PERBAN

Peraturan Badan Nomor 68-pojk-04-2017 Tahun 2017 tentang Penilai yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal

PERBAN Nomor 68-pojk-04-2017 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Penilai adalah orang perseorangan yang dengan keahliannya menjalankan kegiatan penilaian di pasar modal. 2. Penilaian adalah proses pekerjaan untuk memberikan opini tertulis atas nilai ekonomi suatu objek penilaian. 3. Kantor Jasa Penilai Publik yang selanjutnya disingkat KJPP adalah badan usaha yang berbentuk persekutuan dan telah mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi Penilai dalam melakukan kegiatan Penilaian. 4. Pendidikan Profesi adalah suatu pendidikan dasar bagi Penilai dengan muatan materi tentang kegiatan Penilaian dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan jasa keuangan lainnya yang diselenggarakan oleh asosiasi profesi Penilai atau pihak yang telah disetujui atau diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan. 5. Pendidikan Profesional Berkelanjutan adalah suatu pendidikan lanjutan bagi Penilai dengan muatan materi tentang kegiatan Penilaian dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan jasa keuangan lainnya yang diselenggarakan oleh asosiasi profesi Penilai atau pihak yang telah disetujui atau diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan. 6. Asosiasi Profesi Penilai adalah organisasi profesi Penilai yang bersifat nasional yang menaungi Penilai yang melakukan kegiatan Penilaian di pasar modal. 7. Standar Penilaian INDONESIA yang selanjutnya disingkat SPI adalah pedoman dasar yang wajib dipatuhi oleh Penilai dalam melakukan Penilaian. 8. Kode Etik Penilai INDONESIA yang selanjutnya disingkat KEPI adalah pedoman etik yang wajib dipatuhi oleh Penilai. 9. Laporan Berkala Kegiatan Penilai adalah laporan yang memuat informasi tentang kegiatan Penilai di pasar modal selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember atau sejak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan apabila terdaftar kurang dari 1 (satu) tahun. 10. Penugasan Penilaian Profesional adalah penugasan yang diterima oleh Penilai dari pemberi penugasan untuk melakukan Penilaian atas objek, tujuan Penilaian, dan tanggal tertentu dimana Penilai mendasarkan opininya, yang disajikan dalam laporan Penilaian. 11. Karyawan Kunci adalah orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan/atau mengendalikan kegiatan perusahaan, yang meliputi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan manajer dari pihak yang dinilai dan/atau pemberi penugasan. 12. Hubungan Usaha yang Material adalah hubungan usaha yang nilainya lebih dari 5% (lima persen) dari total pendapatan usaha yang diterima pemberi penugasan. 13. Pemberi Penugasan adalah pihak yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan serta pihak yang mengajukan pernyataan pendaftaran atau pihak yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif yang memberikan penugasan Penilaian. 14. Pejabat Negara adalah pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai aparatur sipil negara.

BAB II

PENDAFTARAN PENILAI

Peraturan Badan Nomor 68-pojk-04-2017 Tahun 2017 tentang Penilai yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

BAB Keempat

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB III

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB IV

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB Kesatu

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Kedua

Pasal 27

Pasal 28

BAB V

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB Kesatu

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kedua

Pasal 31

BAB Ketiga

Pasal 32

BAB VI

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

BAB VII