PERBAN

Peraturan Badan Nomor 5-pojk-03-2015 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat

PERBAN Nomor 5-pojk-03-2015 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai perbankan. 2. Bank Umum yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai perbankan. 3. Agunan Yang Diambil Alih yang selanjutnya disingkat AYDA adalah aset yang diperoleh BPR dalam rangka penyelesaian kredit, baik melalui pelelangan atau diluar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan surat kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur telah dinyatakan macet, dengan kewajiban untuk segera diselesaikan. 4. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS: a. bagi BPR berbadan hukum Perseroan Terbatas adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai perseroan terbatas; b. bagi BPR berbadan hukum Perusahaan Daerah adalah Rapat Pemilik Modal atau Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai badan usaha milik daerah; c. bagi BPR berbadan hukum Koperasi adalah Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai perkoperasian. 5. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif yang selanjutnya disingkat PPAP adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari baki debet berdasarkan penggolongan Kualitas Aset Produktif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai kualitas aset dan pembentukan penyisihan penghapusan aset. 6. Aset Tertimbang Menurut Risiko yang selanjutnya disingkat ATMR adalah jumlah aset neraca BPR yang diberikan bobot sesuai dengan kadar risiko yang melekat pada setiap pos aset sesuai ketentuan. 7. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang selanjutnya disingkat KPMM adalah rasio modal terhadap ATMR yang wajib disediakan oleh BPR.

BAB II

MODAL

Pasal 3

Koreksi

(1) Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari: a. modal inti (tier 1) yang meliputi : 1. modal inti utama; 2. modal inti tambahan; dan b. modal pelengkap (tier 2). (2) Modal pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat diperhitungkan paling tinggi sebesar 100% (seratus perseratus) dari modal inti.

Pasal 4

Koreksi

BPR wajib menyediakan modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a paling rendah sebesar 8% (delapan perseratus) dari ATMR.

Pasal 5

Pasal 6

(1) BPR wajib menyelesaikan kelengkapan administrasi dana setoran modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 2 paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. (2) Dana setoran modal dicatat sebagai modal disetor setelah BPR memenuhi kelengkapan administrasi dana setoran modal.

Pasal 7

(1) Modal sumbangan dalam bentuk aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 3 harus dalam bentuk tanah dan bangunan yang dimaksudkan untuk operasional BPR dan telah dibalik nama menjadi atas nama BPR. (2) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun setelah persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR harus menggunakan aset berupa tanah dan bangunan untuk kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan belum digunakan untuk kegiatan operasional BPR, aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperhitungkan sebagai komponen modal sumbangan. (4) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperhitungkan sebagai modal sumbangan pada saat aset dimaksud dipergunakan dalam operasional BPR. (5) BPR dalam status pengawasan khusus sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai tindak lanjut penanganan terhadap BPR dalam status pengawasan khusus tidak dapat menerima modal sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

(1) BPR dapat melakukan tambahan setoran modal dalam bentuk aset tetap berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. (2) Aset tetap yang digunakan sebagai tambahan setoran modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berupa tanah dan bangunan serta dimaksudkan untuk operasional BPR dan telah dibalik nama menjadi atas nama BPR. (3) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun setelah persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR harus menggunakan aset tetap untuk kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) BPR yang telah memiliki modal disetor berupa aset tetap dan belum digunakan dalam operasional BPR pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini harus menggunakan aset dimaksud dalam operasional BPR paling lambat 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (5) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) terlampaui dan aset tetap belum digunakan untuk kegiatan operasional BPR, aset tetap tidak dapat diperhitungkan sebagai komponen modal disetor. (6) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diperhitungkan sebagai tambahan setoran modal pada saat aset tetap dipergunakan dalam operasional BPR. (7) BPR dalam status pengawasan khusus sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai tindak lanjut penanganan terhadap BPR dalam status pengawasan khusus tidak dapat menerima tambahan modal disetor berupa aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

Permohonan persetujuan tambahan setoran modal dalam bentuk aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan dilampiri dokumen: 1. surat pernyataan dari pemilik bahwa aset tetap yang digunakan sebagai tambahan setoran modal bebas dari tuntutan atau sengketa; 2. hasil penilaian aset tetap oleh lembaga penilai independen berisi informasi antara lain mengenai nilai/harga, jenis/macam, status dan tempat kedudukan aset tetap; 3. persetujuan RUPS; dan 4. bukti pengumuman tambahan setoran modal dalam 2 (dua) surat kabar harian.

