PERBAN

Peraturan Badan Nomor 66-pojk-04-2017 Tahun 2017 tentang Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal

PERBAN Nomor 66-pojk-04-2017 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

PENDAFTARAN KONSULTAN HUKUM

Pasal 2

Koreksi

Konsultan Hukum yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 3

Koreksi

Persyaratan pendaftaran Konsultan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi: a. Warga Negara INDONESIA; b. memiliki gelar kesarjanaan dalam pendidikan tinggi hukum (Strata 1); c. memiliki akhlak dan moral yang baik; d. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan; e. berkedudukan sebagai rekan pada KKH yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. dipimpin oleh rekan yang bertanggung jawab atas uji tuntas hukum dan pendapat hukum; 2. dalam melakukan uji tuntas hukum, menerapkan paling rendah 2 (dua) jenjang pengendalian yaitu Konsultan Hukum yang bertanggung jawab menandatangani laporan dan pengawas menengah yang melakukan pengawasan terhadap staf pelaksana; 3. memiliki dan menerapkan sistem pengendalian mutu dalam melakukan uji tuntas hukum dan memberikan pendapat hukum; dan 4. bagi KKH yang hanya memiliki 1 (satu) orang rekan Konsultan Hukum, untuk dapat melaksanakan kegiatan di pasar modal wajib membuat surat perjanjian kerja sama dengan KKH lain yang memiliki rekan Konsultan Hukum tentang pengalihan tanggung jawab apabila Konsultan Hukum yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya; f. anggota HKHPM; g. tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan; h. memiliki keahlian di bidang pasar modal yang dipenuhi melalui program Pendidikan Profesi dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) satuan kredit profesi; dan i. tidak tergabung dan/atau bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada KKH lain dan/atau profesi penunjang pasar modal lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 4

Permohonan pendaftaran Konsultan Hukum sebagai profesi penunjang pasar modal diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan formulir Permohonan Pendaftaran Konsultan Hukum sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 5

Pasal 6

Dalam rangka penelaahan permohonan pendaftaran Konsultan Hukum yang melakukan kegiatan di pasar modal, apabila diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta dokumen tambahan untuk mendukung pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memenuhi persyaratan, paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap, Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal atas nama pemohon.

Pasal 8

(1) Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak memenuhi persyaratan, paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa: a. permohonan pendaftaran belum lengkap; atau b. permohonan pendaftaran ditolak karena tidak memenuhi persyaratan. (2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dianggap telah memenuhi persyaratan.

Pasal 9

Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan dan/atau kekurangan dokumen tidak diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal surat pemberitahuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dianggap telah membatalkan permohonan pendaftaran Konsultan Hukum yang sudah diajukan dan pemohon dapat mengajukan permohonan baru.

Pasal 10

Dokumen yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan menjadi milik Otoritas Jasa Keuangan.

BAB Kedua

Dokumen Pendaftaran Konsultan Hukum

Pasal 4

Koreksi

Permohonan pendaftaran Konsultan Hukum sebagai profesi penunjang pasar modal diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan formulir Permohonan Pendaftaran Konsultan Hukum sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 5

Koreksi

Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disertai dokumen sebagai berikut: a. dokumen yang menyangkut Konsultan Hukum: 1. fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku; 2. fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama konsultan hukum yang bersangkutan; 3. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 1 (satu) lembar; 4. fotokopi kartu keanggotaan dalam HKHPM; 5. fotokopi ijazah sarjana dengan latar belakang pendidikan tinggi hukum (Strata 1) yang telah dilegalisir; 6. fotokopi sertifikat Pendidikan Profesi; dan 7. surat pernyataan dengan meterai cukup yang disusun dengan menggunakan format Surat Pernyataan Konsultan Hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang menyatakan bahwa Konsultan Hukum: a) tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan; b) sanggup bersikap independen, objektif, dan profesional dalam melakukan kegiatan di pasar modal; c) tidak tergabung dan/atau bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada KKH lain dan/atau profesi penunjang pasar modal lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan d) tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan; dan b. dokumen yang menyangkut KKH: 1. fotokopi akta pendirian KKH beserta perubahan terakhirnya; 2. fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama KKH; 3. surat perjanjian kerja sama antara Konsultan Hukum dengan Konsultan Hukum yang menjadi rekan di KKH lain tentang pengalihan tanggung jawab apabila Konsultan Hukum yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, bagi KKH yang hanya memiliki 1 (satu) orang rekan Konsultan Hukum; 4. bagan organisasi KKH yang menunjukkan pimpinan, susunan rekan, pengawas menengah, dan staf pelaksana; 5. surat keterangan domisili KKH dari instansi yang berwenang dan masih berlaku; dan 6. surat pernyataan dengan meterai cukup yang ditandatangani oleh pimpinan rekan KKH yang menyatakan bahwa KKH akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal dan peraturan lain yang berlaku.

