. 23. Objek Vital Nasional adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis. 24. Buku Pas adalah izin kepemilikan Senjata Api Nonorganik TNI/Polri yang diterbitkan Polri dan berisi identitas Senjata Api dan pemilik yang berlaku selama tidak dipindahtangankan. 25. Kartu Izin Kepemilikan adalah izin kepemilikan peralatan keamanan yang digolongkan senjata api yang diterbitkan Polri dan berisi identitas Senjata Api dan pemilik yang berlaku selama tidak dipindahtangankan.

BAB II

STANDARDISASI, JUMLAH DAN PENGGUNAAN

Pasal 4

Koreksi

Standardisasi Senjata Api Nonorganik TNI/Polri dan peralatan keamanan yang digolongkan senjata api: a. untuk Polsus, terdiri atas: 1. senjata api pinggang jenis senapan kaliber 9x21 mm; 2. senjata api bahu jenis senapan kaliber .22, dan 12 GA; 3. senjata api genggam jenis pistol/revolver kaliber .32, .25 dan .22; 4. senjata peluru karet jenis senapan kaliber 9 mm; 5. senjata peluru karet jenis pistol/revolver kaliber 9 mm; 6. senjata bius; 7. senjata signal; 8. senjata peluru gas; 9. senjata semprotan gas; dan/atau 10. alat kejut listrik. b. untuk PPNS, terdiri atas: 1. senjata api genggam jenis pistol/revolver kaliber .32, .25 dan .22; 2. senjata peluru karet jenis senapan kaliber 9 mm; 3. senjata peluru karet jenis pistol/revolver kaliber 9 mm; 4. senjata peluru gas; 5. senjata semprotan gas; dan/atau 6. alat kejut listrik. c. untuk Satpam, terdiri atas: 1. Satpam dari instansi/kementerian/lembaga: a) senjata api bahu jenis senapan kaliber .22 dan 12 GA; b) senjata api genggam jenis pistol/revolver kaliber .32, 25 dan .22; c) senjata peluru karet jenis senapan kaliber 9 mm; d) senjata peluru karet jenis pistol/revolver kaliber 9 mm; e) senjata peluru gas; f) senjata semprotan gas; dan/atau g) alat kejut listrik. 2. Satpam dari BUJP: a) senjata peluru karet jenis senapan kaliber 9 mm; b) senjata peluru karet jenis pistol/revolver kaliber 9 mm; c) senjata peluru gas; d) senjata semprotan gas; dan/atau e) alat kejut listrik. d. untuk Satpol PP, terdiri atas: 1. senjata peluru gas; 2. semprotan gas; dan/atau 3. alat kejut listrik.

Pasal 5

Jumlah Senjata Api Nonorganik TNI/Polri atau peralatan keamanan yang digolongkan senjata api yang dapat dimiliki oleh instansi/kementerian/lembaga/badan usaha paling banyak sepertiga dari jumlah anggota Polsus, PPNS, Satpam atau Satpol PP yang dimiliki.

Pasal 6

Jumlah Amunisi Senjata Api Nonorganik TNI/Polri atau peralatan keamanan yang digolongkan senjata api yang dapat dibawa dan digunakan oleh pengemban fungsi lainnya: a. 18 (delapan belas) butir, untuk setiap senjata api genggam jenis pistol/revolver atau senjata api jenis senapan; dan/atau b. disesuaikan dengan kebutuhan untuk senjata gas dan bius.

Pasal 7

(1) Penggunaan Senjata Api Nonorganik TNI/Polri atau Peralatan Keamanan yang digolongkan senjata api untuk tugas pengemban fungsi lainnya hanya digunakan pada saat bertugas di lingkungan kerja dengan dilengkapi Kartu Pengpin yang diterbitkan oleh Polda setempat. (2) Dalam hal Senjata Api Nonorganik TNI/Polri atau peralatan keamanan yang digolongkan senjata api digunakan pada saat bertugas keluar lingkungan kerja harus dilengkapi dengan Kartu Pengpin dan surat izin penggunaan.

