PERBAN

Peraturan Badan Nomor 10 Tahun 2009 tentang TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMINTAAN PEMERIKSAAN TEKNIS KRIMINALISTIK TEMPAT KEJADIAN PERKARA DAN LABORATORIS KRIMINALISTIK BARANG BUKTI KEPADA LABORATORIUM FORENSIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PERBAN Nomor 10 Tahun 2009

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB Kesatu

Pemeriksaan TKP

Pasal 5

(1) Pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dapat dipenuhi berdasarkan permintaan dari: a. Penyidik Polri; b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); c. Kejaksaan; d. Pengadilan; e. Polisi Militer Tentara Nasional INDONESIA (POM TNI); dan f. Instansi lain sesuai dengan lingkup kewenangannya. (2) Jenis pemeriksaan teknis kriminalistik TKP yang dapat dilakukan oleh Labfor Polri adalah: a. pembunuhan; b. perkosaan; c. pencurian; d. penembakan; e. kebakaran/pembakaran; f. kejahatan komputer; g. kecelakaan; h. kecelakaan kerja; i. sabotase; j. peledakan; k. terorisme; l. keracunan; m. laboratorium ilegal (clandestine Laboratory); n. pencemaran lingkungan/limbah berbahaya; dan o. kasus-kasus lain yang menurut pertimbangan penyidik memerlukan dukungan Labfor Polri.

Pasal 6

(1) Tata cara permintaan pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP adalah sebagai berikut: a. kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi, mengajukan permintaan pemeriksaan secara tertulis kepada Kalabfor Polri segera setelah kejadian diketahui, dengan menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan; b. dalam hal tertentu dan keadaan mendesak permintaan pemeriksaan dapat diajukan secara lisan atau melalui telepon, dan permintaan tertulis harus sudah disusulkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pemeriksaan TKP dilaksanakan; dan c. permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib dilengkapi persyaratan formal dan teknis sesuai dengan jenis pemeriksaan. (2) Apabila terdapat kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Kalabfor Polri meminta kekurangan persyaratan tersebut secara tertulis kepada kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi yang mengajukan permintaan pemeriksaan untuk dipenuhi dalam batas waktu 14 (empat belas) hari kerja. (3) Setelah 2 (dua) kali permintaan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi, Labfor Polri akan mengembalikan berkas permintaan pemeriksaan TKP tanpa memberikan hasil pemeriksaan TKP. (4) Permintaan pemeriksaan dapat diajukan kembali dengan permintaan baru setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Pasal 7

(1) Sebelum Kepala kesatuan kewilayahan atau Kepala/pimpinan instansi mengajukan permintaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), harus menjamin bahwa TKP masih terjaga keaslian (status quo) nya. (2) Apabila TKP telah mengalami kerusakan/terkontaminasi, maka pemeriksaan teknis kriminalistik tidak dapat dilakukan.

Pasal 8

(1) Pemeriksaan teknis kriminalistik TKP, dilakukan oleh personel Labfor Polri bersama dengan penyidik secara terpadu dan proporsional. (2) Untuk kelancaran pemeriksaan teknis kriminalistik TKP, penyidik harus menguasai permasalahan yang berkaitan dengan kasus. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat administrasi penyidikan yang berkaitan dengan pemeriksaan TKP dan penanganan barang bukti.

BAB Kedua

Pemeriksaan Barang Bukti

Pasal 9

(1) Pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti dapat dipenuhi berdasarkan permintaan tertulis dari: a. Penyidik Polri; b. PPNS; c. Kejaksaan; d. Pengadilan; e. POM TNI; dan f. Instansi lain sesuai dengan lingkup kewenangannya. (2) Jenis barang bukti yang dapat dilakukan pemeriksaan oleh Labfor Polri meliputi: a. pemeriksaan bidang fisika forensik, antara lain: 1. deteksi kebohongan (Polygraph); 2. analisa suara (Voice Analyzer); 3. perangkat elektronik, telekomunikasi, komputer (bukti digital), dan penyebab proses elektrostatis; 4. perlengkapan listrik, pemanfaatan energi listrik, dan pencurian listrik; 5. pesawat pembangkit tenaga dan pesawat mekanis; 6. peralatan produksi; 7. konstruksi bangunan dan struktur bangunan; 8. kebakaran/pembakaran; 9. peralatan/bahan radioaktif/nuklir; 10. bekas jejak, bekas alat, rumah/anak kunci, dan pecahan kaca/keramik; dan 11. kecelakaan kendaraan bermotor, kereta api, kendaraan air, dan pesawat udara; b. pemeriksaan bidang kimia dan biologi forensik, antara lain: 1. pemalsuan produk industri; 2. pencemaran lingkungan; 3. toksikologi/keracunan; 4. narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan precussor-nya; 5. darah, urine, cairan tubuh (air ludah, keringat, dan sperma), dan jaringan tubuh (pada kuku, rambut, tulang, dan gigi); 6. material biologi/mikroorganisme/tumbuh-tumbuhan; dan 7. bahan kimia organik/anorganik; c. pemeriksaan bidang dokumen dan uang palsu forensik, antara lain: 1. tanda tangan, tulisan tangan, material dokumen; 2. produk cetak (cap stempel, belangko, materai, tulisan ketik, dan tulisan cetak); dan 3. uang (rupiah dan asing); d. pemeriksaan bidang balistik dan metalurgi forensik, antara lain: 1. senjata api, peluru, anak peluru, dan selongsong peluru; 2. residu penembakan; 3. bahan peledak; 4. bom; 5. nomor seri; 6. pemalsuan kualitas logam dan barang tambang; dan 7. kerusakan/kegagalan konstruksi logam.

