PERBAN

Peraturan Badan Nomor 41-pojk-03-2019 Tahun 2019 tentang PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, INTEGRASI, DAN KONVERSI BANK UMUM

PERBAN Nomor 41-pojk-03-2019 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan: 1. Bank Umum yang selanjutnya disebut Bank adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, tidak termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. 2. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. 3. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. 4. Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang selanjutnya disingkat KCBLN adalah kantor cabang dari bank yang berbadan hukum dan memiliki kantor pusat di luar negeri. 5. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Bank lain yang telah ada yang mengakibatkan aset, liabilitas, dan ekuitas dari Bank yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. 6. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Bank atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Bank baru yang karena hukum memperoleh aset, liabilitas, dan ekuitas dari Bank yang meleburkan diri dan status badan hukum Bank yang meleburkan diri berakhir karena hukum. 7. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Bank tersebut. 8. Integrasi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh KCBLN dan Bank dengan mengalihkan aset dan/atau liabilitas KCBLN secara hukum kepada Bank, dan selanjutnya dilakukan pencabutan izin usaha KCBLN. 9. Konversi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh KCBLN untuk mengubah izin usaha KCBLN menjadi izin usaha Bank, dan selanjutnya dilakukan pencabutan izin usaha KCBLN. 10. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. 11. Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, termasuk Bank, dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung. 12. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Bank yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UNDANG-UNDANG mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar. 13. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham perusahaan atau Bank sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan Pengendalian perusahaan atau Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung. 14. Direksi adalah organ Bank yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, atau pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang bagi KCBLN. 15. Dewan Komisaris adalah organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi, atau pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan bagi KCBLN. 16. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia. 17. Situs Web adalah kumpulan halaman web yang memuat informasi atau data yang dapat diakses melalui suatu sistem jaringan internet.

BAB II

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN

Pasal 8

Koreksi

(1) Direksi masing-masing Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan secara bersama-sama menyusun rancangan Penggabungan atau Peleburan. (2) Bank menyampaikan informasi perkembangan penyusunan rancangan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK. (3) Rancangan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris masing-masing Bank.

Pasal 9

Rancangan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling sedikit memuat informasi: a. keterangan mengenai masing-masing Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan: 1. nama, tempat kedudukan, jaringan kantor, kegiatan usaha/produk/aktivitas, struktur organisasi, struktur permodalan dan pemegang saham, serta susunan dan nama anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan dewan pengawas syariah Bank; 2. laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai oleh setiap Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan; dan 3. laporan keuangan dan informasi kinerja keuangan 3 (tiga) tahun buku terakhir yang diaudit oleh akuntan publik dari setiap Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan; b. keterangan mengenai rencana Penggabungan atau Peleburan: 1. jadwal rencana dan perkiraan tanggal berlakunya Penggabungan atau Peleburan; 2. alasan serta penjelasan dilakukan Penggabungan atau Peleburan dari masing-masing Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan; 3. rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan; 4. informasi tahun buku berjalan, paling sedikit memuat: a) laporan keuangan dan informasi kinerja keuangan periode interim; b) perubahan kegiatan utama setiap Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan, jika ada; dan c) rincian permasalahan yang timbul selama tahun buku berjalan yang memengaruhi kegiatan Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan, jika ada; 5. tata cara penilaian dan konversi saham dari masing-masing Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan terhadap saham Bank hasil Penggabungan atau Peleburan; 6. cara penyelesaian hak dan kewajiban Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan terhadap pihak ketiga; 7. rencana tindak penyelesaian hak dan kewajiban dari kegiatan usaha secara konvensional paling lambat 1 (satu) tahun untuk Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); 8. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Penggabungan atau Peleburan; 9. cara penyelesaian status, hak, dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dewan pengawas syariah, dan karyawan Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan; 10. pendapat konsultan hukum mengenai aspek hukum dari Penggabungan atau Peleburan; 11. ringkasan laporan penilai independen mengenai pendapat kewajaran atas Penggabungan atau Peleburan; 12. benturan kepentingan antara Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan dan anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau dewan pengawas syariah, jika ada; dan 13. hasil penilaian tenaga ahli mengenai aspek tertentu dari Penggabungan atau Peleburan, jika diperlukan; dan c. keterangan mengenai Bank hasil Penggabungan atau Peleburan: 1. nama, tempat kedudukan, status jaringan kantor, kegiatan usaha/produk/aktivitas, struktur organisasi, struktur permodalan dan pemegang saham, struktur organisasi, susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan dewan pengawas syariah, serta teknologi informasi, dan sumber daya manusia; 2. rencana perubahan nama dan logo; 3. data keuangan proforma yang diperiksa oleh akuntan publik; 4. proyeksi tingkat kesehatan Bank selama 2 (dua) periode penilaian dengan paling rendah Peringkat Komposit 3 (PK-3), dan rencana tindak yang memuat langkah perbaikan jika diproyeksikan tingkat kesehatan Bank selama 2 (dua) periode penilaian lebih rendah dari Peringkat Komposit 3 (PK-3); 5. penjelasan mengenai manfaat serta risiko yang mungkin timbul akibat Penggabungan atau Peleburan beserta mitigasi risiko; 6. gaji, honorarium, dan tunjangan lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan dewan pengawas syariah; 7. penegasan dari Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan bahwa Bank hasil Penggabungan atau Peleburan menerima pengalihan segala hak dan kewajiban dari Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan; 8. rancangan perubahan anggaran dasar Bank hasil Penggabungan atau rancangan akta pendirian Bank baru hasil Peleburan; dan 9. rencana bisnis.

