Koreksi Pasal 71

(1) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (6), Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) huruf u, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (4), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 11 ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20, Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 23, Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 31 ayat (2), Pasal 32 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38 ayat (2), Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 40 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 46 ayat (1), Pasal 47 Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 49 ayat (1) dan ayat (6), Pasal 50 ayat (1), Pasal 51 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), Pasal 53, Pasal 56 ayat (4), Pasal 58, Pasal 59 ayat (1), dan ayat (5), Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 62 ayat (4), Pasal 64, Pasal 70 ayat (1), ayat (2), dan ayat (6), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis. (2) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) huruf u, dan Pasal 21 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (3) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, Pasal 24 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), Pasal 51 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 64 ayat (2), dan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). (4) Dalam hal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran tersebut telah diperbaiki, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dikenai sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya. (5) Dalam hal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.