PERBAN

Peraturan Badan Nomor 9-pojk-04-2019 Tahun 2019 tentang PERANTARA PEDAGANG EFEK UNTUK EFEK BERSIFAT UTANG DAN SUKUK

PERBAN Nomor 9-pojk-04-2019 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 8

(1) PPE-EBUS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. mempunyai dan melaksanakan paling sedikit fungsi: 1. pemasaran dan perdagangan, yang merupakan unit kerja yang melaksanakan aktivitas, paling sedikit: a) pemasaran dan perdagangan Efek untuk kepentingan Nasabah atau diri sendiri; dan b) pembuatan dan penyimpanan catatan dan/atau rekaman atas setiap komunikasi baik berupa percakapan ataupun pesan elektronik atas transaksi Efek bersifat utang dan Sukuk yang dilakukan; 2. manajemen risiko, yang merupakan unit kerja yang melaksanakan aktivitas, paling sedikit: a) pengelolaan sistem pengendalian risiko dan melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengelolaan, dan pelaporan risiko terkait aktivitas PPE-EBUS; dan b) penetapan batasan transaksi bagi Nasabah atau lawan transaksi; dan 3. operasional, yang merupakan unit kerja yang melaksanakan aktivitas, paling sedikit: a) pembuatan dan pengiriman konfirmasi tertulis atas setiap transaksi kepada setiap Nasabah atau lawan transaksi; b) memastikan bahwa rincian transaksi telah benar dan dikonfirmasi oleh semua pihak; dan c) penyelesaian atas transaksi Nasabah atau diri sendiri dalam hal menjalankan fungsi kustodian atau memastikan penyelesaian transaksi Nasabah kepada kustodian; b. melakukan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan ketentuan sebagai berikut: 1. memiliki pegawai yang melaksanakan atas setiap fungsi; dan 2. pegawai yang melaksanakan setiap fungsi dimaksud dilarang merangkap untuk melaksanakan fungsi lainnya; c. memiliki pegawai yang mempunyai izin orang perseorangan dari Otoritas Jasa Keuangan paling rendah izin orang perseorangan sebagai wakil perantara pedagang Efek pemasaran bagi pegawai yang melaksanakan fungsi pemasaran dan perdagangan di kantor pusat dan kantor lain selain kantor pusat yang melakukan kegiatan PPE-EBUS; d. memiliki struktur organisasi yang menunjukkan garis pertanggungjawaban dari setiap fungsi kepada penanggung jawab atau anggota direksi yang membawahi kegiatan PPE-EBUS beserta uraian tugasnya; e. memiliki fungsi infrastruktur teknologi untuk menjalankan aktivitas PPE-EBUS, paling sedikit meliputi: 1. sistem yang dapat merekam semua komunikasi yang terkait dengan pesanan dan/atau instruksi Nasabah dan wajib dilakukan melalui jaringan komunikasi yang terhubung dengan sistem komunikasi PPE- EBUS; 2. sistem pencatatan/pembukuan transaksi yang terintegrasi dengan sistem manajemen risiko; 3. sistem manajemen risiko yang dapat melakukan pemantauan terhadap batasan transaksi, eksposur transaksi, risiko pasar terhadap portfolio PPE-EBUS, dan juga risiko kegagalan penyelesaian transaksi oleh Nasabah; dan 4. memiliki rencana kelangsungan usaha yang memadai, termasuk memiliki pusat pemulihan bencana; f. memiliki prosedur operasi standar tertulis terkait pelaksanaan kegiatan setiap fungsi PPE-EBUS sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan ketentuan paling sedikit memuat: 1. judul prosedur dan standar operasi; 2. penanggung jawab prosedur dan standar operasi; 3. pihak yang melaksanakan setiap prosedur dan standar operasi; 4. diagram alir dan penjelasan dari setiap tahapan prosedur yang dilaksanakan; 5. batasan waktu pelaksanaan dalam setiap prosedur; 6. dokumen yang digunakan; dan 7. hasil dari prosedur yang dilaksanakan; dan g. memiliki kode etik sebagai PPE-EBUS. (2) Pelaksanaan aktivitas pada fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan oleh unit kerja yang telah menjalankan aktivitas pada fungsi tersebut sesuai kegiatan utamanya. (3) Prosedur operasi standar fungsi dalam menjalankan kegiatan sebagai PPE-EBUS wajib terpisah dari prosedur operasi standar fungsi kegiatan utama.

