PERBAN

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2009 tentang PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN

PERBAN Nomor 1 Tahun 2009

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

PENGGUNAAN KEKUATAN

Pasal 5

Koreksi

(1) Tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian terdiri dari: a. tahap 1 : kekuatan yang memiliki dampak deterrent/pencegahan; b. tahap 2 : perintah lisan; c. tahap 3 : kendali tangan kosong lunak; d. tahap 4 : kendali tangan kosong keras; e. tahap 5: kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri; f. tahap 6: kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat. (2) Anggota Polri harus memilih tahapan penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

Tahapan penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan kehadiran anggota Polri yang dapat diketahui dari: a. seragam atau rompi atau jaket yang bertuliskan POLISI yang dikenakan oleh anggota Polri; b. kendaraan dengan tanda Polri; c. lencana kewenangan Polisi; atau d. pemberitahuan lisan dengan meneriakkan kata “POLISI“.

Pasal 7

(1) Pada setiap tahapan penggunaan kekuatan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat diikuti dengan komunikasi lisan/ucapan dengan cara membujuk, memperingatkan dan memerintahkan untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka. (2) Setiap tingkatan bahaya ancaman terhadap anggota Polri atau masyarakat dihadapi dengan tahapan penggunaan kekuatan sebagai berikut: a. tindakan pasif dihadapi dengan kendali tangan kosong lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c; b. tindakan aktif dihadapi dengan kendali tangan kosong keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d; c. tindakan agresif dihadapi dengan kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata atau semprotan cabe, atau alat lain sesuai standar Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e; d. tindakan agresif yang bersifat segera yang dilakukan oleh pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian atau membahayakan kehormatan kesusilaan anggota Polri atau masyarakat atau menimbulkan bahaya terhadap keselamatan umum, seperti: membakar stasiun pompa bensin, meledakkan gardu listrik, meledakkan gudang senjata/amunisi, atau menghancurkan objek vital, dapat dihadapi dengan kendali senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f.

Pasal 8

(1) Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilakukan ketika: a. tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat; b. anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut; c. anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat. (2) Penggunaan kekuatan dengan senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka. (3) Untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penggunaan kendali senjata api dengan atau tanpa harus diawali peringatan atau perintah lisan.

Pasal 9

Penggunaan senjata api dari dan ke arah kendaraan yang bergerak atau kendaraan yang melarikan diri diperbolehkan, dengan kehati-hatian yang tinggi dan tidak menimbulkan resiko baik terhadap diri anggota Polri itu sendiri maupun masyarakat.

Pasal 10

Dalam hal penggunaan senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, Pasal 8 dan Pasal 9, anggota Polri harus memiliki kualifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB Kedua

Pelaksanaan

Pasal 6

Koreksi

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dalam hal penggunaan senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, Pasal 8 dan Pasal 9, anggota Polri harus memiliki kualifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

Koreksi

(1) Setiap pimpinan sebelum menugaskan anggota yang diperkirakan akan menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian wajib memberikan arahan kepada anggota yang ditugaskan mengenai penggunaan kekuatan. (2) Setiap anggota yang menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian wajib memperhatikan arahan pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menjadikannya sebagai pertimbangan dalam menerapkan diskresi kepolisian. (3) Setiap pelaksanaan tindakan kepolisian yang menggunakan kekuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, huruf e, dan/atau huruf f, anggota Polri yang melaksanakan penggunaan kekuatan wajib secara segera melaporkan pelaksanaannya kepada atasan langsung secara tertulis dalam bentuk formulir penggunaan kekuatan sebagaimana contoh yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat antara lain: a. tanggal dan tempat kejadian; b. uraian singkat peristiwa tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, sehingga memerlukan tindakan kepolisian; c. alasan/pertimbangan penggunaan kekuatan; d. rincian kekuatan yang digunakan; e. evaluasi hasil penggunaan kekuatan; f. akibat dan permasalahan yang ditimbulkan oleh penggunaan kekuatan tersebut. (5) Informasi yang dimuat dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk: a. bahan laporan penggunaan kekuatan tahap 4 sampai dengan tahap 6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, e dan huruf f; b. mengetahui tahapan penggunaan kekuatan yang telah digunakan; c. mengetahui hal-hal yang terkait dengan keselamatan anggota Polri dan/atau masyarakat; d. bahan analisa dan evaluasi dalam rangka pengembangan dan peningkatan kemampuan profesional anggota Polri secara berkesinambungan; e. bahan pertanggungjawaban hukum penerapan penggunaan kekuatan; f. bahan pembelaan hukum dalam hal terjadi gugatan pidana/perdata terkait penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bersangkutan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Koreksi

