PERBAN

Peraturan Badan Nomor 53-pojk-04-2015 Tahun 2015 tentang Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah Di Pasar Modal

PERBAN Nomor 53-pojk-04-2015 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

IJARAH

Pasal 3

Koreksi

Hak dan kewajiban pihak pemberi sewa atau pemberi jasa (mu’jir) adalah: a. berhak menerima pembayaran harga sewa atau upah (ujrah) sesuai yang disepakati dalam Ijarah; b. wajib menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan sesuai yang disepakati dalam Ijarah; c. wajib menanggung biaya pemeliharaan barang yang disewakan; d. wajib bertanggung jawab atas kerusakan barang yang disewakan yang bukan disebabkan oleh pelanggaran dari penggunaan sesuai yang disepakati dalam Ijarah atau bukan karena kelalaian pihak penyewa; e. wajib menjamin bahwa barang yang disewakan atau jasa yang diberikan dapat digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan yang disepakati dalam Ijarah; dan f. wajib menyatakan secara tertulis bahwa pihak pemberi sewa atau pemberi jasa (mu’jir) menyerahkan hak penggunaan atau pemanfaatan atas suatu barang dan/atau memberikan jasa yang dimilikinya kepada pihak penyewa atau pengguna jasa (musta’jir) (pernyataan ijab).

Pasal 4

Hak dan kewajiban pihak penyewa atau pengguna jasa (musta’jir) adalah: a. berhak menerima dan memanfaatkan barang dan/atau jasa sesuai yang disepakati dalam Ijarah; b. wajib membayar harga sewa atau upah (ujrah) sesuai yang disepakati dalam Ijarah; c. wajib menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak material) sesuai yang disepakati dalam Ijarah; d. wajib bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai yang disepakati dalam Ijarah; e. wajib bertanggung jawab atas kerusakan barang yang disewakan yang disebabkan oleh pelanggaran dari penggunaan sesuai yang disepakati dalam Ijarah atau karena kelalaian pihak penyewa; dan f. wajib menyatakan secara tertulis bahwa pihak penyewa atau pengguna jasa menerima hak penggunaan atau pemanfaatan atas suatu barang dan/atau jasa dari pihak pemberi sewa atau pemberi jasa (mu’jir) (pernyataan qabul).

Pasal 5

Objek Ijarah dapat berupa manfaat barang dan/atau jasa yang memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. manfaat barang atau jasa tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. manfaat barang atau jasa harus dapat dinilai dengan uang; c. manfaat atas barang atau jasa dapat diserahkan atau diberikan kepada pihak penyewa atau pengguna jasa; d. manfaat barang atau jasa harus ditentukan dengan jelas; dan e. spesifikasi barang atau jasa harus dinyatakan dengan jelas.

Pasal 6

Penetapan harga sewa atau upah (ujrah) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. besarnya harga sewa atau upah (ujrah) serta waktu dan cara pembayarannya ditetapkan secara tertulis dalam Ijarah; dan b. alat pembayaran harga sewa atau upah (ujrah) adalah dalam bentuk uang.

Pasal 7

Selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 6, dalam Ijarah dapat disepakati hal sebagai berikut: a. harga sewa atau upah (ujrah) untuk periode waktu tertentu dan peninjauan kembali harga sewa atau upah (ujrah) tersebut yang berlaku untuk periode berikutnya; b. adanya uang muka Ijarah; c. penggantian barang yang mendasari Ijarah; d. penunjukan pihak lain untuk menyelesaikan perselisihan antar para pihak dalam Ijarah; dan/atau e. hal lain sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

BAB III

ISTISHNA

Pasal 8

Koreksi

Hak dan kewajiban pihak pembuat atau penjual (shani’) adalah: a. berhak memperoleh pembayaran dengan jumlah, cara, dan waktu yang telah disepakati dalam Istishna; b. wajib mengetahui spesifikasi objek Istishna secara jelas; c. wajib menyediakan objek Istishna sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dalam Istishna; d. wajib menjamin objek Istishna berfungsi dengan baik dan/atau tidak cacat; dan e. wajib menyerahkan objek Istishna sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam Istishna.

Pasal 9

Hak dan kewajiban pihak pemesan atau pembeli (mustashni’) adalah: a. berhak menerima objek Istishna sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dalam Istishna; b. berhak menerima objek Istishna sesuai dengan waktu dan tempat yang telah disepakati dalam Istishna; c. berhak memilih (khiyar) untuk melanjutkan atau membatalkan Istishna apabila terdapat cacat atau barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diperjanjikan; d. wajib melakukan pembayaran (pokok dan/atau biaya lain) atas objek Istishna sesuai yang telah disepakati dalam Istishna; dan e. wajib mengetahui dan menerangkan spesifikasi objek Istishna secara jelas.

Pasal 10

Objek Istishna wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. ciri dan spesifikasi harus jelas dan dapat diakui sebagai utang serta wajib dituangkan secara tertulis dalam Istishna; c. mekanisme penyerahan barang baik seluruh maupun sebagian dari pihak pembuat atau penjual (shani’) kepada pihak pemesan atau pembeli (mustashni’) wajib dituangkan secara tertulis dalam Istishna meliputi waktu, tempat dan cara penyerahan; d. penyerahan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan kemudian setelah waktu Istishna berdasarkan kesepakatan; e. harga jual objek Istishna ditetapkan secara tertulis dalam Istishna dan dilarang berubah selama masa Istishna; dan f. pihak pemesan atau pembeli (mustashni’) dilarang menukar barang kecuali dengan barang sejenis atau sesuai kesepakatan.

Pasal 11

Pembayaran objek Istishna dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. pembayaran atas objek Istishna dalam bentuk uang; b. pembayaran atas objek Istishna dapat dilakukan secara tunai dan/atau cicilan sejak Istishna ditandatangani atau dengan cara pembayaran lain sesuai kesepakatan; dan c. pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang atau dalam bentuk piutang yang belum jatuh tempo.

Pasal 12

Selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11, dalam Istishna dapat disepakati hal sebagai berikut: a. dalam memenuhi kewajibannya kepada pihak pemesan atau pembeli (mustashni’), pihak pembuat atau penjual (shani’) dapat melakukan Istishna lagi dengan pihak lain pada objek Istishna yang sama, dengan ketentuan Istishna pertama tidak bergantung atau mensyaratkan atas pemenuhan hak dan kewajiban Istishna kedua (mu’allaq); b. ketentuan mengenai biaya-biaya yang ditanggung oleh masing-masing pihak apabila terdapat kerusakan, kehilangan, atau tidak berfungsinya objek Istishna; c. ketentuan mengenai jaminan dan asuransi; d. ketentuan mengenai pengakhiran transaksi yang belum jatuh tempo; e. penunjukan pihak lain untuk menyelesaikan perselisihan antar para pihak dalam Istishna;dan/atau f. hal lain sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

BAB IV

KAFALAH

Pasal 13

Koreksi

Kewajiban pihak penjamin (kafiil/guarantor) adalah sebagai berikut: a. memiliki harta yang cukup untuk menjamin kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak yang dijaminkan (makfuul lahu/orang yang berpiutang); b. memiliki kewenangan penuh untuk menggunakan hartanya sebagai jaminan atas pemenuhan kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak yang dijaminkan (makfuul lahu/orang yang berpiutang); dan c. menyatakan secara tertulis bahwa pihak penjamin (kafiil/guarantor) menjamin kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak yang dijaminkan (makfuul lahu/orang yang berpiutang) (pernyataan ijab).

Pasal 14

Kewajiban pihak yang dijamin (makfuul ‘anhu/ashiil/orang yang berutang) adalah sebagai berikut: a. menyerahkan kewajiban (utang) pihak yang dijamin (makfuul ‘anhu/ashiil/orang yang berutang) kepada pihak penjamin (kafiil/guarantor); dan b. menyatakan secara tertulis bahwa pihak yang dijamin (makfuul ‘anhu/ashiil/orang yang berutang) menerima jaminan dari pihak penjamin (kafiil/guarantor) (pernyataan qabul).

Pasal 15

Penjaminan dalam Kafalah dapat berupa jaminan kebendaan dan/atau jaminan umum.

Pasal 16

Objek Kafalah adalah kewajiban (utang) pihak yang dijamin kepada pihak yang dijaminkan (makfuul lahu/orang yang berpiutang) yang memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. kewajiban dimaksud dapat berupa kewajiban pembayaran sejumlah uang, penyerahan barang, dan/atau pelaksanaan pekerjaan; b. kewajiban dimaksud harus jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya; c. kewajiban dimaksud bukan merupakan kewajiban yang timbul dari hal-hal yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan d. harus merupakan utang mengikat yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.

Pasal 17

(1) Selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 16, dalam Kafalah dapat disepakati antara lain hal-hal sebagai berikut: a. para pihak dapat MENETAPKAN besarnya imbalan (fee) atas pelaksanaan penjaminan yang dilakukan oleh pihak penjamin (kafiil/guarantor); b. jangka waktu berlakunya penjaminan dalam Kafalah; c. penunjukan pihak lain untuk menyelesaikan perselisihan antar para pihak dalam Kafalah; dan/atau d. hal lain sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan Prinsip Syariah di Pasar Modal. (2) Dalam hal para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyepakati adanya imbalan (fee), maka Kafalah tersebut bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak.

BAB V

MUDHARABAH

Pasal 18

Koreksi

Hak dan kewajiban pihak pemilik modal (shahib al-mal) adalah sebagai berikut: a. berhak mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh pihak pengelola usaha (mudharib); b. berhak menerima bagian keuntungan tertentu yang disepakati dalam Mudharabah; c. berhak meminta jaminan dari pihak pengelola usaha (mudharib) atau pihak ketiga yang dapat digunakan apabila pihak pengelola usaha (mudharib) melakukan pelanggaran atas Mudharabah. d. wajib menyediakan dan menyerahkan seluruh modal yang disepakati; e. wajib menanggung seluruh kerugian usaha yang tidak disebabkan oleh kelalaian, kesengajaan, dan/atau pelanggaran pengelola usaha atas Mudharabah; dan f. wajib menyatakan secara tertulis bahwa pihak pemilik modal (shahib al-mal) menyerahkan modal kepada pihak pengelola usaha (mudharib) untuk dikelola dalam suatu usaha sesuai dengan kesepakatan (pernyataan ijab).

Pasal 19

Hak dan kewajiban pihak pengelola usaha (mudharib) adalah: a. berhak mengelola kegiatan usaha untuk tercapainya tujuan Mudharabah tanpa campur tangan pihak penyedia modal; b. berhak menerima bagian keuntungan tertentu sesuai yang disepakati dalam Mudharabah; c. wajib mengelola modal yang telah diterima dari pihak pemilik modal (shahib al-mal) dalam suatu kegiatan usaha sesuai kesepakatan; d. wajib menanggung seluruh kerugian usaha yang disebabkan oleh kelalaian, kesengajaan, dan/atau pelanggaran pihak pengelola usaha (mudharib); dan e. wajib menyatakan secara tertulis bahwa pihak pengelola usaha (mudharib) menerima modal dari pihak pemilik modal (shahib al-mal) dan berjanji untuk mengelola modal tersebut dalam suatu usaha sesuai dengan kesepakatan (pernyataan qabul).

Pasal 20

Modal yang dikelola dalam Mudharabah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. berupa sejumlah uang dan/atau aset lainnya baik berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang; b. jika modal yang diberikan dalam bentuk aset selain uang, aset tersebut tidak sedang dijaminkan atau tidak dalam status sengketa; c. jika modal yang diberikan dalam bentuk aset selain uang, aset tersebut harus dinilai oleh Penilai, namun penentuan nilai aset selain uang tetap berdasarkan kesepakatan para pihak pada waktu Mudharabah; d. tidak berupa piutang atau tagihan di antara pihak dan/atau kepada pihak lain; dan e. dapat diserahkan kepada pihak pengelola usaha (mudharib) baik seluruh atau sebagian pada waktu dan tempat yang telah disepakati.

Pasal 21

Kegiatan usaha yang dapat dijalankan dalam Mudharabah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan; dan b. tidak dikaitkan (mu’allaq) dengan sebuah kejadian di masa yang akan datang yang belum tentu terjadi.

Pasal 22

Pembagian keuntungan dalam Mudharabah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. keuntungan Mudharabah merupakan selisih lebih dari kekayaan Mudharabah dikurangi dengan modal Mudharabah dan kewajiban kepada pihak lain yang terkait dengan kegiatan Mudharabah; b. keuntungan Mudharabah dibagikan kepada pihak pemilik modal (shahib al-mal) dan pihak pengelola usaha (mudharib) dengan besarnya bagian sesuai rasio/nisbah yang disepakati; dan c. besarnya bagian keuntungan masing-masing pihak wajib dituangkan secara tertulis dalam bentuk rasio/nisbah.

Pasal 23

Dalam perjanjian (akad) Mudharabah tidak boleh ada ketentuan yang memastikan pemilik modal akan memperoleh keuntungan.

Pasal 24

Selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 23, dalam Mudharabah dapat disepakati hal sebagai berikut: a. pihak pengelola usaha (mudharib) menyediakan biaya operasional sesuai kesepakatan dalam Mudharabah; b. jangka waktu berlakunya Mudharabah; c. penunjukan pihak lain untuk menyelesaikan perselisihan antar para pihak dalam Mudharabah; dan/atau d. hal lain sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

BAB VI

MUSYARAKAH

Pasal 25

Koreksi

(1) Setiap pihak dalam Musyarakah memiliki hak dan kewajiban yang sama, yaitu: a. berhak menerima bagian keuntungan tertentu sesuai dengan rasio/nisbah yang disepakati dalam Musyarakah atau proporsional; b. berhak mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, maka kelebihan dimaksud dapat diberikan kepada satu atau lebih pihak; c. berhak meminta jaminan kepada pihak lain dalam Musyarakah untuk menghindari terjadinya penyimpangan; d. wajib menyediakan modal sesuai dengan tujuan Musyarakah, baik dalam porsi yang sama atau tidak sama dengan pihak lainnya; e. wajib menyediakan tenaga dalam bentuk partisipasi dalam kegiatan usaha Musyarakah; dan f. wajib menanggung kerugian secara proporsional berdasarkan kontribusi modal masing-masing pihak. (2) Dalam hal 1 (satu) atau lebih pihak tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan usaha Musyarakah sebagaimana dimaksud dalam huruf e, hal ini wajib disepakati dalam Musyarakah.

Pasal 26

Modal yang disetorkan dalam Musyarakah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. berupa sejumlah uang dan/atau aset lainnya baik berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang; b. jika modal yang diberikan dalam bentuk aset selain uang, maka aset tersebut harus dinilai oleh Penilai, namun penentuan nilai aset selain uang tetap berdasarkan kesepakatan para pihak pada waktu Musyarakah; c. jika modal yang diberikan dalam bentuk aset selain uang, maka aset tersebut tidak sedang dijaminkan atau tidak dalam status sengketa; dan d. tidak berupa piutang atau tagihan di antara para pihak dan/atau kepada pihak lain.

Pasal 27

a. kegiatan usaha yang dapat dijalankan dalam Musyarakah tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; b. kewajiban pengelolaan aset sesuai dengan Musyarakah; dan c. pihak yang mengelola Musyarakah dilarang mengelola modal di luar yang telah disepakati dalam Musyarakah, kecuali atas dasar kesepakatan.

Pasal 28

Pembagian keuntungan dan kerugian dalam Musyarakah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. keuntungan Musyarakah merupakan selisih lebih dari kekayaan Musyarakah setelah dikurangi dengan modal Musyarakah dan kewajiban kepada pihak lain yang terkait dengan kegiatan Musyarakah; b. untuk kepentingan pembagian keuntungan secara periodik, maka keuntungan Musyarakah dihitung berdasarkan selisih lebih dari kekayaan Musyarakah akhir periode setelah dikurangi dengan modal Musyarakah awal periode dan kewajiban akhir periode kepada pihak lain yang terkait dengan kegiatan Musyarakah; c. seluruh keuntungan Musyarakah harus dibagikan kepada para pihak secara proporsional berdasarkan kontribusi modal atau sesuai nisbah yang disepakati, dan tidak diperkenankan menentukan jumlah nominal keuntungan atau persentase tertentu dari modal bagi satu atau lebih pihak pada awal kesepakatan; d. dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih pihak yang memberikan kontribusi lebih dalam pengelolaan maka pihak tersebut dapat menerima bagi hasil tambahan sesuai dengan kesepakatan; e. besarnya bagian keuntungan masing-masing pihak wajib dituangkan secara tertulis dalam bentuk rasio/nisbah; dan f. kerugian Musyarakah harus dibagi di antara para pihak secara proporsional berdasarkan kontribusi modal.

Pasal 29

Selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28, dalam Musyarakah dapat disepakati hal sebagai berikut: a. biaya operasional dibebankan pada modal bersama; b. jangka waktu berlakunya Musyarakah; c. penunjukan pihak lain untuk menyelesaikan perselisihan antar para pihak dalam Musyarakah;dan/atau d. hal lain sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Peraturan Badan Nomor 53-pojk-04-2015 Tahun 2015 tentang Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah Di Pasar Modal

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

BAB Keempat

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

BAB Keempat

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kedua

Pasal 15

BAB Ketiga

Pasal 16

BAB Keempat

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kesatu

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kedua

Pasal 20

BAB Ketiga

Pasal 21

BAB Keempat

Pasal 22

BAB Kelima

Pasal 23

Pasal 24

BAB VI

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB Kesatu

Pasal 25

BAB Kedua