PERBAN

Peraturan Badan Nomor 13 Tahun 2013 tentang INSENTIF KERJA ASISTEN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

PERBAN Nomor 13 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB III

PENILAIAN DAN PENETAPAN PERINGKAT KINERJA

Pasal 4

Koreksi

(1) Peringkat Kinerja Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan penilaian kinerja, tingkat kehadiran dan pencapaian prestasi kerja tertentu. (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan: a. Kecakapan dalam hal pemahaman terhadap substansi tugas yang diberikan; b. Ketepatan dan akurasi dalam menganalisis tugas yang diberikan; c. Kerajinan dan ketepatan waktu dalam penyelesaian/pelaksanaan tugas; d. Komunikasi dan kerjasama; dan e. Inisiatif dalam melaksanakan tugas. (3) Tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan: a. Ketepatan kehadiran Asisten sesuai dengan ketentuan jam kerja; b. Ketepatan kehadiran sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memenuhi jumlah jam kehadiran 8 (delapan) jam perhari atau 160 jam perbulan; dan c. Dalam hal Asisten melaksanakan tugas di luar kantor, maka jam kerja selama penugasan tersebut tetap diperhitungkan jumlah jam kehadiran. (4) Pencapaian prestasi kerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prestasi di atas rata-rata yang dicapai Asisten berupa: a. Menjadi penanggungjawab bidang atau sub bidang atau pelaksana tugas Kepala Perwakilan Ombudsman; b. Memiliki gagasan dalam pelaksanaan tugas yang memberikan manfaat bagi perbaikan pelayanan publik dan memperoleh pengakuan dari masyarakat/lembaga dan/atau Pimpinan Ombudsman; www.djpp.kemenkumham.go.id c. Menyelesaikan tugas dalam waktu yang lebih cepat dari target waktu yang diberikan; d. Menjadi ketua/anggota tim atau narasumber, pada kegiatan yang terkait dengan tata kelola pemerintahan dan/atau pelayanan publik yang dilaksanakan oleh lembaga lain atas persetujuan Ombudsman Bidang dan/atau Ketua Ombudsman; e. Membuat karya tulis atau karya cipta lainnya yang dimuat di dalam jurnal ilmiah atau media cetak/elektronik nasional dan/atau local; dan f. Melaksanakan tugas tambahan di luar tugas bidang yang bersangkutan berdasarkan surat tugas dan/atau surat keputusan Ketua Ombudsman;

Pasal 5

(1) Penilaian Peringkat Kinerja Asisten dilakukan setiap bulan oleh: a. Penanggungjawab Bidang bagi Asisten di Kantor Ombudsman melalui konsultasi dan koordinasi dengan Ombudsman Bidang; b. Kepala Perwakilan atau Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan bagi Asisten di Kantor Perwakilan Ombudsman; dan c. Ombudsman Bidang bagi Asisten Penanggungjawab Bidang. (2) Penilaian Peringkat Kinerja Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan Ombudsman Republik INDONESIA di daerah dilakukan oleh Wakil Ketua Ombudsman Republik INDONESIA. (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diketahui/ ditandatangani oleh Wakil Ketua Ombudsman, atau oleh Ombudsman Bidang Pengawasan dalam hal Wakil Ketua Ombudsman berhalangan.

Pasal 6

Ketua Ombudsman MENETAPKAN Penilaian Peringkat Kinerja Asisten setiap bulan dalam surat keputusan.

Pasal 7

Ketua Ombudsman menugaskan unit kerja terkait di lingkungan Sekretariat Jenderal untuk melaksanakan pengelolaan administrasi insentif kerja Asisten Ombudsman, atau dapat membentuk Tim Pelaksana Pengelolaan Administrasi Insentif Kerja Asisten Ombudsman yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Ombudsman dengan keanggotaan terdiri dari unsur Asisten Ombudsman dan unsur Sekretariat Jenderal Ombudsman melalui Surat Keputusan Ketua Ombudsman.

Pasal 8

www.djpp.kemenkumham.go.id (1) Asisten yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pidana, tidak diberikan Insentif Kerja sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (2) Dalam hal Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputus bebas dan dinyatakan tidak bersalah atau dihentikan proses hukumnya, maka Insentif Kerja diperhitungkan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 9

Pelaksanaan Peraturan Ombudsman ini dilakukan dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Penilaian Peringkat Kinerja yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua Ombudsman.

Peraturan Badan Nomor 13 Tahun 2013 tentang INSENTIF KERJA ASISTEN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

ATURAN PERALIHAN

Pasal 10

BAB V

Pasal 11