BAB III

MASA BERLAKU DAN PENDAFTARAN KEMBALI SURAT TANDA TERDAFTAR KONSULTAN HUKUM

Pasal 11

Koreksi

(1) Surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal bagi Konsultan Hukum mempunyai masa berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diajukan permohonan pendaftaran kembali. (2) Dalam hal Konsultan Hukum akan mengajukan permohonan pendaftaran kembali surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal, Konsultan Hukum dimaksud wajib terlebih dahulu memenuhi seluruh kewajiban berdasarkan peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan dan/atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang belum dipenuhi. (3) Konsultan Hukum yang mengajukan permohonan pendaftaran kembali dan telah memenuhi seluruh kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan mendapatkan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal yang baru dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun.

Pasal 12

(1) Permohonan pendaftaran kembali surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan ketentuan permohonan pendaftaran kembali surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan: a. paling cepat 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa berlaku surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal berakhir; dan b. paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah masa berlaku surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal berakhir. (2) Permohonan pendaftaran kembali surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menggunakan formulir Permohonan Pendaftaran Kembali Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 13

Dalam hal masa berlaku surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal bagi Konsultan Hukum telah habis, Konsultan Hukum tidak dapat melakukan kegiatan di bidang pasar modal sampai Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal.

Pasal 14

Selain kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Konsultan Hukum tidak dapat melakukan kegiatan di pasar modal jika terjadi kondisi: a. surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal dibatalkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau b. sedang dalam sanksi pembekuan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal.

Pasal 15

(1) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menyetujui permohonan pendaftaran kembali surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal baru dalam jangka waktu paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja. (2) Dalam hal permohonan pendaftaran kembali surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak memenuhi persyaratan maka paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa: a. permohonan pendaftaran kembali belum lengkap; atau b. permohonan pendaftaran kembali ditolak karena tidak memenuhi persyaratan permohonan pendaftaran kembali. (3) Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan dan/atau dokumen tidak diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dianggap telah membatalkan permohonan pendaftaran kembali surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal yang sudah diajukan.

Pasal 16

(1) Konsultan Hukum dianggap mengundurkan diri sebagai Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, apabila: a. Konsultan Hukum tidak mengajukan permohonan pendaftaran kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); atau b. pengajuan permohonan pendaftaran kembali tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah berakhirnya masa berlaku surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal. (2) Dalam hal Konsultan Hukum dianggap mengundurkan diri, Otoritas Jasa Keuangan membatalkan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal tersebut. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku bagi Konsultan Hukum yang surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modalnya telah dinyatakan nonaktif sementara oleh Otoritas Jasa Keuangan karena yang bersangkutan diangkat sebagai Pejabat Negara.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN KONSULTAN HUKUM YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI PASAR MODAL

Pasal 17

Koreksi

(1) Konsultan Hukum yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan wajib: a. menaati kode etik dan standar profesi Konsultan Hukum yang disusun oleh HKHPM; b. bersikap independen, objektif, dan profesional dalam menjalankan tugasnya; c. mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan dengan jumlah paling sedikit 5 (lima) satuan kredit profesi setiap tahun dalam 1 (satu) kali penyelenggaraan; d. menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan Laporan Berkala Kegiatan Konsultan Hukum paling lambat pada tanggal 15 Januari tahun berikutnya; e. melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap perubahan data dan informasi Konsultan Hukum dan/atau KKH disertai dengan dokumen pendukung paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah terjadinya perubahan, mencakup hal sebagai berikut: 1. perpindahan ke KKH lain; 2. keluar dari KKH dimana Konsultan Hukum tersebut bekerja; 3. berstatus sebagai Pejabat Negara; 4. perubahan nama KKH; 5. perubahan alamat KKH; dan/atau 6. perubahan nama pimpinan KKH; f. melakukan uji tuntas hukum dan memberikan pendapat hukum sesuai dengan standar profesi HKHPM atau standar uji tuntas hukum dan standar pendapat hukum lainnya yang lazim berlaku, sepanjang tidak diatur dalam standar profesi yang disusun oleh HKHPM; dan g. memenuhi panggilan dan/atau menjalani pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas pemenuhan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal. (2) Dalam hal tanggal 15 Januari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d jatuh pada hari libur, laporan disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya. (3) Konsultan Hukum dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Berkala Kegiatan Konsultan Hukum apabila laporan disampaikan setelah batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d atau ayat (2) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari berikutnya. (4) Konsultan Hukum dinyatakan terlambat menyampaikan laporan perubahan data dan informasi dari Konsultan Hukum dan/atau KKH apabila laporan disampaikan setelah batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai dengan 30 (tiga puluh) hari berikutnya. (5) Dalam hal Konsultan Hukum menyampaikan Laporan Berkala Kegiatan Konsultan Hukum melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian Laporan Berkala Kegiatan Konsultan Hukum dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (6) Konsultan Hukum dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Berkala Kegiatan Konsultan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila laporan belum disampaikan setelah batas akhir waktu keterlambatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (7) Konsultan Hukum dinyatakan tidak menyampaikan laporan perubahan data dan informasi dari Konsultan Hukum dan/atau KKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e apabila laporan belum disampaikan setelah batas akhir waktu keterlambatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 18

