PERBAN

Peraturan Badan Nomor 11 Tahun 2011 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT BHAYANGKARA KEPOLISIAN NEGARA RI

PERBAN Nomor 11 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan www.djpp.kemenkumham.go.id perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 2. Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri yang selanjutnya disebut Pusdokkes Polri adalah unsur pendukung di bidang Kedokteran Kepolisian dan Kesehatan Kepolisian pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri. 3. Rumah Sakit Bhayangkara yang selanjutnya disebut Rumkit Bhayangkara adalah Rumkit di lingkungan Polri yang menyelenggarakan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian bagi pegawai negeri pada Polri, keluarganya dan masyarakat umum. 4. Kedokteran Kepolisian adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran untuk kepentingan tugas Kepolisian. 5. Kesehatan Kepolisian adalah pelayanan kesehatan kesamaptaan untuk pegawai negeri pada Polri, dan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pegawai negeri pada Polri dan keluarganya. 6. Unit Pelayanan Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya. 7. Organisasi yang bersifat mandiri adalah satuan kerja yang diberikan kewenangan mengelola kepegawaian, keuangan dan perlengkapan sendiri dan tempat kedudukannya terpisah dari organisasi induk. 8. Organisasi Induk adalah unit organisasi pada Polri yang membawahkan Rumkit Bhayangkara sebagai UPT. 9. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat. 10. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya. 11. Staf Medik Fungsional yang selanjutnya disingkat SMF adalah kelompok dokter/dokter gigi yang bekerja di bidang medik dalam jabatan fungsional.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI RUMKIT BHAYANGKARA

Pasal 5

Koreksi

(1) Rumkit Bhayangkara merupakan UPT Pusdokkes Polri yang berkedudukan di bawah Kapusdokkes Polri selaku pembina fungsi teknis www.djpp.kemenkumham.go.id kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian, untuk pelaksanaan teknis operasional dan administratif bertanggung jawab kepada Kepala Kesatuan Wilayah dan/atau Kepala Unit Organisasi yang bersesuaian. (2) Pembinaan operasional dan administrasi Rumkit Bhayangkara dilaksanakan sebagai berikut: a. Rumkit Bhayangkara Tingkat II, Tingkat III, dan Tingkat IV yang berkedudukan di wilayah Polda berada di bawah Kapolda melalui Kabiddokkes; b. Rumkit Bhayangkara Tingkat II, Tingkat III, dan Tingkat IV yang berkedudukan di Lemdikpol berada di bawah Kalemdikpol melalui Gubernur Akpol/Kasespimma/Kasetukpa/Kapusdik; dan c. Rumkit Bhayangkara Tingkat II, Tingkat III, dan Tingkat IV yang berkedudukan di Korbrimob Polri berada di bawah Kakorbrimob Polri melalui Kasi Kesjas Korbrimob Polri.

Pasal 6

Rumkit Bhayangkara bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan kedokteran kepolisian untuk mendukung tugas operasional Polri dan pelayanan kesehatan kepolisian bagi Pegawai Negeri pada Polri dan keluarganya serta masyarakat umum secara prima.

Pasal 7

Dalam melaksanakan Tugas Rumkit Bhayangkara menyelenggarakan fungsi: a. pembinaan pengawasan dan pengendalian kegiatan secara internal pada bidang pengelolaan sumber daya dan operasional pelayanan sesuai dengan standar pelayanan Rumkit Bhayangkara; b. pembinaan perencanaan dan administrasi Rumkit Bhayangkara meliputi bidang personel, materiil, logistik dan keuangan; c. pembinaan fungsi pelayanan kesehatan yang meliputi Sistem Informasi Manajemen (SIM), Rekam Medik (RM), dan pendidikan pelatihan serta penelitian pengembangan; www.djpp.kemenkumham.go.id d. pelayanan medik dan keperawatan untuk mewujudkan pelayanan prima dan paripurna; e. pelayanan kedokteran kepolisian yang meliputi kegiatan Kedokteran Forensik, Disaster Victim Identification (DVI) dan Kesehatan Kamtibmas; f. pelayanan penunjang medik dan penunjang umum untuk mewujudkan pelayanan prima dan paripurna; dan g. penatausahaan dan urusan dalam kegiatan Rumkit Bhayangkara.