Pasal 10

(1) Direksi Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan wajib mengumumkan ringkasan rancangan Penggabungan atau Peleburan kepada masyarakat paling lambat: a. 2 (dua) hari kerja setelah diterima persetujuan Dewan Komisaris atas rancangan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3); dan b. 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. ringkasan dari rancangan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan b. informasi bahwa rancangan Penggabungan atau Peleburan belum memperoleh persetujuan RUPS. (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling sedikit melalui: a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa INDONESIA yang berperedaran nasional; dan b. Situs Web Bank. (4) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Pasal 11

Bersamaan dengan pengumuman ringkasan rancangan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bank wajib menyampaikan kepada OJK: a. dokumen rancangan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris; b. konsep akta Penggabungan atau Peleburan; dan c. dokumen persyaratan administratif: 1. untuk keperluan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi: a) calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris Bank hasil Penggabungan atau Peleburan yang dimuat dalam rancangan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c angka 1; dan b) calon PSP dalam hal Penggabungan atau Peleburan disertai dengan penggantian atau perubahan PSP; dan 2. dokumen untuk keperluan wawancara bagi calon anggota dewan pengawas syariah Bank hasil Penggabungan atau Peleburan yang dimuat dalam rancangan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c angka 1, dalam hal Bank hasil Penggabungan atau Peleburan merupakan BUS.

Pasal 12

Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan wajib mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Bank yang melakukan Penggabungan atau Peleburan, bersamaan dengan pengumuman ringkasan rancangan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 13

(1) Kreditur dapat mengajukan keberatan kepada Bank atas pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman ringkasan rancangan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kreditur tidak mengajukan keberatan, kreditur dianggap menyetujui Penggabungan atau Peleburan. (3) Dalam hal keberatan kreditur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan tanggal diselenggarakan RUPS tidak dapat diselesaikan oleh Direksi, keberatan harus disampaikan dalam RUPS untuk memperoleh penyelesaian. (4) Penyelesaian oleh Direksi maupun RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa penyelesaian keberatan atau penetapan skema penyelesaian keberatan yang disepakati Bank dengan kreditur, yang dimuat dalam akta yang dibuat oleh notaris dalam bahasa INDONESIA. (5) Selama penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tercapai, Penggabungan atau Peleburan tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 14

Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan meminta persetujuan RUPS masing-masing Bank mengenai: a. Penggabungan atau Peleburan yang akan dilakukan Bank; b. rancangan Penggabungan atau Peleburan; dan c. konsep akta Penggabungan atau Peleburan.

Pasal 15

(1) Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, hanya dapat menggunakan hak untuk meminta sahamnya dibeli dengan harga yang wajar oleh Bank. (2) Penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghentikan proses pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan.

Pasal 16

(1) Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dituangkan ke dalam akta Penggabungan atau Peleburan yang dibuat oleh notaris dalam bahasa INDONESIA. (2) Dalam hal terdapat perubahan anggaran dasar Bank hasil Penggabungan, perubahan anggaran dasar dinyatakan dalam akta yang dibuat oleh notaris dalam bahasa INDONESIA. (3) Akta Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pembuatan akta pendirian Bank hasil Peleburan.

Pasal 17

(1) Direksi masing-masing Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan secara bersama-sama mengajukan permohonan izin Penggabungan atau Peleburan Bank kepada OJK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan RUPS yang menyetujui Penggabungan atau Peleburan. (2) Permohonan izin Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada OJK dilampiri dengan: a. berita acara RUPS yang dibuat dengan akta notaris yang memuat persetujuan Penggabungan atau Peleburan; b. rancangan Penggabungan atau Peleburan yang telah disetujui RUPS; c. akta Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1); d. akta perubahan anggaran dasar Bank hasil Penggabungan atau akta pendirian Bank hasil Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3); dan e. laporan keuangan dan informasi kinerja keuangan terkini Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan dalam hal pengajuan permohonan izin Penggabungan atau Peleburan dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih sejak pengumuman ringkasan rancangan Penggabungan atau Peleburan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. (3) Dalam hal diperlukan, OJK dapat meminta dokumen dan/atau informasi tambahan kepada Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan.

