PERBAN

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Laporan Bank Umum Sebagai Kustodian

PERBAN Nomor 7 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

LAPORAN BERKALA DAN LAPORAN INSIDENTAL

Pasal 2

Koreksi

(1) Bank Kustodian wajib menyampaikan Laporan Berkala dan Laporan Insidental kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, dan tepat waktu. (2) Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. laporan bulanan; dan b. laporan tahunan yang merupakan hasil pemeriksaan operasional Akuntan Publik.

Pasal 3

Koreksi

(1) Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya. (2) Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan tahunan yang merupakan hasil pemeriksaan operasional Akuntan Publik kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah periode laporan tahunan berakhir. (3) Dalam hal Bank Umum baru memperoleh surat persetujuan sebagai Kustodian dari Otoritas Jasa Keuangan pada bulan terakhir periode berjalan, kewajiban penyampaian laporan tahunan yang merupakan hasil pemeriksaan operasional Akuntan Publik pertama kali dilakukan untuk tahun berikutnya. (4) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a wajib memuat informasi aktivitas bulanan Bank Kustodian, sesuai dengan format Laporan Bulanan Bank Kustodian. (5) Laporan tahunan yang merupakan hasil pemeriksaan operasional Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b wajib memuat paling sedikit informasi terkait Akuntan Publik dan ikhtisar kesimpulan hasil pemeriksaan. (6) Bank Kustodian wajib menyampaikan Laporan Insidental kepada Otoritas Jasa Keuangan berkaitan dengan: a. pembukaan cabang jasa Kustodian; b. perubahan pejabat penanggungjawab Kustodian; dan/atau c. perubahan kelembagaan Kustodian, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya pembukaan dan/atau perubahan. (7) Format laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan format Laporan Insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 4

Dalam hal batas akhir waktu penyampaian Laporan Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) jatuh pada hari libur, Bank Kustodian wajib menyampaikan Laporan Berkala pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

Pasal 5

Bank Kustodian dinyatakan telah menyampaikan Laporan Berkala dan/atau Laporan Insidental pada tanggal Laporan Berkala dan/atau Laporan Insidental diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6

(1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan Pasal 4, dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; dan/atau c. pembatalan persetujuan. (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b atau huruf c, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a. (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c. (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB III

TATA CARA PELAPORAN

Pasal 7

Koreksi

(1) Bank Kustodian wajib menyampaikan Laporan Berkala dan Laporan Insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara daring melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. (2) Bank Kustodian wajib menyampaikan koreksi atas kesalahan informasi dalam Laporan Berkala dan Laporan Insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara daring melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. (3) Dalam hal Bank Umum baru memperoleh surat persetujuan sebagai Kustodian dari Otoritas Jasa Keuangan dan belum mendapatkan hak akses pengguna untuk penyampaian laporan secara daring melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan bulanan untuk pertama kali secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan. (4) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada departemen pengawasan pasar modal terkait di Otoritas Jasa Keuangan. (5) Dalam hal terdapat koreksi Laporan Berkala dan/atau Laporan Insidental atas dasar temuan Bank Kustodian, Bank Kustodian wajib menyampaikan surat pemberitahuan mengenai koreksi laporan secara tertulis kepada departemen pengawasan pasar modal terkait di Otoritas Jasa Keuangan sebelum penyampaian koreksi atas kesalahan informasi dalam Laporan Berkala dan/atau Laporan Insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 8