BAB IV

ORGANISASI RUMKIT BHAYANGKARA TINGKAT II DAN TINGKAT III

Pasal 8

Koreksi

Susunan Organisasi Rumkit Bhayangkara Tingkat II dan Tingkat III terdiri dari: a. unsur pimpinan; b. unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf; dan c. unsur pelaksana utama.

Pasal 9

Koreksi

Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri dari: a. Kepala Rumah Sakit Bhayangkara (Karumkit Bhayangkara); dan b. Wakil Kepala Rumah Sakit Bhayangkara (Wakarumkit Bhayangkara).

Pasal 10

Unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri dari: a. Subbagian Pengawasan Internal (Subbagwasintern); b. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin); dan c. Subbagian Pembinaan Fungsi (Subbagbinfung).

Pasal 11

Unsur pelaksana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri dari: www.djpp.kemenkumham.go.id a. Subbidang Pelayanan Medik dan Kedokteran Kepolisian (Subbidyanmeddokpol); dan b. Subbidang Penunjang Medik dan Umum (Subbidjangmedum).

Pasal 12

(1) Karumkit Bhayangkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan unsur pimpinan Rumkit Bhayangkara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kesatuan Wilayah/Kepala Unit Organisasi yang membawahkan Rumkit Bhayangkara melalui Kabiddokkes Polda/Kepala Kesehatan (Kakes)/Kepala Lembaga Pendidikan. (2) Karumkit Bhayangkara bertugas menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian, perencanaan administrasi sumber daya Rumkit Bhayangkara, pembinaan fungsi, pelayanan kesehatan prima dan paripurna, pelayanan kedokteran kepolisian yang didukung penunjang medik dan penunjang umum untuk mewujudkan pelayanan Rumkit Bhayangkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Wakarumkit Bhayangkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan unsur pimpinan Rumkit Bhayangkara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Karumkit Bhayangkara. (2) Wakarumkit Bhayangkara bertugas: a. membantu Karumkit Bhayangkara dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran Rumkit Bhayangkara; dan b. memimpin Rumkit Bhayangkara dalam hal Karumkit Bhayangkara berhalangan sesuai dengan batas kewenangannya.

Pasal 14

(1) Subbagwasintern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Rumkit Bhayangkara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Karumkit Bhayangkara. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Subbagwasintern bertugas melaksanakan pengawasan dan pembinaan kegiatan Rumkit Bhayangkara secara internal pada bidang pengelolaan sumber daya dan operasional pelayanan sesuai dengan standar pelayanan Rumkit Bhayangkara. (3) Dalam melaksanakan tugas, Subbagwasintern menyelenggarakan fungsi: a. pengawasan dan pembinaan sumber daya; dan b. pengawasan operasional pelayanan Rumkit Bhayangkara. (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Subbagwasintern dibantu oleh: a. Urusan Pengawasan dan Pembinaan (Urwasbin), bertugas melaksanakan pengawasan dan pembinaan sumber daya; dan b. Urusan Pengawasan Operasional Pelayanan (Urwasopsyan), bertugas melaksanakan pengawasan operasional pelayanan Rumkit Bhayangkara.

Pasal 15

(1) Subbagrenmin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Rumkit Bhayangkara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Karumkit Bhayangkara. (2) Subbagrenmin bertugas melaksanakan pembinaan perencanaan dan administrasi Rumkit Bhayangkara meliputi bidang personel, materiil, logistik dan keuangan. (3) Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan kerja dan anggaran; b. penyelenggaraan manajemen SDM; c. penyelenggaraan manajemen materiil dan logistik; d. penyelenggaraan manajemen keuangan Rumkit Bhayangkara; dan e. penyelenggaraan ketatausahaan dan urusan dalam. (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Subbagrenmin dibantu oleh: a. Urusan Tata Usaha (Urtu), yang bertugas penatausahaan administrasi rumah sakit; b. Urusan Perencanaan (Urren), yang bertugas melaksanakan perencanaan program kerja dan anggaran; www.djpp.kemenkumham.go.id c. Urusan Administrasi (Urmin), yang bertugas melaksanakan dan menyelenggarakan manajemen SDM yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penerimaan personel serta pembinaan karier dan penyelenggaraan materiil dan logistik; dan d. Urusan Keuangan (Urkeu), bertugas menyelenggarakan pengelolaan keuangan Rumkit Bhayangkara.