Pasal 10

(1) Tata cara permintaan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti adalah sebagai berikut: a. Kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi, mengajukan permintaan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti secara tertulis kepada Kalabfor Polri, dengan menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan; dan b. permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib dilengkapi persyaratan formal dan teknis sesuai dengan jenis pemeriksaan. (2) Apabila terdapat kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kalabfor Polri meminta kekurangan persyaratan tersebut secara tertulis kepada kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi yang mengajukan permintaan pemeriksaan untuk dipenuhi dalam batas waktu 14 (empat belas) hari kerja. (3) Setelah 2 (dua) kali permintaan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi, Labfor Polri akan mengembalikan berkas pemeriksaan barang bukti tanpa memberikan hasil pemeriksaan. (4) Permintaan pemeriksaan dapat diajukan kembali dengan permintaan baru setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 11

Barang bukti yang telah diajukan permintaan pemeriksaan dan/atau yang telah diperiksa oleh Labfor Polri ataupun laboratorium lain dalam rangka pro justisia, tidak dapat diajukan permintaan pemeriksaan ulang, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

BAB 1

Pemeriksaan Barang Bukti Polygraph (Deteksi Kebohongan)

Pasal 12

Pemeriksaan barang bukti Polygraph (deteksi kebohongan) terhadap tersangka/saksi dilaksanakan di Labfor Polri dan/atau di satuan kewilayahan.

Pasal 13

(1) Pemeriksaan barang bukti Polygraph (deteksi kebohongan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, wajib memenuhi persyaratan formal, sebagai berikut: a. permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi; b. laporan polisi; c. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi/tersangka atau laporan kemajuan; dan d. surat persetujuan untuk diperiksa dari saksi/tersangka, bila saksi/tersangka didampingi oleh penasihat hukum maka surat persetujuan diketahui oleh penasihat hukumnya. (2) Pemeriksaan barang bukti Polygraph (deteksi kebohongan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. tersedianya ruang pemeriksaan yang bebas dari kebisingan; b. tersedianya tenaga listrik untuk penerangan dan 3 buah stop kontak untuk peralatan; c. tersedianya meja dan kursi yang stabil/tidak goyang; d. kondisi terperiksa harus: 1. sudah dewasa menurut ketentuan UNDANG-UNDANG; 2. sehat jasmani dan rohani; 3. apabila terperiksa perempuan, tidak dalam kondisi hamil atau menstruasi; dan 4. kondisi terperiksa tidak dalam keadaan tertekan; e. untuk memastikan kondisi kesehatan terperiksa, dapat dilengkapi dengan: 1. riwayat kesehatan saksi/tersangka; dan 2. laporan hasil pemeriksaan psikologi; f. untuk pendalaman kasus: 1. penyidik harus selalu berkoordinasi dengan pemeriksa; dan 2. apabila diperlukan dalam rangka pemeriksaan, pemeriksa Polygraph dapat mendatangi TKP.

Pasal 14

Pemeriksaan barang bukti analisa suara (Voice Analyzer) untuk mengidentifikasi suara orang dilaksanakan di Labfor Polri dan/atau di TKP.

Pasal 15

(1) Pemeriksaan barang bukti analisa suara (Voice Analyzer) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut: a. permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi; b. laporan polisi; c. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan; d. BA pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti; dan e. BA pengambilan dan pembungkusan contoh suara (bukti pembanding). (2) Pemeriksaan barang bukti analisa suara (Voice Analyzer) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. barang bukti media rekam dapat diperoleh dari saksi/tersangka atau hasil rekaman yang dilakukan oleh penyidik (rekaman suara dengan alat perekam dan bukan hasil rekaman di studio); b. barang bukti media rekam yang disita dari saksi/tersangka, dibungkus, diikat, dilak, disegel, dan diberi label; c. barang bukti hasil rekaman yang dilakukan oleh penyidik harus resmi (dengan surat perintah dan dibuatkan BA pengambilan rekaman); d. apabila alat yang digunakan untuk merekam ditemukan, maka alat tersebut dibungkus terpisah dan dikirimkan juga untuk diperiksa; e. apabila memungkinkan, orang yang dicurigai sebagai pemilik suara pada media rekam tersebut dibawa ke Labfor Polri untuk diambil contoh suaranya; f. apabila orang yang dicurigai sebagai pemilik suara pada media rekam tersebut tidak mungkin dibawa ke Labfor Polri, maka penyidik dapat mengambil contoh suaranya; dan g. barang bukti pembanding lainnya dapat diperoleh dari rekaman yang telah diedarkan secara resmi (bukan hasil rekaman studio).

Pasal 16

Tata cara pengambilan contoh suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f adalah sebagai berikut: a. menggunakan alat perekam yang sama dan tidak menggunakan alat rekam studio; b. menggunakan media rekam yang baru, diupayakan sejenis dengan media rekam barang bukti; c. barang bukti dibuat salinan transkripnya, berupa tulisan dari kata-kata dan bunyi sesuai dengan yang terdapat pada media rekam, bunyi (selain kata- kata yang mengandung makna) dijelaskan di antara tanda kurung misalnya (batuk); d. diambil contoh rekaman suara dengan ketentuan orang yang akan diambil contoh rekaman suaranya, diminta untuk membaca transkrip yang sudah disediakan oleh penyidik dengan volume, kecepatan, dan intonasi yang diusahakan sama dengan rekaman aslinya, yang disaksikan oleh saksi dan/atau penasihat hukumnya serta dibuatkan berita acara-nya; dan e. setelah hasil rekaman diperoleh, bukti pembanding dibungkus, diikat, dilak, disegel diberi label dan pada labelnya dijelaskan tempat dan waktu rekaman tersebut dibuat, serta orang yang diambil contoh rekamannya membubuhkan tanda tangannya.

