Peraturan Badan Nomor 48-pojk-04-2015 Tahun 2015 tentang …

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks adalah Reksa Dana selain dari yang disebutkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka.

Pasal 1

Pasal 3

Koreksi

Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Perseroan atau ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Pasal 4

Koreksi

Penawaran Umum saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana Terproteksi dan Reksa Dana dengan Penjaminan, bersifat terbatas, baik dalam masa penawaran maupun jumlah saham atau Unit Penyertaan yang ditawarkan, sedangkan Reksa Dana Indeks dapat bersifat terus menerus atau terbatas baik dalam masa penawaran maupun jumlah saham atau Unit Penyertaan yang ditawarkan.

Pasal 5

Koreksi

Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks wajib mencantumkan nama yang mencerminkan jenis Reksa Dana tersebut.

Pasal 6

Koreksi

Manajer Investasi yang bermaksud menerbitkan Reksa Dana Terproteksi wajib: a. memberikan keterangan tambahan dalam Prospektus yang paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut: 1. mekanisme proteksi yang paling sedikit memuat: a) jumlah investasi yang terproteksi yang paling sedikit sama dengan jumlah investasi awal; b) jangka waktu proteksi; c) persentase investasi pada Efek bersifat utang yang digunakan sebagai basis proteksi; d) pelunasan lebih awal sebelum jangka waktu proteksi, jika ada; e) ruang lingkup dan persyaratan bagi berlakunya proteksi; f) hal-hal yang membuat pemegang saham atau Unit Penyertaan kehilangan hak atas proteksi; dan g) risiko yang ditanggung oleh pemegang saham atau Unit Penyertaan. 2. kebijakan investasi, dengan ketentuan sebagai berikut: a) Manajer Investasi wajib: 1) menjelaskan persentase dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terproteksi yang akan diinvestasikan pada Efek bersifat utang, instrumen pasar uang dan Efek lain; 2) membentuk Portofolio Efek sebagai basis proteksi dengan melakukan investasi pada Efek bersifat utang, termasuk Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap yang masuk dalam kategori layak investasi (investment grade), sehingga nilai Efek bersifat utang pada saat jatuh tempo paling sedikit dapat menutupi jumlah nilai yang diproteksi; 3) menentukan komposisi Portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi dengan ketentuan sebagai berikut: (a) paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana diinvestasikan pada: i. portofolio Efek yang diterbitkan, ditawarkan, dan/atau diperdagangkan di INDONESIA berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di INDONESIA; dan/atau ii. Efek bersifat utang yang diperdagangkan di luar negeri, namun diterbitkan oleh: i) Pemerintah Republik INDONESIA; ii) badan hukum INDONESIA yang merupakan Emiten dan/atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; iii) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada butir ii), dan badan hukum asing tersebut khusus didirikan untuk menghimpun dana dari luar negeri bagi kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; dan/atau iv) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki Badan Usaha Milik Negara. (b) paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari INDONESIA melalui media massa atau fasilitas internet; 4) menjelaskan kriteria pemilihan Efek dan/ atau instrumen pasar uang. b) Manajer Investasi dilarang: 1) melakukan tindakan yang mengakibatkan Reksa Dana memiliki Efek yang diterbitkan oleh pihak terafiliasinya sebagai basis proteksi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah, dengan ketentuan pelaksanaan ketentuan tersebut wajib memperhatikan ketentuan larangan bagi Reksa Dana membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun pemegang Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih, kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah; 2) mengubah Portofolio Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2 huruf a) angka 2), kecuali dalam rangka pemenuhan penjualan kembali dari pemegan g saham atau Unit Penyertaan atau penurunan peringkat Efek; c) kebijakan investasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2 huruf a) angka 2) tidak berlaku sepanjang Manajer Investasi melakukan investasi pada Surat Berharga Negara; d) Manajer Investasi dapat melakukan investasi pada Efek derivatif tanpa harus terlebih dahulu memiliki Efek yang menjadi aset dasar (underlying) dari derivatif tersebut dengan memperhatikan ketentuan bahwa investasi dalam Efek bersifat utang tetap menjadi basis nilai proteksi; e) dalam hal Manajer Investasi melakukan investasi pada Efek yang merupakan turunan dari Efek (derivatif) maka Manajer Investasi wajib menambahkan keterbukaan informasi atas investasi pada Efek tersebut, paling sedikit mengenai: 1) jenis Efek derivatif; 2) jatuh tempo (jika ada); 3) Efek yang mendasari (underlying asset); 4) harga perolehan atas Efek derivatif tersebut (premi); 5) Pihak yang memiliki kewajiban pemenuhan manfaat atas Efek derivatif (counterparty); 6) penghitungan nilai kas saat jatuh tempo; dan 7) risiko Efek derivatif. 3. jangka waktu Penawaran Umum saham atau Unit Penyertaan. 4. jumlah minimum dan maksimum saham atau Unit Penyertaan yang ditawarkan. 5. Reksa Dana Terproteksi wajib mengumumkan dan melaporkan Nilai Aktiva Bersih paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. b. memberikan gambaran dalam Prospektus dan/atau dokumen keterbukaan mengenai kinerja Reksa Dana Terproteksi atau indikasi hasil yang akan diterima oleh pemegang saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana Terproteksi di masa datang, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. menjelaskan secara lengkap kalkulasi kinerja atau indikasi hasil kinerja tersebut termasuk semua kemungkinan kinerja atau hasil yang dapat terjadi; 2. menjelaskan asumsi yang menjadi latar belakang kalkulasi dan kemungkinan tersebut; dan 3. menjelaskan risiko yang ditanggung oleh pemegang saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana Terproteksi sehubungan dengan asumsi dan kalkulasi kinerja dan indikasi hasil kinerja yang paling sedikit memuat: a) risiko pasar; b) risiko tingkat suku bunga; c) risiko kredit; d) risiko nilai tukar mata uang; e) risiko industri yang mencerminkan sebagian besar Portofolio Efek yang menjadi basis proteksi; dan f) risiko likuiditas bagi pemegang saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana Terproteksi.