Pasal 16

(1) Subbagbinfung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Rumkit Bhayangkara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Karumkit Bhayangkara. (2) Subbagbinfung bertugas melaksanakan pembinaan fungsi pelayanan kesehatan yang meliputi SIM, RM, pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan. (3) Dalam melaksanakan tugas, Subbagbinfung menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan, penatalaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan SIM dan RM; dan b. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan. (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Subbagbinfung dibantu oleh: a. Urusan Sistem Informasi Manajemen dan Rekam Medik (Ur SIM dan RM), yang bertugas melaksanakan perencanaan, penatalaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan SIM dan RM; dan b. Urusan Pendidikan dan Penelitian (Urdiklit), yang bertugas melaksanakan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan.

Pasal 17

(1) Subbidyanmeddokpol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan unsur pelaksana utama Rumkit Bhayangkara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Karumkit Bhayangkara. (2) Subbidyanmeddokpol bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan medik, pelayanan keperawatan dan pelayanan kedokteran kepolisian di lingkungan Rumkit Bhayangkara untuk mewujudkan pelayanan prima dan paripurna; www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Dalam melaksanakan tugas, Subbidyanmeddokpol menyelenggarakan fungsi: a. pelayanan medik; b. pelayanan keperawatan; c. pelayanan kedokteran kepolisian; dan d. pelayanan instalasi. (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Subbidyanmeddokpol dibantu oleh: a. Urusan Pelayanan Medik (Uryanmed), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan medik; b. Urusan Pelayanan Keperawatan (Uryanwat), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keperawatan; c. Urusan Pelayanan Kedokteran Kepolisian (Uryandokpol), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan kedokteran kepolisian; d. Instalasi-instalasi di Rumkit Bhayangkara, yang bertugas menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan fungsinya, meliputi: 1. Instalasi Gawat Darurat (IGD); 2. Intensive Care Unit (ICU); 3. Instalasi Bedah Sentral (IBS); 4. Instalasi Rawat Inap A (IRNA); 5. Instalasi Rawat Jalan (IRJA); 6. Kesehatan Gigi dan Mulut (Kesgilut); 7. Perawatan Tahanan (Wattah); 8. Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) korban kekerasan terhadap perempuan dan anak; 9. Forensik; 10. Narkoba; dan 11. Hukum Kesehatan, khusus untuk Rumkit Bhayangkara Tingkat II.

Pasal 18

(1) Subbidjangmedum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan unsur pelaksana utama Rumkit Bhayangkara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Karumkit Bhayangkara. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Subbidjangmedum bertugas menyelenggarakan pelayanan penunjang medik dan penunjang umum untuk mewujudkan pelayanan prima dan paripurna. (3) Dalam melaksanakan tugas, Subbidjangmedum menyelenggarakan fungsi: a. pelayanan penunjang medik; b. pelayanan penunjang umum; dan c. pelayanan instalasi; (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Subbidjangmedum dibantu oleh: a. Urusan Penunjang Medik (Urjangmed), yang bertugas menyelenggarakan pelayanan penunjang medik; b. Urusan Penunjang Umum (Urjangum), yang bertugas menyelenggarakan pelayanan penunjang umum; c. Instalasi-instalasi dalam bidang Penunjang Medik yang bertugas menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan fungsinya, meliputi instalasi: 1. Laboratorium Patologi Klinik; 2. Radiologi; 3. Rehabilitasi Medik; 4. Farmasi; dan 5. Gizi. d. Instalasi-instalasi dalam bidang Penunjang umum yang bertugas menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan fungsinya, meliputi instalasi: 1. Laundry (Khusus Rumkit Bhayangkara Tingkat II); 2. Pengolahan Kebersihan dan Limbah (IPKL); 3. Central Sterilization Supply Device (CSSD) (Khusus Rumkit Bhayangkara Tingkat II); dan 4. Pemeliharaan Peralatan Rumah Sakit (IPPRS).