BAB III

JENIS DAN PROSEDUR PENERBITAN IZIN

Pasal 8

Koreksi

Jenis izin Senjata Api Nonorganik TNI/Polri dan peralatan keamanan yang digolongkan senjata api yang diberikan terdiri atas: a. pembelian; b. pemasukan; c. pengeluaran; d. kepemilikan; e. penguasaan pinjam pakai; f. penggunaan; g. penghibahan; h. pemindahan/mutasi; i. pengangkutan; j. perubahan dan perbaikan; dan k. pemusnahan.

Pasal 9

Koreksi

Izin pembelian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan dengan Prosedur: a. pemohon mengajukan permohonan rekomendasi izin pembelian kepada Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Intelijen Keamanan dengan melampirkan: 1. surat permohonan; 2. identitas Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, amunisi, peralatan keamanan yang dimohon; 3. data anggota Polsus/PPNS/Satpam; 4. data lokasi proyek/objek yang dikelola dengan menjelaskan ancaman yang dihadapi; 5. data senjata api yang sudah dimiliki; 6. rencana pendistribusian/tempat/objek penggunaan; 7. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab; 8. surat keterangan catatan kepolisian penanggung jawab; dan 9. rekomendasi dari: a) instansi pusat setingkat Dirjen/Direktur Utama (Dirut), untuk Polsus/PPNS; b) Dirut perusahaan, untuk Satpam; c) kepala daerah provinsi/kabupaten dan kota, untuk Satpol PP; atau d) Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri, bagi Satpam yang bertugas di kedutaan. b. Kepolisian Daerah/Kepolisian Resor/Kepolisian Sektor melakukan pengecekan lapangan terhadap kebenaran identitas pemohon, jenis Senjata Api Nonorganik, Amunisi dan/atau Peralatan Keamanan dan membuat berita acara hasil pengecekan; c. setelah memenuhi persyaratan, Kepala Kepolisian Daerah dapat menerbitkan rekomendasi; d. pemohon mengajukan surat permohonan izin pembelian kepada Kapolri melalui Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan rekomendasi dari Kepolisian Daerah; dan e. Badan Intelijen Keamanan Polri melakukan penelitian terhadap dokumen persyaratan dan menerbitkan izin setelah memenuhi persyaratan.

Pasal 10

Izin pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan dengan prosedur: a. pemohon mengajukan permohonan rekomendasi izin pemasukan kepada Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Intelijen Keamanan dengan melampirkan: 1. surat permohonan; 2. identitas senjata api non organik, amunisi, peralatan keamanan yang dimohon dan asal negara; 3. data anggota Polsus, PPNS, atau Satpam; 4. data lokasi proyek/objek yang dikelola dengan menjelaskan ancaman yang dihadapi; 5. data senjata api yang sudah dimiliki; 6. rencana pendistribusian/tempat/objek penggunaan; 7. foto kopi KTP penanggung jawab; 8. surat keterangan catatan kepolisian penanggung jawab; dan 9. rekomendasi dari: a) instansi pusat setingkat Dirjen/Direktur Utama (Dirut), untuk Polsus/PPNS; b) Dirut perusahaan, untuk Satpam; c) kepala daerah provinsi/kabupaten dan kota, untuk Satpol PP; atau d) Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri, bagi Satpam yang bertugas di kedutaan. b. Kepolisian Daerah/Kepolisian Resor/Kepolisian Sektor melakukan pengecekan lapangan terhadap kebenaran identitas pemohon, jenis Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi dan/atau Peralatan Keamanan dan membuat berita acara hasil pengecekan; c. setelah memenuhi persyaratan, Kepala Kepolisian Daerah dapat menerbitkan rekomendasi; d. pemohon mengajukan surat permohonan izin pemasukan kepada Kapolri melalui Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan rekomendasi dari Kepolisian Daerah; dan e. Badan Intelijen Keamanan Polri melakukan penelitian terhadap dokumen persyaratan dan menerbitkan izin setelah memenuhi persyaratan.

