PERBAN

Peraturan Badan Nomor 11 Tahun 2012 tentang PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PERBAN Nomor 11 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 2. Penetapan Kinerja adalah pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dikelola. 3. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. 4. Sasaran Srategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. 5. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. 6. Pengukuran Kinerja adalah proses manajemen untuk menilai tingkat pencapaian indikator kinerja yang membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja. 7. Program adalah rancangan kegiatan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Fungsi (Satfung) di lingkungan Polri untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan untuk memperoleh alokasi anggaran dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). 8. Kegiatan adalah pelaksanaan program yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya untuk mencapai sasaran dan tujuan.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA

Pasal 4

Koreksi

Penetapan Kinerja bertujuan untuk: a. menentukan arah dan prioritas kinerja Satfung; b. mendorong tingkat pencapaian dan keberhasilan kinerja; c. memantau dan mengendalikan pelaksanaan kinerja Satfung; d. mengevaluasi pencapaian kinerja Satfung dan organisasi Polri, serta dilaporkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada akhir tahun anggaran berjalan; dan e. menilai tingkat keberhasilan organisasi.

Pasal 5

(1) Dokumen Penetapan Kinerja disusun dengan berpedoman pada: a. dokumen Rencana Strategis (Renstra) 5 (lima) tahunan; b. dokumen Indikator Kinerja Utama; c. dokumen Rencana Kerja tahunan; dan d. dokumen Rencana Kerja dan Anggaran. (2) Penetapan Kinerja wajib dibuat oleh setiap Satfung di lingkungan Polri pada awal tahun anggaran baru setelah diterimanya surat penetapan DIPA.

Pasal 6

(1) Dokumen Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, yang terkait dengan penyusunan dokumen Penetapan Kinerja termuat pada lampiran formulir dokumen Renstra dengan kolom: a. sasaran meliputi uraian, indikator kinerja dan tahun Renstra; b. program; dan c. penanggung jawab. (2) Dokumen Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, yang terkait dengan penyusunan dokumen Penetapan Kinerja termuat pada lampiran formulir dokumen Indikator Kinerja Utama dengan kolom: a. nomor; b. uraian; c. alasan; d. sumber data; (3) Dokumen Rencana Kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, yang terkait dengan penyusunan dokumen Penetapan Kinerja termuat pada lampiran formulir dokumen Rencana Kerja tahunan dengan kolom: a. sasaran strategis; b. indikator kinerja; dan c. target.

Pasal 7

Penetapan Kinerja terdiri dari: a. pernyataan Penetapan Kinerja; dan b. formulir Penetapan Kinerja.

Pasal 8

Pernyataan Penetapan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berisi: a. identitas pejabat pembuat pernyataan; b. isi pernyataan Penetapan Kinerja antara pihak pertama (bawahan) dan pihak kedua (atasan); c. tanggal penandatanganan pernyataan Penetapan Kinerja; dan d. tanda tangan pejabat pembuat pernyataan.

Pasal 9

Pernyataan Penetapan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi: a. pernyataan Penetapan Kinerja unit organisasi Polri; b. pernyataan Penetapan Kinerja Satfung Mabes Polri; c. pernyataan Penetapan Kinerja SubSatfung pada Satfung Mabes Polri; d. pernyataan Penetapan Kinerja Polda; e. pernyataan Penetapan Kinerja Satker Polda; dan f. pernyataan Penetapan Kinerja Polres.

Pasal 10

(1) Pernyataan Penetapan Kinerja unit organisasi Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dibuat dan ditandatangani oleh Kapolri. (2) Pernyataan Penetapan Kinerja Satfung Mabes Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dibuat dan ditandatangani oleh Kasatfung Mabes Polri dan Kapolri. (3) Pernyataan Penetapan Kinerja SubSatfung pada Satfung Mabes Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dibuat dan ditandatangani oleh Kasubsatfung dan Kasatfung Mabes Polri yang membawahi Kasubsatfung. (4) Pernyataan Penetapan Kinerja Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dibuat dan ditandatangani oleh Kapolda dan Kapolri. (5) Pernyataan Penetapan Kinerja Satfung Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dibuat dan ditandatangani oleh Kasatfung Polda dan Kapolda. (6) Pernyataan Penetapan Kinerja Polres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f dibuat dan ditandatangani oleh Kapolres dan Kapolda.