Pasal 19

(1) Struktur organisasi, daftar susunan personel dan rekapitulasi daftar susunan personel Rumkit Bhayangkara Tingkat II tercantum dalam lampiran “A, B dan C“ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Struktur organisasi, daftar susunan personel dan rekapitulasi daftar susunan personel Rumkit Bhayangkara Tingkat III tercantum dalam lampiran “D, E dan F“ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB Ketiga

Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf

Pasal 14

Koreksi

(1) Subbagwasintern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Rumkit Bhayangkara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Karumkit Bhayangkara. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Subbagwasintern bertugas melaksanakan pengawasan dan pembinaan kegiatan Rumkit Bhayangkara secara internal pada bidang pengelolaan sumber daya dan operasional pelayanan sesuai dengan standar pelayanan Rumkit Bhayangkara. (3) Dalam melaksanakan tugas, Subbagwasintern menyelenggarakan fungsi: a. pengawasan dan pembinaan sumber daya; dan b. pengawasan operasional pelayanan Rumkit Bhayangkara. (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Subbagwasintern dibantu oleh: a. Urusan Pengawasan dan Pembinaan (Urwasbin), bertugas melaksanakan pengawasan dan pembinaan sumber daya; dan b. Urusan Pengawasan Operasional Pelayanan (Urwasopsyan), bertugas melaksanakan pengawasan operasional pelayanan Rumkit Bhayangkara.

Pasal 15

(1) Subbagrenmin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Rumkit Bhayangkara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Karumkit Bhayangkara. (2) Subbagrenmin bertugas melaksanakan pembinaan perencanaan dan administrasi Rumkit Bhayangkara meliputi bidang personel, materiil, logistik dan keuangan. (3) Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan kerja dan anggaran; b. penyelenggaraan manajemen SDM; c. penyelenggaraan manajemen materiil dan logistik; d. penyelenggaraan manajemen keuangan Rumkit Bhayangkara; dan e. penyelenggaraan ketatausahaan dan urusan dalam. (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Subbagrenmin dibantu oleh: a. Urusan Tata Usaha (Urtu), yang bertugas penatausahaan administrasi rumah sakit; b. Urusan Perencanaan (Urren), yang bertugas melaksanakan perencanaan program kerja dan anggaran; www.djpp.kemenkumham.go.id c. Urusan Administrasi (Urmin), yang bertugas melaksanakan dan menyelenggarakan manajemen SDM yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penerimaan personel serta pembinaan karier dan penyelenggaraan materiil dan logistik; dan d. Urusan Keuangan (Urkeu), bertugas menyelenggarakan pengelolaan keuangan Rumkit Bhayangkara.

Pasal 16

(1) Subbagbinfung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Rumkit Bhayangkara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Karumkit Bhayangkara. (2) Subbagbinfung bertugas melaksanakan pembinaan fungsi pelayanan kesehatan yang meliputi SIM, RM, pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan. (3) Dalam melaksanakan tugas, Subbagbinfung menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan, penatalaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan SIM dan RM; dan b. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan. (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Subbagbinfung dibantu oleh: a. Urusan Sistem Informasi Manajemen dan Rekam Medik (Ur SIM dan RM), yang bertugas melaksanakan perencanaan, penatalaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan SIM dan RM; dan b. Urusan Pendidikan dan Penelitian (Urdiklit), yang bertugas melaksanakan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan.

BAB Keempat

Unsur Pelaksana Utama

Pasal 17

Koreksi

(1) Subbidyanmeddokpol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan unsur pelaksana utama Rumkit Bhayangkara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Karumkit Bhayangkara. (2) Subbidyanmeddokpol bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan medik, pelayanan keperawatan dan pelayanan kedokteran kepolisian di lingkungan Rumkit Bhayangkara untuk mewujudkan pelayanan prima dan paripurna; www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Dalam melaksanakan tugas, Subbidyanmeddokpol menyelenggarakan fungsi: a. pelayanan medik; b. pelayanan keperawatan; c. pelayanan kedokteran kepolisian; dan d. pelayanan instalasi. (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Subbidyanmeddokpol dibantu oleh: a. Urusan Pelayanan Medik (Uryanmed), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan medik; b. Urusan Pelayanan Keperawatan (Uryanwat), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keperawatan; c. Urusan Pelayanan Kedokteran Kepolisian (Uryandokpol), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan kedokteran kepolisian; d. Instalasi-instalasi di Rumkit Bhayangkara, yang bertugas menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan fungsinya, meliputi: 1. Instalasi Gawat Darurat (IGD); 2. Intensive Care Unit (ICU); 3. Instalasi Bedah Sentral (IBS); 4. Instalasi Rawat Inap A (IRNA); 5. Instalasi Rawat Jalan (IRJA); 6. Kesehatan Gigi dan Mulut (Kesgilut); 7. Perawatan Tahanan (Wattah); 8. Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) korban kekerasan terhadap perempuan dan anak; 9. Forensik; 10. Narkoba; dan 11. Hukum Kesehatan, khusus untuk Rumkit Bhayangkara Tingkat II.