Pasal 11

Izin pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilaksanakan dengan prosedur: a. pemohon mengajukan permohonan rekomendasi izin pengeluaran kepada Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Intelijen Keamanan dengan melampirkan: 1. surat permohonan; 2. identitas Senjata Api Non organik TNI/Polri, Amunisi dan/atau peralatan keamanan yang dimohonkan dan alamat pengeluaran; dan 3. surat izin pemasukan/pembelian Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi dan Peralatan Keamanan. b. Kepolisian Daerah/Kepolisian Resor/Kepolisian Sektor melakukan pengecekan lapangan terhadap kebenaran identitas pemohon, jenis Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi dan/atau Peralatan Keamanan dan membuat berita acara hasil pengecekan; c. setelah memenuhi persyaratan, Kepala Kepolisian Daerah dapat menerbitkan rekomendasi; d. pemohon mengajukan surat permohonan izin pengeluaran kepada Kapolri melalui Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan rekomendasi dari Kepolisian Daerah; dan e. Badan Intelijen Keamanan Polri melakukan penelitian terhadap dokumen persyaratan dan menerbitkan izin setelah memenuhi persyaratan.

Pasal 12

(1) Izin kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilaksanakan dengan prosedur: a. pemohon mengajukan permohonan rekomendasi izin kepemilikan kepada Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Intelijen Keamanan dengan melampirkan: 1. surat permohonan; 2. fotokopi surat izin pemasukan/pembelian Senjata Api Nonorganik dan Amunisi yang dimiliki; 3. surat keterangan catatan kepolisian; dan 4. pasfoto berwarna dasar merah ukuran 2x3 (dua kali tiga) dan 4x6 (dua kali enam) masing- masing 2 (dua) lembar. b. Kepolisian Daerah/Kepolisian Resor/Kepolisian Sektor melakukan pengecekan lapangan terhadap kebenaran identitas pemohon, jenis Senjata Api Nonorganik, Amunisi dan/atau Peralatan Keamanan dan membuat berita acara hasil pengecekan; c. setelah memenuhi persyaratan, Kepala Kepolisian Daerah dapat menerbitkan rekomendasi; d. pemohon mengajukan surat permohonan izin kepemilikan kepada Kapolri melalui Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan rekomendasi dari Kepolisian Daerah, serta membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; e. Badan Intelijen Keamanan Polri melakukan penelitian terhadap dokumen persyaratan dan menerbitkan izin kepemilikan setelah memenuhi persyaratan, dalam bentuk: 1. buku pas untuk kepemilikan senjata api; dan 2. kartu izin untuk kepemilikan semprotan gas dan alat kejut listrik. (2) Buku Pas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1 harus didaftarkan kepada Kepolisian Daerah setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penerbitan izin dan penyerahan Senjata Api Nonorganik TNI/Polri.

Pasal 13

Izin penguasaan pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilaksanakan dengan prosedur: a. pemohon mengajukan permohonan izin penguasaan pinjam pakai kepada Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Intelijen Keamanan dan membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melampirkan: 1. surat permohonan; 2. surat perintah tugas dari pimpinan Polsus/PPNS/ Satpol PP/Satpam; 3. fotokopi buku pas senjata Api atau kartu izin kepemilikan; 4. fotokopi Kartu Tanda Anggota Polsus/Satpam atau keputusan pengangkatan sebagai PPNS/Satpol PP; 5. fotokopi surat keterangan mahir menggunakan senjata api atau peralatan keamanan yang digolongkan senjata api dari Polri; 6. fotokopi surat keterangan kesehatan dari dokter Polri; 7. fotokopi surat hasil tes psikologi dari Polri; 8. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); 9. fotokopi surat keterangan catatan kepolisian; dan 10. pasfoto berwarna dasar merah ukuran 2x3 (dua kali tiga) dan 4x6 (empat kali enam) masing-masing 4 (empat) lembar; b. Kepolisian Daerah/Kepolisian Resor/Kepolisian Sektor melakukan pengecekan lapangan terhadap kebenaran identitas pemohon, jenis Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi dan/atau Peralatan Keamanan dan membuat berita acara hasil pengecekan; c. Kepolisian Daerah melakukan penelitian terhadap dokumen persyaratan dan menerbitkan izin setelah memenuhi persyaratan.

