Peraturan Badan Nomor 45-pojk-03-2015 Tahun 2015 tentang …

Pasal 2

(1) Bank wajib menerapkan tata kelola dalam pemberian Remunerasi. (2) Penerapan tata kelola dalam pemberian Remunerasi paling sedikit mencakup: a. tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris; b. tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi; c. penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian Remunerasi; dan d. pengungkapan Remunerasi (disclosure).

Pasal 3

Koreksi

Bank wajib memiliki kebijakan tertulis Remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai.

Pasal 4

Koreksi

Direksi wajib menyusun kebijakan Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang paling sedikit memuat: a. struktur Remunerasi yang paling sedikit mencakup: 1) skala Remunerasi berdasarkan tingkat dan jabatan; dan 2) komponen Remunerasi. b. metode dan mekanisme penetapan Remunerasi.

Pasal 5

Penyusunan kebijakan Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib paling sedikit mempertimbangkan: a. terciptanya manajemen risiko yang efektif; b. stabilitas keuangan Bank; c. kecukupan dan penguatan permodalan Bank; d. kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang; dan e. potensi pendapatan di masa yang akan datang.

Pasal 6

Dewan Komisaris wajib paling sedikit melaksanakan: a. pengawasan terhadap penerapan kebijakan Remunerasi; dan b. evaluasi secara berkala atas kebijakan Remunerasi atas dasar hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 7

Koreksi

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Remunerasi. (2) Komite Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit beranggotakan: a. seorang Komisaris Independen; b. seorang Komisaris; dan c. seorang Pejabat Eksekutif yang membawahkan sumber daya manusia atau seorang perwakilan Pegawai. (3) Komite Remunerasi diketuai oleh Komisaris Independen. (4) Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Dalam hal anggota Komite Remunerasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang.

Pasal 8

Pembentukan Komite Remunerasi bagi kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri disesuaikan dengan struktur organisasi yang berlaku pada Bank yang bersangkutan.

Pasal 9

Komite Remunerasi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.

Pasal 10

Komite Remunerasi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab paling sedikit: a. melakukan evaluasi terhadap kebijakan Remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan peer group, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang; b. menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: 1) kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; 2) kebijakan Remunerasi bagi Pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi; c. memastikan bahwa kebijakan Remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan d. melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan Remunerasi.

Pasal 11

Koreksi

Dalam menerapkan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Bank wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pemberian Remunerasi baik Remunerasi yang Bersifat Tetap maupun Remunerasi yang Bersifat Variabel. Bagian Pertama Remunerasi yang Bersifat Tetap

Pasal 12

Koreksi

Kebijakan Remunerasi yang Bersifat Tetap wajib paling sedikit memperhatikan skala usaha, kompleksitas usaha, peer group, tingkat inflasi, kondisi, dan kemampuan keuangan, serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 13

Kebijakan Remunerasi yang Bersifat Variabel selain memperhatikan Pasal 12, juga wajib mendorong dilakukannya prudent risk taking.

Pasal 14

Dalam MENETAPKAN kebijakan Remunerasi yang Bersifat Variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Komite Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib berkoordinasi dengan satuan kerja manajemen risiko.

Pasal 15

Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel bagi Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pegawai wajib mempertimbangkan: a. kinerja, yaitu : 1) kinerja Direksi, Dewan Komisaris, atau Pegawai; 2) kinerja unit bisnis; dan 3) kinerja Bank. b. risiko.

Pasal 16

Bank menentukan metode pengukuran kinerja dan jenis risiko dalam MENETAPKAN pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel sesuai skala dan kompleksitas kegiatan usaha Bank.

Pasal 17

(1) Remunerasi yang Bersifat Variabel dapat diberikan dalam bentuk: a. tunai; dan/atau b. saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank. (2) Remunerasi yang Bersifat Variabel yang diberikan oleh Bank berstatus perseroan terbuka (go public) wajib dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank yang bersangkutan sebesar persentase tertentu dari Remunerasi yang Bersifat Variabel.

Pasal 18

Remunerasi yang Bersifat Variabel dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham bagi Komisaris Independen dikonversi dan diberikan dalam bentuk tunai.

Pasal 19

Dalam hal Bank mengalami kerugian, Bank dapat: a. tidak membagikan; atau b. membagikan dengan nilai yang relatif kecil, Remunerasi yang Bersifat Variabel kepada Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pegawai.

Pasal 20

Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel bagi Pegawai pada unit pengawasan (control unit) dilakukan sesuai dengan kinerja dengan tetap memperhatikan objektivitas dan independensi.

