PERBAN

Peraturan Badan Nomor 67-pojk-04-2017 Tahun 2017 tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal

PERBAN Nomor 67-pojk-04-2017 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

PENDAFTARAN NOTARIS

Pasal 2

Koreksi

Notaris yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 3

Koreksi

Persyaratan pendaftaran Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi: a. telah diangkat sebagai notaris oleh kementerian yang membawahi bidang kenotariatan serta telah diambil sumpahnya sebagai notaris oleh instansi yang berwenang; b. telah menjadi anggota Organisasi Notaris; c. memiliki akhlak dan moral yang baik; d. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan; e. bersikap independen, objektif, dan profesional dalam melakukan kegiatan di bidang pasar modal; f. menaati kode etik yang ditetapkan oleh Organisasi Notaris; g. memiliki keahlian di bidang pasar modal yang dipenuhi melalui program Pendidikan Profesi dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) satuan kredit profesi; h. tidak bekerja rangkap sebagai profesi penunjang pasar modal lainnya dan/atau jabatan lain yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris; dan i. tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 4

Permohonan pendaftaran Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan formulir Permohonan Pendaftaran Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 5

Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disertai dokumen sebagai berikut: a. fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku; b. fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama notaris yang bersangkutan; c. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 1 (satu) lembar; d. fotokopi surat keputusan pengangkatan selaku notaris dari kementerian yang membawahi bidang kenotariatan dan berita acara sumpah notaris dari instansi yang berwenang; e. fotokopi bukti keanggotaan dalam Organisasi Notaris; f. fotokopi sertifikat Pendidikan Profesi; dan g. surat pernyataan dengan meterai cukup yang disusun dengan menggunakan format Surat Pernyataan Notaris sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang menyatakan bahwa notaris: 1. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan; 2. sanggup bersikap independen, objektif, dan profesional dalam melakukan kegiatan di pasar modal; 3. tidak bekerja rangkap sebagai profesi penunjang pasar modal lainnya dan/atau jabatan lain yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris; dan 4. tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6

Dalam rangka penelaahan permohonan pendaftaran Notaris yang melakukan kegiatan di pasar modal, apabila diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta dokumen tambahan untuk mendukung pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memenuhi persyaratan, paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap, Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal atas nama pemohon.

Pasal 8

(1) Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak memenuhi persyaratan, paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa: a. permohonan pendaftaran belum lengkap; atau b. permohonan pendaftaran ditolak karena tidak memenuhi persyaratan. (2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dianggap telah memenuhi persyaratan.

Pasal 9

Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan dan/atau kekurangan dokumen tidak diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal surat pemberitahuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dianggap telah membatalkan permohonan pendaftaran Notaris yang sudah diajukan dan pemohon dapat mengajukan permohonan baru.

Pasal 10

Dokumen yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan menjadi milik Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III

MASA BERLAKU DAN PENDAFTARAN KEMBALI SURAT TANDA TERDAFTAR NOTARIS

Pasal 11

Koreksi

(1) Surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal bagi Notaris mempunyai masa berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diajukan permohonan pendaftaran kembali. (2) Dalam hal Notaris akan mengajukan permohonan pendaftaran kembali surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal, Notaris dimaksud wajib terlebih dahulu memenuhi seluruh kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang belum dipenuhi. (3) Notaris yang mengajukan permohonan pendaftaran kembali dan telah memenuhi seluruh kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan mendapatkan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal yang baru dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun.

Pasal 12

(1) Permohonan pendaftaran kembali surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan ketentuan permohonan pendaftaran kembali surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan: a. paling cepat 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa berlaku surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal berakhir; dan b. paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah masa berlaku surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal berakhir. (2) Permohonan pendaftaran kembali surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menggunakan formulir Permohonan Pendaftaran Kembali Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 13

Dalam hal masa berlaku surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal bagi Notaris telah habis, Notaris tidak dapat melakukan kegiatan di bidang pasar modal sampai Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal.

Pasal 14

Selain kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Notaris tidak dapat melakukan kegiatan di pasar modal jika terjadi kondisi: a. surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal dibatalkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; b. sedang dalam sanksi pembekuan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal; dan/atau c. Notaris berhenti atau diberhentikan sebagai notaris sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG mengenai jabatan notaris.

Pasal 15

(1) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menyetujui permohonan pendaftaran kembali surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal baru dalam jangka waktu paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja. (2) Dalam hal permohonan pendaftaran kembali surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak memenuhi persyaratan, paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa: a. permohonan pendaftaran kembali belum lengkap; atau b. permohonan pendaftaran kembali ditolak karena tidak memenuhi persyaratan permohonan pendaftaran kembali. (3) Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan dan/atau dokumen tidak diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dianggap telah membatalkan permohonan pendaftaran kembali surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal yang sudah diajukan.