Pasal 14

Pasal 15

(1) Izin penghibahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g dilaksanakan dengan prosedur: a. pemohon mengajukan permohonan rekomendasi izin penghibahan kepada Kepala Kepolisian Daerah dengan melampirkan: 1. surat permohonan; 2. surat pernyataan hibah; 3. data Senjata Api Non organik TNI/Polri, Amunisi dan/atau Peralatan Keamanan yang dihibahkan; 4. surat persetujuan dari pimpinan instansi pemerintah/proyek/objek vital; dan 5. fotokopi buku pas dan/atau kartu izin kepemilikan. b. Kepolisian Daerah/Kepolisian Resor/Kepolisian Sektor melakukan pengecekan lapangan terhadap kebenaran identitas pemohon, Jenis Senjata Api Non organik TNI/Polri, Amunisi dan/atau Peralatan Keamanan; c. setelah memenuhi persyaratan, Kepala Kepolisian Daerah dapat menerbitkan rekomendasi; d. pemohon mengajukan surat permohonan izin penghibahan kepada Kapolri melalui Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan rekomendasi dari Kepolisian Daerah; dan e. Badan Intelijen Keamanan Polri melakukan penelitian terhadap dokumen persyaratan dan menerbitkan izin setelah memenuhi persyaratan. (2) Sebelum mengajukan permohonan hibah, pemberi hibah dapat menitipkan Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi dan/atau Peralatan Keamanan di gudang Polri dan dibuat berita acara penitipan.

Pasal 16

Izin pemindahan/mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h dilaksanakan dengan Prosedur: a. pemohon mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kepala Kepolisian Daerah, dengan melampirkan: 1. surat permohonan; 2. data Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi, dan/atau Peralatan Keamanan yang akan dimutasikan; 3. fotokopi buku pas dan/atau kartu izin kepemilikan; 4. fotokopi KTP; 5. surat keputusan jabatan penanggung jawab Polsus/Satpam; 6. surat keterangan catatan kepolisian; dan 7. pasfoto berwarna dasar merah ukuran 2x3 (dua kali tiga) dan 4x6 (empat kali enam) masing-masing 4 (empat) lembar. b. Kepolisian Daerah/Kepolisian Resor/Kepolisian Sektor melakukan pengecekan lapangan terhadap kebenaran identitas pemohon, jenis Senjata Api Non Organik TNI/Polri, Amunisi dan/atau Peralatan Keamanan dan membuat berita acara hasil pengecekan; c. setelah memenuhi persyaratan, Kepala Kepolisian Daerah dapat menerbitkan rekomendasi; d. pemohon mengajukan surat permohonan Izin pemindahan/mutasi kepada Kapolri melalui Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan rekomendasi dari Kepolisian Daerah; dan e. Badan Intelijen Keamanan Polri melakukan penelitian terhadap dokumen persyaratan dan menerbitkan izin setelah memenuhi persyaratan.

Pasal 17

Izin pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i untuk pengangkutan dalam rangka pendistribusian dilaksanakan dengan prosedur: a. pemohon mengajukan permohonan rekomendasi pengangkutan kepada Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Intelijen Keamanan dengan melampirkan: 1. surat permohonan; 2. surat perintah tugas dari pimpinan instansi; 3. data senjata api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi dan Peralatan Keamanan yang akan didistribusikan; dan 4. fotokopi Buku Pas senjata api. b. Kepolisian Daerah/Kepolisian Resor/Kepolisian Sektor melakukan pengecekan lapangan terhadap kebenaran identitas pemohon, jenis Senjata Api Non Organik TNI/Polri, Amunisi dan/atau Peralatan Keamanan dan membuat berita acara hasil pengecekan; c. setelah memenuhi persyaratan, Kepala Kepolisian Daerah dapat menerbitkan rekomendasi; d. pemohon mengajukan surat permohonan izin pengangkutan kepada Kapolri melalui Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan rekomendasi dari Kepolisian Daerah; e. Badan Intelijen Keamanan Polri atau Kepolisian Daerah melakukan penelitian terhadap dokumen persyaratan dan menerbitkan izin setelah memenuhi persyaratan.

