PERBAN

Peraturan Badan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia

PERBAN Nomor 32 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB III

SARANA DAN PRASARANA DI LINGKUNGAN KANTOR OMBUDSMAN

Pasal 4

Koreksi

Standar Sarana dan Prasarana Kantor di lingkungan kantor Ombudsman terdiri atas: a. Ruang Kantor; b. Ruang Penunjang; c. Perlengkapan Kantor; dan d. kendaraan dinas.

Pasal 5

Koreksi

(1) Ruang Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas: a. Ruang Kantor Ketua; b. Ruang Kantor Wakil Ketua; c. Ruang Kantor Anggota; d. Ruang Kantor pejabat eselon I; e. Ruang Kantor pejabat eselon II dan asisten utama; f. Ruang Kantor pejabat eselon III; g. Ruang Kantor pejabat eselon IV dan kepala keasistenan; h. Ruang Kantor bendahara; dan i. Ruang Kantor fungsional umum dan asisten. (2) Standar ukuran dan perlengkapan Ruang Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Ombudsman ini.

Pasal 6

(1) Ruang Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas: a. ruang rapat besar; b. ruang ajudikasi khusus; c. ruang rapat; d. ruang investigasi khusus; e. ruang fasilitas pengaduan masyarakat; f. ruang teleconference; g. musala; h. ruang laktasi; i. ruang tunggu; j. ruang arsip; k. toilet; l. toilet khusus penyandang disabilitas dan lanjut usia (lansia); m. ruang lobi; n. ruang telekomunikasi; o. perpustakaan; p. gudang barang persediaan; q. gudang barang peralatan; r. ruang pusat CCTV (Closed Circuit Television); s. ruang galeri; t. ruang pelayanan informasi dan dokumentasi; u. ruang poliklinik; v. ruang sentral telepon; w. ruang pos penjagaan keamanan; x. ruang istirahat penjaga keamanan; y. ruang kantin; z. ruang genset; aa. ruang server; bb. ruang LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik); cc. ruang dapur/pantry; dd. ruang media center; ee. ruang pewarta; ff. ruang istirahat; gg. ruang panel listrik; dan hh. ruang merokok. (2) Standar ukuran dan perlengkapan Ruang Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

(1) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas: a. Kendaraan Dinas Operasional Jabatan; dan b. Kendaraan Dinas Operasional Kantor. (2) Kendaraan Dinas Operasional Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disediakan bagi pejabat selama yang bersangkutan memangku jabatan. (3) Standar Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Ombudsman ini.

Pasal 8

Sarana dan Prasarana kantor di lingkungan kantor Ombudsman dibangun dengan memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

BAB IV

SARANA DAN PRASARANA DI LINGKUNGAN KANTOR PERWAKILAN OMBUDSMAN

Pasal 9

Koreksi

Standar Sarana dan Prasarana di lingkungan kantor Perwakilan Ombudsman terdiri atas: a. Standar Sarana dan Prasarana Kantor; dan b. Standar Sarana dan Prasarana lahan dan bangunan.

Pasal 10

Koreksi

Standar Sarana dan Prasarana Kantor di lingkungan kantor Perwakilan Ombudsman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas: a. Ruang Kantor; b. Ruang Penunjang; c. Perlengkapan Kantor; dan d. Kendaraan Dinas Operasional Kantor.

Pasal 11

(1) Ruang Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas: a. Ruang Kantor kepala perwakilan; b. Ruang Kantor bendahara; dan c. Ruang Kantor fungsional umum dan asisten. (2) Standar ukuran dan perlengkapan Ruang Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Ombudsman ini.

Pasal 12

(1) Ruang Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas: a. ruang rapat besar; b. ruang rapat; c. ruang fasilitas pengaduan masyarakat; d. musala; e. ruang laktasi; f. ruang tunggu; g. ruang arsip; h. toilet; i. ruang lobi; j. ruang penyimpanan barang; k. ruang dapur/pantry; dan l. ruang merokok. (2) Standar ukuran dan perlengkapan Ruang Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Ombudsman ini.

Pasal 13

(1) Kendaraan Dinas Operasional Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perwakilan Ombudsman. (2) Standar Kendaraan Dinas Operasional Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Ombudsman ini.

Pasal 14

Sarana dan Prasarana kantor di lingkungan kantor Perwakilan Ombudsman dibangun dengan memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Pasal 15

Standar Sarana dan Prasarana lahan dan bangunan di lingkungan kantor Perwakilan Ombudsman sebagaimana dinaksud dalam Pasal 9 huruf b tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Ombudsman ini.

Peraturan Badan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17