Pasal 18

(1) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. (2) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) diterima secara lengkap. (3) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OJK melakukan: a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3); b. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap: 1. calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris Bank hasil Penggabungan atau Peleburan; dan 2. calon PSP dalam hal Penggabungan atau Peleburan disertai dengan penggantian atau perubahan PSP; c. wawancara terhadap calon anggota dewan pengawas syariah, dalam hal Bank hasil Penggabungan atau Peleburan merupakan BUS; dan d. analisis kinerja keuangan terkini Bank yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan. (4) Dalam hal OJK memberikan persetujuan atas permohonan izin Penggabungan atau Peleburan, OJK MENETAPKAN: a. hasil penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris Bank hasil Penggabungan atau Peleburan; b. hasil penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon PSP untuk Penggabungan atau Peleburan yang disertai dengan penggantian atau perubahan PSP; dan c. hasil penilaian wawancara terhadap calon anggota dewan pengawas syariah, untuk Bank hasil Penggabungan atau Peleburan yang merupakan BUS. (5) Dalam hal OJK menolak permohonan izin Penggabungan atau Peleburan, penolakan disertai alasan secara tertulis.

Pasal 19

(1) Setelah memperoleh persetujuan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bank mengajukan: a. perubahan anggaran dasar Bank hasil Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar, untuk memperoleh persetujuan atau sebagai pemberitahuan kepada Menteri; atau b. permohonan pengesahan badan hukum Bank hasil Peleburan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3). (2) Pengajuan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan akta Penggabungan atau Peleburan.

Pasal 20

Izin Penggabungan atau Peleburan berlaku: a. sejak: 1. tanggal persetujuan Menteri atau tanggal kemudian yang ditetapkan dalam persetujuan Menteri; atau 2. tanggal pemberitahuan perubahan anggaran dasar diterima Menteri, atau tanggal kemudian yang ditetapkan dalam akta Penggabungan, apabila Penggabungan disertai perubahan anggaran dasar; b. sejak tanggal pemberitahuan diterima Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan, apabila Penggabungan tidak disertai perubahan anggaran dasar; atau c. sejak tanggal keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Bank hasil Peleburan.

Pasal 21

Bank yang telah memperoleh izin Penggabungan atau Peleburan wajib: a. menyusun laporan posisi keuangan penutupan masing-masing Bank yang melakukan Penggabungan atau Peleburan; b. menyusun laporan posisi keuangan pembukaan Bank hasil Penggabungan atau Peleburan; c. mengumumkan hasil Penggabungan atau Peleburan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Penggabungan atau Peleburan berlaku melalui: 1. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa INDONESIA yang berperedaran nasional; dan 2. Situs Web Bank; d. menyampaikan laporan pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal Penggabungan atau Peleburan berlaku dilampiri dengan: 1. fotokopi akta perubahan anggaran dasar Bank yang telah disetujui atau diberitahukan kepada Menteri, dalam hal Penggabungan disertai perubahan anggaran dasar; 2. fotokopi tanda terima penyampaian salinan akta Penggabungan kepada Menteri, dalam hal Penggabungan tidak disertai perubahan anggaran dasar; 3. fotokopi akta pendirian Bank yang telah disahkan Menteri, dalam hal Peleburan; dan 4. bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf c. e. Dalam hal pengumuman hasil Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan setelah penyampaian laporan pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, bukti pengumuman wajib disampaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.

Pasal 22

(1) Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 21 huruf a, Pasal 21 huruf b, dan/atau Pasal 21 huruf c dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Bank yang terlambat memenuhi kewajiban penyampaian laporan atau bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), Pasal 21 huruf d, dan/atau Pasal 21 huruf e dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja dan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per jenis laporan. (3) Pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapus kewajiban Bank untuk menyampaikan laporan atau bukti pengumuman. (4) Dalam hal Direksi dan/atau Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), Direksi dan/atau Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa: a. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha; b. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau c. larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAMBILALIHAN

Pasal 23

Koreksi

(1) Pengambilalihan Bank dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan. (2) Pihak yang melakukan Pengambilalihan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. menjaga kelangsungan usaha Bank; b. memenuhi ketentuan terkait kepemilikan Bank; dan c. memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 24

(1) Pengambilalihan Bank dilakukan melalui pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Bank, yang mengakibatkan beralihnya Pengendalian Bank kepada pihak yang mengambil alih. (2) Pengambilalihan saham Bank dianggap mengakibatkan beralihnya Pengendalian Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila: a. kepemilikan saham menjadi yang terbesar pada Bank; atau b. kepemilikan saham tidak melebihi pemegang saham terbesar namun menentukan baik langsung atau tidak langsung pengelolaan dan/atau kebijakan Bank. (3) Dalam hal terdapat pihak yang melakukan pembelian saham Bank sehingga kepemilikan menjadi sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dan tidak menyebabkan Pengendalian Bank beralih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada pihak dimaksud.