Pasal 18

Izin perubahan dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf j dilaksanakan dengan prosedur: a. pemohon mengajukan permohonan rekomendasi perubahan dan perbaikan kepada Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Intelijen Keamanan dan alasan perubahan dengan melampirkan: 1. surat permohonan; 2. identitas Senjata Api Nonorganik TNI/Polri dan Peralatan Keamanan yang akan diperbaiki; 3. fotokopi buku pas dan/atau Kartu izin kepemilikan Senjata Api Nonorganik TNI/Polri dan Peralatan Keamanan yang akan diperbaiki; dan 4. berita acara hasil cek pisik yang dibuat oleh Kepolisian Daerah setempat. b. Kepolisian Daerah/Kepolisian Resor/Kepolisian Sektor melakukan pengecekan lapangan terhadap kebenaran identitas pemohon, jenis Senjata Api Nonorganik dan peralatan keamanan dan membuat berita acara hasil pengecekan; c. setelah memenuhi persyaratan, Kepala Kepolisian Daerah dapat menerbitkan rekomendasi; d. pemohon mengajukan surat permohonan Izin perubahan dan perbaikan kepada Kapolri melalui Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan rekomendasi dari Kepolisian Daerah; dan e. Badan Intelijen Keamanan Polri melakukan penelitian terhadap dokumen persyaratan dan menerbitkan izin setelah memenuhi persyaratan.

Pasal 19

(1) Izin pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf k dilaksanakan dengan prosedur: a. pemohon mengajukan permohonan rekomendasi pemusnahan kepada Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Intelijen Keamanan dengan melampirkan: 1. surat permohonan; 2. data senjata api yang dimusnahkan dan alasan pemusnahan serta tempat lokasi pemusnahan; 3. surat izin pemasukan dan/atau pembelian Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi dan Peralatan Keamanan; 4. fotokopi buku Pas Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi dan Peralatan Keamanan yang akan dimusnahkan; 5. rekomendasi dari: a) Kementerian Keuangan, bagi Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi dan Peralatan Keamanan yang merupakan barang milik negara; atau b) instansi/kementerian/lembaga penanggung jawab, bagi Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi dan Peralatan Keamanan yang bukan merupakan barang milik negara. 6. surat pernyataan dari pemilik senjata api non organik TNI/Polri, amunisi dan peralatan keamanan. b. Kepolisian Daerah/Kepolisian Resor/Kepolisian Sektor melakukan pengecekan lapangan terhadap kebenaran identitas pemohon, jenis Senjata Api Non Organik TNI/Polri, Amunisi dan Peralatan Keamanan dan membuat berita acara hasil pengecekan; c. setelah memenuhi persyaratan, Kepala Kepolisian Daerah dapat menerbitkan rekomendasi; d. pemohon mengajukan surat permohonan izin pemusnahan kepada Kapolri melalui Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan rekomendasi dari Kepolisian Daerah; dan e. Badan Intelijen Keamanan Polri melakukan penelitian terhadap dokumen persyaratan dan menerbitkan izin setelah memenuhi persyaratan. (2) Pemusnahan dilakukan oleh tim pelaksana yang ditunjuk Kepala Kepolisian Daerah dengan dilengkapi surat perintah.

Pasal 20

(1) Permohonan izin pembelian dan pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan b dilakukan oleh instansi/Kementerian/lembaga yang membutuhkan Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi dan Peralatan Keamanan, dengan menunjuk badan usaha yang sudah mendapat surat keterangan dari Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri sebagai importir/distributor. (2) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c sampai dengan huruf k dilakukan oleh: a. instansi/kementerian/lembaga untuk Polsus/PPNS/ Satpol PP/Satpam; atau b. BUJP untuk Satpam.

BAB Kedua

Prosedur

Pasal 9

Koreksi

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB IV

MASA BERLAKU IZIN

Pasal 21

Koreksi

(1) Izin pembelian, pemasukan dan pengeluaran berlaku paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan. (2) Masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali dan diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.

Pasal 22

Koreksi

(1) Buku pas berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat dilakukan pembaharuan. (2) Buku pas wajib didaftarkan ulang pada Kepolisian Daerah setempat setiap tahun. (3) Buku pas dapat dilakukan pembaharuan, dan diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.

Pasal 23

Kartu izin kepemilikan berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.

Pasal 24

(1) Izin penguasaan pinjam pakai Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi dan Peralatan Keamanan, berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan. (2) Izin penguasaan pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perpanjangan dan diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.

Pasal 25

Izin penggunaan Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi dan Peralatan Keamanan berlaku 6 (enam) bulan untuk dalam satu wilayah Kepolisian Daerah dan keluar wilayah Kepolisian Daerah.

Pasal 26

Izin penghibahan Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi dan Peralatan Keamanan berlaku untuk 1 (satu) kali penghibahan.