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Kapolri No.Pol.: 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Tindakan Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA Dalam Penggunaan Kekuatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Koreksi

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2009 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, BAMBANG HENDARSO DANURI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ANDI MATTALATTA LAMPIRAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN LAMPIRAN FORMULIR PENGGUNAAN KEKUATAN (A) : PERLAWANAN - KENDALI FORMULIR PENGGUNAAN KEKUATAN (B) : ANEV PIMPINAN KIRIM LAPORAN YANG TELAH DIISI KE 1. NOMOR LAPORAN: 2. PUKUL: 3. TANGGAL KEJADIAN: PROPAM MELALUI KOMANDAN ANDA 4. LOKASI: 5. WILAYAH TUGAS: 6. JENIS KEJADIAN: 7. NAMA PETUGAS: 8.JENIS KELAMIN 9.PANGKAT/NRP 10.JABATAN: 11. KESATUAN: 12. TINGGI: 13. BERAT: 14. TUGAS YANG SEDANG DILAKSANAKAN: 15. JENIS DINAS: 16. KEMUNCULAN PETUGAS: 17. MENGENAKAN (PATROLI, GATUR LANTAS, MENANGKAP, DLL.) SEDANG DINAS DINAS TAMBAHAN BERSERAGAM BAJU ANTI PELURU SEDANG TIDAK DINAS TIDAK BERSERAGAM YA TIDAK 18. NAMA TERSANGKA (LENGKAP): 19. ALAMAT: 20. JENIS 21. RAS/SUKU: 22. UMUR: 23. TANGGAL LAHIR: 24. TINGGI BADAN: 25. BERAT BADAN: KELAMIN: 26. KONDISI MENTAL TERSANGKA SAAT KEJADIAN: 27. JUMLAH ORANG DI LOKASI KEJADIAN: 28. KONDISI LINGKUNGAN: NORMAL DALAM PENGARUH NARKOBA POLISI: _____ KORBAN: _____ DALAM RUANGAN LUAR RUANGAN MABUK TERGANGGU SECARA MENTAL TERSANGKA: ______ SAKSI: ______ SIANG HARI MALAM HARI SANGAT MARAH MASYARAKAT SIPIL: ______ DINI / PETANG HARI CAHAYA LAMPU 29. PERLAWANAN MULAI SAAT: 30. ALASAN KENDALI FISIK / SENJATA DIGUNAKAN (TANDAI SEMUA YANG SESUAI): SEBELUM PERMBORGOLAN UNTUK MENAHAN TERSANGKA MEMBELA DIRI MENJAGA/PEROLEH KEMBALI KENDALI ATAS TSK. SELAMA PEMBORGOLAN CEGAH KEJAHATAN BERAT CEGAH KABUR AGAR TSK. DITAHAN DENGAN TERLINDUNGI SETELAH PEMBORGOLAN MELINDUNGI ORANG LAIN MEMBUNUH BINATANG UNTUK MELINDUNGI MANUSIA 31. SENJATA YANG DIGUNAKAN TERSANGKA (TANDAI SEMUA YANG SESUAI): 32. SENJATA TSK DIARAHKAN KE ORANG: TANPA SENJATA PISTOL SENJATA PETUGAS ( _______________________ ) YA NO TANGAN BINATANG BAHAN PELEDAK 34. SENJATA YANG TERSEDIA BAGI / DIGUNAKAN PISAU KAKI SENJATA TAK SENGAJA MELETUS OLEH PETUGAS (TANDAI SEMUA YG. SESUAI): TONGKAT GIGITAN LAINNYA: __________________________________ S = TERSEDIA G = DIGUNAKAN EFEKTIF