Pasal 9

(1) Pegawai Bank Umum selaku PPE-EBUS dan/atau pegawai Bank Umum yang akan melakukan kegiatan sebagai PPE-EBUS yang melaksanakan fungsi pemasaran dan perdagangan dapat menggunakan sertifikat kompetensi profesi tresuri dalam mengajukan permohonan izin sebagai wakil perantara pedagang efek pemasaran. (2) Sertifikat kompetensi profesi tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menggantikan kewajiban pemenuhan persyaratan dokumen berupa bukti fotokopi sertifikat keahlian sebagai wakil perantara pedagang efek pemasaran. (3) Tata cara pengajuan dan pemrosesan permohonan izin sebagai wakil perantara pedagang Efek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek.

Pasal 10

BAB IV

PENDAFTARAN PPE-EBUS

Pasal 11

Koreksi

(1) Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang Efek dapat melakukan kegiatan sebagai PPE-EBUS, tanpa perlu terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan. (2) Bank Umum wajib terlebih dahulu terdaftar sebagai PPE-EBUS di Otoritas Jasa Keuangan sebelum melakukan kegiatan sebagai PPE-EBUS.

Pasal 12

Koreksi

(1) Permohonan pendaftaran sebagai PPE-EBUS harus diajukan oleh pemohon secara elektronik melalui sistem pendaftaran Otoritas Jasa Keuangan. (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dokumen sebagai berikut: a. fotokopi akta pendirian sebagai berikut: 1. akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut anggaran dasar terakhir dan/atau perubahan anggaran dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang; atau 2. akta pendirian badan hukum bank, termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang di negara tempat kantor pusat bank, disertai dengan terjemahannya dalam bahasa INDONESIA atau bahasa Inggris, bagi kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri; b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak badan; c. fotokopi izin usaha; d. data kantor pusat dan daftar kantor lain selain kantor pusat yang akan melakukan kegiatan PPE- EBUS yang memuat alamat kantor serta daftar pegawai yang melaksanakan fungsi pemasaran dan perdagangan di setiap lokasi kegiatan PPE- EBUS; e. dokumen yang terkait dengan nama, data, dan informasi pegawai yang bertanggung jawab atas setiap fungsi PPE-EBUS yang meliputi: 1. daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani; 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang masih berlaku; 3. fotokopi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, bagi warga negara asing; 4. fotokopi izin orang perseorangan dari Otoritas Jasa Keuangan yang masih berlaku, paling rendah izin orang perseorangan sebagai wakil perantara pedagang Efek pemasaran bagi pegawai PPE-EBUS yang melaksanakan fungsi pemasaran dan perdagangan; dan 5. pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar; f. diagram struktur organisasi yang menunjukkan garis pertanggungjawaban dari setiap fungsi kepada penanggung jawab atau anggota Direksi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan PPE-EBUS beserta uraian tugasnya; g. dokumen prosedur operasi standar pelaksanaan kegiatan sebagai PPE-EBUS yang mencakup seluruh fungsi PPE-EBUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; h. proyeksi rencana operasi kegiatan PPE-EBUS paling singkat 1 (satu) tahun ke depan; i. kode etik sebagai PPE-EBUS; dan j. dokumen yang dapat membuktikan bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf e telah terpenuhi.

Pasal 13

(1) Dalam hal sistem elektronik untuk permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) belum tersedia, permohonan pendaftaran dimaksud dapat disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk dokumen cetak sesuai dengan format Surat Permohonan Pendaftaran PPE- EBUS tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (2) Permohonan pendaftaran dalam bentuk dokumen cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2). (3) Dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib pula disiapkan dalam format digital dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan media digital cakram padat atau media lainnya, atau surat elektronik dengan alamat pendaftaranppebus@ojk.go.id.