Pasal 7

Koreksi

Dokumen keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari dokumen Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Perseroan atau ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Pasal 8

Koreksi

Manajer Investasi yang bermaksud menerbitkan Reksa Dana dengan Penjaminan wajib: a. menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan salinan Kontrak Penjaminan yang dibuat secara notariil antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan pihak yang memberikan penjaminan (penjamin/guarantor) yang paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut: 1. jumlah investasi yang dijamin, paling sedikit sama dengan jumlah investasi awal; 2. jangka waktu penjaminan; 3. pelunasan lebih awal sebelum jangka waktu penjaminan (jika ada); 4. ruang lingkup dan persyaratan bagi berlakunya penjaminan; 5. hal-hal yang membuat Reksa Dana kehilangan hak atas penjaminan; 6. syarat-syarat dan pihak-pihak yang dapat menghentikan penjaminan; 7. risiko yang ditanggung oleh Reksa Dana; 8. keadaan darurat; dan 9. hal-hal yang dimuat dalam perjanjian ini tidak boleh mengakibatkan atau menghilangkan tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan yang berlaku. b. menunjuk lembaga yang dapat melakukan kegiatan penjaminan dan mempunyai izin usaha dari instansi yang berwenang sebagai penjamin/guarantor. c. memberikan keterangan tambahan dalam Prospektus yang paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut: 1. penjelasan mengenai penjaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a; 2. penjelasan mengenai penjamin/guarantor, yang paling sedikit memuat: a) izin usaha; dan b) profil ringkas tentang penjamin/guarantor. 3. kebijakan investasi, dengan ketentuan sebagai berikut: a) Manajer Investasi wajib: 1) melakukan investasi pada Efek bersifat utang termasuk Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap yang masuk dalam kategori layak investasi (investment grade) paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih; 2) menentukan komposisi Portofolio Efek Reksa Dana dengan ketentuan sebagai berikut: (a) paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana diinvestasikan pada: i. portofolio Efek yang diterbitkan, ditawarkan, dan/atau diperdagangkan di INDONESIA berdasarkan peraturan perundang-undangan di INDONESIA; dan/atau ii. Efek bersifat utang yang diperdagangkan di luar negeri, namun diterbitkan oleh: i) Pemerintah Republik INDONESIA; ii) badan hukum INDONESIA yang merupakan Emiten dan/atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal; iii) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada butir ii), dan badan hukum asing tersebut khusus didirikan untuk menghimpun dana dari luar negeri bagi kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; dan/atau iv) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki Badan Usaha Milik Negara. (b) paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari INDONESIA melalui media massa atau fasilitas internet. 3) menjelaskan persentase dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Dengan Penjaminan yang akan diinvestasikan pada Efek dan instrumen pasar uang; dan 4) menjelaskan kriteria pemilihan Efek dan/atau instrumen pasar uang. b) Manajer Investasi dilarang mengubah portofolio Efek sebagaimana dimaksud pada ketentuan huruf a) angka 1), kecuali dalam rangka pemenuhan penjualan kembali dari pemegang saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana Dengan Penjaminan atau penurunan peringkat Efek; c) Manajer Investasi dapat melakukan investasi pada Efek derivatif tanpa harus terlebih dahulu memiliki Efek yang menjadi aset dasar (underlying) dari derivatif tersebut; d) dalam hal Manajer Investasi melakukan investasi pada Efek yang merupakan turunan dari Efek (derivatif) maka Manajer Investasi wajib menambahkan keterbukaan informasi mengenai investasi pada Efek tersebut, yaitu: 1) jenis Efek derivatif; 2) jatuh tempo (jika ada); 3) Efek yang mendasari (underlying asset); 4) harga perolehan atas Efek derivatif tersebut (premi); 5) pihak yang memiliki kewajiban pemenuhan manfaat atas Efek derivatif (counterparty); 6) penghitungan nilai kas saat jatuh tempo; 7) risiko Efek derivatif; dan 8) informasi lain yang relevan mengenai investasi pada Efek tersebut. 4. jangka waktu Penawaran Umum saham atau Unit Penyertaan. 5. jumlah minimum dan maksimum saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana Dengan Penjaminan yang ditawarkan. 6. Reksa Dana dengan Penjaminan wajib mengumumkan dan melaporkan Nilai Aktiva Bersih paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. d. memberikan gambaran dalam Prospektus dan/atau dokumen keterbukaan mengenai kinerja Reksa Dana Dengan Penjaminan tersebut ataupun indikasi hasil yang akan diterima oleh pemegang saham atau Unit Penyertaan di masa datang, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. menjelaskan secara lengkap kalkulasi kinerja atau indikasi hasil tersebut termasuk semua kemungkinan kinerja atau hasil yang dapat terjadi; 2. menjelaskan asumsi yang menjadi latar belakang kalkulasi dan kemungkinan tersebut; dan 3. menjelaskan risiko yang ditanggung oleh pemegang saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana dengan Penjaminan sehubungan dengan asumsi dan kalkulasi kinerja dan indikasi hasil tersebut yang paling sedikit memuat: a) risiko pasar; b) risiko derivatif; c) risiko tingkat suku bunga; d) risiko kredit; e) risiko nilai tukar mata uang; f) risiko industri yang mencerminkan sebagian besar Portofolio Efek; dan g) risiko likuiditas bagi pemegang saham atau pemegang Unit Penyertaan.