Pasal 10

(1) Modal pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri dari: a. komponen modal yang memenuhi persyaratan: 1. tidak dijamin oleh BPR yang bersangkutan dan telah disetor penuh; 2. mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian BPR melebihi laba tahun-tahun lalu dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti utama, meskipun BPR belum dilikuidasi; 3. sumber pendanaan tidak berasal dari BPR yang bersangkutan secara langsung maupun tidak langsung; 4. terdapat perjanjian yang paling sedikit memuat klausula: a) mencantumkan pembayaran pokok dan/atau imbal hasil; b) tidak memiliki persyaratan percepatan pembayaran pokok dan/atau imbal hasil; c) pembayaran pokok dan/atau imbal hasil ditangguhkan dan diakumulasikan antar periode apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan rasio KPMM tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; d) hak tagih dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir; e) memiliki jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih dan hanya dapat dilunasi setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. 5. telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap; 6. pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dengan syarat setelah pelunasan tersebut permodalan BPR tetap sehat; b. surplus revaluasi aset tetap; dan c. PPAP umum paling tinggi sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima per seratus) dari ATMR. (2) Komponen modal pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling tinggi sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal inti.

Pasal 11

Dalam perhitungan ATMR: a. selisih lebih PPAP umum yang wajib dihitung dari batasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang perhitungan ATMR. b. AYDA yang telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d tidak diperhitungkan dalam perhitungan ATMR.

Pasal 12

BPR dilarang melakukan distribusi laba apabila distribusi dimaksud mengakibatkan kondisi permodalan BPR tidak mencapai rasio modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4.

BAB III

MODAL INTI MINIMUM

Pasal 13

Koreksi

Modal inti minimum BPR ditetapkan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dengan ketentuan: 1. BPR dengan modal inti kurang dari Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) wajib memenuhi modal inti minimum sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) paling lambat pada tanggal 31 Desember 2019. 2. BPR sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) paling lambat pada tanggal 31 Desember 2024. 3. BPR dengan modal inti paling sedikit sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) namun kurang dari Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), wajib memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) paling lambat pada tanggal 31 Desember 2019.

Pasal 14

(1) Pemenuhan kewajiban modal inti minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan antara lain melalui pertumbuhan laba, penambahan modal disetor, penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi) atau pengambilalihan (akuisisi). (2) BPR yang belum memenuhi persyaratan modal inti minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dapat menerima modal sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 3 dan tambahan modal disetor berupa aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 15

(1) BPR wajib menjaga jumlah modal inti minimum paling sedikit sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 angka 2 dan angka 3. (2) BPR dilarang melakukan distribusi laba jika: a. distribusi dimaksud mengakibatkan menurunnya modal inti menjadi kurang dari Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah); atau b. BPR belum memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). (3) BPR dilarang melakukan pembayaran kembali atau pelunasan komponen modal inti tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, apabila pembayaran kembali atau pelunasan mengakibatkan menurunnya modal inti minimum BPR menjadi kurang dari Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). (4) Dalam hal BPR tidak dapat menjaga modal inti minimum paling sedikit sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR wajib meningkatkan modal inti menjadi paling sedikit sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). (5) BPR wajib meningkatkan modal inti menjadi paling sedikit sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 6 (enam) bulan sejak: a. laporan bulanan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan modal inti di bawah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah); atau b. tanggal risalah hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan modal inti di bawah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 16