BAB 2

Pemeriksaan Barang Bukti Analisa Suara (Voice Analyzer)

Pasal 14

Pemeriksaan barang bukti analisa suara (Voice Analyzer) untuk mengidentifikasi suara orang dilaksanakan di Labfor Polri dan/atau di TKP.

Pasal 15

(1) Pemeriksaan barang bukti analisa suara (Voice Analyzer) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut: a. permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi; b. laporan polisi; c. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan; d. BA pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti; dan e. BA pengambilan dan pembungkusan contoh suara (bukti pembanding). (2) Pemeriksaan barang bukti analisa suara (Voice Analyzer) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. barang bukti media rekam dapat diperoleh dari saksi/tersangka atau hasil rekaman yang dilakukan oleh penyidik (rekaman suara dengan alat perekam dan bukan hasil rekaman di studio); b. barang bukti media rekam yang disita dari saksi/tersangka, dibungkus, diikat, dilak, disegel, dan diberi label; c. barang bukti hasil rekaman yang dilakukan oleh penyidik harus resmi (dengan surat perintah dan dibuatkan BA pengambilan rekaman); d. apabila alat yang digunakan untuk merekam ditemukan, maka alat tersebut dibungkus terpisah dan dikirimkan juga untuk diperiksa; e. apabila memungkinkan, orang yang dicurigai sebagai pemilik suara pada media rekam tersebut dibawa ke Labfor Polri untuk diambil contoh suaranya; f. apabila orang yang dicurigai sebagai pemilik suara pada media rekam tersebut tidak mungkin dibawa ke Labfor Polri, maka penyidik dapat mengambil contoh suaranya; dan g. barang bukti pembanding lainnya dapat diperoleh dari rekaman yang telah diedarkan secara resmi (bukan hasil rekaman studio).

Pasal 16

Tata cara pengambilan contoh suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f adalah sebagai berikut: a. menggunakan alat perekam yang sama dan tidak menggunakan alat rekam studio; b. menggunakan media rekam yang baru, diupayakan sejenis dengan media rekam barang bukti; c. barang bukti dibuat salinan transkripnya, berupa tulisan dari kata-kata dan bunyi sesuai dengan yang terdapat pada media rekam, bunyi (selain kata- kata yang mengandung makna) dijelaskan di antara tanda kurung misalnya (batuk); d. diambil contoh rekaman suara dengan ketentuan orang yang akan diambil contoh rekaman suaranya, diminta untuk membaca transkrip yang sudah disediakan oleh penyidik dengan volume, kecepatan, dan intonasi yang diusahakan sama dengan rekaman aslinya, yang disaksikan oleh saksi dan/atau penasihat hukumnya serta dibuatkan berita acara-nya; dan e. setelah hasil rekaman diperoleh, bukti pembanding dibungkus, diikat, dilak, disegel diberi label dan pada labelnya dijelaskan tempat dan waktu rekaman tersebut dibuat, serta orang yang diambil contoh rekamannya membubuhkan tanda tangannya.

Pasal 17

Pemeriksaan barang bukti perangkat elektronik, telekomunikasi, komputer (bukti digital) dan penyebab proses elektrostatis dilaksanakan di Labfor Polri dan/atau di TKP.

Pasal 18

(1) Pemeriksaan barang bukti perangkat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut: a. permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi; b. laporan polisi; c. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan; dan d. BA pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti. (2) Pemeriksaan barang bukti perangkat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. barang bukti secara lengkap dikirimkan ke Labfor Polri, beserta seluruh sistemnya; b. apabila barang bukti merupakan perangkat elektronik yang tidak sederhana, pengiriman barang bukti dilengkapi dengan : 1. spesifikasi teknis, gambar konstruksi, dan pedoman penggunaan (operating manual) dari pabrik pembuatnya; 2. dokumen riwayat pemakaian dan perawatan dari pengguna (Log Book), terutama berkaitan dengan kejadian kasus; c. barang bukti dibungkus, diikat,dilak, disegel, dan diberi label; d. apabila terdapat barang bukti yang diduga palsu atau tidak sesuai spesifikasinya, selain dikirimkan barang buktinya, wajib dikirimkan barang pembanding yang dilengkapi dengan pernyataan keaslian pembanding dari produsen resmi; dan e. barang bukti yang ukuran dan kondisinya tidak dapat dikirim ke Labfor Polri, dapat diperiksa di tempat (TKP) dengan tetap mempertahankan keaslian (status quo) TKP.

Pasal 19

(1) Pemeriksaan barang bukti perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut: a. permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi; b. laporan polisi; c. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan; dan d. BA pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti. (2) Pemeriksaan barang bukti perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. barang bukti secara lengkap dikirimkan ke Labfor Polri, beserta seluruh sistemnya; b. apabila barang bukti merupakan perangkat telekomunikasi yang tidak sederhana, pengiriman barang bukti dilengkapi dengan : 1. spesifikasi teknis, gambar konstruksi, dan pedoman penggunaan (operating manual) dari pabrik pembuatnya; dan 2. dokumen riwayat pemakaian dan perawatan dari pengguna (Log Book), terutama berkaitan dengan kejadian kasus. c. barang bukti dibungkus, diikat, dilak, disegel, dan diberi label; d. apabila terdapat barang bukti yang diduga palsu atau tidak sesuai spesifikasinya, selain dikirimkan barang buktinya, wajib dikirimkan barang pembanding yang dilengkapi dengan pernyataan keaslian pembanding dari produsen resmi; e. pengiriman barang bukti ke Labfor Polri dapat melalui pos paket atau kurir; dan f. barang bukti yang ukuran dan kondisinya tidak dapat dikirim ke Labfor Polri, dapat diperiksa di tempat asalnya (TKP) oleh pemeriksa ahli dari Labfor Polri dengan tetap memertahankan keaslian (status quo) TKP.

