Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, termasuk Dana Pensiun yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah.
2. Dana Pensiun Pemberi Kerja yang selanjutnya disingkat DPPK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi
kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
3. Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang selanjutnya disingkat DPLK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPPK bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
4. Asumsi Aktuaria adalah kumpulan estimasi mengenai perubahan di masa yang akan datang, yang dipergunakan untuk menghitung nilai sekarang suatu pembayaran atau pembayaran-pembayaran di masa depan, dan mencakup antara lain tingkat bunga, tingkat probabilitas terjadinya kematian, cacat, serta tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun.
5. Manfaat Pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
6. Manfaat Lain adalah pembayaran manfaat selain Manfaat Pensiun yang dapat dilakukan oleh Dana Pensiun dan diatur dalam peraturan Dana Pensiun.
7. Nilai Sekarang adalah nilai pada suatu tanggal tertentu, dari pembayaran atau pembayaran-pembayaran yang akan dilakukan setelah tanggal tersebut, yang dihitung dengan mendiskonto pembayaran atau pembayaran- pembayaran termaksud secara aktuaria berdasarkan asumsi tingkat bunga dan tingkat probabilitas tertentu untuk terjadinya pembayaran atau pembayaran- pembayaran tersebut.
8. Penghasilan adalah penghasilan seseorang sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
9. Penghasilan Dasar Pensiun adalah sebagian atau seluruh Penghasilan karyawan yang diterima dari pemberi kerja dan ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun suatu DPPK sebagai dasar perhitungan besar iuran dan/atau Manfaat Pensiun peserta.
10. Pemberi Kerja adalah pendiri atau mitra pendiri yang mempekerjakan karyawan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
11. Pendiri adalah:
a. orang atau badan yang membentuk DPPK; atau
b. bank atau perusahaan asuransi jiwa yang membentuk DPLK, sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
12. Peraturan Dana Pensiun yang selanjutnya disingkat PDP adalah peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
13. Pensiun Ditunda adalah hak atas Manfaat Pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal, yang ditunda pembayarannya sampai pada saat peserta pensiun sesuai dengan PDP sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
14. Peserta adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan PDP sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
15. Pihak yang Berhak adalah pihak yang memiliki hak atas Manfaat Pensiun atau Manfaat Lain dalam hal Peserta
atau pensiunan meninggal dunia, yaitu janda/duda, anak, atau pihak yang ditunjuk oleh Peserta atau pensiunan apabila Peserta atau pensiunan tidak menikah dan tidak mempunyai anak.
16. Program Pensiun Manfaat Pasti yang selanjutnya disingkat PPMP adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam PDP atau program pensiun lain yang bukan merupakan program pensiun iuran pasti sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
17. Program Pensiun Iuran Pasti yang selanjutnya disingkat PPIP adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam PDP dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing- masing Peserta sebagai Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
18. Rumus Bulanan adalah cara menghitung besar Manfaat Pensiun per bulan yang akan diterima oleh Peserta.
19. Rumus Sekaligus adalah cara menghitung besar Manfaat Pensiun yang akan diterima oleh Peserta dalam bentuk nilai sekaligus yang selanjutnya akan dikonversi menjadi Manfaat Pensiun per bulan.
20. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi jiwa syariah.
BAB II
DANA PENSIUN PEMBERI KERJA PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
Iuran yang menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja pada DPPK yang menyelenggarakan PPMP dihitung berdasarkan hasil valuasi aktuaria.
Pasal 4
Pasal 5
(1) Iuran Peserta dalam 1 (satu) tahun untuk DPPK yang menyelenggarakan PPMP yang menggunakan Rumus Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, paling banyak 3 (tiga) kali faktor penghargaan per tahun masa kerja kali Penghasilan Dasar Pensiun per tahun.
(2) Iuran Peserta dalam 1 (satu) tahun untuk DPPK yang menyelenggarakan PPMP yang menggunakan Rumus Sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, paling banyak 3% (tiga persen) kali faktor penghargaan per tahun masa kerja kali Penghasilan Dasar Pensiun per tahun.
Pasal 6
(1) Peserta yang berhenti bekerja dan dipekerjakan kembali oleh Pemberi Kerja yang sama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, masa kepesertaannya dalam rangka penyelenggaraan Program Pensiun harus diperhitungkan tanpa terputus.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:
a. Peserta telah menerima pembayaran atas haknya secara sekaligus yaitu paling sedikit sebesar himpunan iurannya sendiri, ditambah bunga yang layak dalam hal Peserta berhenti bekerja dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun; atau
b. Peserta telah mengalihkan haknya atas Pensiun Ditunda ke DPPK atau DPLK lain, kecuali jika hak yang telah dibayarkan atau telah dialihkan dimaksud dikembalikan ke DPPK yang bersangkutan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pembayaran atau pengalihan hak tersebut.
Pasal 7
(1) Dalam hal Peserta pindah bekerja dan terjadi pengalihan dana dari DPPK lama kepada DPPK baru maka masa kerja yang diakui dalam PPMP tidak boleh melebihi jumlah dari masa kerja pada DPPK baru dan masa kerja pada DPPK lama.
(2) Dalam hal Peserta meninggal dunia atau cacat sebelum pensiun maka masa kerja maksimum yang diakui sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat memperhitungkan masa kerja sampai dengan tanggal Peserta mencapai usia pensiun normal.
Pasal 8
Pasal 9
(1) Dalam menghitung Manfaat Pensiun, untuk bagian masa kerja yang kurang dari 1 (satu) tahun diperhitungkan dengan cara:
a. prorata; atau
b. pembulatan ke atas.
(2) Pembebanan pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pembulatan ke atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi beban yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja.
Pasal 10
Dalam rangka pembayaran Manfaat Pensiun, jumlah yang dibayarkan dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
a. untuk Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan Rumus Bulanan, harus didasarkan pada rumus yang ditetapkan dalam PDP; dan
b. untuk Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan Rumus Sekaligus, harus didasarkan pada tabel yang dibuat berdasarkan Asumsi Aktuaria yang memuat faktor untuk mengkonversikan Manfaat Pensiun yang dihitung sekaligus menjadi pembayaran bulanan.
Pasal 11
Besar Manfaat Pensiun dipercepat bagi Peserta yang berhenti bekerja pada usia paling singkat 10 (sepuluh) tahun sebelum usia pensiun normal atau karena cacat, paling tinggi sama dengan jumlah yang dihitung dengan menggunakan rumus Manfaat Pensiun yang tercantum dalam PDP.
Pasal 12
(1) Jumlah Manfaat Pensiun yang dibayarkan dalam rangka:
a. pembayaran sekaligus karena Peserta meninggal dunia lebih dari 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal; atau
b. pengalihan hak Peserta ke DPPK atau DPLK lain bagi Peserta yang berhenti bekerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal, adalah sebesar Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun yang dihitung berdasarkan Asumsi Aktuaria yang dipergunakan dalam laporan aktuaris terakhir, kecuali proyeksi tingkat kenaikan Penghasilan Dasar Pensiun, tingkat pengunduran diri, dan tingkat cacat.
(2) Jumlah Manfaat Pensiun yang dapat dibayarkan dalam rangka pengalihan hak Peserta dari DPPK atau DPLK lain dari Peserta yang berhenti bekerja kurang dari 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal
adalah sebesar Nilai Sekarang dari perhitungan Manfaat Pensiun pada PDP.
Pasal 13
(1) Dalam hal Manfaat Pensiun dihitung dengan menggunakan Rumus Bulanan yang Manfaat Pensiunnya dikaitkan dengan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a maka besar faktor penghargaan pertahun masa kerja tidak boleh melebihi 2,5% (dua koma lima persen), dan Manfaat Pensiun per bulan tidak boleh melebihi 80% (delapan puluh persen) dari Penghasilan terakhir per bulan.
(2) Dalam hal Manfaat Pensiun dihitung dengan menggunakan Rumus Bulanan yang Manfaat Pensiunnya tidak dikaitkan dengan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, Manfaat Pensiun per bulan tidak boleh melebihi 80% (delapan puluh persen) dari Penghasilan terakhir per bulan.
(3) Dalam hal Manfaat Pensiun dihitung dengan menggunakan Rumus Sekaligus yang Manfaat Pensiunnya dikaitkan dengan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a maka besar faktor penghargaan pertahun masa kerja tidak boleh melebihi 2,5 (dua koma lima) kali, dan Manfaat Pensiun tidak boleh melebihi 80 (delapan puluh) kali dari Penghasilan terakhir per bulan.
(4) Dalam hal Manfaat Pensiun dihitung dengan menggunakan Rumus Sekaligus yang Manfaat Pensiunnya tidak dikaitkan dengan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b maka besar faktor penghargaan Manfaat Pensiun tidak boleh melebihi 80 (delapan puluh) kali dari Penghasilan terakhir per bulan.
(5) Dalam hal hak atas Manfaat Pensiun dari Peserta yang dihitung dengan menggunakan rumus Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah mencapai batas maksimal maka dalam PDP dapat diatur
bahwa iuran Peserta yang bersangkutan ke DPPK yang menyelenggarakan PPMP dihentikan.
(6) Pembayaran Manfaat Pensiun yang dihitung menggunakan rumus Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dilaksanakan secara bulanan.
Pasal 14
PDP dari DPPK yang menyelenggarakan PPMP dapat MENETAPKAN perbedaan besarnya faktor penghargaan dengan tetap memperhatikan prinsip kesetaraan dan keadilan, dan tidak melebihi batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3).
Pasal 15
Peserta DPPK yang menyelenggarakan PPMP pada saat pensiun atau pada saat pemberhentian dan bagi Pihak yang Berhak, dapat memilih untuk menerima Manfaat Pensiun pertama paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun secara sekaligus.
Pasal 16
Pasal 17
(1) Dalam hal Peserta DPPK yang menyelenggarakan PPMP bermaksud untuk meningkatkan besar Manfaat Pensiun
yang diperolehnya selain Manfaat Pensiun yang dijanjikan sesuai rumus di dalam PDP, Peserta dapat menambah iurannya sendiri dengan memberikan pernyataan tertulis kepada DPPK yang menyelenggarakan PPMP.
(2) Penambahan iuran sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil pengembangannya harus dicatat secara terpisah dari pencatatan Manfaat Pensiun sesuai dengan rumus PDP.
Pasal 18
(1) Peserta yang mengikuti DPPK yang menyelenggarakan PPMP apabila berhenti bekerja setelah memiliki masa kepesertaan paling singkat 3 (tiga) tahun dan belum mencapai usia pensiun dipercepat, berhak menerima Pensiun Ditunda yang besarnya sama dengan jumlah yang dihitung berdasarkan rumus pensiun bagi kepesertaannya sampai pada saat pemberhentian.
(2) Hak pembayaran Pensiun Ditunda bagi Peserta berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sejak yang bersangkutan mencapai usia pensiun dipercepat.
(3) Dalam hal Peserta berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran Pensiun Ditunda, berlaku ketentuan tentang hak yang timbul apabila Peserta meninggal dunia.
(4) Dalam hal Nilai Sekarang dari hak atas Pensiun Ditunda dari Peserta berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari atau sama dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), hak atas Pensiun Ditunda tersebut dapat dibayarkan sekaligus pada saat karyawan berhenti bekerja.
Pasal 19
Dalam hal Peserta DPPK yang menyelenggarakan PPMP berhenti bekerja kurang dari 10 (sepuluh) tahun sebelum
dicapainya usia pensiun normal maka berdasarkan pilihan Peserta, hak atas pensiun dipercepat dapat:
a. dibayarkan oleh DPPK yang menyelenggarakan PPMP bersangkutan;
b. ditunda pembayaran atas manfaat pensiunnya sampai mencapai usia pensiun normal;
c. dialihkan kepada DPPK lainnya; atau
d. dialihkan kepada DPLK.
Pasal 20
DPPK yang menyelenggarakan PPMP dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dalam hal Peserta atau Pihak yang Berhak:
a. dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen yang membuktikannya;
b. merupakan warga negara INDONESIA yang berpindah warga negara; atau
c. merupakan warga negara asing yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di INDONESIA.