Pasal 11

Format Pernyataan Penetapan Kinerja tercantum dalam lampiran “A” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 12

Formulir Penetapan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi: a. formulir Penetapan Kinerja unit organisasi Polri; b. formulir Penetapan Kinerja Satfung Mabes Polri; c. formulir Penetapan Kinerja SubSatfung pada Satfung Mabes Polri; d. formulir Penetapan Kinerja Polda; e. formulir Penetapan Kinerja Satfung Polda; dan f. formulir Penetapan Kinerja Polres.

Pasal 13

(1) Formulir Penetapan Kinerja unit organisasi Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dibuat dan ditandatangani oleh Kapolri. (2) Formulir Penetapan Kinerja Satfung Mabes Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dibuat dan ditandatangani oleh Kasatfung Mabes Polri dan Kapolri. (3) Formulir Penetapan Kinerja SubSatfung pada Satfung Mabes Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dibuat dan ditandatangani oleh Kasubsatfung dan Kasatfung Mabes Polri yang membawahi Kasubsatfung. (4) Formulir Penetapan Kinerja Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dibuat dan ditandatangani oleh Kapolda dan Kapolri. (5) Formulir Penetapan Kinerja Satfung Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dibuat dan ditandatangani oleh Kasatfung Polda dan Kapolda. (6) Formulir Penetapan Kinerja Polres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dibuat dan ditandatangani oleh Kapolres dan Kapolda.

Pasal 14

(1) Formulir Penetapan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) berisi: a. sasaran strategis; b. indikator kinerja; c. target; d. program/kegiatan; dan e. anggaran. (2) Formulir Penetapan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (4) berisi: a. sasaran strategis; b. indikator kinerja; dan c. target.

Pasal 15

(1) Sasaran strategis diisi dengan sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra Polri atau Renstra Satfung masing-masing dengan jabarannya. (2) Indikator Kinerja diisi dengan satu atau lebih indikator kinerja yang relevan dengan sasaran strategis Polri yang tercantum dalam Renja Polri, atau Renja Satfung. (3) Target diisi dengan angka target yang diperjanjikan akan dicapai dari setiap indikator kinerja. (4) Program/kegiatan diisi dengan nama program/kegiatan dan kegiatan utama/pokok yang digunakan untuk menunjang pencapaian kinerja. (5) Anggaran diisi dengan jumlah atau nilai anggaran pada kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 16

(1) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dapat: a. memberikan penjelasan secara kuantitatif dan kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai; dan b. MENETAPKAN bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian kasus. (2) Indikator kinerja harus memenuhi karakteristik sebagai berikut: a. spesifik, indikator kinerja harus sesuai dengan program dan/atau kegiatan, sehingga mudah dipahami dalam memberikan informasi yang tepat tentang hasil atau capaian kinerja dari kegiatan dan/atau sasaran; b. dapat diukur, indikator kinerja harus dapat diukur secara objektif yang bersifat kuantitatif, penjelasan atau kuantitatif untuk menghindari subjektifytas; c. dapat dicapai, indikator kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya, dan mempertimbangkan kemampuan organisasi baik segi anggaran maupun sumberdaya manusia yang tersedia untuk mendapatkan data kinerja yang akurat dan tepat waktu; d. relevan, indikator kinerja harus dapat sebagai alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin mengenai keberhasilan/kegagalan apa yang akan diukur; dan e. ketepatan waktu, indikator kinerja harus dapat mempertimbangkan pelaksanaannya di dalam suatu kerangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 17

Format formulir Penetapan Kinerja tercantum dalam lampiran “B” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 18

Pengisian kolom formulir Penetapan Kinerja saling berkaitan satu sama lain, dengan ketentuan sebagai berikut: a. formulir Renstra dengan formulir Indikator Kinerja Utama: 1. kolom sasaran strategis pada formulir Indikator Kinerja Utama harus sama dengan kolom uraian pada formulir Renstra; 2. kolom Indikator Kinerja Utama harus sama dengan kolom Indikator Kinerja pada formulir Renstra; dan 3. kolom program pada formulir Indikator Kinerja Utama harus sama dengan kolom program pada formulir Renstra. b. formulir Indikator Kinerja Utama dengan formulir Rencana Kerja Tahunan: 1. kolom Sasaran Strategis pada formulir Rencana Kinerja Tahunan harus sama dengan kolom Sasaran Strategis pada formulir Indikator Kinerja Utama; dan 2. kolom Indikator Kinerja pada formulir Rencana Kinerja Tahunan harus sama dengan kolom Indikator Kinerja Utama pada formulir Indikator Kinerja Utama; c. formulir Rencana Kinerja Tahunan dengan formulir Penetapan Kinerja: 1. kolom Sasaran Strategis pada formulir Penetapan Kinerja harus sama dengan kolom Sasaran Strategis pada formulir Rencana Kinerja Tahunan; 2. kolom Indikator Kinerja pada formulir Penetapan Kinerja harus sama dengan kolom Indikator Kinerja pada formulir Rencana Kinerja Tahunan; dan 3. kolom target pada formulir Penetapan Kinerja harus sama dengan kolom target pada formulir Rencana Kinerja Tahunan.