Pasal 18

(1) Subbidjangmedum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan unsur pelaksana utama Rumkit Bhayangkara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Karumkit Bhayangkara. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Subbidjangmedum bertugas menyelenggarakan pelayanan penunjang medik dan penunjang umum untuk mewujudkan pelayanan prima dan paripurna. (3) Dalam melaksanakan tugas, Subbidjangmedum menyelenggarakan fungsi: a. pelayanan penunjang medik; b. pelayanan penunjang umum; dan c. pelayanan instalasi; (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Subbidjangmedum dibantu oleh: a. Urusan Penunjang Medik (Urjangmed), yang bertugas menyelenggarakan pelayanan penunjang medik; b. Urusan Penunjang Umum (Urjangum), yang bertugas menyelenggarakan pelayanan penunjang umum; c. Instalasi-instalasi dalam bidang Penunjang Medik yang bertugas menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan fungsinya, meliputi instalasi: 1. Laboratorium Patologi Klinik; 2. Radiologi; 3. Rehabilitasi Medik; 4. Farmasi; dan 5. Gizi. d. Instalasi-instalasi dalam bidang Penunjang umum yang bertugas menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan fungsinya, meliputi instalasi: 1. Laundry (Khusus Rumkit Bhayangkara Tingkat II); 2. Pengolahan Kebersihan dan Limbah (IPKL); 3. Central Sterilization Supply Device (CSSD) (Khusus Rumkit Bhayangkara Tingkat II); dan 4. Pemeliharaan Peralatan Rumah Sakit (IPPRS).

Pasal 19

(1) Struktur organisasi, daftar susunan personel dan rekapitulasi daftar susunan personel Rumkit Bhayangkara Tingkat II tercantum dalam lampiran “A, B dan C“ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Struktur organisasi, daftar susunan personel dan rekapitulasi daftar susunan personel Rumkit Bhayangkara Tingkat III tercantum dalam lampiran “D, E dan F“ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB V

ORGANISASI RUMKIT BHAYANGKARA TINGKAT IV

Pasal 20

Koreksi

Susunan Organisasi Rumkit Bhayangkara Tingkat IV terdiri dari: a. unsur pimpinan; b. unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf; dan c. unsur pelaksana utama.

Pasal 21

Koreksi

Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri dari: a. Karumkit Bhayangkara; dan b. Wakarumkit Bhayangkara.

Pasal 22

Unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b terdiri dari: a. Subbagwasintern; b. Subbagrenmin; dan c. Subbagbinfung.

Pasal 23

Unsur pelaksana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c terdiri dari: a. Subbidyanmeddokpol; dan b. Subbidjangmedum.

Pasal 24

(1) Karumkit Bhayangkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a merupakan unsur pimpinan Rumkit Bhayangkara yang berada di bawah www.djpp.kemenkumham.go.id dan bertanggung jawab kepada Kepala Kesatuan Wilayah/Kepala Unit Organisasi yang membawahkan Rumkit Bhayangkara melalui Kabiddokkes Polda/Kakes/ Kepala Lembaga Pendidikan. (2) Karumkit Bhayangkara bertugas menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian, perencanaan administrasi sumber daya Rumkit Bhayangkara, pembinaan fungsi, pelayanan kesehatan prima dan paripurna, pelayanan kedokteran kepolisian yang didukung penunjang medik dan penunjang umum untuk mewujudkan pelayanan Rumkit Bhayangkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Wakarumkit Bhayangkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b merupakan unsur pimpinan Rumkit Bhayangkara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Karumkit Bhayangkara. (2) Wakarumkit Bhayangkara bertugas: a. membantu Karumkit Bhayangkara dalam melaksanakan tugas dengan mengendalikan pelaksanaan tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran Rumkit Bhayangkara; dan b. memimpin Rumkit Bhayangkara dalam hal Karumkit Bhayangkara berhalangan sesuai dengan batas kewenangannya.