Pada saat mulai berlakunya ketentuan ini, BPR yang mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dengan modal disetor kurang dari Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) wajib memenuhi jumlah modal inti minimum paling lambat 5 (lima) tahun setelah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Modal inti utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1 terdiri dari: a. modal disetor; dan b. cadangan tambahan modal, yang terdiri atas: 1. agio yaitu selisih lebih tambahan modal yang diterima BPR sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya; 2. dana setoran modal yaitu dana yang telah disetor secara riil dengan tujuan untuk penambahan modal namun belum didukung dengan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor yaitu RUPS maupun pengesahan anggaran dasar oleh instansi yang berwenang, dengan memenuhi persyaratan: a) ditempatkan dalam bentuk deposito pada Bank Umum di INDONESIA dengan cara mencantumkan atas nama “Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan q.q. (nama BPR)” dan mencantumkan keterangan nama penyetor tambahan modal, dan/atau dalam bentuk deposito pada BPR yang bersangkutan dengan cara mencantumkan atas nama ”Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan q.q. (nama pemegang saham penyetor)”, serta mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan; b) penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada huruf a) yang ditempatkan dalam bentuk deposito pada BPR yang bersangkutan hanya berlaku bagi BPR yang tidak dalam status pengawasan khusus dan penambahan modal disetor dilakukan oleh pemegang saham BPR yang bersangkutan; c) telah dilakukan pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan dinyatakan telah memenuhi ketentuan; d) tidak diberikan bunga, imbal hasil dan/atau dividen atas dana setoran modal dimaksud; e) tidak dapat ditarik kembali oleh pemegang saham atau calon pemegang saham. 3. modal sumbangan yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham BPR termasuk selisih nilai yang dicatat dengan harga jual apabila saham tersebut dijual dan modal yang berasal dari donasi pemegang saham atau pihak luar yang diterima oleh BPR dalam bentuk dana atau aset lainnya; 4. cadangan umum yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan saldo laba atau laba netto setelah dikurangi pajak untuk tujuan memperkuat modal dan telah mendapat persetujuan RUPS; 5. cadangan tujuan yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan saldo laba atau laba netto setelah dikurangi pajak yang tujuan penggunaannya telah ditetapkan dan telah mendapat persetujuan RUPS; 6. laba tahun-tahun lalu yaitu laba tahun-tahun lalu setelah dikurangi pajak kecuali apabila diperkenankan untuk dikompensasi dengan kerugian sesuai ketentuan perpajakan dan belum ditetapkan penggunaannya oleh RUPS; dan 7. laba tahun berjalan yaitu laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah diperhitungkan dengan kekurangan pembentukan PPAP, yang diperhitungkan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh perseratus) setelah taksiran pajak, kecuali apabila diperkenankan untuk dikompensasi dengan kerugian sesuai ketentuan perpajakan. (2) Komponen modal inti tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 harus memenuhi persyaratan: a. tidak dijamin oleh BPR yang bersangkutan dan telah disetor penuh; b. mempunyai kedudukan yang sama dengan modal disetor dalam hal jumlah kerugian BPR melebihi laba tahun-tahun lalu dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti utama, meskipun BPR belum dilikuidasi; c. sumber pendanaan tidak berasal dari BPR yang bersangkutan baik secara langsung maupun tidak langsung; d. tidak memiliki jangka waktu dan tidak terdapat persyaratan yang mewajibkan pelunasan oleh BPR di masa mendatang; e. tidak memiliki hak menerima pembayaran dividen; f. telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk diperhitungkan sebagai komponen modal; g. dapat dikonversi menjadi saham biasa yang dinyatakan secara jelas dalam dokumen perjanjian dengan memenuhi persyaratan dan tata cara penambahan modal disetor sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR; dan h. pembayaran kembali atau pelunasan harus mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan dengan pembayaran kembali atau pelunasan tersebut permodalan BPR tetap sehat serta tidak mengakibatkan rasio modal tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4. (3) Modal inti tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2): a. Memperoleh tingkat imbal hasil paling tinggi sama dengan suku bunga dana pihak ketiga terendah di BPR tersebut; b. Tidak memperoleh imbal hasil apabila BPR dalam keadaan rugi atau memiliki laba yang tidak mencukupi untuk membayar imbal hasil dan pembayaran tidak diakumulasikan pada tahun-tahun buku berikutnya. (4) Modal inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan faktor pengurang berupa: a. perhitungan pajak tangguhan (deferred tax); b. goodwill; c. disagio; d. AYDA yang telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai yang tercatat pada neraca BPR; e. rugi tahun-tahun lalu; dan f. rugi tahun berjalan.

(1) BPR yang tidak memenuhi jumlah modal inti minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 angka 1, dikenakan sanksi administratif: a. penurunan tingkat kesehatan BPR; b. larangan membuka jaringan kantor; c. larangan melakukan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing, dan layanan perangkat perbankan elektronis; d. pembatasan wilayah penyaluran dana menjadi satu kabupaten yang sama dengan lokasi kantor BPR; e. pembatasan remunerasi atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu kepada anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi BPR, atau imbalan kepada pihak terkait. (2) BPR yang telah memenuhi modal inti minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 angka 1 namun belum mencapai Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 angka 2 pada tanggal 31 Desember 2024 dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kewajiban untuk melakukan penggabungan (merger) atau peleburan (konsolidasi) atau diambilalih (diakuisisi) dan/atau mendapatkan investor baru untuk memenuhi modal inti BPR. (3) BPR yang telah memenuhi modal inti minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 angka 1 namun belum mencapai Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) atau BPR yang belum memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 angka 3 pada tanggal 31 Desember 2019 dikenakan sanksi administratif: a. larangan membuka jaringan kantor; b. larangan melakukan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing, dan layanan perangkat perbankan elektronis; c. pembatasan wilayah penyaluran dana menjadi satu kabupaten yang sama dengan lokasi kantor BPR. (4) BPR yang tidak memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 angka (3) sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kewajiban untuk melakukan penggabungan (merger) atau peleburan (konsolidasi) atau diambilalih (diakuisisi) dan/atau mendapatkan investor baru untuk memenuhi modal inti BPR. (5) BPR yang tidak mampu menjaga modal inti minimum paling sedikit sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (4) dan ayat (5), setelah tanggal 31 Desember 2024, dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kewajiban untuk melakukan penggabungan (merger) atau peleburan (konsolidasi) atau diambilalih (diakuisisi) dan/atau mendapatkan investor baru untuk memenuhi modal inti BPR. (6) BPR yang tidak memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 namun sebelum batas waktu pemenuhan modal inti minimum pada tanggal 31 Desember 2024 dikenakan sanksi administratif: a. larangan membuka jaringan kantor; b. larangan melakukan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing, dan layanan perangkat perbankan elektronis; c. pembatasan wilayah penyaluran dana menjadi satu kabupaten yang sama dengan lokasi kantor BPR. (7) BPR yang tidak memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan batas waktu pemenuhan modal inti minimum melampaui tanggal 31 Desember 2024, dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kewajiban untuk melakukan penggabungan (merger) atau peleburan (konsolidasi) atau diambilalih (diakuisisi) dan/atau mendapatkan investor baru untuk memenuhi modal inti BPR.

Peraturan Badan Nomor 5-pojk-03-2015 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB III

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27