Pasal 21
DPPK yang menyelenggarakan PPMP harus memuat dalam PDP terkait iuran dan Manfaat Pensiun paling sedikit hal-hal sebagai berikut:
a. rumus yang digunakan dalam menghitung Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), termasuk faktor yang mempengaruhi penghitungannya;
b. batasan masa kerja dan komponen Penghasilan Dasar Pensiun yang digunakan dalam rumus untuk menghitung Manfaat Pensiun;
c. hak Peserta untuk menentukan pilihan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus;
d. ketentuan atau kondisi serta besaran Manfaat Pensiun yang dapat dibayarkan secara sekaligus;
e. tata cara pembayaran Manfaat Pensiun; dan
f. besaran iuran Pemberi Kerja dan Peserta dan besaran iuran Pemberi Kerja dalam hal Peserta tidak turut mengiur.
Pasal 22
PDP dari DPPK yang menyelenggarakan PPMP yang mempunyai mitra Pendiri dengan sistem pembebanan ditanggung oleh masing-masing Pemberi Kerja (non cost sharing), dapat mengatur:
a. rumus Manfaat Pensiun yang berbeda untuk masing- masing Pemberi Kerja; dan
b. besar iuran Peserta yang berbeda untuk masing-masing Pemberi Kerja.
Pasal 23
PDP dapat memuat ketentuan pilihan bagi Peserta untuk mendanai masa kerja selama cuti di luar tanggungan Pemberi Kerja, baik iuran normal Pemberi Kerja maupun iuran Peserta.
(1) Besar Manfaat Pensiun dihitung dengan menggunakan:
a. Rumus Bulanan; atau
b. Rumus Sekaligus.
(2) Manfaat Pensiun yang dihitung menggunakan Rumus Bulanan terdiri atas:
a. Manfaat Pensiun yang dikaitkan dengan masa kerja, merupakan hasil perkalian dari:
1. faktor penghargaan per tahun masa kerja yang dinyatakan dalam persentase;
2. masa kerja; dan
3. Penghasilan Dasar Pensiun, dalam bentuk:
a) Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir;
b) rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama beberapa bulan terakhir;
c) rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama beberapa tahun terakhir; atau d) rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama masa kerja;
b. Manfaat Pensiun yang tidak dikaitkan dengan masa kerja, merupakan hasil perkalian dari:
1. faktor penghargaan yang dinyatakan dalam persentase; dan
2. Penghasilan Dasar Pensiun, dalam bentuk:
a) Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir;
b) rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama beberapa bulan terakhir;
c) rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama beberapa tahun terakhir; atau
d) rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama masa kerja.
(3) Manfaat Pensiun yang dihitung menggunakan Rumus Sekaligus terdiri atas:
a. Manfaat Pensiun yang dikaitkan dengan masa kerja, merupakan hasil perkalian dari:
1. faktor penghargaan per tahun masa kerja yang dinyatakan dalam bilangan desimal;
2. masa kerja; dan
3. Penghasilan Dasar Pensiun, dalam bentuk:
a) Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir;
b) rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama beberapa bulan terakhir;
c) rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama beberapa tahun terakhir; atau d) rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama masa kerja;
b. Manfaat Pensiun yang tidak dikaitkan dengan masa kerja, merupakan hasil perkalian dari:
1. faktor penghargaan yang dinyatakan dalam bilangan desimal; dan
2. Penghasilan Dasar Pensiun, dalam bentuk:
a) Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir;
b) rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama beberapa bulan terakhir;
c) rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama beberapa tahun terakhir; atau d) rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama masa kerja;
c. Manfaat Pensiun yang hasil pengembangan asetnya ditetapkan (cash balance plan) merupakan akumulasi penjumlahan dari perkalian:
1. faktor penghargaan yang dinyatakan dalam persentase;
2. Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir; dan
3. akumulasi perkalian tingkat hasil pengembangan dengan rate tertentu.
Pasal 5
(1) Iuran Peserta dalam 1 (satu) tahun untuk DPPK yang menyelenggarakan PPMP yang menggunakan Rumus Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, paling banyak 3 (tiga) kali faktor penghargaan per tahun masa kerja kali Penghasilan Dasar Pensiun per tahun.
(2) Iuran Peserta dalam 1 (satu) tahun untuk DPPK yang menyelenggarakan PPMP yang menggunakan Rumus Sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, paling banyak 3% (tiga persen) kali faktor penghargaan per tahun masa kerja kali Penghasilan Dasar Pensiun per tahun.
Pasal 6
(1) Peserta yang berhenti bekerja dan dipekerjakan kembali oleh Pemberi Kerja yang sama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, masa kepesertaannya dalam rangka penyelenggaraan Program Pensiun harus diperhitungkan tanpa terputus.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:
a. Peserta telah menerima pembayaran atas haknya secara sekaligus yaitu paling sedikit sebesar himpunan iurannya sendiri, ditambah bunga yang layak dalam hal Peserta berhenti bekerja dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun; atau
b. Peserta telah mengalihkan haknya atas Pensiun Ditunda ke DPPK atau DPLK lain, kecuali jika hak yang telah dibayarkan atau telah dialihkan dimaksud dikembalikan ke DPPK yang bersangkutan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pembayaran atau pengalihan hak tersebut.
Pasal 7
(1) Dalam hal Peserta pindah bekerja dan terjadi pengalihan dana dari DPPK lama kepada DPPK baru maka masa kerja yang diakui dalam PPMP tidak boleh melebihi jumlah dari masa kerja pada DPPK baru dan masa kerja pada DPPK lama.
(2) Dalam hal Peserta meninggal dunia atau cacat sebelum pensiun maka masa kerja maksimum yang diakui sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat memperhitungkan masa kerja sampai dengan tanggal Peserta mencapai usia pensiun normal.
Pasal 8
Pasal 9
(1) Dalam menghitung Manfaat Pensiun, untuk bagian masa kerja yang kurang dari 1 (satu) tahun diperhitungkan dengan cara:
a. prorata; atau
b. pembulatan ke atas.
(2) Pembebanan pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pembulatan ke atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi beban yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja.
Pasal 10
Dalam rangka pembayaran Manfaat Pensiun, jumlah yang dibayarkan dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
a. untuk Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan Rumus Bulanan, harus didasarkan pada rumus yang ditetapkan dalam PDP; dan
b. untuk Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan Rumus Sekaligus, harus didasarkan pada tabel yang dibuat berdasarkan Asumsi Aktuaria yang memuat faktor untuk mengkonversikan Manfaat Pensiun yang dihitung sekaligus menjadi pembayaran bulanan.
Pasal 11
Besar Manfaat Pensiun dipercepat bagi Peserta yang berhenti bekerja pada usia paling singkat 10 (sepuluh) tahun sebelum usia pensiun normal atau karena cacat, paling tinggi sama dengan jumlah yang dihitung dengan menggunakan rumus Manfaat Pensiun yang tercantum dalam PDP.
Pasal 12
(1) Jumlah Manfaat Pensiun yang dibayarkan dalam rangka:
a. pembayaran sekaligus karena Peserta meninggal dunia lebih dari 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal; atau
b. pengalihan hak Peserta ke DPPK atau DPLK lain bagi Peserta yang berhenti bekerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal, adalah sebesar Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun yang dihitung berdasarkan Asumsi Aktuaria yang dipergunakan dalam laporan aktuaris terakhir, kecuali proyeksi tingkat kenaikan Penghasilan Dasar Pensiun, tingkat pengunduran diri, dan tingkat cacat.
(2) Jumlah Manfaat Pensiun yang dapat dibayarkan dalam rangka pengalihan hak Peserta dari DPPK atau DPLK lain dari Peserta yang berhenti bekerja kurang dari 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal
adalah sebesar Nilai Sekarang dari perhitungan Manfaat Pensiun pada PDP.
Pasal 13
(1) Dalam hal Manfaat Pensiun dihitung dengan menggunakan Rumus Bulanan yang Manfaat Pensiunnya dikaitkan dengan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a maka besar faktor penghargaan pertahun masa kerja tidak boleh melebihi 2,5% (dua koma lima persen), dan Manfaat Pensiun per bulan tidak boleh melebihi 80% (delapan puluh persen) dari Penghasilan terakhir per bulan.
(2) Dalam hal Manfaat Pensiun dihitung dengan menggunakan Rumus Bulanan yang Manfaat Pensiunnya tidak dikaitkan dengan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, Manfaat Pensiun per bulan tidak boleh melebihi 80% (delapan puluh persen) dari Penghasilan terakhir per bulan.
(3) Dalam hal Manfaat Pensiun dihitung dengan menggunakan Rumus Sekaligus yang Manfaat Pensiunnya dikaitkan dengan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a maka besar faktor penghargaan pertahun masa kerja tidak boleh melebihi 2,5 (dua koma lima) kali, dan Manfaat Pensiun tidak boleh melebihi 80 (delapan puluh) kali dari Penghasilan terakhir per bulan.
(4) Dalam hal Manfaat Pensiun dihitung dengan menggunakan Rumus Sekaligus yang Manfaat Pensiunnya tidak dikaitkan dengan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b maka besar faktor penghargaan Manfaat Pensiun tidak boleh melebihi 80 (delapan puluh) kali dari Penghasilan terakhir per bulan.
(5) Dalam hal hak atas Manfaat Pensiun dari Peserta yang dihitung dengan menggunakan rumus Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah mencapai batas maksimal maka dalam PDP dapat diatur
bahwa iuran Peserta yang bersangkutan ke DPPK yang menyelenggarakan PPMP dihentikan.
(6) Pembayaran Manfaat Pensiun yang dihitung menggunakan rumus Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dilaksanakan secara bulanan.
Pasal 14
PDP dari DPPK yang menyelenggarakan PPMP dapat MENETAPKAN perbedaan besarnya faktor penghargaan dengan tetap memperhatikan prinsip kesetaraan dan keadilan, dan tidak melebihi batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3).
Pasal 15
Peserta DPPK yang menyelenggarakan PPMP pada saat pensiun atau pada saat pemberhentian dan bagi Pihak yang Berhak, dapat memilih untuk menerima Manfaat Pensiun pertama paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun secara sekaligus.
Pasal 16
Pasal 17
(1) Dalam hal Peserta DPPK yang menyelenggarakan PPMP bermaksud untuk meningkatkan besar Manfaat Pensiun
yang diperolehnya selain Manfaat Pensiun yang dijanjikan sesuai rumus di dalam PDP, Peserta dapat menambah iurannya sendiri dengan memberikan pernyataan tertulis kepada DPPK yang menyelenggarakan PPMP.
(2) Penambahan iuran sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil pengembangannya harus dicatat secara terpisah dari pencatatan Manfaat Pensiun sesuai dengan rumus PDP.
Pasal 18
(1) Peserta yang mengikuti DPPK yang menyelenggarakan PPMP apabila berhenti bekerja setelah memiliki masa kepesertaan paling singkat 3 (tiga) tahun dan belum mencapai usia pensiun dipercepat, berhak menerima Pensiun Ditunda yang besarnya sama dengan jumlah yang dihitung berdasarkan rumus pensiun bagi kepesertaannya sampai pada saat pemberhentian.
(2) Hak pembayaran Pensiun Ditunda bagi Peserta berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sejak yang bersangkutan mencapai usia pensiun dipercepat.
(3) Dalam hal Peserta berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran Pensiun Ditunda, berlaku ketentuan tentang hak yang timbul apabila Peserta meninggal dunia.
(4) Dalam hal Nilai Sekarang dari hak atas Pensiun Ditunda dari Peserta berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari atau sama dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), hak atas Pensiun Ditunda tersebut dapat dibayarkan sekaligus pada saat karyawan berhenti bekerja.
Pasal 19
Dalam hal Peserta DPPK yang menyelenggarakan PPMP berhenti bekerja kurang dari 10 (sepuluh) tahun sebelum
dicapainya usia pensiun normal maka berdasarkan pilihan Peserta, hak atas pensiun dipercepat dapat:
a. dibayarkan oleh DPPK yang menyelenggarakan PPMP bersangkutan;
b. ditunda pembayaran atas manfaat pensiunnya sampai mencapai usia pensiun normal;
c. dialihkan kepada DPPK lainnya; atau
d. dialihkan kepada DPLK.