Pasal 20

(1) Pemeriksaan barang bukti perangkat komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut: a. permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi; b. laporan polisi; c. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan; dan d. BA pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti. (2) Pemeriksaan barang bukti perangkat komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. penanganan barang bukti komputer, yang berkaitan dengan data yang tersimpan dalam hard disk atau penyimpan data (storage) lainnya, dari sejak penanganan pertama harus sesuai dengan tata cara yang berlaku, karena barang bukti memiliki sifat yang mudah hilang/berubah (volatile), dan bila penyidik tidak memahami tata cara penyitaan barang bukti komputer, dapat meminta bantuan Labfor Polri; b. barang bukti dikirimkan secara lengkap dengan seluruh sistemnya; c. barang bukti dibungkus, diikat, dilak, disegel, dan diberi label; dan d. pengiriman barang bukti ke Labfor Polri dapat melalui pos paket atau kurir.

Pasal 21

(1) Tata cara penyitaan barang bukti komputer sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2) huruf a, untuk komputer yang sedang digunakan untuk melakukan kejahatan adalah sebagai berikut: a. mematikan aktivitas komputer dari server untuk komputer yang terhubung dengan network; b. mencabut kabel input komputer dari sumber arus listrik sebelum komputer di shut down (matikan secara kasar), untuk laptop/notebook dicabut pula baterainya; c. mematikan saklar pasokan listrik dan segel saklar tersebut untuk menghindari dihidupkan tanpa sengaja; d. mencatat spesifikasi komputer dan peralatan input/output (I/O) yang terpasang pada komputer tersebut; e. mencabut kabel-kabel yang terpasang pada komputer dan I/O-nya, masing-masing diberi tanda yang berbeda agar memudahkan pada pemasangannya kembali; f. menyita barang bukti lain yang ada hubungannya dengan komputer, antara lain disket, CD/DVD, magnetic tape, memory card, flashdisk, external harddisk, dan buku petunjuk; g. mencatat tanggal dan waktu penyitaan; dan h. perlakukan barang bukti dengan hati-hati seperti barang pecah belah pada saat pengangkutan. (2) Tata cara penyitaan barang bukti komputer sebagai mana dimaksud pasal 20 ayat (2) huruf a, untuk komputer yang sudah dimatikan sebagai berikut: a. mencari informasi kapan komputer digunakan tersangka untuk melakukan kejahatannya; b. mencari keterangan mengenai penggunaan komputer yang dijadikan sebagai barang bukti sesudah digunakan untuk melakukan kejahatan; dan c. mengikuti tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf h.

Pasal 22

(1) Pemeriksaan barang bukti penyebab proses elektrostatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut: a. permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi; b. laporan polisi; c. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan; dan d. BA pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti. (2) Pemeriksaan barang bukti penyebab proses elektrostatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. Penyidik yang menerima laporan atau mengetahui adanya peristiwa kecelakaan yang berkaitan proses elektrostatis, segera mengamankan TKP dengan memasang Police Line dan meminta bantuan Labfor Polri; b. pemeriksaan barang bukti penyebab proses elektrostatis tidak dapat dilakukan tanpa melakukan pemeriksaan TKP karena setiap bagian barang bukti perlu dianalisa keterkaitannya satu sama lain sebagai kesatuan sistem; dan c. Pemeriksaan penyebab proses elektrostatis, dilakukan oleh Labfor Polri sejak pemeriksaan teknik kriminalistik TKP sampai dengan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti.

BAB 3

Pemeriksaan Barang Bukti Perangkat Elektronik, Telekomunikasi, Komputer (Bukti Digital), dan penyebab proses elektrostatis.

Pasal 17

Pemeriksaan barang bukti perangkat elektronik, telekomunikasi, komputer (bukti digital) dan penyebab proses elektrostatis dilaksanakan di Labfor Polri dan/atau di TKP.

Pasal 18

(1) Pemeriksaan barang bukti perangkat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut: a. permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi; b. laporan polisi; c. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan; dan d. BA pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti. (2) Pemeriksaan barang bukti perangkat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. barang bukti secara lengkap dikirimkan ke Labfor Polri, beserta seluruh sistemnya; b. apabila barang bukti merupakan perangkat elektronik yang tidak sederhana, pengiriman barang bukti dilengkapi dengan : 1. spesifikasi teknis, gambar konstruksi, dan pedoman penggunaan (operating manual) dari pabrik pembuatnya; 2. dokumen riwayat pemakaian dan perawatan dari pengguna (Log Book), terutama berkaitan dengan kejadian kasus; c. barang bukti dibungkus, diikat,dilak, disegel, dan diberi label; d. apabila terdapat barang bukti yang diduga palsu atau tidak sesuai spesifikasinya, selain dikirimkan barang buktinya, wajib dikirimkan barang pembanding yang dilengkapi dengan pernyataan keaslian pembanding dari produsen resmi; dan e. barang bukti yang ukuran dan kondisinya tidak dapat dikirim ke Labfor Polri, dapat diperiksa di tempat (TKP) dengan tetap mempertahankan keaslian (status quo) TKP.

