Peraturan Badan Nomor 61-pojk-05-2015 Tahun 2015 tentang …

Pasal 24A

(1) LKM dapat melakukan peningkatan cakupan wilayah usaha. (2) LKM yang melakukan peningkatan cakupan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2). (3) LKM yang akan melakukan peningkatan cakupan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan laporan rencana peningkatan cakupan wilayah usaha kepada OJK dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal rapat umum pemegang saham atau rapat anggota. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan sesuai dengan format dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dan dilampiri dengan risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota mengenai peningkatan cakupan wilayah usaha LKM. 10. Ketentuan ayat (1) Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

Pasal 27

Koreksi

(1) LKM yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24A ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan OJK ini, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis. (2) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing 40 (empat puluh) hari kerja. (3) Dalam hal sebelum berakhirnya masa berlaku sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LKM telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK atau pemerintah kabupaten/kota setempat atau pihak lain yang ditunjuk oleh OJK mencabut sanksi peringatan tertulis. (4) Dalam hal masa berlaku peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan LKM tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK meminta pemegang saham atau rapat anggota untuk mengganti Direksi LKM dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak pemberitahuan dari OJK. (5) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota tidak mengganti Direksi LKM dimaksud, OJK memberhentikan Direksi LKM dan selanjutnya menunjuk serta mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan OJK. 11. Ketentuan Pasal 29 dihapus. 12. Ketentuan Pasal 30 diubah dan di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 30A dan Pasal 30B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Koreksi

LKM yang telah memperoleh izin usaha melalui pengukuhan berdasarkan Peraturan OJK Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro dan LKM yang memperoleh izin usaha dengan setoran modal nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 2 ayat (3), Pasal 2 ayat (4), Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan OJK Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro dan LKM paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan OJK ini berlaku.

Pasal 30A

Koreksi

Dalam hal permohonan izin usaha LKM yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah disampaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak POJK ini diundangkan, rekomendasi pengangkatan anggota DPS dari DSN MUI atau sertifikasi pelatihan DPS dari DSN MUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d dan Pasal 12 ayat (2) disampaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak izin usaha LKM ditetapkan.

Pasal 30B

Koreksi

Permohonan izin usaha melalui pengukuhan yang telah diterima oleh OJK sebelum Peraturan OJK ini diundangkan, tetap diakui dan diselesaikan berdasarkan Peraturan OJK ini.

Pasal II

Koreksi

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2015 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, ttd. MULIAMAN D. HADAD Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY

Peraturan Badan Nomor 61-pojk-05-2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/Pojk.05/2014 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro

BAB VIII

Pasal 24A

BAB VIII

Pasal 24A

Pasal 27

Pasal 30

Pasal 30A

Pasal 30B

Pasal II