Pasal 14

(1) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan data dan/atau informasi untuk melengkapi permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2). (2) Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan sewaktu-waktu dapat meminta dokumen cetak permohonan pendaftaran kepada pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

Pasal 15

(1) Dalam memproses permohonan pendaftaran sebagai PPE-EBUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) atau Pasal 13 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen permohonan. (2) Dalam hal permohonan pendaftaran sebagai PPE- EBUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) atau Pasal 13 ayat (1) tidak memenuhi persyaratan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa: a. permohonan belum memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen; atau b. permohonan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan. (3) Pemohon wajib melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal surat pemberitahuan. (4) Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap telah membatalkan permohonan pendaftaran sebagai PPE- EBUS. (5) Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat tanda terdaftar sebagai PPE-EBUS kepada pemohon yang mengajukan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) atau Pasal 13 ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan memenuhi syarat.

Pasal 16

(1) Dalam menilai kesiapan pemohon sebagai PPE-EBUS, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan di kantor pemohon. (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan setiap waktu untuk memastikan pemenuhan persyaratan PPE-EBUS.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PPE-EBUS

Pasal 17

Koreksi

PPE-EBUS wajib: a. memahami dan mematuhi standar perdagangan yang disepakati dalam pasar surat utang dan Sukuk, serta bertindak sesuai dengan standar integritas dan profesionalisme jika telah terdapat standar perdagangan yang disepakati; b. melakukan pengawasan terhadap pegawai dan/atau pihak lain yang bekerja untuk PPE-EBUS tersebut; c. memastikan pegawai dan/atau pihak lain yang bekerja untuk PPE-EBUS memahami kode etik secara profesional dan mendapat pelatihan yang cukup terkait praktek pasar; d. bertanggung jawab atas segala tindakan yang berkaitan dengan kegiatan PPE-EBUS yang dilakukan oleh pegawai dan/atau pihak lain yang bekerja untuk PPE-EBUS tersebut; e. memastikan Nasabah diberikan informasi mengenai produk dan segala risiko yang terkandung didalamnya sesuai dengan peraturan yang berlaku; f. melaksanakan prinsip kerahasiaan data Nasabah paling sedikit atas data identitas dan data transaksi; g. memastikan pengendalian internal dan manajemen risiko yang memadai atas aktivitas PPE-EBUS; h. memberikan akses kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan sebagai PPE-EBUS; i. bertindak adil dalam melayani pesanan Nasabah; j. memiliki kebijakan tentang manajemen benturan kepentingan atas aktivitas perdagangan EBUS; k. membukakan dan/atau memastikan Nasabah memiliki sub rekening Efek dan Single Investor Identification atas nama Nasabah; dan l. memastikan pencatatan atas seluruh transaksi yang dilakukan PPE-EBUS dan Nasabah yang dilaksanakan setiap hari.

Pasal 18

PPE-EBUS dilarang: a. memberikan penjelasan yang tidak benar dan ungkapan yang berlebihan terkait investasi di pasar modal; b. memberikan rekomendasi kepada Nasabah untuk melakukan Transaksi Efek bersifat utang dan Sukuk tanpa memperhatikan tujuan investasi dan keadaan keuangan Nasabah; c. memberikan jaminan atas keuntungan atau kerugian dalam suatu Transaksi Efek bersifat utang dan Sukuk; d. melakukan manipulasi pasar dan memberikan informasi yang menyesatkan; dan e. melakukan transaksi yang membawa risiko kegagalan penyelesaian kepada pasar.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 19

Koreksi

(1) PPE-EBUS wajib menyampaikan laporan kegiatan berkala dan laporan insidental kepada Otoritas Jasa Keuangan secara elektronik melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. (2) Laporan kegiatan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara bulanan paling lambat setiap hari kerja ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya. (3) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terdapat perubahan secara formal. (4) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal terdapat perubahan data pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2). (5) PPE-EBUS wajib menatausahakan laporan kegiatan berkala secara bulanan untuk kepentingan pengawasan. (6) Dalam hal sistem elektronik untuk pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, laporan kegiatan berkala dan laporan insidental dapat disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk dokumen cetak sesuai dengan format Laporan Insidental Dan Laporan Kegiatan Berkala PPE-EBUS tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 20

PPE-EBUS yang mengajukan permohonan pendaftaran dan pelaksanaan kewajiban pelaporan sebagai PPE-EBUS wajib menyimpan tanda bukti penerimaan permohonan pendaftaran dan pelaksanaan kewajiban pelaporan sebagai PPE-EBUS beserta seluruh dokumen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan pendaftaran dan pelaporan.

