PERBAN

Peraturan Badan Nomor 60-pojk-04-2017 Tahun 2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond)

PERBAN Nomor 60-pojk-04-2017 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PERSYARATAN PENERBITAN EFEK BERSIFAT UTANG BERWAWASAN LINGKUNGAN (GREEN BOND)

Pasal 2

Emiten yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond) wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pernyataan Pendaftaran, Penawaran Umum Efek bersifat utang, dan peraturan terkait lainnya, kecuali diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 3

Koreksi

(1) Penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond) hanya dapat dilakukan untuk tujuan pembiayaan dan/atau pembiayaan ulang atas KUBL. (2) KUBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang baru; b. kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang sedang berjalan; atau c. kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang telah selesai.

Pasal 4

KUBL yang dapat dibiayai dari penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond) dapat berupa kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan: a. energi terbarukan; b. efisiensi energi; c. pencegahan dan pengendalian polusi; d. pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan; e. konservasi keanekaragaman hayati darat dan air; f. transportasi ramah lingkungan; g. pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan; h. adaptasi perubahan iklim; i. produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi (eco- efficient); j. bangunan berwawasan lingkungan yang memenuhi standar atau sertifikasi yang diakui secara nasional, regional, atau internasional; dan k. kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang berwawasan lingkungan lainnya.

Pasal 5

(1) Emiten yang melakukan penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mendapatkan pendapat atau penilaian dari Ahli Lingkungan bahwa kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang mendasari penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond) bermanfaat bagi lingkungan. (2) Ahli Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi yang relevan dengan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (3) Kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat bagi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan yang bertujuan untuk melindungi, memperbaiki, dan/atau meningkatkan kualitas atau fungsi lingkungan.

BAB VII

PERUBAHAN STATUS EFEK BERSIFAT UTANG BERWAWASAN LINGKUNGAN (GREEN BOND)

Pasal 12

Koreksi

(1) Dalam hal laporan hasil reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) menyatakan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai KUBL, Emiten wajib menyusun rencana dan melakukan upaya agar kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain tetap memenuhi persyaratan sebagai KUBL. (2) Rencana dan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta laporan hasil reviu yang menyatakan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai KUBL wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal laporan hasil reviu tersebut. (3) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak diterimanya rencana dan upaya oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 13

(1) Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond) tidak lagi menjadi Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond) jika upaya yang dilakukan Emiten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 gagal menjadikan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang dibiayai dari dana hasil penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond) kembali memenuhi persyaratan sebagai KUBL. (2) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Emiten wajib menyampaikan laporan Informasi atau Fakta Material kepada Otoritas Jasa Keuangan dan melakukan pengumuman kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau perusahaan publik.

Pasal 14

(1) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), pemegang Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond) dapat meminta Emiten: a. untuk membeli kembali Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond); dan/atau b. memberi kompensasi berupa kenaikan kupon atas Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond). (2) Ketentuan mengenai tata cara pembelian kembali dan pemberian kompensasi termasuk besaran tingkat kenaikan kupon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam perjanjian perwaliamanatan. (3) Permintaan pembelian kembali dan/atau pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan melalui wali amanat. (4) Dalam hal pemegang Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond) meminta Emiten untuk membeli kembali dan/atau memberikan kompensasi berupa kenaikan kupon atas Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Emiten wajib membeli kembali Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond) dan/atau memberi kompensasi berupa kenaikan kupon atas Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond). (5) Pembelian kembali Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond) oleh Emiten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan: a. Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond) yang telah dibeli kembali oleh Emiten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dijual kembali oleh Emiten; b. mekanisme penetapan harga pembelian kembali dimuat dalam perjanjian perwaliamanatan; dan c. pelaksanaan pembelian kembali wajib diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah wali amanat mengajukan permintaan pembelian kembali.

Pasal 15

Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5), dalam perjanjian perwaliamanatan dapat diatur pihak yang bertindak sebagai penanggung.

Pasal 16

Emiten dikecualikan dari kewajiban untuk membeli kembali Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond) dan/atau memberi kompensasi berupa kenaikan kupon atas Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) disebabkan karena suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Emiten yang meliputi: a. bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Emiten; dan/atau b. peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Emiten yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 17

(1) Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan insentif bagi Emiten yang menerbitkan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond). (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan penetapan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 18

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tidak berlaku dalam hal kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang menjadi dasar penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond) tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai KUBL.

Peraturan Badan Nomor 60-pojk-04-2017 Tahun 2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond)

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

Pasal 9

BAB VI

Pasal 10

Pasal 11

BAB VII

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB VIII

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB IX

Pasal 22