Pasal 16

(1) Notaris dianggap mengundurkan diri sebagai Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, apabila: a. Notaris tidak mengajukan permohonan pendaftaran kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); atau b. pengajuan permohonan pendaftaran kembali tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah berakhirnya masa berlaku surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal. (2) Dalam hal Notaris dianggap mengundurkan diri, Otoritas Jasa Keuangan membatalkan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal tersebut. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku bagi Notaris yang surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modalnya telah dinyatakan nonaktif sementara oleh Otoritas Jasa Keuangan karena yang bersangkutan diangkat sebagai Pejabat Negara.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN NOTARIS YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI PASAR MODAL

Pasal 17

Koreksi

(1) Notaris yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan wajib: a. menaati kode etik notaris yang disusun oleh Organisasi Notaris; b. bersikap independen, objektif, dan profesional dalam menjalankan tugasnya; c. mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan paling sedikit 2 (dua) tahun sekali sebanyak 5 (lima) satuan kredit profesi; d. menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan Laporan Berkala Kegiatan Notaris paling lambat pada tanggal 15 Januari tahun berikutnya; e. melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap perubahan yang berkenaan dengan data dan informasi Notaris paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah terjadinya perubahan tersebut disertai dengan dokumen pendukung, mencakup hal sebagai berikut: 1. Notaris yang berhenti atau diberhentikan sesuai dengan UNDANG-UNDANG mengenai jabatan notaris; 2. alamat kantor dan/atau wilayah kerja; 3. berstatus sebagai Pejabat Negara; 4. perpanjangan masa jabatan sebagai Notaris, jika ada; dan/atau 5. terkena sanksi dari instansi berwenang; dan f. memenuhi panggilan dan/atau menjalani pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas pemenuhan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal. (2) Dalam hal tanggal 15 Januari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d jatuh pada hari libur, laporan disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya. (3) Notaris dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Berkala Kegiatan Notaris apabila laporan disampaikan setelah batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) atau ayat (2) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari berikutnya. (4) Notaris dinyatakan terlambat menyampaikan laporan perubahan data dan informasi dari Notaris apabila laporan disampaikan setelah batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (e) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari berikutnya. (5) Dalam hal Notaris menyampaikan Laporan Berkala Kegiatan Notaris melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian Laporan Berkala Kegiatan Notaris dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (6) Notaris dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Berkala Kegiatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) apabila laporan belum disampaikan setelah batas akhir waktu keterlambatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (7) Notaris dinyatakan tidak menyampaikan laporan perubahan data dan informasi dari Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e apabila laporan belum disampaikan setelah batas akhir waktu keterlambatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 18

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c mulai berlaku untuk tahun berikutnya sejak Notaris memperoleh surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 19

Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun Pendidikan Profesional Berkelanjutan tidak terselenggara, Otoritas Jasa Keuangan dapat MENETAPKAN ketentuan lain.

Pasal 20

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf e wajib disampaikan dalam bentuk dokumen cetak. (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d wajib disampaikan dengan menggunakan format Laporan Berkala Kegiatan Notaris di Pasar Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 21

Notaris yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dilarang: a. mengalihkan tanggung jawab penugasan di bidang pasar modal kepada pihak lain yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau b. bekerja rangkap sebagai profesi penunjang pasar modal lainnya dan/atau jabatan lain yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris.

BAB Kesatu

Kewajiban Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal

Pasal 17

Koreksi

(1) Notaris yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan wajib: a. menaati kode etik notaris yang disusun oleh Organisasi Notaris; b. bersikap independen, objektif, dan profesional dalam menjalankan tugasnya; c. mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan paling sedikit 2 (dua) tahun sekali sebanyak 5 (lima) satuan kredit profesi; d. menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan Laporan Berkala Kegiatan Notaris paling lambat pada tanggal 15 Januari tahun berikutnya; e. melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap perubahan yang berkenaan dengan data dan informasi Notaris paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah terjadinya perubahan tersebut disertai dengan dokumen pendukung, mencakup hal sebagai berikut: 1. Notaris yang berhenti atau diberhentikan sesuai dengan UNDANG-UNDANG mengenai jabatan notaris; 2. alamat kantor dan/atau wilayah kerja; 3. berstatus sebagai Pejabat Negara; 4. perpanjangan masa jabatan sebagai Notaris, jika ada; dan/atau 5. terkena sanksi dari instansi berwenang; dan f. memenuhi panggilan dan/atau menjalani pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas pemenuhan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal. (2) Dalam hal tanggal 15 Januari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d jatuh pada hari libur, laporan disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya. (3) Notaris dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Berkala Kegiatan Notaris apabila laporan disampaikan setelah batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) atau ayat (2) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari berikutnya. (4) Notaris dinyatakan terlambat menyampaikan laporan perubahan data dan informasi dari Notaris apabila laporan disampaikan setelah batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (e) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari berikutnya. (5) Dalam hal Notaris menyampaikan Laporan Berkala Kegiatan Notaris melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian Laporan Berkala Kegiatan Notaris dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (6) Notaris dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Berkala Kegiatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) apabila laporan belum disampaikan setelah batas akhir waktu keterlambatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (7) Notaris dinyatakan tidak menyampaikan laporan perubahan data dan informasi dari Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e apabila laporan belum disampaikan setelah batas akhir waktu keterlambatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 18