Pasal 19

(1) Pemeriksaan barang bukti perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut: a. permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi; b. laporan polisi; c. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan; dan d. BA pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti. (2) Pemeriksaan barang bukti perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. barang bukti secara lengkap dikirimkan ke Labfor Polri, beserta seluruh sistemnya; b. apabila barang bukti merupakan perangkat telekomunikasi yang tidak sederhana, pengiriman barang bukti dilengkapi dengan : 1. spesifikasi teknis, gambar konstruksi, dan pedoman penggunaan (operating manual) dari pabrik pembuatnya; dan 2. dokumen riwayat pemakaian dan perawatan dari pengguna (Log Book), terutama berkaitan dengan kejadian kasus. c. barang bukti dibungkus, diikat, dilak, disegel, dan diberi label; d. apabila terdapat barang bukti yang diduga palsu atau tidak sesuai spesifikasinya, selain dikirimkan barang buktinya, wajib dikirimkan barang pembanding yang dilengkapi dengan pernyataan keaslian pembanding dari produsen resmi; e. pengiriman barang bukti ke Labfor Polri dapat melalui pos paket atau kurir; dan f. barang bukti yang ukuran dan kondisinya tidak dapat dikirim ke Labfor Polri, dapat diperiksa di tempat asalnya (TKP) oleh pemeriksa ahli dari Labfor Polri dengan tetap memertahankan keaslian (status quo) TKP.

Pasal 20

(1) Pemeriksaan barang bukti perangkat komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut: a. permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi; b. laporan polisi; c. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan; dan d. BA pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti. (2) Pemeriksaan barang bukti perangkat komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. penanganan barang bukti komputer, yang berkaitan dengan data yang tersimpan dalam hard disk atau penyimpan data (storage) lainnya, dari sejak penanganan pertama harus sesuai dengan tata cara yang berlaku, karena barang bukti memiliki sifat yang mudah hilang/berubah (volatile), dan bila penyidik tidak memahami tata cara penyitaan barang bukti komputer, dapat meminta bantuan Labfor Polri; b. barang bukti dikirimkan secara lengkap dengan seluruh sistemnya; c. barang bukti dibungkus, diikat, dilak, disegel, dan diberi label; dan d. pengiriman barang bukti ke Labfor Polri dapat melalui pos paket atau kurir.

Pasal 21

(1) Tata cara penyitaan barang bukti komputer sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2) huruf a, untuk komputer yang sedang digunakan untuk melakukan kejahatan adalah sebagai berikut: a. mematikan aktivitas komputer dari server untuk komputer yang terhubung dengan network; b. mencabut kabel input komputer dari sumber arus listrik sebelum komputer di shut down (matikan secara kasar), untuk laptop/notebook dicabut pula baterainya; c. mematikan saklar pasokan listrik dan segel saklar tersebut untuk menghindari dihidupkan tanpa sengaja; d. mencatat spesifikasi komputer dan peralatan input/output (I/O) yang terpasang pada komputer tersebut; e. mencabut kabel-kabel yang terpasang pada komputer dan I/O-nya, masing-masing diberi tanda yang berbeda agar memudahkan pada pemasangannya kembali; f. menyita barang bukti lain yang ada hubungannya dengan komputer, antara lain disket, CD/DVD, magnetic tape, memory card, flashdisk, external harddisk, dan buku petunjuk; g. mencatat tanggal dan waktu penyitaan; dan h. perlakukan barang bukti dengan hati-hati seperti barang pecah belah pada saat pengangkutan. (2) Tata cara penyitaan barang bukti komputer sebagai mana dimaksud pasal 20 ayat (2) huruf a, untuk komputer yang sudah dimatikan sebagai berikut: a. mencari informasi kapan komputer digunakan tersangka untuk melakukan kejahatannya; b. mencari keterangan mengenai penggunaan komputer yang dijadikan sebagai barang bukti sesudah digunakan untuk melakukan kejahatan; dan c. mengikuti tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf h.

Pasal 22

(1) Pemeriksaan barang bukti penyebab proses elektrostatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut: a. permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi; b. laporan polisi; c. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan; dan d. BA pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti. (2) Pemeriksaan barang bukti penyebab proses elektrostatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. Penyidik yang menerima laporan atau mengetahui adanya peristiwa kecelakaan yang berkaitan proses elektrostatis, segera mengamankan TKP dengan memasang Police Line dan meminta bantuan Labfor Polri; b. pemeriksaan barang bukti penyebab proses elektrostatis tidak dapat dilakukan tanpa melakukan pemeriksaan TKP karena setiap bagian barang bukti perlu dianalisa keterkaitannya satu sama lain sebagai kesatuan sistem; dan c. Pemeriksaan penyebab proses elektrostatis, dilakukan oleh Labfor Polri sejak pemeriksaan teknik kriminalistik TKP sampai dengan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti.

Pasal 23

Pemeriksaan barang bukti perlengkapan listrik, pemanfaatan energi listrik, dan pencurian listrik, dilaksanakan di Labfor Polri dan/atau di TKP.

Pasal 24

(1) Pemeriksaan barang bukti perlengkapan listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut: a. permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi; b. laporan polisi; c. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan; dan d. BA pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti. (2) Pemeriksaan barang bukti perlengkapan listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. barang bukti perlengkapan listrik seperti pembangkit, transmisi, distribusi, dan jaringan pelanggan; secara lengkap dikirimkan ke Labfor Polri dengan seluruh sistemnya, b. apabila barang bukti merupakan perlengkapan listrik yang tidak sederhana, pengiriman barang bukti dilengkapi dengan : 1. spesifikasi teknis, gambar konstruksi (Single Phase Diagram), dan pedoman penggunaan (operating manual) dari pabrik pembuatnya; 2. dokumen riwayat pemakaian dan perawatan dari pengguna (Log Book), terutama berkaitan dengan kejadian kasus; c. apabila terdapat barang bukti yang diduga palsu atau tidak sesuai spesifikasinya, selain dikirimkan barang buktinya, wajib dikirimkan barang pembanding yang dilengkapi dengan pernyataan keaslian pembanding dari produsen resmi; d. barang bukti dibungkus, diikat, dilak, disegel, dan diberi label; dan e. barang bukti yang ukuran dan kondisinya tidak dapat dikirim ke Labfor Polri, dapat diperiksa di tempat asalnya (TKP) oleh pemeriksa ahli dari Labfor Polri dengan tetap mempertahankan keaslian (status quo) TKP.