Pasal 25

(1) Direksi Bank yang akan diambil alih dan pihak yang akan mengambil alih menyusun rancangan Pengambilalihan. (2) Bank menyampaikan informasi perkembangan penyusunan rancangan Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK. (3) Rancangan Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh persetujuan dari: a. Dewan Komisaris Bank yang diambil alih; dan b. dewan komisaris dari pihak yang akan mengambil alih dalam hal pihak yang melakukan Pengambilalihan berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau organ yang berwenang dalam hal pihak yang melakukan Pengambilalihan berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas.

Pasal 26

Rancangan Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 paling sedikit memuat informasi: a. keterangan mengenai para pihak: 1. informasi mengenai Bank yang akan diambil alih dan pihak yang akan mengambil alih yang paling sedikit memuat informasi terkini mengenai nama, tempat kedudukan, kegiatan usaha, struktur organisasi, struktur permodalan dan pemegang saham, susunan dan nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan 2. laporan keuangan dan informasi kinerja keuangan 3 (tiga) tahun buku terakhir dari Bank yang akan diambil alih dan pihak yang akan mengambil alih, yang diaudit oleh akuntan publik; b. keterangan mengenai rencana Pengambilalihan: 1. perkiraan tanggal pelaksanaan Pengambilalihan; 2. alasan serta penjelasan dilakukan Pengambilalihan dari Bank yang akan diambil alih dan pihak yang akan mengambil alih; 3. tata cara penilaian dan konversi saham dari Bank yang akan diambil alih terhadap saham penukar apabila pembayaran Pengambilalihan dilakukan dengan saham; 4. jumlah dan nilai saham Bank yang akan diambil alih; 5. kesiapan pendanaan dari pihak yang akan mengambil alih; 6. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Pengambilalihan; 7. cara penyelesaian status, hak, dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dewan pengawas syariah, dan karyawan dari Bank yang akan diambil alih; dan 8. laporan posisi keuangan konsolidasi proforma pihak yang akan mengambil alih setelah Pengambilalihan yang diperiksa oleh akuntan publik; dan c. keterangan mengenai Bank setelah Pengambilalihan: 1. komposisi pemegang saham setelah dilakukan Pengambilalihan; 2. perubahan kegiatan utama dari Bank yang diambil alih, apabila ada; dan 3. rancangan perubahan anggaran dasar Bank yang diambil alih.

Pasal 27

(1) Direksi Bank yang akan diambil alih dan pihak yang akan mengambil alih menyampaikan dokumen persiapan pelaksanaan Pengambilalihan kepada OJK. (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. dokumen rancangan Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 yang telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris; b. konsep akta Pengambilalihan; dan c. dokumen persyaratan administratif untuk keperluan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon PSP sebagai pihak yang akan mengambil alih Bank.

Pasal 28

(1) OJK melakukan penelaahan terhadap dokumen persiapan pelaksanaan Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap. (2) Dalam melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK melakukan: a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2); dan b. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon PSP sebagai pihak yang akan mengambil alih Bank termasuk penelitian sumber dana yang digunakan untuk mengambil alih Bank. (3) Dalam melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat meminta dokumen dan/atau informasi tambahan kepada Bank yang diambil alih dan/atau pihak yang mengambil alih.

Pasal 29

(1) Direksi Bank yang akan diambil alih dan pihak yang mengambil alih wajib mengumumkan ringkasan rancangan Pengambilalihan kepada masyarakat paling lambat: a. 2 (dua) hari kerja setelah diterima pemberitahuan dari OJK mengenai dapat dilanjutkannya proses pelaksanaan Pengambilalihan Bank berdasarkan hasil penelaahan yang dilakukan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan b. 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. ringkasan dari rancangan Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26; dan b. informasi bahwa rancangan Pengambilalihan belum memperoleh persetujuan RUPS. (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling sedikit melalui: a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa INDONESIA yang berperedaran nasional; dan b. Situs Web Bank. (4) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Pasal 30

Direksi Bank yang akan diambil alih dan pihak yang akan mengambil alih wajib mengumumkan secara tertulis kepada karyawan bersamaan dengan pengumuman ringkasan rancangan Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Pasal 31

(1) Kreditur dapat mengajukan keberatan kepada Bank atas pelaksanaan Pengambilalihan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman ringkasan rancangan Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29. (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kreditur tidak mengajukan keberatan, kreditur dianggap menyetujui Pengambilalihan. (3) Dalam hal keberatan kreditur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan tanggal diselenggarakan RUPS tidak dapat diselesaikan oleh Direksi, keberatan tersebut harus disampaikan dalam RUPS untuk memperoleh penyelesaian. (4) Penyelesaian oleh Direksi maupun oleh RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa penyelesaian keberatan atau penetapan skema penyelesaian keberatan yang disepakati Bank dengan kreditur, yang dimuat dalam akta yang dibuat oleh notaris dalam bahasa INDONESIA. (5) Selama penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tercapai, Pengambilalihan tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 32

Bank yang akan diambil alih dan pihak yang akan mengambil alih meminta persetujuan RUPS dalam hal pihak yang melakukan Pengambilalihan berupa badan hukum berbentuk perseroan terbatas, atau persetujuan dari organ yang berwenang bagi pihak yang akan mengambil alih merupakan badan hukum selain berbentuk perseroan terbatas mengenai: a. Pengambilalihan yang akan dilakukan terhadap Bank; b. rancangan Pengambilalihan; dan c. konsep akta Pengambilalihan.