(1) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis dan/atau adanya pengembangan sistem pada batas waktu penyampaian Laporan Berkala dan/atau Laporan Insidental sehingga Bank Kustodian tidak dapat menyampaikan Laporan Berkala dan/atau Laporan Insidental, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan Bank Kustodian secara tertulis dan disampaikan: a. secara langsung kepada Bank Kustodian; b. melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan; c. melalui alamat surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau d. melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan. (2) Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada Bank Kustodian bahwa gangguan teknis dan/atau adanya pengembangan sistem di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) teratasi atau terselesaikan melalui: a. Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau; b. alamat surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan. (3) Bank Kustodian wajib menyampaikan Laporan Berkala dan/atau Laporan Insidental paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan bahwa gangguan teknis dan/atau adanya pengembangan sistem di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) teratasi atau terselesaikan. (4) Dalam hal Bank Kustodian mengalami keadaan kahar sehingga tidak dapat menyampaikan Laporan Berkala dan/atau Laporan Insidental, Bank Kustodian wajib menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh penundaan batas waktu penyampaian Laporan Berkala dan/atau Laporan Insidental paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar dimaksud. (5) Bank Kustodian wajib menyampaikan surat pemberitahuan mengenai keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada departemen pengawasan pasar modal terkait di Otoritas Jasa Keuangan: a. melalui alamat surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau b. secara luring.

Pasal 9

(1) Dalam hal terjadi kerusakan pada Laporan Berkala dan/atau Laporan Insidental karena gangguan teknis atau gangguan lain pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Bank Kustodian untuk menyampaikan kembali Laporan Berkala dan/atau Laporan Insidental. (2) Bank Kustodian menyampaikan kembali Laporan Berkala dan/atau Laporan Insidental atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 11

(1) Bank Kustodian dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Berkala dan/atau Laporan Insidental, dalam hal penyampaian Laporan Berkala dan/atau Laporan Insidental melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (6). (2) Keterlambatan penyampaian Laporan Berkala dan/atau Laporan Insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda kepada Bank Kustodian sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal.

Pasal 12

(1) Kesalahan informasi yang disampaikan dalam Laporan Berkala dan/atau Laporan Insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berdasarkan temuan Bank Kustodian atau Otoritas Jasa Keuangan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kesalahan isian dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per Laporan Berkala dan/atau Laporan Insidental. (2) Dalam hal terdapat kesalahan isian pada Laporan Berkala dan/atau Laporan Insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang mengakibatkan terjadinya kesalahan isian lain pada: a. laporan yang sama; dan/atau b. laporan lain, sanksi administratif berupa denda tidak dikenakan terhadap kesalahan isian lain pada laporan yang sama dan/atau laporan lain. (3) Bank Kustodian yang telah dikenai sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap wajib menyampaikan koreksi Laporan Berkala dan/atau koreksi Laporan Insidental. (4) Koreksi Laporan Berkala dan/atau koreksi Laporan Insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal permintaan koreksi Laporan Berkala dan/atau koreksi Laporan Insidental dari Otoritas Jasa Keuangan. (5) Bank Kustodian yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis. (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 13

(1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; dan/atau; c. pembatalan persetujuan. (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b atau huruf c dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a. (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c. (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Koreksi

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku: a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2017 tentang Laporan Bank Umum Sebagai Kustodian (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6071); b. Pasal 5 ayat (2) huruf c mengenai kelompok informasi produk, aktivitas dan kegiatan terkait laporan kegiatan kustodian, Pasal 5 ayat (3) mengenai posisi data penyampaian laporan sebagai kustodian, dan Pasal 8 ayat (1) mengenai tanggal penyampaian laporan terstruktur bulanan untuk laporan kegiatan kustodian pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 63/POJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6604); c. Pasal 39 huruf d mengenai kewajiban Bank Kustodian menyampaikan laporan bulanan penatausahaan dana jaminan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5994); d. Pasal 42 huruf d mengenai kewajiban Bank Kustodian menyampaikan laporan bulanan penatausahaan dana jaminan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5995); e. Pasal 39 huruf d mengenai kewajiban Bank Kustodian menyampaikan laporan bulanan penatausahaan dana jaminan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6183), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku setelah 9 (sembilan) bulan terhitung sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Maret 2025 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Œ MAHENDRA SIREGAR Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ SUPRATMAN ANDI AGTAS LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Laporan Bank Umum Sebagai Kustodian

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18

Pasal 19