Pasal 26

(1) Subbagwasintern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Rumkit Bhayangkara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Karumkit Bhayangkara. (2) Subbagwasintern bertugas melaksanakan pengawasan dan pembinaan kegiatan Rumkit Bhayangkara secara internal pada bidang pengelolaan sumber daya dan operasional pelayanan sesuai dengan standar pelayanan Rumkit Bhayangkara. (3) Dalam melaksanakan tugas, Subbagwasintern menyelenggarakan fungsi: a. pengawasan dan pembinaan sumber daya; dan b. pengawasan operasional pelayanan Rumkit Bhayangkara. www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Subbagwasintern dibantu oleh: a. Urwasbin, yang bertugas melaksanakan pengawasan dan pembinaan sumber daya; dan b. Urwasopsyan, yang bertugas melaksanakan pengawasan operasional pelayanan Rumkit Bhayangkara.

Pasal 27

(1) Subbagrenmin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Rumkit Bhayangkara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Karumkit Bhayangkara. (2) Subbagrenmin bertugas membina dan menyelenggarakan perencanaan dan administrasi pelayanan kesehatan di lingkungan Rumkit Bhayangkara. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan kerja dan anggaran; b. penyelenggaraan manajemen SDM; c. penyelenggaraan manajemen materiil dan logistik; d. penyelenggaraan manajemen keuangan Rumkit Bhayangkara; dan e. penyelenggaraan ketatausahaan dan urusan dalam. (4) Subbagrenmin terdiri dari: a. Urtu, yang bertugas menyelenggarakan penatausahaan administrasi Rumkit Bhayangkara; b. Urren, yang bertugas menyelenggarakan perencanaan kerja dan anggaran; c. Urmin, yang bertugas menyelenggarakan manajemen SDM meliputi perencanaan kebutuhan, penerimaan personel, dan pembinaan karier, serta penyelenggaraan materiil dan logistik; dan d. Urkeu, yang bertugas menyelenggarakan pengelolaan keuangan Rumkit Bhayangkara.

Pasal 28

(1) Subbagbinfung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Rumkit Bhayangkara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Karumkit Bhayangkara. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Subbagbinfung bertugas melaksanakan SIM, RM, serta pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan di lingkungan Rumkit Bhayangkara. (3) Dalam melaksanakan tugas, Subbagbinfung menyelenggarakan fungsi perencanaan, penatalaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan SIM dan RM serta pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan. (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Subbagbinfung dibantu oleh: a. Ur SIM dan RM, yang bertugas menyelenggarakan perencanaan, penatalaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan SIM dan RM; dan b. Urdiklit, yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.

Pasal 29

(1) Subbidyanmeddokpol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a merupakan unsur pelaksana utama Rumkit Bhayangkara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Karumkit Bhayangkara. (2) Subbidyanmeddokpol bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan medik, pelayanan keperawatan dan pelayanan kedokteran kepolisian di lingkungan Rumkit Bhayangkara untuk mewujudkan pelayanan prima dan paripurna. (3) Dalam melaksanakan tugas, Subbidyanmeddokpol menyelenggarakan fungsi: a. pelayanan medik; b. pelayanan keperawatan; c. pelayanan kedokteran kepolisian; dan d. pelayanan instalasi. (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Subbidyanmeddokpol dibantu oleh: a. Uryanmed, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan medik; www.djpp.kemenkumham.go.id b. Uryanwat, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keperawatan; c. Uryandokpol, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan kedokteran kepolisian; dan d. Instalasi-instalasi, yang bertugas menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan instalasinya, meliputi: 1. IGD; 2. IBS; 3. IRNA; 4. IRJA; 5. Wattah; dan 6. PPT.

Pasal 30

(1) Subbidjangmedum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b merupakan unsur pelaksana utama Rumkit Bhayangkara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Karumkit Bhayangkara. (2) Subbidjangmedum bertugas menyelenggarakan pelayanan penunjang medik dan penunjang umum untuk mewujudkan pelayanan prima dan paripurna. (3) Dalam melaksanakan tugas, Subbidjangmedum menyelenggarakan fungsi: a. pelayanan penunjang medik; b. pelayanan penunjang umum; dan c. pelayanan instalasi; (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Subbidjangmedum dibantu oleh: a. Urjangmed, yang bertugas menyelenggarakan pelayanan penunjang medik; b. Urjangum, yang bertugas menyelenggarakan pelayanan penunjang umum; c. Instalasi-instalasi dalam bidang Penunjang Medik yang bertugas menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan instalasinya, meliputi: www.djpp.kemenkumham.go.id 1. Instalasi Laboratorium Patologi Klinik; 2. Instalasi Radiologi; 3. Instalasi Farmasi; dan 4. Instalasi Gizi. d. Instalasi dalam bidang Penunjang umum yang bertugas menyelenggarakan pelayanan IPPRS.