Pasal 20
DPPK yang menyelenggarakan PPMP dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dalam hal Peserta atau Pihak yang Berhak:
a. dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen yang membuktikannya;
b. merupakan warga negara INDONESIA yang berpindah warga negara; atau
c. merupakan warga negara asing yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di INDONESIA.
Pasal 21
DPPK yang menyelenggarakan PPMP harus memuat dalam PDP terkait iuran dan Manfaat Pensiun paling sedikit hal-hal sebagai berikut:
a. rumus yang digunakan dalam menghitung Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), termasuk faktor yang mempengaruhi penghitungannya;
b. batasan masa kerja dan komponen Penghasilan Dasar Pensiun yang digunakan dalam rumus untuk menghitung Manfaat Pensiun;
c. hak Peserta untuk menentukan pilihan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus;
d. ketentuan atau kondisi serta besaran Manfaat Pensiun yang dapat dibayarkan secara sekaligus;
e. tata cara pembayaran Manfaat Pensiun; dan
f. besaran iuran Pemberi Kerja dan Peserta dan besaran iuran Pemberi Kerja dalam hal Peserta tidak turut mengiur.
Pasal 22
PDP dari DPPK yang menyelenggarakan PPMP yang mempunyai mitra Pendiri dengan sistem pembebanan ditanggung oleh masing-masing Pemberi Kerja (non cost sharing), dapat mengatur:
a. rumus Manfaat Pensiun yang berbeda untuk masing- masing Pemberi Kerja; dan
b. besar iuran Peserta yang berbeda untuk masing-masing Pemberi Kerja.
Pasal 23
PDP dapat memuat ketentuan pilihan bagi Peserta untuk mendanai masa kerja selama cuti di luar tanggungan Pemberi Kerja, baik iuran normal Pemberi Kerja maupun iuran Peserta.
BAB III
DANA PENSIUN PEMBERI KERJA PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
(1) Bentuk iuran untuk DPPK yang menyelenggarakan PPIP dapat berdasarkan:
a. iuran yang ditetapkan (money purchase plan);
dan/atau
b. keuntungan (profit sharing plan).
(2) Bentuk iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan dengan bentuk iuran berupa kepemilikan saham (employee stock ownership plan).
(1) Iuran pada DPPK yang menyelenggarakan PPIP berdasarkan iuran yang ditetapkan (money purchase plan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. iuran Pemberi Kerja dan Peserta; atau
b. iuran Pemberi Kerja.
(2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persentase dari Penghasilan Dasar Pensiun.
(3) Dalam hal Peserta turut mengiur, besar iuran Peserta dapat berupa:
a. nominal; atau
b. persentase tertentu dari iuran Pemberi Kerja, dengan tidak melebihi jumlah dari iuran Pemberi Kerja.
(4) Dalam hal Peserta bermaksud untuk menambah iurannya sendiri dalam rangka meningkatkan pertumbuhan akumulasi dananya selain iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta harus memberikan pernyataan tertulis kepada DPPK yang menyelenggarakan PPIP.
Pasal 26
(1) Iuran Pemberi Kerja pada DPPK yang menyelenggarakan PPIP berdasarkan keuntungan (profit sharing plan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b berupa persentase dari keuntungan Pemberi Kerja.
(2) Rumus besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus menyatakan persentase tertentu dari keuntungan Pemberi Kerja dalam 1 (satu) tahun sebelum dikurangi pajak Penghasilan, yang akan dibayarkan sebagai iuran Pemberi Kerja.
(3) Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan berdasarkan persetujuan Pemberi Kerja melalui rapat umum pemegang saham atau yang setara dengan rapat umum pemegang saham pada badan hukum selain perseroan terbatas.
Pasal 27
(1) Iuran Pemberi Kerja pada DPPK yang menyelenggarakan PPIP berupa kepemilikan saham (employee stock ownership plan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) yakni sejumlah saham biasa atau saham preferen.
(2) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa saham perusahaan dari Pemberi Kerja.
(3) Jumlah saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan persetujuan rapat umum pemegang saham.
(4) Dalam hal Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perusahaan terbuka, penyelenggaraan PPIP berupa kepemilikan saham (employee stock ownership plan) harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
Pasal 28
PDP dari DPPK yang menyelenggarakan PPIP dapat ditetapkan perbedaan besarnya iuran Pemberi Kerja yang dibukukan atas nama masing-masing Peserta dengan tetap memperhatikan prinsip kesetaraan dan keadilan.
Pasal 29
Dalam hal Peserta dari DPPK yang menyelenggarakan PPIP berhenti bekerja sebelum memiliki hak atas Pensiun Ditunda maka akumulasi iuran Pemberi Kerja yang telah dibayarkan kepada DPPK yang menyelenggarakan PPIP yang bukan merupakan hak Peserta, harus digunakan sebagai iuran Pemberi Kerja untuk Peserta yang lain.
Pasal 30
(1) Manfaat Pensiun Peserta pada DPPK yang menyelenggarakan PPIP berdasarkan iuran yang ditetapkan (money purchase plan) dan/atau keuntungan
(profit sharing plan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) adalah akumulasi iuran dan pengalihan dana dari DPPK dan DPLK lain serta hasil pengembangannya.
(2) Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihitung dengan menggunakan metode nilai aset neto per unit (unit pricing).
(3) Manfaat Pensiun Peserta pada DPPK yang menyelenggarakan PPIP dengan bentuk iuran berupa kepemilikan saham (employee stock ownership plan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) adalah total persentase tertentu dari jumlah kepemilikan saham Pemberi Kerja yang diberikan kepada Peserta.
Pasal 31
(1) Hasil pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) harus memperhitungkan hasil pengembangan investasi yang belum direalisasi (unrealized gain).
(2) DPPK yang menyelenggarakan PPIP harus mengelola aset sesuai usia kelompok Peserta (life cycle fund), dengan ketentuan bagi Peserta yang telah mencapai usia paling lama 5 (lima) tahun dan paling cepat 2 (dua) tahun sebelum usia pensiun normal, aset yang didedikasikan bagi Peserta dimaksud harus ditempatkan pada:
a. tabungan pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;
b. deposito berjangka pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;
c. sertifikat deposito pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;
d. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA; dan/atau
e. surat berharga negara yang dicatat dengan menggunakan metode nilai perolehan yang diamortisasi.
Pasal 32
Peserta DPPK yang menyelenggarakan PPIP pada saat pensiun atau pada saat pemberhentian dan bagi Pihak yang Berhak, dapat memilih untuk menerima Manfaat Pensiun pertama paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun secara sekaligus.
Pasal 33
(1) Peserta atau Pihak yang Berhak pada DPPK yang menyelenggarakan PPIP berhak untuk memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus apabila jumlah akumulasi iuran dan pengalihan dana dari DPPK dan DPLK lain serta hasil pengembangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) yang menjadi hak Peserta atau Pihak yang Berhak sebesar:
a. kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau
b. di atas Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
(2) Dalam hal DPPK yang menyelenggarakan PPIP menambahkan bentuk iuran berupa kepemilikan saham (employee stock ownership plan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) maka nilai wajar dari total saham yang dimiliki Peserta dikecualikan dari Manfaat Pensiun sekaligus Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus di atas Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b maka pembayaran secara sekaligus dimaksud hanya pembayaran yang menjadi selisih lebih dari Manfaat Pensiun yang diterima setelah dikurangi Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
(4) Pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus di atas Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali ketika memasuki usia pensiun.
(5) Dalam hal Peserta DPPK yang menyelenggarakan PPIP pada saat pensiun atau pada saat pemberhentian dan bagi Pihak yang Berhak memilih pembayaran Manfaat Pensiun pertama secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 maka Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung setelah pengambilan Manfaat Pensiun pertamanya tersebut.
Pasal 34
(1) Peserta pada DPPK yang menyelenggarakan PPIP dengan bentuk iuran berupa kepemilikan saham (employee stock ownership plan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dapat menjual kepemilikan sahamnya.
(2) Dalam hal Peserta menjual kepemilikan sahamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya menawarkan saham tersebut kepada Pemberi Kerja maka Pemberi Kerja harus membeli kembali saham tersebut berdasarkan nilai wajar saham perusahaan.
Pasal 35
(1) Peserta pada DPPK yang menyelenggarakan PPIP apabila berhenti bekerja setelah memiliki masa kepesertaan paling singkat 3 (tiga) tahun dan belum mencapai usia pensiun dipercepat, berhak atas jumlah iurannya sendiri dan iuran Pemberi Kerja beserta hasil pengembangannya yang harus dipergunakan untuk memperoleh Pensiun Ditunda.
(2) Peserta yang berhenti bekerja yang berhak atas Pensiun Ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh Manfaat Pensiun sejak yang bersangkutan mencapai usia pensiun dipercepat.
(3) Dalam hal Peserta berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran Pensiun Ditunda, berlaku ketentuan tentang hak yang timbul apabila Peserta meninggal dunia.
(4) Dalam hal jumlah akumulasi iuran Peserta dan iuran Pemberi Kerja beserta hasil pengembangannya dari
Peserta yang berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pengalihan dana dari DPPK dan DPLK lain kurang dari atau sama dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), hak atas Pensiun Ditunda tersebut dapat dibayarkan secara sekaligus pada saat karyawan berhenti bekerja.
Pasal 36
(1) Dalam hal Peserta DPPK yang menyelenggarakan PPIP berhenti bekerja kurang dari 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal maka berdasarkan pilihan Peserta, hak atas pensiun dipercepat dapat:
a. dibayarkan oleh DPPK yang menyelenggarakan PPIP bersangkutan;
b. ditunda pembayaran atas Manfaat Pensiunnya sampai mencapai usia pensiun normal;
c. dialihkan kepada DPPK lainnya; atau
d. dialihkan kepada DPLK.
(2) Dalam hal Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih hak atas pensiun dipercepat dibayarkan oleh DPPK yang menyelenggarakan PPIP bersangkutan atau ditunda pembayaran atas Manfaat Pensiunnya sampai mencapai usia pensiun normal, berlaku ketentuan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
Pasal 37
(1) Pengurus DPPK yang menyelenggarakan PPIP, atas permintaan dan pilihan Peserta, harus membeli anuitas seumur hidup dari Perusahaan Asuransi, dengan syarat:
a. anuitas yang dipilih menyediakan Manfaat Pensiun bagi janda/duda atau anak paling sedikit 60% (enam puluh persen) dan paling banyak 100% (seratus persen) dari Manfaat Pensiun yang diterima Peserta;
dan
b. anuitas yang dipilih memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun serta PDP dari DPPK yang menyelenggarakan PPIP.
(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku bagi pembelian anuitas berdasarkan permintaan dan pilihan janda/duda atau anak.
(3) Apabila sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum pembayaran Manfaat Pensiun, Peserta tidak melakukan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengurus harus membeli anuitas seumur hidup yang memberikan pembayaran kepada janda/duda atau anak yang sama besarnya dengan pembayaran kepada pensiunan.
(4) Pilihan anuitas yang telah ditentukan Peserta dinyatakan batal apabila Peserta meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun.
Pasal 38
(1) DPPK yang menyelenggarakan PPIP dapat membayarkan Manfaat Pensiun secara berkala kepada Peserta dan janda/duda atau anak.
(2) Pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hanya dapat dibayarkan berdasarkan pilihan Peserta dan Pihak yang Berhak untuk periode paling cepat 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun setelah Peserta mencapai usia pensiun normal.
(3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan dengan ketentuan:
a. pembayaran Manfaat Pensiun harus dilakukan melalui pembelian anuitas seumur hidup pada Perusahaan Asuransi ketika periode pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala melalui DPPK yang menyelenggarakan PPIP berakhir; dan
b. melakukan pencadangan di awal untuk pembelian anuitas seumur hidup pada Perusahaan Asuransi yang dihitung berdasarkan Asumsi Aktuaria paling
banyak 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun yang disesuaikan dengan periode pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala melalui DPPK yang menyelenggarakan PPIP, sebelum DPPK yang menyelenggarakan PPIP melakukan pembayaran berkala Manfaat Pensiun.
(4) Dalam hal Manfaat Pensiun dibayarkan oleh DPPK yang menyelenggarakan PPIP, PDP harus memuat:
a. pilihan bentuk pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala atau anuitas yang dapat dipilih oleh Peserta;
dan
b. tata cara pembayaran Manfaat Pensiun yang dilakukan oleh DPPK yang menyelenggarakan PPIP.
(5) Dalam hal DPPK yang menyelenggarakan PPIP membayarkan Manfaat Pensiun secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPPK yang menyelenggarakan PPIP harus membuat valuasi aktuaris paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.
(6) Dalam rangka pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala, harus didasarkan pada tabel yang dibuat untuk mengonversi total akumulasi iuran dan hasil pengembangan menjadi pembayaran bulanan.
Pasal 39
Dalam hal besarnya Manfaat Pensiun yang digunakan untuk membeli anuitas seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Manfaat Pensiun tersebut dapat dibayarkan sekaligus.
Pasal 40
DPPK yang menyelenggarakan PPIP dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) apabila Peserta atau Pihak yang Berhak:
a. dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen yang membuktikannya;
b. merupakan warga negara INDONESIA yang berpindah warga negara; atau
c. merupakan warga negara asing yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di INDONESIA.
Pasal 41
(1) DPPK yang menyelenggarakan PPIP harus memuat dalam PDP terkait iuran dan Manfaat Pensiun paling sedikit hal- hal sebagai berikut:
a. besaran iuran Peserta;
b. hak Peserta untuk menentukan pilihan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus;
c. ketentuan atau kondisi serta besaran Manfaat Pensiun yang dapat dibayarkan secara sekaligus;
d. tata cara pembayaran Manfaat Pensiun;
e. hak Peserta untuk menentukan pilihan bentuk anuitas;
f. keharusan Pemberi Kerja membeli kembali saham berdasarkan nilai wajar, dalam hal terdapat tambahan bentuk iuran berupa kepemilikan saham (employee stock ownership plan); dan
g. cara pembayaran Manfaat Pensiun melalui pembelian anuitas pada Perusahaan Asuransi.
(2) PDP dari DPPK yang menyelenggarakan PPIP dapat memuat pilihan cara pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala dengan dibayarkan langsung oleh DPPK yang menyelenggarakan PPIP.
Pasal 42
(1) DPPK yang menyelenggarakan PPIP yang melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala harus memperhatikan prinsip kesesuaian aset dan kewajiban (matching assets and liabilities).
(2) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berupa:
a. deposito berjangka pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah; dan/atau
b. surat berharga negara yang dicatat dengan menggunakan metode nilai perolehan yang diamortisasi.
(3) DPPK yang menyelenggarakan PPIP harus menjaga tingkat likuiditas sesuai dengan Manfaat Pensiun yang jatuh tempo.
(1) Bentuk iuran untuk DPPK yang menyelenggarakan PPIP dapat berdasarkan:
a. iuran yang ditetapkan (money purchase plan);
dan/atau
b. keuntungan (profit sharing plan).
(2) Bentuk iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan dengan bentuk iuran berupa kepemilikan saham (employee stock ownership plan).
(1) Iuran pada DPPK yang menyelenggarakan PPIP berdasarkan iuran yang ditetapkan (money purchase plan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. iuran Pemberi Kerja dan Peserta; atau
b. iuran Pemberi Kerja.
(2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persentase dari Penghasilan Dasar Pensiun.
(3) Dalam hal Peserta turut mengiur, besar iuran Peserta dapat berupa:
a. nominal; atau
b. persentase tertentu dari iuran Pemberi Kerja, dengan tidak melebihi jumlah dari iuran Pemberi Kerja.
(4) Dalam hal Peserta bermaksud untuk menambah iurannya sendiri dalam rangka meningkatkan pertumbuhan akumulasi dananya selain iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta harus memberikan pernyataan tertulis kepada DPPK yang menyelenggarakan PPIP.
Pasal 26
(1) Iuran Pemberi Kerja pada DPPK yang menyelenggarakan PPIP berdasarkan keuntungan (profit sharing plan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b berupa persentase dari keuntungan Pemberi Kerja.
(2) Rumus besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus menyatakan persentase tertentu dari keuntungan Pemberi Kerja dalam 1 (satu) tahun sebelum dikurangi pajak Penghasilan, yang akan dibayarkan sebagai iuran Pemberi Kerja.
(3) Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan berdasarkan persetujuan Pemberi Kerja melalui rapat umum pemegang saham atau yang setara dengan rapat umum pemegang saham pada badan hukum selain perseroan terbatas.
Pasal 27
(1) Iuran Pemberi Kerja pada DPPK yang menyelenggarakan PPIP berupa kepemilikan saham (employee stock ownership plan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) yakni sejumlah saham biasa atau saham preferen.
(2) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa saham perusahaan dari Pemberi Kerja.
(3) Jumlah saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan persetujuan rapat umum pemegang saham.
(4) Dalam hal Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perusahaan terbuka, penyelenggaraan PPIP berupa kepemilikan saham (employee stock ownership plan) harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
Pasal 28
PDP dari DPPK yang menyelenggarakan PPIP dapat ditetapkan perbedaan besarnya iuran Pemberi Kerja yang dibukukan atas nama masing-masing Peserta dengan tetap memperhatikan prinsip kesetaraan dan keadilan.
Pasal 29
Dalam hal Peserta dari DPPK yang menyelenggarakan PPIP berhenti bekerja sebelum memiliki hak atas Pensiun Ditunda maka akumulasi iuran Pemberi Kerja yang telah dibayarkan kepada DPPK yang menyelenggarakan PPIP yang bukan merupakan hak Peserta, harus digunakan sebagai iuran Pemberi Kerja untuk Peserta yang lain.
(1) Manfaat Pensiun Peserta pada DPPK yang menyelenggarakan PPIP berdasarkan iuran yang ditetapkan (money purchase plan) dan/atau keuntungan
(profit sharing plan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) adalah akumulasi iuran dan pengalihan dana dari DPPK dan DPLK lain serta hasil pengembangannya.
(2) Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihitung dengan menggunakan metode nilai aset neto per unit (unit pricing).
(3) Manfaat Pensiun Peserta pada DPPK yang menyelenggarakan PPIP dengan bentuk iuran berupa kepemilikan saham (employee stock ownership plan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) adalah total persentase tertentu dari jumlah kepemilikan saham Pemberi Kerja yang diberikan kepada Peserta.
Pasal 31
(1) Hasil pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) harus memperhitungkan hasil pengembangan investasi yang belum direalisasi (unrealized gain).
(2) DPPK yang menyelenggarakan PPIP harus mengelola aset sesuai usia kelompok Peserta (life cycle fund), dengan ketentuan bagi Peserta yang telah mencapai usia paling lama 5 (lima) tahun dan paling cepat 2 (dua) tahun sebelum usia pensiun normal, aset yang didedikasikan bagi Peserta dimaksud harus ditempatkan pada:
a. tabungan pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;
b. deposito berjangka pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;
c. sertifikat deposito pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;
d. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA; dan/atau
e. surat berharga negara yang dicatat dengan menggunakan metode nilai perolehan yang diamortisasi.
Pasal 32
Peserta DPPK yang menyelenggarakan PPIP pada saat pensiun atau pada saat pemberhentian dan bagi Pihak yang Berhak, dapat memilih untuk menerima Manfaat Pensiun pertama paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun secara sekaligus.
Pasal 33
(1) Peserta atau Pihak yang Berhak pada DPPK yang menyelenggarakan PPIP berhak untuk memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus apabila jumlah akumulasi iuran dan pengalihan dana dari DPPK dan DPLK lain serta hasil pengembangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) yang menjadi hak Peserta atau Pihak yang Berhak sebesar:
a. kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau
b. di atas Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
(2) Dalam hal DPPK yang menyelenggarakan PPIP menambahkan bentuk iuran berupa kepemilikan saham (employee stock ownership plan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) maka nilai wajar dari total saham yang dimiliki Peserta dikecualikan dari Manfaat Pensiun sekaligus Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus di atas Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b maka pembayaran secara sekaligus dimaksud hanya pembayaran yang menjadi selisih lebih dari Manfaat Pensiun yang diterima setelah dikurangi Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
(4) Pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus di atas Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali ketika memasuki usia pensiun.
(5) Dalam hal Peserta DPPK yang menyelenggarakan PPIP pada saat pensiun atau pada saat pemberhentian dan bagi Pihak yang Berhak memilih pembayaran Manfaat Pensiun pertama secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 maka Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung setelah pengambilan Manfaat Pensiun pertamanya tersebut.
Pasal 34
(1) Peserta pada DPPK yang menyelenggarakan PPIP dengan bentuk iuran berupa kepemilikan saham (employee stock ownership plan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dapat menjual kepemilikan sahamnya.
(2) Dalam hal Peserta menjual kepemilikan sahamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya menawarkan saham tersebut kepada Pemberi Kerja maka Pemberi Kerja harus membeli kembali saham tersebut berdasarkan nilai wajar saham perusahaan.
Pasal 35
(1) Peserta pada DPPK yang menyelenggarakan PPIP apabila berhenti bekerja setelah memiliki masa kepesertaan paling singkat 3 (tiga) tahun dan belum mencapai usia pensiun dipercepat, berhak atas jumlah iurannya sendiri dan iuran Pemberi Kerja beserta hasil pengembangannya yang harus dipergunakan untuk memperoleh Pensiun Ditunda.
(2) Peserta yang berhenti bekerja yang berhak atas Pensiun Ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh Manfaat Pensiun sejak yang bersangkutan mencapai usia pensiun dipercepat.
(3) Dalam hal Peserta berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran Pensiun Ditunda, berlaku ketentuan tentang hak yang timbul apabila Peserta meninggal dunia.
(4) Dalam hal jumlah akumulasi iuran Peserta dan iuran Pemberi Kerja beserta hasil pengembangannya dari
Peserta yang berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pengalihan dana dari DPPK dan DPLK lain kurang dari atau sama dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), hak atas Pensiun Ditunda tersebut dapat dibayarkan secara sekaligus pada saat karyawan berhenti bekerja.
Pasal 36
(1) Dalam hal Peserta DPPK yang menyelenggarakan PPIP berhenti bekerja kurang dari 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal maka berdasarkan pilihan Peserta, hak atas pensiun dipercepat dapat:
a. dibayarkan oleh DPPK yang menyelenggarakan PPIP bersangkutan;
b. ditunda pembayaran atas Manfaat Pensiunnya sampai mencapai usia pensiun normal;
c. dialihkan kepada DPPK lainnya; atau
d. dialihkan kepada DPLK.
(2) Dalam hal Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih hak atas pensiun dipercepat dibayarkan oleh DPPK yang menyelenggarakan PPIP bersangkutan atau ditunda pembayaran atas Manfaat Pensiunnya sampai mencapai usia pensiun normal, berlaku ketentuan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
Pasal 37
(1) Pengurus DPPK yang menyelenggarakan PPIP, atas permintaan dan pilihan Peserta, harus membeli anuitas seumur hidup dari Perusahaan Asuransi, dengan syarat:
a. anuitas yang dipilih menyediakan Manfaat Pensiun bagi janda/duda atau anak paling sedikit 60% (enam puluh persen) dan paling banyak 100% (seratus persen) dari Manfaat Pensiun yang diterima Peserta;
dan
b. anuitas yang dipilih memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun serta PDP dari DPPK yang menyelenggarakan PPIP.
(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku bagi pembelian anuitas berdasarkan permintaan dan pilihan janda/duda atau anak.
(3) Apabila sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum pembayaran Manfaat Pensiun, Peserta tidak melakukan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengurus harus membeli anuitas seumur hidup yang memberikan pembayaran kepada janda/duda atau anak yang sama besarnya dengan pembayaran kepada pensiunan.
(4) Pilihan anuitas yang telah ditentukan Peserta dinyatakan batal apabila Peserta meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun.
Pasal 38
(1) DPPK yang menyelenggarakan PPIP dapat membayarkan Manfaat Pensiun secara berkala kepada Peserta dan janda/duda atau anak.
(2) Pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hanya dapat dibayarkan berdasarkan pilihan Peserta dan Pihak yang Berhak untuk periode paling cepat 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun setelah Peserta mencapai usia pensiun normal.
(3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan dengan ketentuan:
a. pembayaran Manfaat Pensiun harus dilakukan melalui pembelian anuitas seumur hidup pada Perusahaan Asuransi ketika periode pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala melalui DPPK yang menyelenggarakan PPIP berakhir; dan
b. melakukan pencadangan di awal untuk pembelian anuitas seumur hidup pada Perusahaan Asuransi yang dihitung berdasarkan Asumsi Aktuaria paling
banyak 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun yang disesuaikan dengan periode pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala melalui DPPK yang menyelenggarakan PPIP, sebelum DPPK yang menyelenggarakan PPIP melakukan pembayaran berkala Manfaat Pensiun.
(4) Dalam hal Manfaat Pensiun dibayarkan oleh DPPK yang menyelenggarakan PPIP, PDP harus memuat:
a. pilihan bentuk pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala atau anuitas yang dapat dipilih oleh Peserta;
dan
b. tata cara pembayaran Manfaat Pensiun yang dilakukan oleh DPPK yang menyelenggarakan PPIP.
(5) Dalam hal DPPK yang menyelenggarakan PPIP membayarkan Manfaat Pensiun secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPPK yang menyelenggarakan PPIP harus membuat valuasi aktuaris paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.
(6) Dalam rangka pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala, harus didasarkan pada tabel yang dibuat untuk mengonversi total akumulasi iuran dan hasil pengembangan menjadi pembayaran bulanan.
Pasal 39
Dalam hal besarnya Manfaat Pensiun yang digunakan untuk membeli anuitas seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Manfaat Pensiun tersebut dapat dibayarkan sekaligus.
Pasal 40
DPPK yang menyelenggarakan PPIP dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) apabila Peserta atau Pihak yang Berhak:
a. dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen yang membuktikannya;
b. merupakan warga negara INDONESIA yang berpindah warga negara; atau
c. merupakan warga negara asing yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di INDONESIA.
Pasal 41
(1) DPPK yang menyelenggarakan PPIP harus memuat dalam PDP terkait iuran dan Manfaat Pensiun paling sedikit hal- hal sebagai berikut:
a. besaran iuran Peserta;
b. hak Peserta untuk menentukan pilihan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus;
c. ketentuan atau kondisi serta besaran Manfaat Pensiun yang dapat dibayarkan secara sekaligus;
d. tata cara pembayaran Manfaat Pensiun;
e. hak Peserta untuk menentukan pilihan bentuk anuitas;
f. keharusan Pemberi Kerja membeli kembali saham berdasarkan nilai wajar, dalam hal terdapat tambahan bentuk iuran berupa kepemilikan saham (employee stock ownership plan); dan
g. cara pembayaran Manfaat Pensiun melalui pembelian anuitas pada Perusahaan Asuransi.
(2) PDP dari DPPK yang menyelenggarakan PPIP dapat memuat pilihan cara pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala dengan dibayarkan langsung oleh DPPK yang menyelenggarakan PPIP.
Pasal 42
(1) DPPK yang menyelenggarakan PPIP yang melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala harus memperhatikan prinsip kesesuaian aset dan kewajiban (matching assets and liabilities).
(2) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berupa:
a. deposito berjangka pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah; dan/atau
b. surat berharga negara yang dicatat dengan menggunakan metode nilai perolehan yang diamortisasi.
(3) DPPK yang menyelenggarakan PPIP harus menjaga tingkat likuiditas sesuai dengan Manfaat Pensiun yang jatuh tempo.
(1) Iuran pada DPLK terdiri atas:
a. iuran Pemberi Kerja dan iuran Peserta;
b. iuran Pemberi Kerja; atau
c. iuran Peserta.
(2) Iuran pada DPLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. nominal; atau
b. persentase tertentu dari iuran Pemberi Kerja dengan tidak melebihi jumlah dari iuran Pemberi Kerja.
(3) Peserta setiap saat dapat menambah iurannya sendiri dalam rangka meningkatkan pertumbuhan akumulasi dananya selain iuran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2).
Pasal 44
PDP dari DPLK dapat MENETAPKAN perbedaan besarnya iuran Pemberi Kerja yang dibukukan atas nama masing-masing Peserta dengan tetap memperhatikan prinsip kesetaraan dan keadilan.
Pasal 45
(1) Pemberi Kerja yang sebelum mengikutsertakan karyawannya pada DPLK telah menghimpun dana baik yang berasal dari Pemberi Kerja maupun dari karyawan, dapat mengalihkan dana tersebut ke DPLK untuk dan atas nama Peserta.
(2) Dalam hal Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendirikan DPPK yang menyelenggarakan PPIP dan bermaksud untuk mengalihkan dana yang sudah terhimpun di DPLK maka DPLK harus mengalihkan dana yang sudah terhimpun dimaksud.
(3) Pengalihan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dibayarkan secara sekaligus dan dinikmati Peserta pada saat pensiun.
Pasal 46
(1) Manfaat Pensiun Peserta pada DPLK berupa dana yang terdiri dari jumlah akumulasi iuran yang telah disetor atas namanya dan pengalihan dana dari DPPK dan DPLK lain serta hasil pengembangannya.
(2) Perhitungan hasil pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tiap Peserta harus dilakukan sejak dana dibukukan pada DPLK sampai saat pembayaran kepada Peserta atau pada saat pembelian anuitas seumur hidup pada Perusahaan Asuransi.
(3) Perhitungan hasil pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihitung dengan menggunakan metode nilai aset neto per unit (unit pricing).
Pasal 47
(1) Hasil pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) harus memperhitungkan hasil pengembangan investasi yang belum direalisasi (unrealized gain).
(2) DPLK harus mengelola aset sesuai usia kelompok Peserta (life cycle fund), dengan ketentuan bagi Peserta yang telah mencapai usia paling lama 5 (lima) tahun dan paling cepat 2 (dua) tahun sebelum usia pensiun normal, aset yang didedikasikan bagi Peserta dimaksud harus ditempatkan pada:
a. tabungan pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;
b. deposito berjangka pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;
c. sertifikat deposito pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;
d. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA; dan/atau
e. surat berharga negara yang dicatat dengan menggunakan metode nilai perolehan yang diamortisasi.
Pasal 48
Peserta DPLK pada saat pensiun atau pada saat pemberhentian dan bagi Pihak yang Berhak, dapat memilih untuk menerima Manfaat Pensiun pertama paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun secara sekaligus.
Pasal 49
(1) Peserta atau Pihak yang Berhak pada DPLK berhak untuk memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus apabila jumlah akumulasi iuran yang telah disetor atas namanya dan pengalihan dana dari DPPK dan DPLK lain serta hasil pengembangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) yang menjadi hak Peserta atau Pihak yang Berhak sebesar:
a. kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau
b. di atas Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
(2) Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus di atas Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b maka pembayaran secara sekaligus dimaksud hanya pembayaran yang menjadi selisih lebih dari Manfaat Pensiun yang diterima setelah dikurangi Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
(3) Pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus di atas Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali ketika memasuki usia pensiun.
(4) Dalam hal Peserta pada saat pensiun atau pada saat pemberhentian dan bagi Pihak yang Berhak memilih pembayaran Manfaat Pensiun pertama secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 maka Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung setelah pengambilan Manfaat Pensiun pertamanya tersebut.
Pasal 50
DPLK dapat mengatur penarikan suatu jumlah dana tertentu oleh Peserta setiap saat dengan ketentuan:
a. dana yang ditarik tidak melebihi jumlah iuran Peserta sebelum dilakukan penarikan;
b. dana yang dapat ditarik hanya dana yang berasal dari akumulasi iuran yang telah dibayarkan oleh Peserta, tidak termasuk iuran Pemberi Kerja dan hasil pengembangan dari iuran Pemberi Kerja dan iuran Peserta; dan
c. dana yang dialihkan dari DPPK tidak dapat ditarik oleh Peserta.
Pasal 51
(1) Pengurus dari DPLK atas permintaan Peserta pada saat pensiun, membeli anuitas seumur hidup dari Perusahaan Asuransi yang dipilihnya, dengan syarat:
a. anuitas yang dipilihnya menyediakan Manfaat Pensiun bagi janda/duda atau anak paling sedikit 60% (enam puluh persen) dan paling banyak 100% (seratus persen) dari Manfaat Pensiun yang diterima Peserta; dan
b. anuitas yang dipilih memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun serta PDP dari DPLK.
(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku bagi pembelian anuitas berdasarkan permintaan dan pilihan janda/duda atau anak.
(3) Apabila sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum pembayaran Manfaat Pensiun, Peserta tidak melakukan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengurus harus membeli anuitas seumur hidup yang memberikan pembayaran kepada janda/duda atau anak yang sama besarnya dengan pembayaran kepada pensiunan.
(4) Pilihan anuitas yang telah ditentukan Peserta dinyatakan batal apabila Peserta meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun.
Pasal 52
(1) DPLK dapat membayarkan Manfaat Pensiun secara berkala kepada Peserta dan Pihak yang Berhak.
(2) Pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hanya dapat dibayarkan berdasarkan pilihan Peserta dan Pihak yang Berhak untuk periode paling cepat 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun setelah Peserta mencapai usia pensiun normal.
(3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan dengan ketentuan:
a. pembayaran Manfaat Pensiun harus dilakukan melalui pembelian anuitas seumur hidup pada Perusahaan Asuransi ketika periode pembayaran
Manfaat Pensiun secara berkala melalui DPLK berakhir; dan
b. melakukan pencadangan di awal untuk pembelian anuitas seumur hidup pada Perusahaan Asuransi yang dihitung berdasarkan Asumsi Aktuaria, sebelum DPLK melakukan pembayaran berkala Manfaat Pensiun.
(4) Dalam hal Manfaat Pensiun pada DPLK dibayarkan langsung oleh DPLK, PDP harus memuat:
a. pilihan bentuk pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala atau anuitas yang dapat dipilih oleh Peserta;
dan
b. tata cara pembayaran Manfaat Pensiun yang dilakukan oleh DPLK.
(5) Dalam hal DPLK membayarkan Manfaat Pensiun secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPLK harus membuat valuasi aktuaris paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.
(6) Dalam rangka pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala, harus didasarkan pada tabel yang dibuat untuk mengonversi total akumulasi iuran dan hasil pengembangan menjadi pembayaran bulanan.
Pasal 53
Dalam hal besarnya jumlah akumulasi iuran dan hasil pengembangan yang digunakan untuk membeli anuitas seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf a kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Manfaat Pensiun tersebut dapat dibayarkan sekaligus.
Pasal 54
Dalam hal jumlah akumulasi iuran yang telah disetor atas namanya dan pengalihan dana dari DPPK dan DPLK lain serta hasil pengembangan dari Peserta yang berhenti bekerja kurang dari atau sama dengan Rp100.000.000,00 (seratus
juta rupiah), Manfaat Pensiun tersebut dapat dibayarkan secara sekaligus pada saat karyawan berhenti bekerja.
Pasal 55
DPLK dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) apabila Peserta atau Pihak yang Berhak:
a. dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen yang membuktikannya;
b. merupakan warga negara INDONESIA yang berpindah warga negara; atau
c. merupakan warga negara asing yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di INDONESIA.
Pasal 56
(1) DPLK harus memuat dalam PDP terkait iuran dan Manfaat Pensiun paling sedikit hal-hal sebagai berikut:
a. hak Peserta untuk menentukan pilihan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus;
b. ketentuan atau kondisi serta besaran Manfaat Pensiun yang dapat dibayarkan secara sekaligus;
c. tata cara pembayaran Manfaat Pensiun;
d. hak Peserta untuk menentukan pilihan bentuk anuitas;
e. penarikan suatu jumlah dana tertentu oleh Peserta;
dan
f. cara pembayaran Manfaat Pensiun melalui pembelian anuitas pada Perusahaan Asuransi.
(2) PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat memuat pilihan cara pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala dengan dibayarkan langsung oleh DPLK.
Pasal 57
(1) DPLK yang melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala harus memperhatikan prinsip kesesuaian aset dan kewajiban (matching assets and liabilities).
(2) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berupa:
a. deposito berjangka pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah; dan/atau
b. surat berharga negara yang dicatat dengan menggunakan metode nilai perolehan yang diamortisasi.
(3) DPLK harus menjaga tingkat likuiditas sesuai dengan Manfaat Pensiun yang jatuh tempo.
(1) Iuran pada DPLK terdiri atas:
a. iuran Pemberi Kerja dan iuran Peserta;
b. iuran Pemberi Kerja; atau
c. iuran Peserta.
(2) Iuran pada DPLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. nominal; atau
b. persentase tertentu dari iuran Pemberi Kerja dengan tidak melebihi jumlah dari iuran Pemberi Kerja.
(3) Peserta setiap saat dapat menambah iurannya sendiri dalam rangka meningkatkan pertumbuhan akumulasi dananya selain iuran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2).
Pasal 44
PDP dari DPLK dapat MENETAPKAN perbedaan besarnya iuran Pemberi Kerja yang dibukukan atas nama masing-masing Peserta dengan tetap memperhatikan prinsip kesetaraan dan keadilan.
Pasal 45
(1) Pemberi Kerja yang sebelum mengikutsertakan karyawannya pada DPLK telah menghimpun dana baik yang berasal dari Pemberi Kerja maupun dari karyawan, dapat mengalihkan dana tersebut ke DPLK untuk dan atas nama Peserta.
(2) Dalam hal Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendirikan DPPK yang menyelenggarakan PPIP dan bermaksud untuk mengalihkan dana yang sudah terhimpun di DPLK maka DPLK harus mengalihkan dana yang sudah terhimpun dimaksud.
(3) Pengalihan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dibayarkan secara sekaligus dan dinikmati Peserta pada saat pensiun.
(1) Manfaat Pensiun Peserta pada DPLK berupa dana yang terdiri dari jumlah akumulasi iuran yang telah disetor atas namanya dan pengalihan dana dari DPPK dan DPLK lain serta hasil pengembangannya.
(2) Perhitungan hasil pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tiap Peserta harus dilakukan sejak dana dibukukan pada DPLK sampai saat pembayaran kepada Peserta atau pada saat pembelian anuitas seumur hidup pada Perusahaan Asuransi.
(3) Perhitungan hasil pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihitung dengan menggunakan metode nilai aset neto per unit (unit pricing).
Pasal 47
(1) Hasil pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) harus memperhitungkan hasil pengembangan investasi yang belum direalisasi (unrealized gain).
(2) DPLK harus mengelola aset sesuai usia kelompok Peserta (life cycle fund), dengan ketentuan bagi Peserta yang telah mencapai usia paling lama 5 (lima) tahun dan paling cepat 2 (dua) tahun sebelum usia pensiun normal, aset yang didedikasikan bagi Peserta dimaksud harus ditempatkan pada:
a. tabungan pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;
b. deposito berjangka pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;
c. sertifikat deposito pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah;
d. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA; dan/atau
e. surat berharga negara yang dicatat dengan menggunakan metode nilai perolehan yang diamortisasi.
Pasal 48
Peserta DPLK pada saat pensiun atau pada saat pemberhentian dan bagi Pihak yang Berhak, dapat memilih untuk menerima Manfaat Pensiun pertama paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun secara sekaligus.
Pasal 49
(1) Peserta atau Pihak yang Berhak pada DPLK berhak untuk memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus apabila jumlah akumulasi iuran yang telah disetor atas namanya dan pengalihan dana dari DPPK dan DPLK lain serta hasil pengembangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) yang menjadi hak Peserta atau Pihak yang Berhak sebesar:
a. kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau
b. di atas Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
(2) Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus di atas Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b maka pembayaran secara sekaligus dimaksud hanya pembayaran yang menjadi selisih lebih dari Manfaat Pensiun yang diterima setelah dikurangi Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
(3) Pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus di atas Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali ketika memasuki usia pensiun.
(4) Dalam hal Peserta pada saat pensiun atau pada saat pemberhentian dan bagi Pihak yang Berhak memilih pembayaran Manfaat Pensiun pertama secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 maka Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung setelah pengambilan Manfaat Pensiun pertamanya tersebut.
Pasal 50
DPLK dapat mengatur penarikan suatu jumlah dana tertentu oleh Peserta setiap saat dengan ketentuan:
a. dana yang ditarik tidak melebihi jumlah iuran Peserta sebelum dilakukan penarikan;
b. dana yang dapat ditarik hanya dana yang berasal dari akumulasi iuran yang telah dibayarkan oleh Peserta, tidak termasuk iuran Pemberi Kerja dan hasil pengembangan dari iuran Pemberi Kerja dan iuran Peserta; dan
c. dana yang dialihkan dari DPPK tidak dapat ditarik oleh Peserta.
Pasal 51
(1) Pengurus dari DPLK atas permintaan Peserta pada saat pensiun, membeli anuitas seumur hidup dari Perusahaan Asuransi yang dipilihnya, dengan syarat:
a. anuitas yang dipilihnya menyediakan Manfaat Pensiun bagi janda/duda atau anak paling sedikit 60% (enam puluh persen) dan paling banyak 100% (seratus persen) dari Manfaat Pensiun yang diterima Peserta; dan
b. anuitas yang dipilih memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun serta PDP dari DPLK.
(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku bagi pembelian anuitas berdasarkan permintaan dan pilihan janda/duda atau anak.
(3) Apabila sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum pembayaran Manfaat Pensiun, Peserta tidak melakukan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengurus harus membeli anuitas seumur hidup yang memberikan pembayaran kepada janda/duda atau anak yang sama besarnya dengan pembayaran kepada pensiunan.
(4) Pilihan anuitas yang telah ditentukan Peserta dinyatakan batal apabila Peserta meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun.
Pasal 52
(1) DPLK dapat membayarkan Manfaat Pensiun secara berkala kepada Peserta dan Pihak yang Berhak.
(2) Pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hanya dapat dibayarkan berdasarkan pilihan Peserta dan Pihak yang Berhak untuk periode paling cepat 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun setelah Peserta mencapai usia pensiun normal.
(3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan dengan ketentuan:
a. pembayaran Manfaat Pensiun harus dilakukan melalui pembelian anuitas seumur hidup pada Perusahaan Asuransi ketika periode pembayaran
Manfaat Pensiun secara berkala melalui DPLK berakhir; dan
b. melakukan pencadangan di awal untuk pembelian anuitas seumur hidup pada Perusahaan Asuransi yang dihitung berdasarkan Asumsi Aktuaria, sebelum DPLK melakukan pembayaran berkala Manfaat Pensiun.
(4) Dalam hal Manfaat Pensiun pada DPLK dibayarkan langsung oleh DPLK, PDP harus memuat:
a. pilihan bentuk pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala atau anuitas yang dapat dipilih oleh Peserta;
dan
b. tata cara pembayaran Manfaat Pensiun yang dilakukan oleh DPLK.
(5) Dalam hal DPLK membayarkan Manfaat Pensiun secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPLK harus membuat valuasi aktuaris paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.
(6) Dalam rangka pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala, harus didasarkan pada tabel yang dibuat untuk mengonversi total akumulasi iuran dan hasil pengembangan menjadi pembayaran bulanan.
Pasal 53
Dalam hal besarnya jumlah akumulasi iuran dan hasil pengembangan yang digunakan untuk membeli anuitas seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf a kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Manfaat Pensiun tersebut dapat dibayarkan sekaligus.
Pasal 54
Dalam hal jumlah akumulasi iuran yang telah disetor atas namanya dan pengalihan dana dari DPPK dan DPLK lain serta hasil pengembangan dari Peserta yang berhenti bekerja kurang dari atau sama dengan Rp100.000.000,00 (seratus
juta rupiah), Manfaat Pensiun tersebut dapat dibayarkan secara sekaligus pada saat karyawan berhenti bekerja.
Pasal 55
DPLK dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) apabila Peserta atau Pihak yang Berhak:
a. dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen yang membuktikannya;
b. merupakan warga negara INDONESIA yang berpindah warga negara; atau
c. merupakan warga negara asing yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di INDONESIA.
Pasal 56
(1) DPLK harus memuat dalam PDP terkait iuran dan Manfaat Pensiun paling sedikit hal-hal sebagai berikut:
a. hak Peserta untuk menentukan pilihan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus;
b. ketentuan atau kondisi serta besaran Manfaat Pensiun yang dapat dibayarkan secara sekaligus;
c. tata cara pembayaran Manfaat Pensiun;
d. hak Peserta untuk menentukan pilihan bentuk anuitas;
e. penarikan suatu jumlah dana tertentu oleh Peserta;
dan
f. cara pembayaran Manfaat Pensiun melalui pembelian anuitas pada Perusahaan Asuransi.
(2) PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat memuat pilihan cara pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala dengan dibayarkan langsung oleh DPLK.
Pasal 57
(1) DPLK yang melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala harus memperhatikan prinsip kesesuaian aset dan kewajiban (matching assets and liabilities).
(2) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berupa:
a. deposito berjangka pada bank konvensional atau bank dengan prinsip syariah; dan/atau
b. surat berharga negara yang dicatat dengan menggunakan metode nilai perolehan yang diamortisasi.
(3) DPLK harus menjaga tingkat likuiditas sesuai dengan Manfaat Pensiun yang jatuh tempo.
(1) Selain menyelenggarakan program pensiun, DPPK dan DPLK dapat menyelenggarakan atau memberikan Manfaat Lain kepada Peserta.
(2) Jenis Manfaat Lain yang dapat diberikan kepada Peserta yaitu:
a. dana pendidikan untuk anak;
b. dana perumahan;
c. dana ibadah keagamaan;
d. dana santunan cacat;
e. dana santunan kematian;
f. dana santunan kesehatan;
g. dana pesangon; dan/atau
h. dana manfaat tambahan.
(3) Jenis Manfaat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan:
a. pada saat Peserta masih aktif bekerja; dan/atau
b. setelah Peserta pensiun.
Pasal 59
Dana Pensiun hanya dapat menyelenggarakan atau memberikan Manfaat Lain kepada Peserta dalam hal Pemberi Kerja telah mencantumkan di dalam kontrak kerja bersama, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama bahwa akan memberikan Manfaat Lain kepada Peserta.
Pasal 60
(1) Jenis Manfaat Lain yang dapat dibayarkan kepada Peserta pada saat Peserta masih aktif bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a, yaitu:
a. dana pendidikan untuk anak;
b. dana perumahan;
c. dana ibadah keagamaan;
d. dana santunan cacat;
e. dana santunan kematian;
f. dana santunan kesehatan; dan/atau
g. dana manfaat tambahan.
(2) Jenis Manfaat Lain yang dapat dibayarkan kepada Peserta setelah Peserta pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf b, yaitu:
a. dana ibadah keagamaan;
b. dana santunan kematian;
c. dana santunan kesehatan;
d. dana pesangon; dan/atau
e. dana manfaat tambahan.
Pasal 61
(1) Jenis Manfaat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), kecuali huruf g, hanya dapat diberikan kepada Peserta yang telah mengikuti program pensiun pada DPPK atau DPLK yang bersangkutan.
(2) Jenis Manfaat Lain berupa dana pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf g hanya dapat diberikan kepada:
a. Peserta DPPK; atau
b. Peserta DPLK yang telah mengikuti program pensiun atau program jaminan pensiun.
Pasal 62
(1) Pembayaran jenis Manfaat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c dapat diambil setelah masa pembayaran iuran paling singkat 5 (lima) tahun dan paling banyak 100% (seratus persen) dari dana yang terhimpun.
(2) Pembayaran jenis Manfaat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf f dilakukan pada saat Peserta mengalami cacat, meninggal dunia, atau sakit.