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c mulai berlaku untuk tahun berikutnya sejak Notaris memperoleh surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 19

Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun Pendidikan Profesional Berkelanjutan tidak terselenggara, Otoritas Jasa Keuangan dapat MENETAPKAN ketentuan lain.

Pasal 20

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf e wajib disampaikan dalam bentuk dokumen cetak. (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d wajib disampaikan dengan menggunakan format Laporan Berkala Kegiatan Notaris di Pasar Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB V

PERMOHONAN UNTUK TIDAK MENJALANKAN KEGIATAN DI PASAR MODAL UNTUK SEMENTARA WAKTU (CUTI)

Pasal 22

Koreksi

(1) Dalam hal Notaris bermaksud untuk cuti dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun, Notaris harus menyampaikan surat permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan terlebih dahulu dengan menyebutkan jangka waktu cuti. (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penyampaian penunjukan Notaris Pengganti. (3) Notaris yang terkena sanksi administratif dari Otoritas Jasa Keuangan berupa pembekuan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal, tidak dapat mengajukan permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Jangka waktu cuti yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) tahun termasuk perpanjangannya, atau sampai dengan masa berlaku surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal berakhir. (5) Notaris yang akan memperpanjang jangka waktu cuti harus menyampaikan surat permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum waktu cuti berakhir disertai dengan alasan. (6) Notaris yang akan mempersingkat jangka waktu cuti harus menyampaikan surat permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal berakhirnya masa cuti yang baru disertai dengan alasan. (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal atas nama Notaris yang bersangkutan akan dinyatakan nonaktif sementara dengan memberikan surat pemberitahuan. (8) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5) atau ayat (6) tidak disetujui, Otoritas Jasa Keuangan akan memberikan surat pemberitahuan.

Pasal 23

(1) Notaris yang sedang cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7): a. dilarang untuk melakukan kegiatan di pasar modal; dan b. dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e sampai dengan berakhirnya masa cuti. (2) Dalam hal Notaris yang sedang cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Notaris Pengganti, Notaris tersebut tetap wajib menyampaikan: a. Laporan Berkala Kegiatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, atas kegiatan di bidang pasar modal yang dilakukan oleh Notaris Pengganti selama Notaris yang digantikan cuti; dan b. Laporan perubahan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e.

Pasal 24

Dalam hal Notaris mempersingkat jangka waktu cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6), sehingga jangka waktu cuti menjadi kurang dari 1 (satu) tahun, pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b menjadi tidak berlaku.

Pasal 25

Dalam hal Notaris yang sedang cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7) akan melakukan kembali kegiatan di pasar modal, Notaris: a. menyampaikan surat permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan formulir Permohonan Aktif Kembali sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan b. melaporkan daftar perubahan data dan informasi dari Notaris dengan disertai bukti pendukung, jika ada.

Pasal 26

Surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal yang sedang cuti akan dinyatakan aktif kembali oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan memberikan surat pemberitahuan, jika telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

BAB VII

NOTARIS PENGGANTI

Pasal 29

Koreksi

Notaris Pengganti wajib terlebih dahulu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk dapat memberikan jasa di bidang pasar modal.

Pasal 30

Koreksi

(1) Persyaratan, pengajuan, dan dokumen pendaftaran bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 berlaku mutatis mutandis bagi Notaris Pengganti untuk mengajukan pendaftaran sebagai profesi penunjang pasar modal kepada Otoritas Jasa Keuangan, kecuali ketentuan Pasal 3 huruf a dan Pasal 5 huruf d. (2) Selain persyaratan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris Pengganti wajib menyampaikan: a. surat penunjukan sebagai Notaris Pengganti dari Notaris yang digantikan; b. fotokopi keputusan Majelis Pengawas Notaris mengenai cuti Notaris yang digantikan; dan c. fotokopi berita acara sumpah sebagai Notaris Pengganti dari instansi yang berwenang. (3) Masa berlaku surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal bagi Notaris Pengganti berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diajukan permohonan pendaftaran kembali.

