PERBAN

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2010 tentang UNIT LAYANAN PENGADAAN DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

PERBAN Nomor 6 Tahun 2010

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

ULP di Ombudsman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bersifat non-struktural melekat di Bagian Perlengkapan dan Rumah pada Biro Umum Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik INDONESIA.

Pasal 6

Perangkat organisasi ULP di Ombudsman ditetapkan sesuai dengan kebutuhan paling kurang terdiri atas: a. Seorang Kepala yang dirangkap oleh Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga pada Biro Umum Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik INDONESIA; b. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris; c. Staf Pendukung ditetapkan oleh Kepala ULP di Ombudsman paling banyak 5 (lima) orang baik dari PNS, Asisten Ombudsman atau Staf Sekretariatan Ombudsman; d. Kelompok Kerja ULP di Ombudsman berjumlah gasal sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang tergantung kebutuhan dan memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan.

Pasal 7

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan semua bentuk kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan di lingkungan Ombudsman Republik INDONESIA sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 8

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas: 1. melaksanakan urusan keuangan dan ketatausahaan pengadaan barang/jasa; 2. menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana ULP di Ombudsman; 3. menyediakan dokumen yang dibutuhkan Kelompok Kerja dalam pengadaan barang/jasa; 4. menyediakan dan mengelola sistem informasi yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa; 5. mensosialisasikan kebijakan dan kegiatan pengadaan barang/jasa; 6. menyediakan informasi pengadaan barang/jasa kepada masyarakat; 7. menerima dan mengkoordinasikan pengaduan dan sanggahan yang disampaikan oleh masyarakat atau pihak terkait; 8. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap harga beli barang/jasa; dan 9. melakukan perencanaan biaya dan usaha pengurangan biaya pengadaan.

Pasal 9

Staf Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mempunyai tugas membantu Sekretaris ULP di Ombudsman dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; 2. memahami pekerjaan yang diadakan; 3. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas pengadaan barang/jasa yang bersangkutan; 4. memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan barang/jasa; 5. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang menetapkannya sebagai anggota Kelompok Kerja; 6. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan 7. menandatangani Pakta Integritas.

Pasal 11

Kelompok Kerja mempunyai tugas utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan diberikan honorarium sesuai dengan besaran nilai pagu paket pengadaan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Umum Tahun yang bersangkutan.

Pasal 12

Kepala ULP di Ombudsman, Sekretaris, Staf Pendukung dan Kelompok Kerja diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik INDONESIA dalam bentuk penetapan pada setiap awal tahun anggaran berjalan.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 13

(1) ULP di Ombudsman wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan unit kerja Ombudsman sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Ombudsman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Ombudsman Republik INDONESIA. (2) ULP di Ombudsman wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Pasal 14

(1) Hubungan kerja ULP di Ombudsman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), meliputi: a. menyampaikan laporan periodik tentang proses dan hasil pengadaan; b. mengadakan konsultasi dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan; c. memberikan pedoman, petunjuk dan masukan dalam rangka penyusunan perencanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Ombudsman Republik INDONESIA; dan d. melaksanakan pedoman dan petunjuk pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang diberikan Pengguna Anggaran. (2) Hubungan kerja ULP di Ombudsman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), meliputi: a. menyampaikan laporan semester hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Ombudsman Republik INDONESIA; b. mengadakan konsultasi sesuai dengan kebutuhan, dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/jasa; c. melaksanakan pedoman dan petunjuk LKPP dalam hal pengadaan barang/jasa; dan d. memberikan masukan kepada LKPP untuk perumusan strategi dan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 15

Peraturan Ombudsman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2010 KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA, ANTONIUS SUJATA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR ..