PERBAN

Peraturan Badan Nomor 5-pojk-03-2016 Tahun 2016 tentang Rencana Bisnis Bank

PERBAN Nomor 5-pojk-03-2016 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, serta bank umum syariah dan unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 2. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha Bank jangka pendek (satu tahun) dan jangka menengah (tiga tahun), termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko. 3. Laporan Realisasi Rencana Bisnis adalah laporan dari direksi Bank mengenai realisasi Rencana Bisnis sampai dengan periode tertentu. 4. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis adalah laporan dari dewan komisaris Bank mengenai hasil pengawasan yang bersangkutan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis sampai dengan periode tertentu. 5. Direksi: a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; b. bagi Bank berbentuk badan hukum: 1) Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2) Perusahaan Daerah adalah direksi pada Bank yang belum berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sesuai UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; d. bagi Bank yang berstatus sebagai kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang. 6. Dewan Komisaris: a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; b. bagi Bank berbentuk badan hukum: 1) Perusahaan Umum Daerah adalah dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2) Perusahaan Perseroan Daerah adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3) Perusahaan Daerah adalah pengawas pada Bank yang belum berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sesuai dengan UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah Pengawas sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; d. bagi Bank yang berstatus sebagai kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB II

CAKUPAN RENCANA BISNIS

Pasal 5

Koreksi

Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit meliputi: a. ringkasan eksekutif; b. kebijakan dan strategi manajemen; c. penerapan manajemen risiko dan kinerja Bank saat ini; d. proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan; e. proyeksi rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya; f. rencana pendanaan; g. rencana penanaman dana; h. rencana penyertaan modal; i. rencana permodalan; j. rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia; k. rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru; l. rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor; dan m. informasi lainnya.

Pasal 6

Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a paling sedikit meliputi: a. visi dan misi Bank; b. arah kebijakan Bank; c. langkah-langkah strategis yang akan ditempuh Bank; d. indikator keuangan utama; dan e. target kegiatan usaha jangka pendek dan jangka menengah.

Pasal 7

Kebijakan dan strategi manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b paling sedikit meliputi: a. analisis posisi Bank dalam menghadapi persaingan usaha; b. kebijakan manajemen (policy statements); c. kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan; d. strategi pengembangan bisnis; dan e. strategi pengembangan sumber daya manusia dan kebijakan remunerasi (remuneration policies).

Pasal 8

Penerapan manajemen risiko dan kinerja Bank saat ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c paling sedikit meliputi: a. penerapan manajemen risiko, termasuk penilaian profil risiko untuk seluruh risiko; b. penerapan tata kelola yang baik; c. kinerja keuangan, terutama dari aspek permodalan (capital) dan rentabilitas (earnings); d. realisasi pemberian kredit atau pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); dan e. penerapan kepatuhan terhadap prinsip syariah, khusus bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Pasal 9

Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi paling sedikit: a. posisi keuangan (neraca); b. laba rugi; c. komitmen dan kontinjensi; dan d. asumsi makro dan mikro yang digunakan.

Pasal 10

Proyeksi rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e paling sedikit meliputi: a. proyeksi rasio keuangan pokok; dan b. proyeksi pos-pos tertentu lainnya.

Pasal 11

Rencana pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f paling sedikit meliputi: a. rencana penghimpunan dana pihak ketiga; b. rencana penerbitan surat berharga; dan c. rencana pendanaan lainnya.

Pasal 12

Rencana penanaman dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g paling sedikit meliputi: a. rencana penyediaan dana kepada pihak terkait; b. rencana pemberian kredit atau pembiayaan kepada debitur inti; c. rencana pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan kegiatan usaha tertentu; d. rencana pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan: 1. lapangan usaha; 2. jenis penggunaan; 3. provinsi; dan 4. jenis akad, khusus untuk bank umum syariah dan unit usaha syariah; e. rencana pemberian kredit atau pembiayaan kepada UMKM berdasarkan: 1. lapangan usaha; 2. jenis penggunaan; dan 3. provinsi; f. rencana penanaman dana dalam bentuk surat berharga; dan g. rencana penanaman dana lainnya.

Pasal 13

(1) Rencana penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h paling sedikit meliputi: a. bidang usaha; b. perkiraan jumlah dana yang akan ditanamkan; dan c. persentase kepemilikan termasuk aspek pengendalian, sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian dalam kegiatan penyertaan modal. (2) Termasuk dalam rencana penyertaan modal adalah rencana pemisahan (spin-off) unit usaha syariah dari bank umum yang memiliki unit usaha syariah.

Pasal 14

Rencana permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i paling sedikit meliputi: a. proyeksi pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM); dan b. rencana perubahan modal.

Pasal 15

Rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j paling sedikit meliputi: a. rencana pengembangan organisasi; b. rencana pengembangan sistem informasi manajemen; c. rencana pengembangan sumber daya manusia; dan d. rencana pemanfaatan tenaga kerja asing dan penggunaan tenaga alih daya (outsourcing).

Pasal 16

Rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k paling sedikit meliputi: a. rencana penerbitan produk baru; dan b. rencana pelaksanaan aktivitas baru.