Pasal 33

(1) Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, hanya dapat menggunakan hak untuk meminta sahamnya dibeli dengan harga yang wajar oleh Bank. (2) Penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghentikan proses pelaksanaan Pengambilalihan.

Pasal 34

(1) Direksi Bank yang diambil alih dan pihak yang mengambil alih secara bersama-sama mengajukan permohonan izin Pengambilalihan kepada OJK. (2) Permohonan untuk memperoleh izin Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Bank yang akan diambil alih kepada OJK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan RUPS yang menyetujui Pengambilalihan. (3) Permohonan izin Pengambilalihan kepada OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan: a. berita acara RUPS yang dibuat dengan akta notaris yang memuat persetujuan Pengambilalihan; b. rancangan Pengambilalihan yang telah disetujui RUPS; c. konsep akta Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yang telah disetujui RUPS; d. konsep perubahan anggaran dasar Bank terkait Pengambilalihan, dalam hal terdapat perubahan anggaran dasar; dan e. laporan keuangan dan informasi kinerja keuangan terkini Bank yang akan diambil alih dan pihak yang akan mengambil alih dalam hal pengajuan permohonan izin Pengambilalihan dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih sejak pengumuman ringkasan rancangan Pengambilalihan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29. (4) Dalam hal diperlukan, OJK dapat meminta dokumen dan/atau informasi tambahan kepada Bank yang akan diambil alih dan pihak yang akan mengambil alih.

Pasal 35

(1) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34. (2) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4) diterima secara lengkap. (3) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OJK melakukan: a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4); b. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap pihak yang akan mengambil alih; dan c. analisis kinerja keuangan terkini dari Bank yang akan diambil alih dan pihak yang akan mengambil alih. (4) Dalam hal OJK memberikan persetujuan atas permohonan izin Pengambilalihan, OJK MENETAPKAN hasil penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap pihak yang akan mengambil alih. (5) Dalam hal OJK menolak permohonan izin Pengambilalihan, penolakan disertai alasan secara tertulis.

Pasal 36

(1) Dalam hal terdapat perubahan anggaran dasar terkait Pengambilalihan, perubahan anggaran dasar wajib dinyatakan dalam akta yang dibuat oleh notaris dalam bahasa INDONESIA. (2) Perubahan anggaran dasar Bank yang diambil alih diajukan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar, untuk memperoleh persetujuan atau sebagai pemberitahuan kepada Menteri. (3) Pengajuan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan akta Pengambilalihan.

Pasal 37

Izin Pengambilalihan berlaku: a. sejak: 1. tanggal persetujuan Menteri atau tanggal kemudian yang ditetapkan dalam persetujuan Menteri; atau 2. tanggal pemberitahuan perubahan anggaran dasar diterima Menteri, atau tanggal kemudian yang ditetapkan dalam akta Pengambilalihan, apabila Pengambilalihan disertai perubahan anggaran dasar; atau b. sejak tanggal pemberitahuan diterima Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan, apabila Pengambilalihan tidak disertai perubahan anggaran dasar.

Pasal 38

Bank yang telah memperoleh izin Pengambilalihan wajib: a. mengumumkan hasil Pengambilalihan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Pengambilalihan berlaku melalui: 1. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa INDONESIA yang berperedaran nasional; dan 2. Situs Web Bank; b. menyampaikan laporan pelaksanaan Pengambilalihan kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal Pengambilalihan berlaku dilampiri dengan: 1. fotokopi akta Pengambilalihan; 2. fotokopi akta perubahan anggaran dasar Bank yang telah disetujui dan/atau diberitahukan kepada Menteri, dalam hal Pengambilalihan disertai perubahan anggaran dasar; 3. fotokopi tanda terima penyampaian salinan akta Pengambilalihan kepada Menteri, dalam hal Pengambilalihan tidak disertai perubahan anggaran dasar; dan 4. bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a; c. dalam hal pengumuman hasil Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan setelah penyampaian laporan pelaksanaan Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, bukti pengumuman wajib disampaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.

Pasal 39

(1) Bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di bursa efek paling banyak 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham Bank. (2) Paling sedikit 1% (satu persen) dari saham Bank yang tidak dicatatkan di bursa efek harus tetap dimiliki oleh warga negara INDONESIA dan/atau badan hukum INDONESIA.