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c mulai berlaku untuk tahun berikutnya sejak Konsultan Hukum memperoleh surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 19

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun Pendidikan Profesional Berkelanjutan tidak terselenggara, Otoritas Jasa Keuangan dapat MENETAPKAN ketentuan lain.

Pasal 20

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf e wajib disampaikan dalam bentuk dokumen cetak. (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d wajib disampaikan dengan menggunakan format Laporan Berkala Kegiatan Konsultan Hukum di Pasar Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 21

Konsultan Hukum yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dilarang: a. mengalihkan tanggung jawab penugasan di bidang pasar modal kepada pihak lain yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau b. tergabung dan/atau bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada KKH lain dan/atau profesi penunjang pasar modal lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

BAB Kesatu

Kewajiban Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal

Pasal 17

Koreksi

(1) Konsultan Hukum yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan wajib: a. menaati kode etik dan standar profesi Konsultan Hukum yang disusun oleh HKHPM; b. bersikap independen, objektif, dan profesional dalam menjalankan tugasnya; c. mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan dengan jumlah paling sedikit 5 (lima) satuan kredit profesi setiap tahun dalam 1 (satu) kali penyelenggaraan; d. menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan Laporan Berkala Kegiatan Konsultan Hukum paling lambat pada tanggal 15 Januari tahun berikutnya; e. melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap perubahan data dan informasi Konsultan Hukum dan/atau KKH disertai dengan dokumen pendukung paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah terjadinya perubahan, mencakup hal sebagai berikut: 1. perpindahan ke KKH lain; 2. keluar dari KKH dimana Konsultan Hukum tersebut bekerja; 3. berstatus sebagai Pejabat Negara; 4. perubahan nama KKH; 5. perubahan alamat KKH; dan/atau 6. perubahan nama pimpinan KKH; f. melakukan uji tuntas hukum dan memberikan pendapat hukum sesuai dengan standar profesi HKHPM atau standar uji tuntas hukum dan standar pendapat hukum lainnya yang lazim berlaku, sepanjang tidak diatur dalam standar profesi yang disusun oleh HKHPM; dan g. memenuhi panggilan dan/atau menjalani pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas pemenuhan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal. (2) Dalam hal tanggal 15 Januari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d jatuh pada hari libur, laporan disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya. (3) Konsultan Hukum dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Berkala Kegiatan Konsultan Hukum apabila laporan disampaikan setelah batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d atau ayat (2) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari berikutnya. (4) Konsultan Hukum dinyatakan terlambat menyampaikan laporan perubahan data dan informasi dari Konsultan Hukum dan/atau KKH apabila laporan disampaikan setelah batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai dengan 30 (tiga puluh) hari berikutnya. (5) Dalam hal Konsultan Hukum menyampaikan Laporan Berkala Kegiatan Konsultan Hukum melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian Laporan Berkala Kegiatan Konsultan Hukum dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (6) Konsultan Hukum dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Berkala Kegiatan Konsultan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila laporan belum disampaikan setelah batas akhir waktu keterlambatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (7) Konsultan Hukum dinyatakan tidak menyampaikan laporan perubahan data dan informasi dari Konsultan Hukum dan/atau KKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e apabila laporan belum disampaikan setelah batas akhir waktu keterlambatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 18

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c mulai berlaku untuk tahun berikutnya sejak Konsultan Hukum memperoleh surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 19

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun Pendidikan Profesional Berkelanjutan tidak terselenggara, Otoritas Jasa Keuangan dapat MENETAPKAN ketentuan lain.

