Koreksi Pasal 21

(1) ASPM wajib menyampaikan laporan kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk periode kegiatan sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember pada setiap tahun. (2) Laporan kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Januari tahun berikutnya. (3) Dalam hal izin ASPM baru diperoleh setelah tanggal 1 Januari, laporan kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan pada periode mulai tanggal diperolehnya izin ASPM sampai dengan tanggal 31 Desember. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib meliputi: a. bagi ASPM yang melakukan kegiatan sebagai DPS, paling sedikit memuat informasi mengenai: 1. nama pihak yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal dimana ASPM ditunjuk; 2. periode bekerja; dan 3. nomor dan tanggal: a) pelaksanaan rapat umum pemegang saham atau tanggal pelaksanaan mekanisme lain yang setara rapat umum pemegang saham; b) pengangkatan oleh direksi dan/atau dewan komisaris berdasarkan kewenangan dari rapat umum pemegang saham; atau c) penunjukan oleh direksi; dan b. bagi ASPM yang melakukan kegiatan sebagai TAS, paling sedikit memuat informasi mengenai: 1. nama pihak yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal dimana ASPM ditunjuk; 2. nomor dan tanggal surat keputusan/surat penunjukan/pengangkatan; dan 3. nama produk. (5) Selain memuat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib pula meliputi rekapitulasi bekerja sebagai direksi atau organ lain yang setara, pejabat, dan pegawai pada pihak yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal, paling sedikit memuat: a. informasi nama pihak yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal dimana ASPM ditunjuk; dan b. periode bekerja.