Pasal 31

Struktur organisasi, daftar susunan personel dan rekapitulasi daftar susunan personel Rumkit Bhayangkara Tingkat IV tercantum dalam lampiran “G, H dan I“ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB Ketiga

Unsur Pembantu Pimpinan Dan Pelaksana Staf

Pasal 26

Koreksi

(1) Subbagwasintern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Rumkit Bhayangkara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Karumkit Bhayangkara. (2) Subbagwasintern bertugas melaksanakan pengawasan dan pembinaan kegiatan Rumkit Bhayangkara secara internal pada bidang pengelolaan sumber daya dan operasional pelayanan sesuai dengan standar pelayanan Rumkit Bhayangkara. (3) Dalam melaksanakan tugas, Subbagwasintern menyelenggarakan fungsi: a. pengawasan dan pembinaan sumber daya; dan b. pengawasan operasional pelayanan Rumkit Bhayangkara. www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Subbagwasintern dibantu oleh: a. Urwasbin, yang bertugas melaksanakan pengawasan dan pembinaan sumber daya; dan b. Urwasopsyan, yang bertugas melaksanakan pengawasan operasional pelayanan Rumkit Bhayangkara.

Pasal 27

(1) Subbagrenmin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Rumkit Bhayangkara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Karumkit Bhayangkara. (2) Subbagrenmin bertugas membina dan menyelenggarakan perencanaan dan administrasi pelayanan kesehatan di lingkungan Rumkit Bhayangkara. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan kerja dan anggaran; b. penyelenggaraan manajemen SDM; c. penyelenggaraan manajemen materiil dan logistik; d. penyelenggaraan manajemen keuangan Rumkit Bhayangkara; dan e. penyelenggaraan ketatausahaan dan urusan dalam. (4) Subbagrenmin terdiri dari: a. Urtu, yang bertugas menyelenggarakan penatausahaan administrasi Rumkit Bhayangkara; b. Urren, yang bertugas menyelenggarakan perencanaan kerja dan anggaran; c. Urmin, yang bertugas menyelenggarakan manajemen SDM meliputi perencanaan kebutuhan, penerimaan personel, dan pembinaan karier, serta penyelenggaraan materiil dan logistik; dan d. Urkeu, yang bertugas menyelenggarakan pengelolaan keuangan Rumkit Bhayangkara.

Pasal 28

(1) Subbagbinfung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Rumkit Bhayangkara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Karumkit Bhayangkara. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Subbagbinfung bertugas melaksanakan SIM, RM, serta pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan di lingkungan Rumkit Bhayangkara. (3) Dalam melaksanakan tugas, Subbagbinfung menyelenggarakan fungsi perencanaan, penatalaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan SIM dan RM serta pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan. (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Subbagbinfung dibantu oleh: a. Ur SIM dan RM, yang bertugas menyelenggarakan perencanaan, penatalaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan SIM dan RM; dan b. Urdiklit, yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.

BAB Keempat

Unsur Pelaksana Utama

Pasal 29

Koreksi

(1) Subbidyanmeddokpol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a merupakan unsur pelaksana utama Rumkit Bhayangkara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Karumkit Bhayangkara. (2) Subbidyanmeddokpol bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan medik, pelayanan keperawatan dan pelayanan kedokteran kepolisian di lingkungan Rumkit Bhayangkara untuk mewujudkan pelayanan prima dan paripurna. (3) Dalam melaksanakan tugas, Subbidyanmeddokpol menyelenggarakan fungsi: a. pelayanan medik; b. pelayanan keperawatan; c. pelayanan kedokteran kepolisian; dan d. pelayanan instalasi. (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Subbidyanmeddokpol dibantu oleh: a. Uryanmed, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan medik; www.djpp.kemenkumham.go.id b. Uryanwat, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keperawatan; c. Uryandokpol, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan kedokteran kepolisian; dan d. Instalasi-instalasi, yang bertugas menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan instalasinya, meliputi: 1. IGD; 2. IBS; 3. IRNA; 4. IRJA; 5. Wattah; dan 6. PPT.