Pasal 20

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf e wajib disampaikan dalam bentuk dokumen cetak. (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d wajib disampaikan dengan menggunakan format Laporan Berkala Kegiatan Konsultan Hukum di Pasar Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB V

PERMOHONAN UNTUK TIDAK MENJALANKAN KEGIATAN DI PASAR MODAL UNTUK SEMENTARA WAKTU (NONAKTIF SEMENTARA)

Pasal 22

Koreksi

(1) Dalam hal Konsultan Hukum bermaksud untuk nonaktif sementara dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun, Konsultan Hukum harus menyampaikan surat permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan terlebih dahulu dengan menyebutkan jangka waktu nonaktif sementara. (2) Konsultan Hukum yang terkena sanksi administratif dari Otoritas Jasa Keuangan berupa pembekuan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal, tidak dapat mengajukan permohonan nonaktif sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Jangka waktu nonaktif sementara yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) tahun termasuk perpanjangannya atau sampai dengan masa berlaku surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal berakhir. (4) Konsultan Hukum yang akan memperpanjang jangka waktu nonaktif sementara harus menyampaikan surat permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum waktu nonaktif sementara berakhir disertai dengan alasan. (5) Konsultan Hukum yang akan mempersingkat jangka waktu nonaktif sementara harus menyampaikan surat permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal berakhirnya masa nonaktif sementara yang baru disertai dengan alasan. (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal atas nama Konsultan Hukum yang bersangkutan akan dinyatakan nonaktif sementara dengan memberikan surat pemberitahuan. (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4) atau ayat (5) tidak disetujui, Otoritas Jasa Keuangan akan memberikan surat pemberitahuan.

Pasal 23

Konsultan Hukum yang sedang nonaktif sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6): a. dilarang untuk melakukan kegiatan di pasar modal; dan b. dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e sampai dengan berakhirnya masa nonaktif sementara.

Pasal 24

Dalam hal Konsultan Hukum mempersingkat jangka waktu nonaktif sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5), sehingga jangka waktu nonaktif sementara menjadi kurang dari 1 (satu) tahun, pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b menjadi tidak berlaku.

Pasal 25

Dalam hal Konsultan Hukum yang sedang nonaktif sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) akan melakukan kembali kegiatan di pasar modal maka Konsultan Hukum: a. menyampaikan surat permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan formulir Permohonan Aktif Kembali sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan b. melaporkan daftar perubahan data dan informasi dari Konsultan Hukum dan/atau KKH dengan disertai bukti pendukung, jika ada.

Pasal 26

Surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal bagi Konsultan Hukum yang sedang nonaktif sementara akan dinyatakan aktif kembali oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan memberikan surat pemberitahuan, jika telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Koreksi

(1) Konsultan Hukum yang diangkat dan/atau ditetapkan sebagai Pejabat Negara: a. menyampaikan pemberitahuan mengenai pengangkatan atau penetapan sebagai Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e angka 3; b. surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal atas nama Konsultan Hukum yang bersangkutan dinyatakan nonaktif sementara oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan surat pemberitahuan, dan Konsultan Hukum dilarang untuk melakukan kegiatan di pasar modal; dan c. dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e. (2) Konsultan Hukum yang tidak lagi menjabat sebagai Pejabat Negara dan akan melakukan kembali kegiatan di pasar modal wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25. (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dan huruf d wajib dilaksanakan pada tahun berikutnya. (4) Dalam hal masa berlaku surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal bagi Konsultan Hukum yang tidak lagi menjabat sebagai Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, penyampaian surat permohonan aktif kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak Konsultan Hukum tidak lagi menjabat sebagai Pejabat Negara. (5) Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal baru bagi Konsultan Hukum yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai masa berlaku sama dengan sisa masa berlaku surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal pada saat Konsultan Hukum dinyatakan nonaktif sementara oleh Otoritas Jasa Keuangan karena diangkat sebagai Pejabat Negara. (7) Untuk dapat melakukan kegiatan di Pasar Modal kembali, Konsultan Hukum yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memperoleh surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal baru terlebih dahulu dengan menyampaikan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 30

(1) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem elektronik, penyampaian pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, permohonan pendaftaran kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dan/atau kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf e wajib disampaikan melalui sistem elektronik tersebut. (2) Dalam hal sistem elektronik, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengalami gangguan teknis atau terjadi keadaan kahar, penyampaian pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, permohonan pendaftaran kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dan/atau kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf e dapat dilakukan dalam bentuk dokumen cetak.

BAB VIII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 31

Koreksi

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa: a. peringatan tertulis; b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pencabutan izin usaha; f. pembatalan persetujuan; dan/atau g. pembatalan pendaftaran. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 32

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 33

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 kepada masyarakat.

Pasal 34

Konsultan Hukum yang tidak mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c selama 2 (dua) tahun berturut- turut dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan, atau sampai dengan masa berlaku surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal berakhir, dalam hal masa berlaku surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal tersebut kurang dari 1 (satu) tahun.