Pasal 27

Izin pemindahan/mutasi Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi dan Peralatan Keamanan berlaku 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang.

Pasal 28

Izin pengangkutan dalam rangka distribusi Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi dan Peralatan Keamanan berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.

Pasal 29

Izin perubahan dan perbaikan Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, dan Peralatan Keamanan berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.

Pasal 30

Izin pemusnahan Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi dan Peralatan Keamanan berlaku paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 31

Koreksi

(1) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan izin Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi dan Peralatan Keamanan bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dilakukan oleh fungsi intelijen keamanan pada tingkat: a. Kepolisian Sektor; b. Kepolisian Resor; c. Kepolisian Daerah; dan d. Markas Besar Polri. (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. sebelum surat izin terbit; dan b. setelah surat izin terbit.

Pasal 32

Pengawasan dan pengendalian pada tingkat Kepolisian Sektor dilakukan: a. sebelum surat izin terbit: 1. melakukan pengecekan di lapangan terhadap kebenaran identitas pemohon, jenis Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi dan Peralatan Keamanan sehubungan dengan adanya permohonan rekomendasi yang diajukan; 2. meneliti tentang kebenaran alasan pemohon; dan 3. membuat laporan kepada Kepala Kepolisian Resor atas dasar hasil pengecekan di lapangan. b. setelah surat izin terbit: 1. menerima dan mencatat pemberitahuan dari Kepala Kepolisian Resor tentang telah diterbitkannya surat izin kepada pemohon; 2. mengadakan pengecekan dan pengamanan terhadap pelaksanaan izin yang telah diberikan kepada pemohon; dan 3. melaporkan kepada Kepala Kepolisian Resor tentang pelaksanaan tugas pengamanan maupun pengawasan terhadap senjata api, amunisi dan peralatan keamanan yang digunakan.

Pasal 33

Pengawasan dan pengendalian pada tingkat Kepolisian Resor dilakukan: a. sebelum surat izin terbit: 1. menerima/mencatat dan meneliti laporan dari Kepolisian Sektor dan tembusan surat permohonan rekomendasi yang diajukan oleh pemohon serta melakukan pengecekan dilapangan; 2. memerintahkan kepada Kepala Kepolisian Sektor untuk mengadakan pengecekan terhadap Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi dan Peralatan Keamanan serta meneliti biodata pemilik/pemohon Senjata Api; dan 3. membuat laporan penugasan tentang hasil penelitian dan pengecekan di lapangan serta memberikan saran tertulis kepada Kepala Kepolisian Daerah. b. setelah surat izin terbit: 1. menerima dan mencatat tembusan surat izin yang telah diterbitkan oleh Kapolri/Kepala Kepolisian Daerah kepada pemohon; 2. mengadakan pengecekan dan pengamanan terhadap pelaksanaan izin yang telah diberikan; dan 3. mengadakan penyelidikan bilamana terjadi penyimpangan/penyalahgunaan izin dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Kepolisian Daerah;

Pasal 34

Pengawasan dan pengendalian pada tingkat Kepolisian Daerah dilakukan: a. sebelum surat izin terbit: 1. menerima, mencatat dan meneliti surat permohonan rekomendasi serta kelengkapan persyaratan; dan 2. dalam hal hasil pengecekan di lapangan dan kelengkapan administrasi tidak ditemukan permasalahan, dibuat rekomendasi kepada Kapolri melalui Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri. b. setelah surat izin terbit: 1. menerima dan mencatat tembusan surat izin yang telah dikeluarkan oleh Kapolri melalui Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri; 2. memerintahkan kepada Kepala Kepolisian Resor untuk mengadakan pengamanan atas izin yang telah diberikan kepada pemohon untuk mencegah terjadi penyimpangan izin yang diberikan; 3. membentuk Tim Pemusnahan dengan surat perintah Kepala Kepolisian Daerah yang diketuai oleh Direktur Intelkam Kepolisian Daerah, untuk izin pemusnahan; 4. melaporkan kepada Kapolri melalui Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri bilamana diketemukan adanya penyimpangan/penyalahgunaan izin; 5. memberikan sanksi, bila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa: a) teguran secara tertulis kepada pemegang izin Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi dan Peralatan Keamanan; atau b) pencabutan surat izin dan melakukan penggudangan Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi dan Peralatan Keamanan. 6. melakukan penggudangan senjata api apabila masa berlakunya telah habis dan tidak diperpanjang.

Pasal 35

Pengawasan dan pengendalian pada tingkat Markas Besar Polri dilakukan: a. sebelum surat izin terbit: 1. menerima dan mencatat surat permohonan izin serta meneliti kelengkapan persyaratan yang diajukan; 2. membuat surat izin untuk permohonan yang telah memenuhi persyaratan dan membuat surat penolakan yang tidak memenuhi persyaratan; dan 3. menerima, mencatat dan meneliti permohonan rekomendasi serta kelengkapan persyaratannya. b. setelah surat izin terbit: 1. menyampaikan surat izin dan/atau surat penolakan kepada pemohon serta mendistribusikan surat tembusan ke alamat yang dituju; 2. mencatat dan membukukan untuk surat izin yang telah dikeluarkan serta menerima laporan realisasi; 3. memberikan petunjuk arahan kepada Kewilayahan yang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian terhadap Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi dan Peralatan Keamanan yang telah mendapat izin dari Kapolri; 4. menginformasikan kepada pemegang izin Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi dan Peralatan Keamanan melalui surat bahwa batas waktu berlakunya tinggal 1 (satu) bulan lagi; dan 5. memberikan sanksi, bila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa: a) teguran secara tertulis kepada pemegang izin Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi dan Peralatan Keamanan; atau b) pencabutan surat izin dan memerintahkan Kepolisian Daerah untuk melakukan penggudangan Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi dan Peralatan Keamanan.

(1) Izin penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f keluar wilayah kerja, pemohon mengajukan surat izin membawa dan/atau penggunaan melalui prosedur: a. penggunaan di wilayah Kepolisian Daerah setempat: 1. pemohon mengajukan permohonan izin penggunaan kepada Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Intelijen Keamanan dengan melampirkan: a) surat permohonan; b) surat perintah tugas dari pimpinan instansi; c) data senjata api yang digunakan; d) fotokopi kartu Pengpin dan penggunaan senjata api; dan e) fotokopi Buku Pas senjata api. 2. Kepolisian Daerah/Kepolisian Resor/Kepolisian Sektor melakukan pengecekan lapangan terhadap kebenaran identitas pemohon, jenis Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi dan/atau Peralatan Keamanan dan membuat berita acara hasil pengecekan; dan 3. Kepolisian Daerah melakukan penelitian terhadap dokumen persyaratan dan menerbitkan izin setelah memenuhi persyaratan. b. penggunaan di luar wilayah Kepolisian Daerah: 1. mengajukan surat permohonan rekomendasi kepada Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Intelijen Keamanan dengan melampirkan: a) surat permohonan; b) surat perintah tugas dari pimpinan instansi; c) data senjata api yang digunakan; d) fotokopi kartu Pengpin dan penggunaan senjata api; dan e) fotokopi Buku Pas Senjata Api. 2. Kepolisian Daerah/Kepolisian Resor/Kepolisian Sektor melakukan pengecekan lapangan terhadap kebenaran identitas pemohon, jenis Senjata Api Nonorganik, Amunisi dan/atau Peralatan Keamanan untuk penerbitan rekomendasi, dan membuat berita acara hasil pengecekan; 3. setelah memenuhi persyaratan, Kepala Kepolisian Daerah dapat menerbitkan rekomendasi; 4. pemohon mengajukan surat permohonan izin penggunaan kepada Kapolri melalui Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 dan rekomendasi dari Kepolisian Daerah; dan 5. Badan Intelijen Keamanan Polri melakukan penelitian terhadap dokumen persyaratan dan menerbitkan izin setelah memenuhi persyaratan. (2) Dalam hal anggota Polsus dan PPNS yang wilayah kerjanya mencakup seluruh INDONESIA, hanya dilengkapi dengan Kartu Pengpin dan surat perintah tugas dari pimpinan instansi/kementerian/lembaga terkait serta melaporkan setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Intelijen Keamanan.

Peraturan Badan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api Bagi Pengemban Fungsi Kepolisian Lainnya

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB IV

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB V

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

BAB VI

Pasal 36

Pasal 37