Pasal 21

(1) Bank dilarang menjamin tanpa syarat pemberian besaran tertentu Remunerasi yang Bersifat Variabel kepada Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pegawai. (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk tahun pertama sejak yang bersangkutan bekerja pada Bank.

Pasal 22

Bank wajib MENETAPKAN pihak yang menjadi material risk takers, yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Direksi dan/atau Pegawai lainnya yang karena tugas dan tanggung jawabnya mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil risiko Bank; atau b. Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pegawai yang memperoleh Remunerasi yang Bersifat Variabel dengan nilai yang besar.

Pasal 23

(1) Bank wajib menangguhkan pembayaran Remunerasi yang Bersifat Variabel kepada pihak yang menjadi material risk takers sebesar persentase tertentu. (2) Besarnya persentase penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tingkat jabatan.

Pasal 24

(1) Jangka waktu penangguhan pembayaran Remunerasi yang Bersifat Variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) paling sedikit 3 (tiga) tahun. (2) Penetapan jangka waktu penangguhan pembayaran Remunerasi yang Bersifat Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan jangka waktunya menjadi lebih panjang sesuai dengan jangka waktu risiko (time horizon of risks).

Pasal 25

Pembayaran Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib diberikan secara prorata sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 26

(1) Bank dapat menunda pembayaran Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan (Malus) atau menarik kembali Remunerasi yang Bersifat Variabel yang sudah dibayarkan (Clawback) kepada pihak yang menjadi material risk takers dalam kondisi tertentu. (2) Bank MENETAPKAN kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 27

Pihak yang menjadi material risk takers dilarang melakukan lindung nilai atas Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan.

Pasal 13

Koreksi

Kebijakan Remunerasi yang Bersifat Variabel selain memperhatikan Pasal 12, juga wajib mendorong dilakukannya prudent risk taking.

Pasal 14

Koreksi

Pasal 15

Pasal 16

Bank menentukan metode pengukuran kinerja dan jenis risiko dalam MENETAPKAN pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel sesuai skala dan kompleksitas kegiatan usaha Bank.

Pasal 17

Pasal 18

Remunerasi yang Bersifat Variabel dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham bagi Komisaris Independen dikonversi dan diberikan dalam bentuk tunai.

Pasal 19

Pasal 20

Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel bagi Pegawai pada unit pengawasan (control unit) dilakukan sesuai dengan kinerja dengan tetap memperhatikan objektivitas dan independensi.

Pasal 21

Pasal 22

Koreksi

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pihak yang menjadi material risk takers dilarang melakukan lindung nilai atas Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan.

Pasal 28

Koreksi

(1) Bank wajib mengungkapkan informasi kebijakan Remunerasi dalam laporan tahunan pelaksanaan tata kelola sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum. (2) Informasi kebijakan Remunerasi yang wajib diungkapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup: a. Komite Remunerasi antara lain: 1) nama anggota, komposisi, tugas dan tanggung jawab; 2) jumlah rapat yang dilakukan; dan 3) Remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi selama 1 (satu) tahun; b. proses penyusunan kebijakan Remunerasi yang meliputi: 1) tinjauan mengenai latar belakang dan tujuan kebijakan Remunerasi; 2) pelaksanaan kaji ulang atas kebijakan Remunerasi pada tahun sebelumnya, beserta perbaikannya; dan 3) mekanisme untuk memastikan bahwa Remunerasi bagi Pegawai di unit kontrol bersifat independen dari unit kerja yang diawasinya. c. cakupan kebijakan Remunerasi dan implementasinya per unit bisnis, per wilayah dan pada perusahaan anak atau kantor cabang yang berlokasi di luar negeri; d. Remunerasi dikaitkan dengan risiko yang meliputi: 1) jenis risiko utama (key risk) yang digunakan dalam menerapkan Remunerasi; 2) kriteria untuk menentukan jenis risiko utama, termasuk untuk risiko yang sulit diukur; 3) dampak penetapan risiko utama terhadap kebijakan Remunerasi yang Bersifat Variabel; dan 4) perubahan penentuan jenis risiko utama dibandingkan dengan tahun lalu beserta alasannya, apabila ada. e. pengukuran kinerja dikaitkan dengan Remunerasi yang meliputi: 1) tinjauan mengenai kebijakan Remunerasi yang dikaitkan dengan penilaian kinerja; 2) metode dalam mengaitkan Remunerasi individu dengan kinerja Bank, kinerja unit kerja dan kinerja individu; dan 3) uraian mengenai metode yang digunakan Bank untuk menyatakan bahwa kinerja yang disepakati tidak dapat tercapai sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas remunerasi serta besarnya penyesuaian remunerasi jika kondisi tersebut terjadi. f. penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko yang meliputi: 1) kebijakan mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan, besarannya, dan kriteria untuk MENETAPKAN besaran tersebut; dan 2) kebijakan Bank mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang ditunda pembayarannya (Malus), atau ditarik kembali apabila sudah dibayarkan (Clawback); g. nama konsultan ekstern dan tugas konsultan terkait kebijakan Remunerasi, apabila Bank menggunakan jasa konsultan ekstern; h. paket Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris mencakup struktur Remunerasi dan rincian jumlah nominal; i. Remunerasi yang Bersifat Variabel, meliputi: 1) bentuk Remunerasi yang Bersifat Variabel beserta alasan pemilihan bentuk tersebut; dan 2) penjelasan apabila terdapat perbedaan pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel di antara para Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pegawai. j. jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun, dan total nominalnya; k. jabatan dan jumlah pihak yang menjadi material risk takers; l. shares option yang dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif; m. rasio gaji tertinggi dan terendah; n. jumlah penerima dan jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; o. jumlah Pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan; p. jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan, yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank; q. jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun; r. rincian jumlah Remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun meliputi: 1) Remunerasi yang bersifat tetap maupun variabel; 2) Remunerasi yang ditangguhkan dan tidak ditangguhkan; dan 3) bentuk Remunerasi yang diberikan secara tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank. s. informasi kuantitatif mengenai: 1) total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit; 2) total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan; 3) total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan.