Pasal 19

Pengisian kolom formulir Penetapan Kinerja yang saling berkaitan satu sama lain tercantum dalam lampiran “C” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB Kedua

Persiapan Penyusunan

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

Koreksi

Pasal 7

Penetapan Kinerja terdiri dari: a. pernyataan Penetapan Kinerja; dan b. formulir Penetapan Kinerja.

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Format Pernyataan Penetapan Kinerja tercantum dalam lampiran “A” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Format formulir Penetapan Kinerja tercantum dalam lampiran “B” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 18

Pasal 19

Pengisian kolom formulir Penetapan Kinerja yang saling berkaitan satu sama lain tercantum dalam lampiran “C” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB III

MEKANISME PENYERAHAN DOKUMEN PENETAPAN KINERJA

Pasal 20

Koreksi

Penyerahan dokumen Penetapan Kinerja di Lingkungan Polri dilaksanakan sebagai berikut: a. Kasatfung di jajaran Polda menyerahkan dokumen Penetapan Kinerja kepada Kapolda melalui Kepala Biro Perencanaan (Karorena) Polda; b. Kasubsatfung di lingkungan Mabes Polri menyerahkan dokumen Penetapan Kinerja kepada Kasatkernya; c. Kasatfung di lingkungan Mabes Polri menyerahkan dokumen penetapan Kinerja kepada Kapolri melalui Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran (Asrena) Kapolri; d. Karorena Polda menyerahkan dokumen Penetapan Kinerja Polda kepada Kapolri melalui Asrena Kapolri; e. Asrena Kapolri menyerahkan dokumen Penetapan Kinerja Satfung Mabes Polri dan Polda yang telah dikompulir kepada kapolri untuk mendapatkan pengesahan; dan f. Asrena Kapolri menyerahkan dokumen Penetapan Kinerja unit organisasi Polri kepada melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Meneg PAN dan RB).

Pasal 21

Jadual penyerahan Penetapan Kinerja dilakukan secara berjenjang dari tingkat Polres sampai tingkat Mabes Polri sebagai berikut: a. dokumen Penetapan Kinerja Satfung di lingkungan Polda diserahkan kepada Kapolda melalui Karorena paling lambat tanggal 17 Januari pada tahun anggaran berjalan; b. dokumen Penetapan Kinerja Polda diserahkan kepada Kapolri melalui Asrena Kapolri paling lambat tanggal 30 Januari pada tahun anggaran berjalan; c. dokumen Penetapan Kinerja Satfung Mabes Polri: 1. Kasubsatfung di lingkungan Mabes Polri menyerahkan dokumen Penetapan Kinerja kepada Kasatfung paling lambat tanggal 17 Januari pada tahun anggaran berjalan; dan 2. Kasattfung di lingkungan Mabes Polri menyerahkan dokumen Penetapan Kinerja kepada Kapolri melalui Asrena Kapolri paling lambat tanggal 24 Januari pada tahun anggaran berjalan; d. Asrena Kapolri menyerahkan dokumen Penetapan kinerja Satfung Mabes Polri dan Polda kepada Kapolri untuk mendapatkan pengesahan paling lambat tanggal 8 Februari pada tahun anggaran berjalan; dan e. dokumen Penetapan Kinerja Polri diserahkan Kapolri kepada PRESIDEN melalui Meneg PAN dan RB paling lambat tanggal 31 Maret pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 22

(1) Dokumen Penetapan Kinerja diketik dengan huruf Arial dan ukuran 12. (2) Dokumen Penetapan Kinerja dicetak menggunakan kertas HVS ukuran Folio format Lanscape.

Peraturan Badan Nomor 11 Tahun 2012 tentang PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB III

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB IV

Pasal 23

Pasal 24