Pasal 25

(1) Pemeriksaan barang bukti pemanfaatan energi listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut: a. permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi; b. laporan polisi; c. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan; dan d. BA pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti. (2) Pemeriksaan barang bukti pemanfaatan energi listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. barang bukti pemanfaatan energi listrik antara lain alat listrik industri dan rumah tangga, secara lengkap dikirimkan ke Labfor Polri dengan seluruh sistemnya; b. apabila barang bukti merupakan pemanfaatan energi listrik yang tidak sederhana, pengiriman barang bukti dilengkapi dengan : 1. spesifikasi teknis, gambar konstruksi, dan pedoman penggunaan (operating manual) dari pabrik pembuatnya; 2. dokumen riwayat pemakaian dan perawatan dari pengguna (Log Book), terutama berkaitan dengan kejadian kasus; c. apabila terdapat barang bukti yang diduga palsu atau tidak sesuai spesifikasinya, selain dikirimkan barang buktinya, wajib dikirimkan barang pembanding yang dilengkapi dengan pernyataan keaslian pembanding dari produsen resmi; d. barang bukti dibungkus, diikat, dilak, disegel, dan diberi label; dan e. barang bukti yang ukuran dan kondisinya tidak dapat dikirim ke Labfor Polri, dapat diperiksa di tempat asalnya (TKP) oleh pemeriksa ahli dari Labfor Polri dengan tetap mempertahankan keaslian (status quo) TKP.

Pasal 26

(1) Pemeriksaan barang bukti pencurian listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut: a. permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi; b. laporan polisi; c. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan; dan d. BA pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti. (2) Pemeriksaan barang bukti pencurian listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. barang bukti pencurian listrik secara lengkap dikirimkan ke Labfor Polri dengan seluruh sistemnya; b. menyertakan barang bukti non listrik yang ditemukan di TKP, antara lain: 1. kunci/anak kunci gardu distribusi/APP; 2. isolator buatan; dan 3. segel gardu distribusi/APP; c. apabila terdapat barang bukti berupa segel yang diduga palsu atau tidak sesuai spesifikasinya, selain dikirimkan barang buktinya, wajib dikirimkan barang pembanding yang dilengkapi dengan pernyataan keaslian pembanding dari produsen resmi; d. barang bukti dibungkus, diikat, dilak, disegel, dan diberi label; e. pengiriman barang bukti ke Labfor Polri dapat melalui pos paket atau kurir; dan f. barang bukti yang ukuran dan kondisinya tidak dapat dikirim ke Labfor Polri, dapat diperiksa di tempat asalnya (TKP) oleh pemeriksa ahli dari Labfor Polri dengan tetap mempertahankan keaslian (status quo) TKP.

Pasal 27

Dalam pencarian barang bukti pencurian listrik, perlu diperhatikan modus pencurian listrik antara lain: a. dari Jaringan Tegangan Menengah ke Gardu Hubung; b. dari Gardu Hubung ke Instalasi Konsumen (Industri) tanpa melewati Alat Pembatas dan Pengukur (APP); c. dari Jaringan Tegangan Rendah ke Instalasi Konsumen (Rumah Tangga) tanpa melewati APP; d. membalik phase dengan netral; e. MEMUTUSKAN pengukuran arus dan tegangan ke APP; dan f. merusak segel APP dan segel pemutus arus/tegangan.

BAB 4

Pemeriksaan Barang Bukti Perlengkapan Listrik, Pemanfaatan Energi Listrik, dan Pencurian Listrik

Pasal 23

Pemeriksaan barang bukti perlengkapan listrik, pemanfaatan energi listrik, dan pencurian listrik, dilaksanakan di Labfor Polri dan/atau di TKP.

Pasal 24

(1) Pemeriksaan barang bukti perlengkapan listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut: a. permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi; b. laporan polisi; c. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan; dan d. BA pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti. (2) Pemeriksaan barang bukti perlengkapan listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. barang bukti perlengkapan listrik seperti pembangkit, transmisi, distribusi, dan jaringan pelanggan; secara lengkap dikirimkan ke Labfor Polri dengan seluruh sistemnya, b. apabila barang bukti merupakan perlengkapan listrik yang tidak sederhana, pengiriman barang bukti dilengkapi dengan : 1. spesifikasi teknis, gambar konstruksi (Single Phase Diagram), dan pedoman penggunaan (operating manual) dari pabrik pembuatnya; 2. dokumen riwayat pemakaian dan perawatan dari pengguna (Log Book), terutama berkaitan dengan kejadian kasus; c. apabila terdapat barang bukti yang diduga palsu atau tidak sesuai spesifikasinya, selain dikirimkan barang buktinya, wajib dikirimkan barang pembanding yang dilengkapi dengan pernyataan keaslian pembanding dari produsen resmi; d. barang bukti dibungkus, diikat, dilak, disegel, dan diberi label; dan e. barang bukti yang ukuran dan kondisinya tidak dapat dikirim ke Labfor Polri, dapat diperiksa di tempat asalnya (TKP) oleh pemeriksa ahli dari Labfor Polri dengan tetap mempertahankan keaslian (status quo) TKP.