Pasal 40

(1) Pembelian saham Bank yang mengakibatkan Pengendalian beralih, mengikuti prosedur Pengambilalihan. (2) Bank wajib melaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan pemberitahuan Menteri mengenai perubahan anggaran dasar, dalam hal pembelian saham Bank tidak mengakibatkan Pengendalian beralih dan dimaksudkan untuk dicatatkan dalam kepemilikan Bank. (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. nama dan alamat pemilik saham; b. tanggal pencatatan kepemilikan pada Bank; dan c. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, nilai nominal dan persentase kepemilikan dari saham yang dibeli. (4) Penyampaian laporan dilampiri dengan fotokopi akta perubahan anggaran dasar yang memuat pencatatan pembelian saham dalam kepemilikan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 41

(1) Pihak yang memiliki saham Bank melalui bursa efek dan memenuhi kriteria sebagai PSP, dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan. (2) Pihak yang dilarang untuk memiliki saham Bank sesuai ketentuan yang berlaku yang terbukti memiliki saham Bank termasuk kepemilikan melalui bursa efek, wajib melepaskan kepemilikannya.

Pasal 42

(1) Direksi dan/atau Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2), Pasal 25 ayat (3), Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (3), Pasal 30, Pasal 36 ayat (1), Pasal 38 huruf a, dan/atau Pasal 41 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Bank yang terlambat memenuhi kewajiban penyampaian laporan atau bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), Pasal 38 huruf b, Pasal 38 huruf c, dan/atau Pasal 40 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja dan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per jenis laporan. (3) Pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapus kewajiban Bank untuk menyampaikan laporan atau bukti pengumuman. (4) Dalam hal Direksi dan/atau Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), Direksi dan/atau Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa: a. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha; b. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau c. larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 23

Koreksi

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

BAB Kedua

Pembelian Saham Bank

Pasal 39

Koreksi

Pasal 40

Koreksi

Pasal 41

Pasal 42

BAB IV

PERSYARATAN DAN TATA CARA INTEGRASI

Pasal 43

Koreksi

(1) Integrasi dilakukan melalui pengalihan aset dan/atau liabilitas KCBLN dengan kualitas baik secara hukum kepada Bank yang akan menerima Integrasi. (2) KCBLN wajib memperoleh persetujuan Integrasi dari kantor pusat KCBLN yang dibuktikan dengan surat persetujuan dari organ yang berwenang di kantor pusat KCBLN. (3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memuat persetujuan pencabutan izin usaha KCBLN sebagai dampak Integrasi.

Pasal 44

(1) Direksi Bank dan KCBLN yang akan melakukan Integrasi secara bersama-sama menyusun rancangan Integrasi. (2) Bank menyampaikan informasi perkembangan penyusunan rancangan Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK. (3) Rancangan Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Bank dan organ yang berwenang di kantor pusat KCBLN.

Pasal 45

Pasal 46

(1) Direksi Bank dan KCBLN yang akan melakukan Integrasi menyampaikan dokumen persiapan pelaksanaan Integrasi kepada OJK. (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. surat persetujuan dari kantor pusat KCBLN yang akan melakukan Integrasi, termasuk persetujuan pencabutan izin usaha KCBLN sebagai dampak Integrasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43; b. rancangan Integrasi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Bank dan organ yang berwenang di kantor pusat KCBLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3); c. konsep akta Integrasi; dan d. dokumen persyaratan administratif: 1. untuk keperluan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi: a) calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris Bank hasil Integrasi yang dimuat dalam rancangan Integrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c angka 1; dan b) calon PSP Bank hasil Integrasi dalam hal Integrasi disertai dengan penggantian atau perubahan PSP; dan 2. untuk keperluan wawancara bagi calon anggota dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c angka 1 dalam hal Bank yang akan melakukan Integrasi merupakan BUS.

Pasal 47

(1) OJK melakukan penelaahan terhadap dokumen persiapan pelaksanaan Integrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap. (2) Dalam melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK melakukan penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen. (3) Dalam melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat meminta dokumen dan/atau informasi tambahan kepada Bank dan/atau KCBLN.

Pasal 48

(1) Direksi Bank dan KCBLN yang akan melakukan Integrasi wajib mengumumkan ringkasan rancangan Integrasi kepada masyarakat paling lambat: a. 2 (dua) hari kerja setelah diterima pemberitahuan dari OJK mengenai dapat dilanjutkannya proses pelaksanaan Integrasi berdasarkan hasil penelaahan yang dilakukan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47; dan b. 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS Bank. (2) Pengumuman ringkasan rancangan Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. ringkasan dari rancangan Integrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45; dan b. informasi bahwa rancangan Integrasi belum memperoleh persetujuan RUPS Bank. (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling sedikit melalui: a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa INDONESIA yang berperedaran nasional; dan b. Situs Web Bank dan KCBLN. (4) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.