(3) Dana santunan cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf d diberikan secara sekaligus kepada Peserta.
(4) Dana santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf e diberikan secara sekaligus kepada Pihak yang Berhak pada saat Peserta aktif atau Peserta pensiun meninggal dunia.
Pasal 63
Dalam hal Peserta membayar iuran jenis Manfaat Lain berupa dana santunan cacat dan dana santunan kematian hingga saat Peserta pensiun tanpa adanya klaim manfaat maka Peserta berhak atas pengembalian iuran beserta pengembangannya dikurangi biaya operasional.
Pasal 64
(1) Dalam hal DPPK dan DPLK menyelenggarakan jenis Manfaat Lain berupa dana santunan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf f, bila terdapat kekurangan pendanaan maka kekurangan beban pendanaan tersebut ditanggung oleh Pemberi Kerja atau ditanggung oleh Peserta bagi pekerja mandiri.
(2) Dana santunan kesehatan dapat diselenggarakan dengan melakukan kerja sama dengan Perusahaan Asuransi atau mengelola iuran tersebut secara swakelola.
(3) Pembayaran dana santunan kesehatan yang dilakukan setelah Peserta pensiun dapat dilakukan dengan ketentuan:
a. secara sekaligus; atau
b. secara berkala, pengurus DPPK dan DPLK membayarkan manfaat kesehatan kepada Peserta atau berupa premi atau iuran imbalan kesehatan kepada Perusahaan Asuransi.
Pasal 65
(1) Iuran atas dana pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf g hanya berasal dari iuran Pemberi Kerja.
(2) Tata cara penyelenggaraan dana pesangon untuk DPPK dan DPLK wajib dilakukan sebagai berikut:
a. Pemberi Kerja harus memberikan dan menyampaikan kepada DPPK atau DPLK, daftar karyawan yang diikutsertakan dalam dana pesangon beserta perubahan-perubahannya;
b. DPPK atau DPLK harus memelihara dan menatausahakan daftar karyawan dimaksud dalam sistem administrasi DPPK atau DPLK;
c. Pemberi Kerja mendaftarkan setiap karyawan yang diikutsertakan dalam dana pesangon di DPPK atau DPLK dengan mengisi formulir pendaftaran program pensiun; dan
d. pembayaran dana pesangon dilakukan berdasarkan perintah Pemberi Kerja dan hanya dapat dibayarkan kepada Peserta yang namanya tercatat dalam administrasi DPPK atau DPLK dengan terlebih dahulu mencatatkan sejumlah dana atas nama Peserta yang bersangkutan pada saat Pemberi Kerja melakukan pemutusan hubungan kerja sebesar manfaat yang diperjanjikan dalam kontrak atau
perjanjian kerja bersama antara Pemberi Kerja dan karyawan.
Pasal 66
Untuk dapat menyelenggarakan Manfaat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), PDP dari DPPK dan DPLK harus memuat tata cara penyelenggaraan Manfaat Lain yang paling sedikit mengatur mengenai:
a. jenis Manfaat Lain;
b. sumber pendanaan;
c. kewajiban Pemberi Kerja untuk membiayai Manfaat Lain;
d. masa kepesertaan bagi Peserta untuk dapat menerima Manfaat Lain;
e. jumlah Manfaat Lain yang dapat diterima oleh Peserta atau Pihak yang Berhak; dan
f. waktu dan tata cara pembayaran Manfaat Lain.
Pasal 67
(1) Dalam hal DPPK dan DPLK menyelenggarakan atau memberikan Manfaat Lain kepada Peserta, DPPK dan DPLK harus memisahkan pencatatan antara Manfaat Pensiun dengan Manfaat Lain.
(2) Dalam hal DPPK dan DPLK menyelenggarakan atau memberikan Manfaat Lain kepada Peserta, DPPK dan DPLK harus memisahkan pencatatan masing-masing jenis Manfaat Lain tersebut.
(3) DPPK dan DPLK yang menyelenggarakan atau memberikan Manfaat Lain harus menghitung besar iuran yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban pembayaran Manfaat Lain yang dilakukan oleh aktuaris.
Pasal 68
(1) Sumber dana bagi DPPK dan DPLK yang menyelenggarakan atau memberikan Manfaat Lain kepada Peserta yaitu:
a. iuran Pemberi Kerja;
b. iuran Peserta; dan/atau
c. persentase tertentu dari hasil pengembangan program pensiun.
(2) Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dapat diperhitungkan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari hasil pengembangan program pensiun.
(1) Jenis Manfaat Lain yang dapat dibayarkan kepada Peserta pada saat Peserta masih aktif bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a, yaitu:
a. dana pendidikan untuk anak;
b. dana perumahan;
c. dana ibadah keagamaan;
d. dana santunan cacat;
e. dana santunan kematian;
f. dana santunan kesehatan; dan/atau
g. dana manfaat tambahan.
(2) Jenis Manfaat Lain yang dapat dibayarkan kepada Peserta setelah Peserta pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf b, yaitu:
a. dana ibadah keagamaan;
b. dana santunan kematian;
c. dana santunan kesehatan;
d. dana pesangon; dan/atau
e. dana manfaat tambahan.
(1) Jenis Manfaat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), kecuali huruf g, hanya dapat diberikan kepada Peserta yang telah mengikuti program pensiun pada DPPK atau DPLK yang bersangkutan.
(2) Jenis Manfaat Lain berupa dana pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf g hanya dapat diberikan kepada:
a. Peserta DPPK; atau
b. Peserta DPLK yang telah mengikuti program pensiun atau program jaminan pensiun.
Pasal 62
(1) Pembayaran jenis Manfaat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c dapat diambil setelah masa pembayaran iuran paling singkat 5 (lima) tahun dan paling banyak 100% (seratus persen) dari dana yang terhimpun.
(2) Pembayaran jenis Manfaat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf f dilakukan pada saat Peserta mengalami cacat, meninggal dunia, atau sakit.
(3) Dana santunan cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf d diberikan secara sekaligus kepada Peserta.
(4) Dana santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf e diberikan secara sekaligus kepada Pihak yang Berhak pada saat Peserta aktif atau Peserta pensiun meninggal dunia.
Pasal 63
Dalam hal Peserta membayar iuran jenis Manfaat Lain berupa dana santunan cacat dan dana santunan kematian hingga saat Peserta pensiun tanpa adanya klaim manfaat maka Peserta berhak atas pengembalian iuran beserta pengembangannya dikurangi biaya operasional.
Pasal 64
(1) Dalam hal DPPK dan DPLK menyelenggarakan jenis Manfaat Lain berupa dana santunan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf f, bila terdapat kekurangan pendanaan maka kekurangan beban pendanaan tersebut ditanggung oleh Pemberi Kerja atau ditanggung oleh Peserta bagi pekerja mandiri.
(2) Dana santunan kesehatan dapat diselenggarakan dengan melakukan kerja sama dengan Perusahaan Asuransi atau mengelola iuran tersebut secara swakelola.
(3) Pembayaran dana santunan kesehatan yang dilakukan setelah Peserta pensiun dapat dilakukan dengan ketentuan:
a. secara sekaligus; atau
b. secara berkala, pengurus DPPK dan DPLK membayarkan manfaat kesehatan kepada Peserta atau berupa premi atau iuran imbalan kesehatan kepada Perusahaan Asuransi.
Pasal 65
(1) Iuran atas dana pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf g hanya berasal dari iuran Pemberi Kerja.
(2) Tata cara penyelenggaraan dana pesangon untuk DPPK dan DPLK wajib dilakukan sebagai berikut:
a. Pemberi Kerja harus memberikan dan menyampaikan kepada DPPK atau DPLK, daftar karyawan yang diikutsertakan dalam dana pesangon beserta perubahan-perubahannya;
b. DPPK atau DPLK harus memelihara dan menatausahakan daftar karyawan dimaksud dalam sistem administrasi DPPK atau DPLK;
c. Pemberi Kerja mendaftarkan setiap karyawan yang diikutsertakan dalam dana pesangon di DPPK atau DPLK dengan mengisi formulir pendaftaran program pensiun; dan
d. pembayaran dana pesangon dilakukan berdasarkan perintah Pemberi Kerja dan hanya dapat dibayarkan kepada Peserta yang namanya tercatat dalam administrasi DPPK atau DPLK dengan terlebih dahulu mencatatkan sejumlah dana atas nama Peserta yang bersangkutan pada saat Pemberi Kerja melakukan pemutusan hubungan kerja sebesar manfaat yang diperjanjikan dalam kontrak atau
perjanjian kerja bersama antara Pemberi Kerja dan karyawan.
Pasal 66
Untuk dapat menyelenggarakan Manfaat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), PDP dari DPPK dan DPLK harus memuat tata cara penyelenggaraan Manfaat Lain yang paling sedikit mengatur mengenai:
a. jenis Manfaat Lain;
b. sumber pendanaan;
c. kewajiban Pemberi Kerja untuk membiayai Manfaat Lain;
d. masa kepesertaan bagi Peserta untuk dapat menerima Manfaat Lain;
e. jumlah Manfaat Lain yang dapat diterima oleh Peserta atau Pihak yang Berhak; dan
f. waktu dan tata cara pembayaran Manfaat Lain.
(1) Dalam hal DPPK dan DPLK menyelenggarakan atau memberikan Manfaat Lain kepada Peserta, DPPK dan DPLK harus memisahkan pencatatan antara Manfaat Pensiun dengan Manfaat Lain.
(2) Dalam hal DPPK dan DPLK menyelenggarakan atau memberikan Manfaat Lain kepada Peserta, DPPK dan DPLK harus memisahkan pencatatan masing-masing jenis Manfaat Lain tersebut.
(3) DPPK dan DPLK yang menyelenggarakan atau memberikan Manfaat Lain harus menghitung besar iuran yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban pembayaran Manfaat Lain yang dilakukan oleh aktuaris.
Pasal 68
(1) Sumber dana bagi DPPK dan DPLK yang menyelenggarakan atau memberikan Manfaat Lain kepada Peserta yaitu:
a. iuran Pemberi Kerja;
b. iuran Peserta; dan/atau
c. persentase tertentu dari hasil pengembangan program pensiun.
(2) Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dapat diperhitungkan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari hasil pengembangan program pensiun.
(1) DPPK dan DPLK wajib memisahkan dana yang dikategorikan sebagai dana tidak aktif.
(2) Sebelum melakukan pemisahan dana tidak aktif, DPPK dan DPLK wajib melakukan upaya untuk membayarkan Manfaat Pensiun kepada Peserta atau Pihak yang Berhak sejak Peserta memasuki usia pensiun normal paling lama 1 (satu) tahun.
(3) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPPK dan DPLK belum melakukan pembayaran Manfaat Pensiun yang disebabkan oleh:
a. Peserta tidak diketahui keberadaannya; atau
b. Peserta tidak memiliki pihak yang ditunjuk sebagai Pihak yang Berhak atau memiliki namun tidak diketahui keberadaannya, Manfaat Pensiun tersebut dikategorikan sebagai dana tidak aktif.
(4) Apabila sampai 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak pemisahan dana tersebut tetap tidak terjadi pembayaran Manfaat Pensiun maka DPPK dan DPLK wajib menyerahkan dana tidak aktif tersebut
kepada Balai Harta Peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Dalam hal DPPK dan DPLK menyerahkan dana tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Peserta atau Pihak yang Berhak atas dana tersebut meminta pembayaran kepada Balai Harta Peninggalan.
Pasal 70
(1) Manfaat Pensiun kepada anak dapat dibayarkan sampai anak mencapai usia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun.
(2) PDP dapat memuat ketentuan bahwa dalam hal anak mengalami cacat sebelum melampaui batas usia pembayaran Manfaat Pensiun anak, Manfaat Pensiun kepada anak tersebut dapat dibayarkan melebihi usia sebagaimana ditetapkan pada ayat (1).
Pasal 71
Dalam hal DPPK dan DPLK dibubarkan, pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus dibayarkan kepada Peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.