Pasal 25

(1) Pemeriksaan barang bukti pemanfaatan energi listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut: a. permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi; b. laporan polisi; c. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan; dan d. BA pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti. (2) Pemeriksaan barang bukti pemanfaatan energi listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. barang bukti pemanfaatan energi listrik antara lain alat listrik industri dan rumah tangga, secara lengkap dikirimkan ke Labfor Polri dengan seluruh sistemnya; b. apabila barang bukti merupakan pemanfaatan energi listrik yang tidak sederhana, pengiriman barang bukti dilengkapi dengan : 1. spesifikasi teknis, gambar konstruksi, dan pedoman penggunaan (operating manual) dari pabrik pembuatnya; 2. dokumen riwayat pemakaian dan perawatan dari pengguna (Log Book), terutama berkaitan dengan kejadian kasus; c. apabila terdapat barang bukti yang diduga palsu atau tidak sesuai spesifikasinya, selain dikirimkan barang buktinya, wajib dikirimkan barang pembanding yang dilengkapi dengan pernyataan keaslian pembanding dari produsen resmi; d. barang bukti dibungkus, diikat, dilak, disegel, dan diberi label; dan e. barang bukti yang ukuran dan kondisinya tidak dapat dikirim ke Labfor Polri, dapat diperiksa di tempat asalnya (TKP) oleh pemeriksa ahli dari Labfor Polri dengan tetap mempertahankan keaslian (status quo) TKP.

Pasal 26

(1) Pemeriksaan barang bukti pencurian listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut: a. permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi; b. laporan polisi; c. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan; dan d. BA pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti. (2) Pemeriksaan barang bukti pencurian listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. barang bukti pencurian listrik secara lengkap dikirimkan ke Labfor Polri dengan seluruh sistemnya; b. menyertakan barang bukti non listrik yang ditemukan di TKP, antara lain: 1. kunci/anak kunci gardu distribusi/APP; 2. isolator buatan; dan 3. segel gardu distribusi/APP; c. apabila terdapat barang bukti berupa segel yang diduga palsu atau tidak sesuai spesifikasinya, selain dikirimkan barang buktinya, wajib dikirimkan barang pembanding yang dilengkapi dengan pernyataan keaslian pembanding dari produsen resmi; d. barang bukti dibungkus, diikat, dilak, disegel, dan diberi label; e. pengiriman barang bukti ke Labfor Polri dapat melalui pos paket atau kurir; dan f. barang bukti yang ukuran dan kondisinya tidak dapat dikirim ke Labfor Polri, dapat diperiksa di tempat asalnya (TKP) oleh pemeriksa ahli dari Labfor Polri dengan tetap mempertahankan keaslian (status quo) TKP.

Pasal 27

Dalam pencarian barang bukti pencurian listrik, perlu diperhatikan modus pencurian listrik antara lain: a. dari Jaringan Tegangan Menengah ke Gardu Hubung; b. dari Gardu Hubung ke Instalasi Konsumen (Industri) tanpa melewati Alat Pembatas dan Pengukur (APP); c. dari Jaringan Tegangan Rendah ke Instalasi Konsumen (Rumah Tangga) tanpa melewati APP; d. membalik phase dengan netral; e. MEMUTUSKAN pengukuran arus dan tegangan ke APP; dan f. merusak segel APP dan segel pemutus arus/tegangan.

Pasal 28

Pemeriksaan barang bukti pesawat pembangkit tenaga dan pesawat mekanis dilaksanakan di Labfor Polri dan/atau di TKP.

Pasal 29

(1) Pemeriksaan barang bukti pesawat pembangkit tenaga dan pesawat mekanis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut: a. permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi; b. laporan polisi; c. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan; dan d. BA pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti. (2) Pemeriksaan barang bukti pesawat pembangkit tenaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. barang bukti yang fisiknya dapat dikirimkan ke Labfor Polri, dikirimkan secara lengkap dengan seluruh sistemnya; b. apabila barang bukti merupakan pesawat pembangkit tenaga yang tidak sederhana, pengiriman barang bukti dilengkapi dengan : 1. spesifikasi teknis, gambar konstruksi, dan pedoman penggunaan (operating manual) dari pabrik pembuatnya; 2. dokumen riwayat pemakaian dan perawatan dari pengguna (Log Book), terutama berkaitan dengan kejadian kasus; c. apabila terdapat barang bukti yang diduga palsu atau tidak sesuai spesifikasinya, selain dikirimkan barang buktinya, wajib dikirimkan barang pembanding yang dilengkapi dengan pernyataan keaslian pembanding dari produsen resmi; d. barang bukti dibungkus, diikat, dilak, disegel, dan diberi label; e pengiriman barang bukti ke Labfor Polri dapat melalui pos paket atau kurir; f. pemeriksaan barang bukti untuk menentukan akibat yang disebabkan oleh kegagalan pesawat (kerusakan, kecelakaan, kebakaran dll) tidak dapat dilakukan tanpa mengkaitkannya dengan kondisi lapangan, oleh karena itu Labfor Polri perlu melakukan pemeriksaan di TKP ; dan g. barang bukti yang karena ukuran dan kondisinya tidak dapat dikirimkan ke Labfor Polri, dapat diperiksa di tempat asalnya (TKP) oleh pemeriksa ahli dari Labfor Polri. Keaslian (status quo) TKP agar dipertahankan.