Pasal 49

Direksi Bank dan KCBLN yang akan melakukan Integrasi wajib mengumumkan rencana Integrasi secara tertulis kepada karyawan dari Bank dan KCBLN yang melakukan Integrasi, bersamaan dengan pengumuman ringkasan rancangan Integrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

Pasal 50

(1) Kreditur dapat mengajukan keberatan kepada Bank dan/atau KCBLN atas pelaksanaan Integrasi dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman ringkasan rancangan Integrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48. (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kreditur tidak mengajukan keberatan, kreditur dianggap menyetujui Integrasi. (3) Dalam hal keberatan kreditur Bank yang akan melakukan Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan tanggal diselenggarakan RUPS tidak dapat diselesaikan oleh Direksi, keberatan tersebut harus disampaikan dalam RUPS untuk memperoleh penyelesaian. (4) Keberatan kreditur KCBLN yang akan melakukan Integrasi diselesaikan oleh Direksi KCBLN paling lambat sampai dengan pelaksanaan RUPS Bank yang akan menerima Integrasi. (5) Penyelesaian oleh: a. Direksi Bank maupun oleh RUPS Bank yang akan menerima Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan b. KCBLN sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa penyelesaian keberatan atau penetapan skema penyelesaian keberatan yang disepakati oleh Bank dan/atau KCBLN dengan kreditur, serta dimuat dalam akta yang dibuat oleh notaris dalam bahasa INDONESIA. (6) Selama penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum tercapai, Integrasi tidak dapat dilaksanakan. (7) KCBLN harus menyelesaikan keberatan kreditur berdasarkan skema penyelesaian keberatan kreditur sampai dengan pencabutan izin usaha KCBLN. (8) Dalam hal penyelesaian keberatan kreditur berdasarkan skema penyelesaian keberatan kreditur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat tercapai: a. penyelesaian keberatan kreditur beralih menjadi tanggung jawab kantor pusat KCBLN yang dicabut izin usahanya, yang didukung dengan dokumen pernyataan tanggung jawab kantor pusat KCBLN; atau b. penyelesaian keberatan kreditur beralih menjadi tanggung jawab Bank yang akan menerima Integrasi berdasarkan akta yang dibuat oleh notaris dalam bahasa INDONESIA.

Pasal 51

Bank yang akan menerima Integrasi meminta persetujuan RUPS mengenai: a. Integrasi yang akan dilakukan oleh Bank dan KCBLN; b. rancangan Integrasi; c. konsep akta Integrasi; dan d. rancangan perubahan anggaran dasar Bank yang akan menerima Integrasi, dalam hal terdapat perubahan anggaran dasar.

Pasal 52

(1) Pemegang saham Bank penerima Integrasi yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, hanya dapat menggunakan hak untuk meminta sahamnya dibeli dengan harga yang wajar oleh Bank. (2) Penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghentikan proses pelaksanaan Integrasi.

Pasal 53

(1) Direksi Bank dan KCBLN yang akan melakukan Integrasi secara bersama-sama mengajukan permohonan izin Integrasi kepada OJK. (2) Permohonan untuk memperoleh izin Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada OJK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan persetujuan Integrasi dari RUPS Bank yang akan menerima Integrasi. (3) Permohonan izin Integrasi diajukan kepada OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan: a. berita acara RUPS Bank yang akan menerima Integrasi yang dibuat dengan akta notaris yang memuat persetujuan Integrasi; b. rancangan Integrasi yang telah disetujui RUPS Bank yang akan menerima Integrasi; c. konsep akta Integrasi yang telah disetujui RUPS; d. rancangan perubahan anggaran dasar Bank yang akan menerima Integrasi yang telah disetujui RUPS, dalam hal terdapat perubahan anggaran dasar; e. dokumen rancangan berita acara pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari KCBLN kepada Bank yang akan menerima Integrasi; dan f. laporan keuangan dan informasi kinerja keuangan terkini Bank dan KCBLN yang akan melakukan Integrasi dalam hal pengajuan permohonan izin Integrasi dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih sejak pengumuman ringkasan rancangan Integrasi kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48. (4) Dalam hal diperlukan, OJK dapat meminta dokumen dan/atau informasi tambahan kepada Bank yang akan menerima Integrasi.

Pasal 54

(1) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin Integrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53. (2) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) dan ayat (4) diterima secara lengkap. (3) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OJK melakukan: a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) dan ayat (4); b. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap: 1. calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris Bank hasil Integrasi; dan 2. calon PSP Bank hasil Integrasi dalam hal Integrasi disertai dengan penggantian atau perubahan PSP; c. wawancara terhadap calon anggota dewan pengawas syariah, dalam hal Bank hasil Integrasi merupakan BUS; dan d. analisis kinerja keuangan terkini Bank dan KCBLN yang akan melakukan Integrasi. (4) Dalam hal OJK memberikan persetujuan atas permohonan izin Integrasi, OJK MENETAPKAN: a. hasil penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris Bank hasil Integrasi; b. hasil penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon PSP Bank hasil Integrasi dalam hal Integrasi disertai dengan penggantian atau perubahan PSP; dan c. hasil penilaian wawancara terhadap calon anggota dewan pengawas syariah, dalam hal Bank hasil Integrasi merupakan BUS. (5) Dalam hal OJK menolak permohonan izin Integrasi, penolakan disertai alasan secara tertulis.