Pasal 72
(1) Dalam hal Peserta merupakan Peserta dari DPPK dan DPLK, ketika Peserta memasuki usia pensiun normal atau usia pensiun dipercepat maka:
a. Manfaat Pensiun yang akan diterima dari DPLK dapat dibayarkan secara sekaligus di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49; dan
b. Manfaat Pensiun yang akan diterima dari DPPK harus dibayarkan secara bulanan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal
33. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku apabila akumulasi Manfaat Pensiun yang
akan diterima dari DPPK dan DPLK pada saat memasuki usia pensiun normal atau usia pensiun dipercepat sebesar kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) maka Manfaat Pensiun DPPK tersebut dapat dibayarkan secara sekaligus.
(3) Dalam hal Manfaat Pensiun DPPK yang menyelenggarakan PPMP menggunakan Rumus Bulanan maka saldo Manfaat Pensiun tersebut harus dihitung menjadi Rumus Sekaligus dalam rangka menghitung akumulasi Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(1) DPPK dan DPLK yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 65 ayat (2), Pasal 69 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(2) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap jenis pelanggaran dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu paling lama masing- masing 1 (satu) bulan.
(3) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai bahwa jenis pelanggaran yang dilakukan tidak mungkin dapat diatasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Otoritas Jasa Keuangan dapat MENETAPKAN berlakunya jangka waktu yang lebih lama dari 1 (satu) bulan dengan ketentuan jangka waktu dimaksud paling lama 1 (satu) tahun.
(4) Dalam hal DPPK dan DPLK telah dikenakan sanksi administratif sampai dengan teguran tertulis ketiga dan belum menyelesaikan penyebab dikenakan sanksi
tersebut, Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan sanksi tambahan berupa:
a. penurunan hasil penilaian tingkat risiko;
b. penilaian kembali kemampuan dan kepatutan bagi dewan pengawas, pengurus, dan/atau pelaksana tugas pengurus; dan/atau
c. pemberian perintah tertulis kepada Pendiri untuk mengganti dewan pengawas, pengurus, dan/atau pelaksana tugas pengurus.
(1) Ketentuan terkait pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 33, dan Pasal 49 hanya berlaku bagi Peserta yang pensiun setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
(2) Terhadap Peserta yang pensiun setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan namun belum dilakukan penyesuaian PDP maka pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 33, dan Pasal 49 berlaku sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
Pasal 75
DPPK dan DPLK harus melakukan penyesuaian PDP terhadap ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini di dalam PDP paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
Pasal 76
Ketentuan penyelenggaraan jenis Manfaat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Pasal 77
DPPK dan DPLK yang telah menyelenggarakan Manfaat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) harus menyesuaikan PDP dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 paling lambat tanggal 31 Desember 2017.
Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun, tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2017
KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,
ttd
MULIAMAN D. HADAD
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Maret 2017
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
YASONNA H. LAOLY
(1) Besar Manfaat Pensiun dihitung dengan menggunakan:
a. Rumus Bulanan; atau
b. Rumus Sekaligus.
(2) Manfaat Pensiun yang dihitung menggunakan Rumus Bulanan terdiri atas:
a. Manfaat Pensiun yang dikaitkan dengan masa kerja, merupakan hasil perkalian dari:
1. faktor penghargaan per tahun masa kerja yang dinyatakan dalam persentase;
2. masa kerja; dan
3. Penghasilan Dasar Pensiun, dalam bentuk:
a) Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir;
b) rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama beberapa bulan terakhir;
c) rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama beberapa tahun terakhir; atau d) rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama masa kerja;
b. Manfaat Pensiun yang tidak dikaitkan dengan masa kerja, merupakan hasil perkalian dari:
1. faktor penghargaan yang dinyatakan dalam persentase; dan
2. Penghasilan Dasar Pensiun, dalam bentuk:
a) Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir;
b) rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama beberapa bulan terakhir;
c) rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama beberapa tahun terakhir; atau
d) rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama masa kerja.
(3) Manfaat Pensiun yang dihitung menggunakan Rumus Sekaligus terdiri atas:
a. Manfaat Pensiun yang dikaitkan dengan masa kerja, merupakan hasil perkalian dari:
1. faktor penghargaan per tahun masa kerja yang dinyatakan dalam bilangan desimal;
2. masa kerja; dan
3. Penghasilan Dasar Pensiun, dalam bentuk:
a) Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir;
b) rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama beberapa bulan terakhir;
c) rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama beberapa tahun terakhir; atau d) rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama masa kerja;
b. Manfaat Pensiun yang tidak dikaitkan dengan masa kerja, merupakan hasil perkalian dari:
1. faktor penghargaan yang dinyatakan dalam bilangan desimal; dan
2. Penghasilan Dasar Pensiun, dalam bentuk:
a) Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir;
b) rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama beberapa bulan terakhir;
c) rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama beberapa tahun terakhir; atau d) rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama masa kerja;
c. Manfaat Pensiun yang hasil pengembangan asetnya ditetapkan (cash balance plan) merupakan akumulasi penjumlahan dari perkalian:
1. faktor penghargaan yang dinyatakan dalam persentase;
2. Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir; dan
3. akumulasi perkalian tingkat hasil pengembangan dengan rate tertentu.
(1) Untuk karyawan yang pindah bekerja, pengakuan masa kerja pada Pemberi Kerja lama dapat dilakukan hanya apabila:
a. terdapat dana yang dialihkan dari DPPK yang lama ke DPPK yang baru; atau
b. Pemberi Kerja yang baru mencukupi kebutuhan dana untuk pengakuan masa kerja pada Pemberi Kerja yang lama, dan masa kerja dimaksud belum diakui sebagai unsur perhitungan Manfaat Pensiun pada Pemberi Kerja yang lama.
(2) Pengakuan masa kerja karena adanya pengalihan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus ditentukan sedemikian rupa sehingga jumlah dana yang dialihkan sama dengan Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun menurut rumus Manfaat Pensiun yang diterapkan DPPK baru dan Penghasilan Dasar Pensiun karyawan yang bersangkutan, yang berlaku pada saat dana tersebut diterima DPPK yang baru.
(3) Dalam hal pengakuan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih pendek dari masa kerja yang sesungguhnya pada Pemberi Kerja yang lama maka pengakuan masa kerja yang lebih panjang dari masa kerja sesuai dengan dana yang dialihkan dapat dilakukan apabila:
a. Pemberi Kerja baru memenuhi kekurangan dana yang terjadi; dan
b. pengakuan masa kerja pada Pemberi Kerja yang lama tidak boleh melebihi masa kerja yang sesungguhnya.
(4) Dalam hal dana yang dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a lebih besar dari pada kewajiban yang timbul akibat pengakuan seluruh masa kerja pada Pemberi Kerja yang lama, kepada Peserta yang bersangkutan harus diberikan masa kerja tambahan yang jumlahnya ditentukan sedemikian rupa sehingga kewajiban yang timbul akibat masa kerja tambahan tersebut sama dengan kelebihan dana yang tersedia.
(5) Pengakuan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3), atau masa kerja tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan apabila terdapat:
a. perjanjian tertulis antara Peserta dan Pemberi Kerja yang baru yang memuat persetujuan para pihak mengenai pengalihan dana dan kewajiban yang berkaitan dengan masa kerja pada Pemberi Kerja yang lama; atau
b. pernyataan tertulis Pemberi Kerja baru mengenai kesediaannya untuk melakukan pendanaan atas pengakuan masa kerja Peserta pada Pemberi Kerja yang lama.
(1) Peserta atau Pihak yang Berhak pada DPPK yang menyelenggarakan PPMP berhak untuk memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus apabila:
a. Manfaat Pensiun yang akan dibayarkan per bulan dengan menggunakan Rumus Bulanan:
1. kurang dari atau sama dengan Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah); atau
2. di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
b. Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan Rumus Sekaligus:
1. kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau
2. di atas Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
(2) Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan:
a. Rumus Bulanan di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 maka pembayaran secara sekaligus dimaksud hanya pembayaran yang menjadi selisih lebih dari Manfaat Pensiun yang diterima setelah dikurangi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
atau
b. Rumus Sekaligus di atas Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 maka pembayaran secara sekaligus dimaksud hanya pembayaran yang menjadi selisih lebih dari Manfaat Pensiun yang diterima setelah dikurangi Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
(3) Dalam hal Peserta pada saat pensiun atau pada saat pemberhentian dan bagi Pihak yang Berhak memilih pembayaran Manfaat Pensiun pertama secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 maka Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung setelah pengambilan Manfaat Pensiun pertamanya tersebut.
(4) Pembayaran Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan Rumus Bulanan yang di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan yang menggunakan Rumus Sekaligus untuk yang di atas Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali ketika memasuki usia pensiun.
(1) Untuk karyawan yang pindah bekerja, pengakuan masa kerja pada Pemberi Kerja lama dapat dilakukan hanya apabila:
a. terdapat dana yang dialihkan dari DPPK yang lama ke DPPK yang baru; atau
b. Pemberi Kerja yang baru mencukupi kebutuhan dana untuk pengakuan masa kerja pada Pemberi Kerja yang lama, dan masa kerja dimaksud belum diakui sebagai unsur perhitungan Manfaat Pensiun pada Pemberi Kerja yang lama.
(2) Pengakuan masa kerja karena adanya pengalihan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus ditentukan sedemikian rupa sehingga jumlah dana yang dialihkan sama dengan Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun menurut rumus Manfaat Pensiun yang diterapkan DPPK baru dan Penghasilan Dasar Pensiun karyawan yang bersangkutan, yang berlaku pada saat dana tersebut diterima DPPK yang baru.
(3) Dalam hal pengakuan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih pendek dari masa kerja yang sesungguhnya pada Pemberi Kerja yang lama maka pengakuan masa kerja yang lebih panjang dari masa kerja sesuai dengan dana yang dialihkan dapat dilakukan apabila:
a. Pemberi Kerja baru memenuhi kekurangan dana yang terjadi; dan
b. pengakuan masa kerja pada Pemberi Kerja yang lama tidak boleh melebihi masa kerja yang sesungguhnya.
(4) Dalam hal dana yang dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a lebih besar dari pada kewajiban yang timbul akibat pengakuan seluruh masa kerja pada Pemberi Kerja yang lama, kepada Peserta yang bersangkutan harus diberikan masa kerja tambahan yang jumlahnya ditentukan sedemikian rupa sehingga kewajiban yang timbul akibat masa kerja tambahan tersebut sama dengan kelebihan dana yang tersedia.
(5) Pengakuan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3), atau masa kerja tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan apabila terdapat:
a. perjanjian tertulis antara Peserta dan Pemberi Kerja yang baru yang memuat persetujuan para pihak mengenai pengalihan dana dan kewajiban yang berkaitan dengan masa kerja pada Pemberi Kerja yang lama; atau
b. pernyataan tertulis Pemberi Kerja baru mengenai kesediaannya untuk melakukan pendanaan atas pengakuan masa kerja Peserta pada Pemberi Kerja yang lama.
(1) Peserta atau Pihak yang Berhak pada DPPK yang menyelenggarakan PPMP berhak untuk memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus apabila:
a. Manfaat Pensiun yang akan dibayarkan per bulan dengan menggunakan Rumus Bulanan:
1. kurang dari atau sama dengan Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah); atau
2. di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
b. Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan Rumus Sekaligus:
1. kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau
2. di atas Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
(2) Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan:
a. Rumus Bulanan di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 maka pembayaran secara sekaligus dimaksud hanya pembayaran yang menjadi selisih lebih dari Manfaat Pensiun yang diterima setelah dikurangi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
atau
b. Rumus Sekaligus di atas Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 maka pembayaran secara sekaligus dimaksud hanya pembayaran yang menjadi selisih lebih dari Manfaat Pensiun yang diterima setelah dikurangi Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
(3) Dalam hal Peserta pada saat pensiun atau pada saat pemberhentian dan bagi Pihak yang Berhak memilih pembayaran Manfaat Pensiun pertama secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 maka Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung setelah pengambilan Manfaat Pensiun pertamanya tersebut.
(4) Pembayaran Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan Rumus Bulanan yang di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan yang menggunakan Rumus Sekaligus untuk yang di atas Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali ketika memasuki usia pensiun.