Pasal 9

Koreksi

Dokumen keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari dokumen Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Pasal 10

Koreksi

Manajer Investasi yang bermaksud menerbitkan Reksa Dana Indeks wajib: a. memberikan keterangan tambahan dalam Prospektus mengenai ketentuan investasi sebagai berikut: 1. paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana tersebut wajib diinvestasikan pada Efek yang merupakan bagian dari kumpulan Efek yang ada dalam indeks tersebut; 2. investasi pada Efek yang ada dalam indeks sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib berjumlah paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan Efek yang ada dalam indeks tersebut; 3. pembobotan atas masing-masing Efek dalam Reksa Dana Indeks tersebut paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dan paling banyak 120% (seratus dua puluh persen) dari pembobotan atas masing-masing Efek dalam indeks yang menjadi acuan; dan 4. tingkat penyimpangan (tracking error) dari kinerja Reksa Dana Indeks terhadap kinerja indeks yang menjadi acuan. b. menginformasikan bahwa indeks Efek tersebut tersedia di media massa atau dapat diakses melalui fasilitas internet.

Pasal 11

Koreksi

Reksa Dana Indeks wajib melaporkan Nilai Aktiva Bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Laporan Reksa Dana.

Pasal 12

Koreksi

Otoritas Jasa Keuangan berwenang menolak indeks Efek yang akan dijadikan tujuan investasi tersebut dengan menyampaikan alasan penolakan.

Pasal 6

Koreksi

Pasal 7

Pasal 8

Koreksi

Pasal 9

Pasal 10

Koreksi

Pasal 11

Reksa Dana Indeks wajib melaporkan Nilai Aktiva Bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Laporan Reksa Dana.

Pasal 12

Otoritas Jasa Keuangan berwenang menolak indeks Efek yang akan dijadikan tujuan investasi tersebut dengan menyampaikan alasan penolakan.

Pasal 13

Koreksi

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa: a. peringatan tertulis; b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pencabutan izin usaha; f. pembatalan persetujuan; dan g. pembatalan pendaftaran. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 14

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 15

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada masyarakat.

Pasal 16

Koreksi

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-262/BL/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks beserta Peraturan Nomor IV.C.4 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Koreksi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2015 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN ttd. MULIAMAN D. HADAD Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY

Peraturan Badan Nomor 48-pojk-04-2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, Dan Reksa Dana Indeks

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB III

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

Pasal 17