Pasal 21

Jangka waktu penyimpanan dokumen: a. catatan dan/atau rekaman atas setiap komunikasi baik berupa percakapan ataupun pesan elektronik atas transaksi Efek bersifat utang dan Sukuk yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 1 huruf b); dan b. tanda bukti penerimaan permohonan pendaftaran dan pelaksanaan kewajiban pelaporan sebagai PPE-EBUS beserta seluruh dokumen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan pendaftaran dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, wajib dilakukan sesuai dengan UNDANG-UNDANG mengenai dokumen perusahaan.

Pasal 22

Dalam hal terjadi keadaan tertentu yang mengakibatkan sistem elektronik tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat diajukan dalam bentuk dokumen cetak kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 23

Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang Efek yang baru pertama kali melakukan kegiatan PPE-EBUS wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dimulainya kegiatan sebagai PPE-EBUS.

BAB IX

KETENTUAN SANKSI

Pasal 26

Koreksi

(1) Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 10, Pasal 11 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1) sampai dengan ayat (5), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pencabutan izin usaha; f. pembatalan persetujuan; dan/atau g. pembatalan pendaftaran. (5) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a. (7) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 27

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 28

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kepada masyarakat.

(1) PPE-EBUS yang menyelenggarakan dan menyediakan atau menggunakan sistem yang mempertemukan Transaksi Efek atas Efek bersifat utang dan Sukuk dalam hal melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, hanya dapat mempertemukan Transaksi Efek atas Efek bersifat utang dan Sukuk antara dirinya dengan Nasabah-nya dalam sistem secara mekanisme single dealer. (2) PPE-EBUS yang menggunakan sistem dalam hal melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan sistem dan/atau sarana dengan ketentuan sebagai berikut: a. memiliki sistem dengan kapasitas yang sesuai dengan kondisi saat ini dan antisipasi kebutuhan mendatang; b. melakukan pengujian secara berkala atas kapasitas dan keamanan sistem; c. melakukan evaluasi akan kerentanan sistem dan pusat data operasi komputer terhadap ancaman baik yang berasal dari dalam maupun luar, risiko yang bersifat fisik, dan ancaman bencana alam; d. memiliki rencana kelangsungan usaha yang memadai, termasuk memiliki pusat pemulihan bencana; e. memiliki sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dalam bidang teknologi informasi; f. memiliki sistem cadangan untuk mengatasi kegagalan sistem; g. memiliki sistem yang dapat mendeteksi dan mencegah adanya akses oleh pihak yang tidak berwenang; h. menerapkan pengawasan berkelanjutan dan prosedur pengelolaan krisis; i. menggunakan enkripsi, otentifikasi, dan teknik nirsangkal seperti mendapatkan sertifikat digital dari pihak yang berwenang mengeluarkan sertifikat; j. menjaga sistem dari gangguan; k. menunjuk auditor teknologi informasi profesional untuk setiap terdapat perubahan sistem yang material; l. memelihara database dan aplikasi yang dapat merekonstruksi aktivitas perdagangan Efek bersifat utang dan Sukuk; dan m. memiliki sistem yang menampilkan data perdagangan Efek bersifat utang dan Sukuk yang berintegritas, baik data sebelum atau sesudah Transaksi Efek bersifat utang dan Sukuk. (3) Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k wajib memiliki sertifikat sistem informasi dari pihak yang berwenang yang masih berlaku dan bersifat independen. (4) PPE-EBUS yang menggunakan sistem dalam hal melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah INDONESIA.

Peraturan Badan Nomor 9-pojk-04-2019 Tahun 2019 tentang PERANTARA PEDAGANG EFEK UNTUK EFEK BERSIFAT UTANG DAN SUKUK

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 17

BAB Kedua

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB VII

Pasal 24

BAB VIII

Pasal 25

BAB IX

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB X

Pasal 29