Pasal 31

(1) Surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal yang dimiliki oleh Notaris Pengganti tidak aktif apabila Notaris yang digantikan telah dinyatakan aktif kembali oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26. (2) Notaris Pengganti tidak dapat melakukan kegiatan di pasar modal jika surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal yang dimiliki tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal bagi Notaris Pengganti yang tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan aktif kembali pada saat Notaris yang digantikan sedang cuti, sepanjang surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal Notaris Pengganti masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3). (4) Surat pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Notaris Pengganti melalui Notaris yang digantikan pada saat permohonan pengajuan cuti, dalam dokumen surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2). (5) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan pengaktifan kembali surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal bagi Notaris Pengganti yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 32

Kewajiban dan larangan yang berlaku bagi Notaris dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku mutatis mutandis bagi Notaris Pengganti yang melakukan kegiatan di pasar modal kecuali ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf e.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Koreksi

(1) Notaris yang diangkat dan/atau ditetapkan sebagai Pejabat Negara: a. menyampaikan pemberitahuan mengenai pengangkatan atau penetapan sebagai Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e angka 3; b. surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal atas nama Notaris yang bersangkutan dinyatakan nonaktif sementara oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan surat pemberitahuan, dan Notaris dilarang untuk melakukan kegiatan di pasar modal; dan c. dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e. (2) Notaris yang tidak lagi menjabat sebagai Pejabat Negara dan akan melakukan kembali kegiatan di pasar modal wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25. (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dan huruf d wajib dilaksanakan pada tahun berikutnya. (4) Dalam hal masa berlaku surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal bagi Notaris yang tidak lagi menjabat sebagai Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, penyampaian surat permohonan aktif kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak Notaris tidak lagi menjabat sebagai Pejabat Negara. (5) Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal baru bagi Notaris yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai masa berlaku sama dengan sisa masa berlaku surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal sebelum Notaris dinyatakan nonaktif sementara oleh Otoritas Jasa Keuangan karena diangkat sebagai Pejabat Negara. (7) Untuk dapat melakukan kegiatan di Pasar Modal kembali, Notaris yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memperoleh surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal baru terlebih dahulu dengan menyampaikan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 34

Dalam hal Notaris dan/atau Notaris Pengganti terkena pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai jabatan notaris, Notaris dan/atau Notaris Pengganti bersangkutan tidak dapat menjalankan kegiatan di pasar modal.

Pasal 35

Dalam hal surat keputusan pengangkatan selaku Notaris dari kementerian yang membawahi bidang kenotariatan dan/atau berita acara sumpah notaris dari instansi yang berwenang dibatalkan, dicabut, atau menjadi tidak berlaku, surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal yang bersangkutan dianggap batal dan tidak berlaku.

Pasal 36

(1) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem elektronik, penyampaian pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 30 ayat (1), permohonan pendaftaran kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf e wajib disampaikan melalui sistem elektronik tersebut. (2) Dalam hal sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami gangguan teknis atau terjadi keadaan kahar, penyampaian pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 30 ayat (1), permohonan pendaftaran kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dan/atau kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf e dapat dilakukan dalam bentuk dokumen cetak.

BAB IX

KETENTUAN SANKSI

Pasal 37

Koreksi

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa: a. peringatan tertulis; b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pencabutan izin usaha; f. pembatalan persetujuan; dan/atau g. pembatalan pendaftaran. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 38

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 39

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 kepada masyarakat.

Pasal 40

Notaris dan/atau Notaris Pengganti yang tidak mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan, atau sampai dengan masa berlaku surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal berakhir, dalam hal masa berlaku surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal tersebut kurang dari 1 (satu) tahun.

Pasal 41

Notaris dan/atau Notaris Pengganti yang dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, selama masa pembekuan dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e.

Pasal 42

(1) Notaris yang dinyatakan terlambat menyampaikan: a. Laporan Berkala Kegiatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3); dan/atau b. laporan perubahan data dan informasi terkait Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per laporan. (2) Notaris yang dinyatakan tidak menyampaikan: a. Laporan Berkala Kegiatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6); dan/atau b. laporan perubahan data dan informasi terkait Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7), dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per laporan. (3) Bagi Notaris yang belum menyampaikan laporan, selain dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diwajibkan untuk menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dan/atau huruf e.

Peraturan Badan Nomor 67-pojk-04-2017 Tahun 2017 tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kedua

Pasal 21

BAB V

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB VI

Pasal 27

Pasal 28

BAB VII

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB VIII

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

BAB IX

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

BAB X

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

BAB XI