KENDARAAN LARAS PANJANG S G YA TIDAK 33. TINGKAT-TINGKAT PERLAWANAN YANG DIGUNAKAN TSK. (TANDAI SEMUA YANG SESUAI) : TIDAK ADA INTIMIDASI PSIKOLOGIS KETIDAKPATUHAN LISAN PERLAWANAN PASIF TEKNIK TANGAN KOSONG PERLAWANAN AKTIF PERLAWANAN AGRESIF SERANGAN MEMATIKAN SEMPROTAN CABE 35. EFEK KENDALI FISIK / SENJATA YANG DIGUNAKAN TERHADAP TERSANGKA / PETUGAS: GAS CS (TANDAI SATU DI TIAP KOLOM): T = TERSANGKA P = PETUGAS TONGKAT T P SENTER TIDAK ADA LUKA TERLIHAT, TIDAK ADA KELUHAN RASA SAKIT TASER TIDAK ADA LUKA TERLIHAT, ADA KELUHAN SEDIKIT RASA SAKIT, PERAWATAN MEDIS ANJING TIDAK DIPERLUKAN SENJATA OTOMATIS LUKA KECIL TERLIHAT (MEMAR, BENGKAK, LECET), RAWAT MEDIS TIDAK DIPERLUKAN SENJATA CADANGAN LUKA YANG MEMERLUKAN RAWAT JALAN (PEMERIKSAAN DOKTER, JAHITAN, X-RAY) PISTOL DINAS LUKA YANG MEMERLUKAN RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT PISTOL NON-DINAS KEMATIAN SENAPAN 36. LETAK LUKA PADA TERSANGKA (T) DANPETUGAS (P) -- TANDAI SEMUA YANG SESUAI: SHOTGUN T P T P T P T P KENDARAAN KEPALA TORSO/BADAN TANGAN TUNGKAI KAKI LAINNYA T P T P T P (PAHA / BETIS) LEHER LENGAN KAKI BAGIAN BAWAH (PERGELANGAN KE BAWAH) 37. NARASI KEJADIAN PENGGUNAAN KEKUATAN : IKUTKAN SEMUA HAL YANG TELAH DIKETAHUI SEBELUM DAN SELAMA PENGGUNAAN KEKUATAN (MISAL : APAKAH ANDA TAHU BAHWA TSK. MELAKUKANKEJAHATAN BERAT / RINGAN DAN SEMUA ANCAMAN YG. DITUNJUKKAN TSK.) 38. TANDATANGAN PETUGAS / NRP / TANGGAL: LAMPIRKAN LAPORAN KEJADIAN CATATAN: KOTAK 7 HINGGA 17 ADALAH DATA TENTANG PETUGAS BERSANGKUTAN. KOTAK 18 HINGGA 26 ADALAH DATA TENTANG TERSANGKA FORMULIR PENGGUNAAN KEKUATAN (A) : PERLAWANAN - KENDALI Lampiran 1 : Formulir Penggunaan Kekuatan (a) : Perlawanan - Kendali KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN 2 : Formulir Penggunaan Kekuatan (B): Anev Pimpinan 1. NOMOR LAPORAN: 2. PENILAIAN ATASAN LANGSUNG: 3. TINDAKAN YANG DILAKUKAN PETUGAS: 4. TANDATANGAN / PANGKAT / NRP ATASAN LANGSUNG/ TANGGAL: SESUAI DENGAN KEBIJAKAN SESUAI DENGAN PELATIHAN 5. PENILAIAN ANKUM: 6. PENGHARGAAN HUKUMAN 7. TANDATANGAN / PANGKAT / NRP ANKUM / TANGGAL: FORMULIR PENGGUNAAN KEKUATAN (B): ANEV PIMPINAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2009 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Drs. H. BAMBANG HENDARSO DANURI, M.M. JENDERAL POLISI

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2009 tentang PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

BAB VII

Pasal 16

Pasal 17