Pasal 30

(1) Pemeriksaan barang bukti pesawat mekanis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut: a. permintaan tertulis dari Kepala Kesatuan Kewilayahan atau Kepala/pimpinan Instansi; b. laporan polisi; c. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan; dan d. BA pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti. (2) Pemeriksaan barang bukti pesawat mekanis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. barang bukti yang fisiknya dapat dikirimkan ke Labfor Polri, dikirimkan secara lengkap dengan seluruh sistemnya; b. apabila barang bukti merupakan pesawat mekanis yang tidak sederhana, pengiriman barang bukti dilengkapi dengan : 1. spesifikasi teknis, gambar konstruksi, dan pedoman penggunaan (operating manual) dari pabrik pembuatnya; 2. dokumen riwayat pemakaian dan perawatan dari pengguna (Log Book), terutama berkaitan dengan kejadian kasus; c. apabila terdapat barang bukti yang diduga palsu atau tidak sesuai spesifikasinya, selain dikirimkan barang buktinya, wajib dikirimkan barang pembanding yang dilengkapi dengan pernyataan keaslian pembanding dari produsen resmi; d. barang bukti dibungkus, diikat, dilak, disegel, dan diberi label; e. pengiriman barang bukti ke Labfor Polri dapat melalui pos paket atau kurir; f. pemeriksaan barang bukti untuk menentukan akibat yang disebabkan oleh kegagalan pesawat ( kerusakan, kecelakaan, kebakaran dll) tidak dapat dilakukan tanpa mengkaitkannya dengan kondisi lapangan, oleh karena itu Labfor Polri perlu melakukan pemeriksaan di TKP; dan g. barang bukti yang karena ukuran dan kondisinya tidak dapat dikirimkan ke Labfor Polri, dapat diperiksa di tempat asalnya (TKP) oleh pemeriksa ahli dari Labfor Polri. Keaslian (status quo) TKP agar dipertahankan.

BAB 5

Pemeriksaan Barang Bukti Pesawat Pembangkit Tenaga dan Pesawat Mekanis

Pasal 28

Pemeriksaan barang bukti pesawat pembangkit tenaga dan pesawat mekanis dilaksanakan di Labfor Polri dan/atau di TKP.

Pasal 29

(1) Pemeriksaan barang bukti pesawat pembangkit tenaga dan pesawat mekanis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut: a. permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi; b. laporan polisi; c. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan; dan d. BA pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti. (2) Pemeriksaan barang bukti pesawat pembangkit tenaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. barang bukti yang fisiknya dapat dikirimkan ke Labfor Polri, dikirimkan secara lengkap dengan seluruh sistemnya; b. apabila barang bukti merupakan pesawat pembangkit tenaga yang tidak sederhana, pengiriman barang bukti dilengkapi dengan : 1. spesifikasi teknis, gambar konstruksi, dan pedoman penggunaan (operating manual) dari pabrik pembuatnya; 2. dokumen riwayat pemakaian dan perawatan dari pengguna (Log Book), terutama berkaitan dengan kejadian kasus; c. apabila terdapat barang bukti yang diduga palsu atau tidak sesuai spesifikasinya, selain dikirimkan barang buktinya, wajib dikirimkan barang pembanding yang dilengkapi dengan pernyataan keaslian pembanding dari produsen resmi; d. barang bukti dibungkus, diikat, dilak, disegel, dan diberi label; e pengiriman barang bukti ke Labfor Polri dapat melalui pos paket atau kurir; f. pemeriksaan barang bukti untuk menentukan akibat yang disebabkan oleh kegagalan pesawat (kerusakan, kecelakaan, kebakaran dll) tidak dapat dilakukan tanpa mengkaitkannya dengan kondisi lapangan, oleh karena itu Labfor Polri perlu melakukan pemeriksaan di TKP ; dan g. barang bukti yang karena ukuran dan kondisinya tidak dapat dikirimkan ke Labfor Polri, dapat diperiksa di tempat asalnya (TKP) oleh pemeriksa ahli dari Labfor Polri. Keaslian (status quo) TKP agar dipertahankan.

Pasal 30

(1) Pemeriksaan barang bukti pesawat mekanis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut: a. permintaan tertulis dari Kepala Kesatuan Kewilayahan atau Kepala/pimpinan Instansi; b. laporan polisi; c. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan; dan d. BA pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti. (2) Pemeriksaan barang bukti pesawat mekanis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. barang bukti yang fisiknya dapat dikirimkan ke Labfor Polri, dikirimkan secara lengkap dengan seluruh sistemnya; b. apabila barang bukti merupakan pesawat mekanis yang tidak sederhana, pengiriman barang bukti dilengkapi dengan : 1. spesifikasi teknis, gambar konstruksi, dan pedoman penggunaan (operating manual) dari pabrik pembuatnya; 2. dokumen riwayat pemakaian dan perawatan dari pengguna (Log Book), terutama berkaitan dengan kejadian kasus; c. apabila terdapat barang bukti yang diduga palsu atau tidak sesuai spesifikasinya, selain dikirimkan barang buktinya, wajib dikirimkan barang pembanding yang dilengkapi dengan pernyataan keaslian pembanding dari produsen resmi; d. barang bukti dibungkus, diikat, dilak, disegel, dan diberi label; e. pengiriman barang bukti ke Labfor Polri dapat melalui pos paket atau kurir; f. pemeriksaan barang bukti untuk menentukan akibat yang disebabkan oleh kegagalan pesawat ( kerusakan, kecelakaan, kebakaran dll) tidak dapat dilakukan tanpa mengkaitkannya dengan kondisi lapangan, oleh karena itu Labfor Polri perlu melakukan pemeriksaan di TKP; dan g. barang bukti yang karena ukuran dan kondisinya tidak dapat dikirimkan ke Labfor Polri, dapat diperiksa di tempat asalnya (TKP) oleh pemeriksa ahli dari Labfor Polri. Keaslian (status quo) TKP agar dipertahankan.