Peraturan Badan Nomor 7-pojk-04-2018 Tahun 2018 tentang P...

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum. 2. Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan PERATURAN PEMERINTAH. 3. Laporan adalah laporan, keterbukaan informasi, atau dokumen yang wajib disampaikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal. 4. Sistem Pelaporan Elektronik yang selanjutnya disingkat SPE adalah sistem informasi yang digunakan sebagai sarana penyampaian Laporan secara elektronik oleh Emiten atau Perusahaan Publik kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

(1) Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui SPE. (2) SPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui situs web dengan alamat https://spe.ojk.go.id atau alamat lain yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Laporan yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal sebagai berikut: a. peraturan mengenai rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham; b. peraturan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum; c. peraturan mengenai kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala Emiten atau Perusahaan Publik; d. peraturan mengenai penyampaian laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik; e. peraturan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan; f. peraturan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik; g. peraturan mengenai keterbukaan atas informasi atau fakta material oleh Emiten atau Perusahaan Publik; h. peraturan mengenai transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu; i. peraturan mengenai transaksi material dan perubahan kegiatan usaha utama; j. peraturan mengenai kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham perusahaan terbuka; k. peraturan mengenai sekretaris perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik; l. peraturan mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam unit audit internal; m. peraturan mengenai pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit; n. peraturan mengenai komite nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik; o. peraturan mengenai direksi dan dewan komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; p. peraturan mengenai penambahan modal perusahaan terbuka dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu; q. peraturan mengenai pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum dan penambahan modal dengan memberikan hak memesan Efek terlebih dahulu oleh Emiten dengan aset skala kecil atau Emiten dengan aset skala menengah; r. peraturan mengenai penambahan modal perusahaan terbuka tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu; s. peraturan mengenai pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik; t. peraturan mengenai saham bonus; u. peraturan mengenai pemeringkatan efek bersifat utang dan/atau sukuk; v. peraturan mengenai keterbukaan informasi bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang dimohonkan pernyataan pailit; w. peraturan mengenai penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang berwawasan lingkungan (green bond); x. peraturan mengenai laporan dan pengumuman Emiten penerbit obligasi daerah dan/atau sukuk daerah; dan y. Laporan lain yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.

Pasal 3

Batas waktu penyampaian Laporan melalui SPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mengikuti masing-masing ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai penyampaian Laporan bagi Emiten atau Perusahaan Publik.

Pasal 4

(1) Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyimpan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). (2) Jangka waktu penyimpanan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sesuai dengan UNDANG-UNDANG mengenai dokumen perusahaan. (3) Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyediakan seluruh Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 5

(1) Laporan yang disampaikan Emiten atau Perusahaan Publik melalui SPE wajib memuat informasi yang sama dengan informasi yang dimuat dalam Laporan yang disimpan oleh Emiten atau Perusahaan Publik. (2) Dalam hal terdapat perbedaan informasi dalam Laporan yang tersimpan dalam pangkalan data Otoritas Jasa Keuangan dengan informasi dalam Laporan yang disimpan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, informasi yang digunakan sebagai acuan yaitu Laporan yang tersimpan dalam pangkalan data Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6

Koreksi

(1) Emiten atau Perusahaan Publik hanya dapat menyampaikan Laporan secara elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui SPE setelah mendapatkan hak akses penggunaan SPE dari Otoritas Jasa Keuangan. (2) Hak akses penggunaan SPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa identitas pengguna dan kata kunci dari Otoritas Jasa Keuangan. (3) Emiten atau Perusahaan Publik harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak akses penggunaan SPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada tanggal penjatahan.

Pasal 7

Emiten atau Perusahaan Publik wajib bertanggung jawab penuh atas penggunaan SPE.

Pasal 8

(1) Emiten atau Perusahaan Publik harus: a. menyediakan perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan internet yang memadai dengan spesifikasi komputer dan aplikasi sesuai petunjuk pengguna SPE; dan b. membaca dan mematuhi prosedur dan tata cara penggunaan SPE dengan berpedoman pada petunjuk pengguna. (2) Petunjuk pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diunduh di situs web Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 9

(1) Emiten atau Perusahaan Publik dianggap telah menyampaikan Laporan melalui SPE kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila Emiten atau Perusahaan Publik telah menerima tanda bukti penerimaan secara elektronik. (2) Tanda bukti penerimaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh SPE melalui surat elektronik pemberitahuan penerimaan Laporan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Emiten atau Perusahaan Publik.

Pasal 10

(1) Emiten atau Perusahaan Publik dikecualikan dari kewajiban penyampaian Laporan melalui SPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam hal: a. Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa SPE mengalami gangguan; dan/atau b. terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Emiten atau Perusahaan Publik yang meliputi: 1. bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan Emiten atau Perusahaan Publik untuk menyampaikan Laporan melalui SPE; dan/atau 2. peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan Emiten atau Perusahaan Publik untuk menyampaikan Laporan melalui SPE yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (2) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyampaian Laporan dilakukan dengan cara: a. diserahkan atau dikirimkan langsung ke alamat korespondensi kantor pusat Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk dokumen elektronik; atau b. dikirimkan melalui surat elektronik yang ditujukan ke alamat surat elektronik spe@ojk.go.id. (3) Dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah dapat diatasi, Emiten atau Perusahaan Publik harus menyampaikan kembali Laporan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui SPE.

Pasal 11

Koreksi

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa: a. peringatan tertulis; b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pencabutan izin usaha; f. pembatalan persetujuan; dan/atau g. pembatalan pendaftaran. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 12

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 13

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada masyarakat.

Pasal 14

Koreksi

Emiten atau Perusahaan Publik yang pernyataan pendaftarannya telah efektif sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan belum memiliki hak akses penggunaan SPE harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak akses penggunaan SPE paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

Pasal 15

Koreksi

(1) Ketentuan penyampaian Laporan melalui SPE kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan. (2) Pada saat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku: a. kewajiban penyampaian Laporan dalam bentuk dokumen cetak kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam masing-masing ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai penyampaian Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan b. kewajiban penyampaian Laporan dalam bentuk asli dan kewajiban penyampaian dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai penyampaian laporan keuangan berkala dan laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

(1) Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Emiten atau Perusahaan Publik dapat menyampaikan Laporan melalui SPE. (2) Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah menyampaikan Laporan melalui SPE, Emiten atau Perusahaan Publik tidak wajib menyampaikan Laporan dalam bentuk tercetak.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.04/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Secara Elektronik Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 April 2018 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, ttd WIMBOH SANTOSO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 April 2018 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY

Peraturan Badan Nomor 7-pojk-04-2018 Tahun 2018 tentang Penyampaian Laporan Melalui Sistem Pelaporan Elektronik Emiten atau Perusahaan Publik

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18