Pasal 17

Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l paling sedikit meliputi: a. bagi bank umum, rencana pembukaan kantor wilayah, kantor cabang, kantor fungsional, kantor cabang pembantu, kantor kas, kegiatan pelayanan kas, dan kantor di luar negeri, termasuk rencana pengembangan dan perubahan jaringan kantor bagi unit usaha syariah; dan b. bagi bank umum syariah, rencana pembukaan kantor wilayah, kantor cabang, kantor fungsional, kantor cabang pembantu, kantor kas, kegiatan pelayanan kas, dan kantor di luar negeri.

Pasal 18

Informasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m paling sedikit meliputi informasi yang perlu disampaikan karena mempengaruhi kegiatan usaha Bank, yang tidak disebutkan dalam cakupan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf l.

BAB III

PENYAMPAIAN, PERUBAHAN, DAN PELAPORAN RENCANA BISNIS

Pasal 19

Koreksi

(1) Bank wajib menyampaikan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai. (2) Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta Bank untuk melakukan penyesuaian dalam hal Rencana Bisnis yang disampaikan dinilai belum sepenuhnya memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (3) Bank wajib menyampaikan penyesuaian terhadap Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 20

(1) Bank hanya dapat melakukan perubahan terhadap Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam hal: a. terdapat faktor eksternal dan internal yang secara signifikan mempengaruhi operasional Bank; dan/atau b. terdapat faktor yang secara signifikan mempengaruhi kinerja Bank, berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan. (2) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, paling lambat pada akhir bulan Juni tahun berjalan. (3) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan perubahan Rencana Bisnis. (4) Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta Bank untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

(1) Bank wajib menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis secara triwulanan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan batas waktu: a. paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan yang bersangkutan berakhir; atau b. paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah triwulan yang bersangkutan berakhir, bagi Bank yang sistem antar kantornya belum online dan memiliki lebih dari 100 (seratus) kantor cabang. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis; b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Bisnis; c. tindak lanjut atas pencapaian Rencana Bisnis; d. rasio keuangan dan pos-pos tertentu; dan e. informasi lainnya.

Pasal 22

(1) Bank wajib menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis secara semesteran. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi penilaian Dewan Komisaris mengenai: a. pelaksanaan Rencana Bisnis baik secara kuantitatif maupun kualitatif; b. faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bank; dan c. upaya memperbaiki kinerja Bank.

Pasal 23

(1) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) apabila Bank menyampaikan Rencana Bisnis setelah batas akhir waktu penyampaian sampai dengan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. (2) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan penyesuaian Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) apabila Bank menyampaikan penyesuaian Rencana Bisnis setelah batas akhir waktu penyampaian sampai dengan paling lama 15 (lima belas) hari kerja. (3) Bank dinyatakan tidak menyampaikan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau penyesuaian Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) apabila sampai dengan berakhirnya batas waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Bank belum menyampaikan Rencana Bisnis atau penyesuaian Rencana Bisnis. (4) Bank yang dinyatakan tidak menyampaikan Rencana Bisnis atau penyesuaian Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap wajib menyampaikan Rencana Bisnis atau penyesuaian Rencana Bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 24

(1) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) apabila Bank menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis setelah batas akhir waktu penyampaian sampai dengan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. (2) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) apabila Bank menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis setelah batas akhir waktu penyampaian sampai dengan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. (3) Bank dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) atau Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), apabila sampai dengan berakhirnya batas waktu Bank dinyatakan terlambat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Bank belum menyampaikan laporan tersebut. (4) Bank yang dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis atau Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 25

Apabila batas akhir penyampaian Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), penyampaian Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan penyampaian Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu atau hari libur, Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 26

Rencana Bisnis dan penyesuaian Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3), Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat: a. Departemen Pengawasan Bank terkait, Departemen Perbankan Syariah atau Kantor Regional 1 Jabodetabek, Banten, Lampung, dan Kalimantan, bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) serta Provinsi Banten; atau b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) serta Provinsi Banten.

BAB V

SANKSI

Pasal 28

Koreksi

(1) Bank yang terlambat menyampaikan: a. Rencana Bisnis atau penyesuaian Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) atau ayat (2); b. Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1); atau c. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan untuk masing-masing laporan. (2) Bank yang tidak menyampaikan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) atau Laporan Realisasi Rencana Bisnis atau Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk masing-masing laporan. (3) Bank yang menyampaikan penyesuaian Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), namun: a. dinilai tidak lengkap secara signifikan; dan/atau b. tidak dilampiri dokumen dan informasi yang material, sesuai dengan cakupan yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan/atau ketentuan pelaksanaan terkait lainnya dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (4) Bank dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah: a. Bank diberikan 2 (dua) kali surat teguran oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan tenggang waktu paling sedikit 7 (tujuh) hari kerja untuk setiap surat teguran; dan b. Bank tidak memperbaiki penyesuaian Rencana Bisnis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah surat teguran terakhir.

Pasal 29

Bank yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (3), Pasal 2 ayat (4), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (4), Pasal 24 ayat (4) atau Pasal 27 dikenakan sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. penurunan tingkat kesehatan Bank; c. pembekuan kegiatan usaha tertentu;dan/atau d. pencantuman pengurus dan/atau pemegang saham Bank dalam daftar pihak-pihak yang mendapat predikat tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan.

Peraturan Badan Nomor 5-pojk-03-2016 Tahun 2016 tentang Rencana Bisnis Bank

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB III

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB IV

Pasal 27

BAB V

Pasal 28

Pasal 29

BAB VI

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32