Pasal 30

(1) Subbidjangmedum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b merupakan unsur pelaksana utama Rumkit Bhayangkara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Karumkit Bhayangkara. (2) Subbidjangmedum bertugas menyelenggarakan pelayanan penunjang medik dan penunjang umum untuk mewujudkan pelayanan prima dan paripurna. (3) Dalam melaksanakan tugas, Subbidjangmedum menyelenggarakan fungsi: a. pelayanan penunjang medik; b. pelayanan penunjang umum; dan c. pelayanan instalasi; (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Subbidjangmedum dibantu oleh: a. Urjangmed, yang bertugas menyelenggarakan pelayanan penunjang medik; b. Urjangum, yang bertugas menyelenggarakan pelayanan penunjang umum; c. Instalasi-instalasi dalam bidang Penunjang Medik yang bertugas menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan instalasinya, meliputi: www.djpp.kemenkumham.go.id 1. Instalasi Laboratorium Patologi Klinik; 2. Instalasi Radiologi; 3. Instalasi Farmasi; dan 4. Instalasi Gizi. d. Instalasi dalam bidang Penunjang umum yang bertugas menyelenggarakan pelayanan IPPRS.

Pasal 31

Struktur organisasi, daftar susunan personel dan rekapitulasi daftar susunan personel Rumkit Bhayangkara Tingkat IV tercantum dalam lampiran “G, H dan I“ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB VI

UNIT-UNIT NON STRUKTURAL

Pasal 32

Koreksi

Unit-unit non struktural pada Rumkit Bhayangkara meliputi: a. Komite; dan b. Instalasi.

Pasal 33

Koreksi

(1) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, merupakan wadah non struktural bagi tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Karumkit Bhayangkara guna meningkatkan dan mengembangkan mutu pelayanan Rumkit Bhayangkara. (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Komite Medik (Kommed); dan b. Komite Keperawatan (Komwat). (3) Komite dibentuk dan ditetapkan oleh Karumkit Bhayangkara sesuai kebutuhan rumah sakit dengan masa kerja paling lama 3 (tiga) tahun. (4) Komite dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh para koordinator Kelompok Ahli, diusulkan oleh Karumkit Bhayangkara dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri untuk Rumkit Bhayangkara di Lemdikpol dan Korbrimob Polri serta Keputusan Kapolda untuk Rumkit Bhayangkara di Kewilayahan. (5) Komite berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Karumkit Bhayangkara. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 34

(1) Kommed sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a, merupakan wadah non struktural yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Karumkit Bhayangkara guna menentukan standar pelayanan medik dan meningkatkan mutu pelayanan medik. (2) Kommed sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. penerapan manajemen medik; b. perencanaan dan pelaksanaan audit medik; c. penyusunan dan perumusan standar operasional prosedur; d. perumusan dan pemecahan kasus medik; e. pengaturan tugas dan tanggung jawab anggota SMF; dan f. pembinaan etika profesi medik.

Pasal 35

(1) Komwat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, merupakan wadah non struktural yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Karumkit Bhayangkara guna menentukan standar asuhan keperawatan dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan. (2) Komwat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. penerapan manajemen asuhan keperawatan; b. perencanaan dan pelaksanaan audit asuhan keperawatan; c. penyusunan dan perumusan standar asuhan keperawatan; d. pengaturan tugas dan tanggung jawab tenaga keperawatan; dan e. pembinaan etika profesi keperawatan.

Pasal 36

(1) Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b merupakan wadah non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian Rumkit Bhayangkara. (2) Perubahan jenis instalasi ditetapkan oleh Karumkit Bhayangkara sesuai tingkat dan kemampuan Rumkit Bhayangkara setelah disetujui oleh Kapusdokkes Polri, untuk Rumkit Bhayangkara di jajaran Korbrimob Polri dan Lemdikpol, serta oleh Kabiddokkes Polda untuk Rumkit Bhayangkara di kewilayahan. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala instalasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kapolri melalui Kapusdokkes Polri, untuk Rumkit Bhayangkara di jajaran Korbrimob Polri dan Lemdikpol, serta oleh Keputusan Kapolda melalui Kabiddokkes Polda untuk Rumkit Bhayangkara di kewilayahan. (4) Kepala instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional dan/atau non kesehatan.

Peraturan Badan Nomor 11 Tahun 2011 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT BHAYANGKARA KEPOLISIAN NEGARA RI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kesatu

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Keempat

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB Kesatu

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kedua

Pasal 24

Pasal 25

BAB Ketiga

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB Keempat

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB VI

Pasal 32

Pasal 33