Koreksi Pasal 26

(1) Dalam hal Perusahaan Terbuka tidak melakukan pemberitahuan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan Perintah Tindakan Tertentu kepada Perusahaan Terbuka dan/atau Pengendali Perusahaan Terbuka untuk melakukan perubahan status Perusahaan Terbuka menjadi perseroan yang tertutup. (2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memberikan Perintah Tindakan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Terbuka dan/atau Pengendali Perusahaan Terbuka wajib melakukan Perintah Tindakan Tertentu untuk melaksanakan perubahan status Perusahaan Terbuka menjadi Perseroan yang tertutup.