Pasal 29

Bank menyajikan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dalam bentuk: a. tabel atau grafik; dan/atau b. perbandingan dengan periode laporan 1 (satu) tahun sebelumnya.

Pasal 30

Koreksi

(1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan atas implementasi kebijakan Remunerasi Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai Bank belum mengimplementasikan kebijakan Remunerasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan Bank untuk melakukan langkah-langkah perbaikan.

Pasal 31

Koreksi

(1) Dalam kondisi tertentu, Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk: a. melakukan kaji ulang terhadap besaran Remunerasi yang Bersifat Variabel bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pegawai; dan/atau b. memerintahkan Bank untuk melakukan penyesuaian kebijakan Remunerasi yang Bersifat Variabel. (2) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menunjuk pihak independen untuk melakukan kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 32

(1) Bank yang berbadan hukum INDONESIA wajib menerapkan dan memantau pelaksanaan kebijakan Remunerasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini kepada jaringan kantor Bank di luar negeri. (2) Dalam hal ketentuan Remunerasi di negara tempat kedudukan jaringan kantor Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan ketentuan ini, Bank wajib menerapkan kebijakan Remunerasi paling sedikit sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (3) Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan koordinasi dalam rangka home-host supervision untuk memastikan penerapan kebijakan Remunerasi.

Pasal 33

Koreksi

Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 ayat (2), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22, Pasal 23 ayat (1), Pasal 25, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 34 atau Pasal 35, dikenakan sanksi administratif antara lain berupa: a. teguran tertulis; dan/atau b. penurunan peringkat faktor Good Corporate Governance.

Pasal 34

Koreksi

Bagi Bank yang belum memiliki atau telah memiliki kebijakan Remunerasi namun belum sesuai dengan kebijakan Remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini wajib melakukan penyesuaian kebijakan Remunerasi dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi yang telah ada namun belum sesuai dengan yang diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 36

Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 mulai berlaku sejak tanggal: (1) 1 Januari 2019, bagi Bank Asing, Bank BUKU 3, dan BUKU 4; dan (2) 1 Januari 2020, bagi Bank BUKU 1 dan BUKU 2 yang bukan merupakan Bank Asing.

Pasal 37

Koreksi

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi berdasarkan kinerja dan risiko diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 38

Koreksi

Dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Pasal 61 ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f, serta ayat (3) Peraturan Bank INDONESIA Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank INDONESIA Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank INDONESIA Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal: (1) 1 Januari 2016 bagi Bank Asing, Bank BUKU 3, dan BUKU 4; dan (2) 1 Januari 2017 bagi Bank BUKU 1 dan BUKU 2 yang bukan merupakan Bank Asing. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2015 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, ttd. MULIAMAN D. HADAD Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY

Peraturan Badan Nomor 45-pojk-03-2015 Tahun 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB Kedua

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Ketiga

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB V

Pasal 28

Pasal 29

BAB VI

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB VII

Pasal 33

BAB VIII

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

BAB IX

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39