Pasal 35

Konsultan Hukum yang dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, selama masa pembekuan dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e.

Pasal 36

(1) Konsultan Hukum yang dinyatakan terlambat menyampaikan: a. Laporan Berkala Kegiatan Konsultan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3); dan/atau b. laporan perubahan data dan informasi terkait Konsultan Hukum dan/atau KKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per laporan. (2) Konsultan Hukum yang dinyatakan tidak menyampaikan: a. Laporan Berkala Kegiatan Konsultan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6); dan/atau b. laporan perubahan data dan informasi terkait Konsultan Hukum dan/atau KKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7), dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per laporan. (3) Bagi Konsultan Hukum yang belum menyampaikan laporan, selain dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diwajibkan untuk menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dan/atau huruf e.

Pasal 37

Konsultan Hukum yang tidak lagi berkedudukan sebagai rekan atau tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengikatkan diri dengan pihak ketiga atas nama KKH, tidak dapat melakukan kegiatan di pasar modal.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Koreksi

Permohonan pendaftaran untuk menjadi Konsultan Hukum yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku dan masih dalam proses penyelesaian, tetap diproses berdasarkan ketentuan Peraturan Nomor VIII.B.1, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-16/BL/2011 tentang Pendaftaran Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.

Pasal 39

(1) Konsultan Hukum yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini namun belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib: a. memenuhi persyaratan dan menyampaikan bukti dokumen pendukung kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan; dan b. memenuhi terlebih dahulu seluruh kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang belum dipenuhi. (2) Konsultan Hukum yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini wajib: a. menyampaikan permohonan pendaftaran ulang kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan formulir Pendaftaran Ulang Sebagai Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan; dan b. memenuhi terlebih dahulu seluruh kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang belum dipenuhi.

Pasal 40

Dalam hal Konsultan Hukum tidak menyampaikan permohonan pendaftaran ulang dan memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) atau belum memenuhi persyaratan, menyampaikan dokumen pendukung dan memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Konsultan Hukum dimaksud dianggap telah mengundurkan diri dan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal atas nama Konsultan Hukum tersebut akan dibatalkan.

Pasal 41

Dalam hal Konsultan Hukum telah menyampaikan permohonan pendaftaran ulang kepada Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) atau telah memenuhi persyaratan, menyampaikan dokumen pendukung dan memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan akan menerbitkan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal pengganti.

Pasal 42

Kewajiban penyampaian Laporan Berkala Kegiatan Konsultan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disertai dokumen sebagai berikut: a. dokumen yang menyangkut Konsultan Hukum: 1. fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku; 2. fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama konsultan hukum yang bersangkutan; 3. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 1 (satu) lembar; 4. fotokopi kartu keanggotaan dalam HKHPM; 5. fotokopi ijazah sarjana dengan latar belakang pendidikan tinggi hukum (Strata 1) yang telah dilegalisir; 6. fotokopi sertifikat Pendidikan Profesi; dan 7. surat pernyataan dengan meterai cukup yang disusun dengan menggunakan format Surat Pernyataan Konsultan Hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang menyatakan bahwa Konsultan Hukum: a) tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan; b) sanggup bersikap independen, objektif, dan profesional dalam melakukan kegiatan di pasar modal; c) tidak tergabung dan/atau bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada KKH lain dan/atau profesi penunjang pasar modal lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan d) tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan; dan b. dokumen yang menyangkut KKH: 1. fotokopi akta pendirian KKH beserta perubahan terakhirnya; 2. fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama KKH; 3. surat perjanjian kerja sama antara Konsultan Hukum dengan Konsultan Hukum yang menjadi rekan di KKH lain tentang pengalihan tanggung jawab apabila Konsultan Hukum yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, bagi KKH yang hanya memiliki 1 (satu) orang rekan Konsultan Hukum; 4. bagan organisasi KKH yang menunjukkan pimpinan, susunan rekan, pengawas menengah, dan staf pelaksana; 5. surat keterangan domisili KKH dari instansi yang berwenang dan masih berlaku; dan 6. surat pernyataan dengan meterai cukup yang ditandatangani oleh pimpinan rekan KKH yang menyatakan bahwa KKH akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal dan peraturan lain yang berlaku.

Peraturan Badan Nomor 66-pojk-04-2017 Tahun 2017 tentang Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kedua

Pasal 21

BAB V

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB VI

Pasal 27

Pasal 28

BAB VII

Pasal 29

Pasal 30

BAB VIII

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

BAB IX

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

BAB X

Pasal 43

Pasal 44