Pasal 55

(1) Bank dan KCBLN yang akan melakukan Integrasi wajib menerbitkan akta Integrasi yang dibuat oleh notaris dalam bahasa INDONESIA, paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal persetujuan OJK. (2) Bank menyampaikan perubahan anggaran dasar untuk memperoleh persetujuan Menteri atau sebagai pemberitahuan kepada Menteri, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penerbitan akta Integrasi.

Pasal 56

Izin Integrasi berlaku sejak tanggal persetujuan Menteri atau tanggal pemberitahuan diterima Menteri atas perubahan anggaran dasar, atau tanggal pemberitahuan diterima Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam hal Integrasi tidak disertai perubahan anggaran dasar.

Pasal 57

Sejak izin Integrasi berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56: a. KCBLN: 1. wajib melakukan pengalihan seluruh aset dan/atau liabilitas dengan kualitas baik kepada Bank hasil Integrasi, yang dimuat dalam berita acara pengalihan aset dan/atau liabilitas dari KCBLN kepada Bank hasil Integrasi yang dibuat oleh notaris dalam bahasa INDONESIA; 2. dilarang melakukan kegiatan usaha perbankan, kecuali untuk penyelesaian hak dan kewajiban yang tidak dialihkan kepada Bank hasil Integrasi termasuk penyelesaian keberatan kreditur; dan 3. wajib menyusun laporan posisi keuangan penutupan KCBLN. b. Direksi Bank hasil Integrasi wajib: 1. menyusun laporan posisi keuangan penutupan Bank yang melakukan Integrasi; 2. menyusun laporan posisi keuangan pembukaan Bank hasil Integrasi; 3. mengumumkan tanggal efektif Integrasi dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal Integrasi berlaku, melalui: a) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa INDONESIA yang berperedaran nasional; dan b) Situs Web Bank; 4. menyampaikan laporan pelaksanaan Integrasi kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal efektif Integrasi, dan dilampiri dengan: a) fotokopi akta perubahan anggaran dasar Bank yang telah disetujui atau diberitahukan kepada Menteri, dalam hal Integrasi disertai perubahan anggaran dasar; b) fotokopi tanda terima penyampaian salinan akta Integrasi kepada Menteri, dalam hal Integrasi tidak disertai perubahan anggaran dasar; c) fotokopi akta Integrasi; dan d) bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 3.

Pasal 58

(1) Penyelesaian pencabutan izin usaha KCBLN yang melakukan Integrasi mengacu pada ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan mengenai pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank umum. (2) Pencabutan izin usaha KCBLN paling lambat dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal izin Integrasi berlaku. (3) Sejak izin Integrasi berlaku sampai dengan pencabutan izin usaha KCBLN, hak dan kewajiban yang tidak dialihkan kepada Bank hasil Integrasi wajib diselesaikan oleh KCBLN. (4) Dalam hal penyelesaian oleh KCBLN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi: a. penyelesaian hak dan kewajiban beralih menjadi tanggung jawab kantor pusat KCBLN yang dicabut izin usahanya, yang didukung dengan dokumen pernyataan tanggung jawab kantor pusat KCBLN; atau b. penyelesaian hak dan kewajiban beralih menjadi tanggung jawab Bank hasil Integrasi berdasarkan akta yang dibuat oleh notaris dalam bahasa INDONESIA. (5) Dokumen atau akta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 50 ayat (8) wajib disampaikan oleh organ yang berwenang di kantor pusat KCBLN atau Direksi Bank hasil Integrasi kepada OJK paling lambat sampai dengan dilakukan pencabutan izin usaha KCBLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 59

Bank hasil Integrasi dapat menggunakan sebagian atau seluruh produk dan aktivitas, serta sarana dan prasarana KCBLN sepanjang memenuhi kriteria serta persyaratan yang ditetapkan terhadap Bank.

Pasal 60

(1) Direksi, Bank, Bank hasil Integrasi dan/atau KCBLN yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (2), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44 ayat (3), Pasal 48 ayat (1), Pasal 48 ayat (3), Pasal 49, Pasal 55 ayat (1), Pasal 57, Pasal 58 ayat (3), dan/atau Pasal 58 ayat (5), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Direksi, Bank, Bank hasil Integrasi dan/atau KCBLN yang terlambat memenuhi kewajiban penyampaian laporan atau bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) dan/atau Pasal 57 huruf b angka 4 dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja dan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per jenis laporan. (3) Pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapus kewajiban Bank untuk menyampaikan laporan atau bukti pengumuman. (4) Dalam hal Direksi, Bank, dan/atau KCBLN telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), Direksi, Bank, dan/atau KCBLN dapat dikenai sanksi administratif berupa: a. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha; b. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau c. larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB V

PERSYARATAN DAN TATA CARA KONVERSI

Pasal 61

Koreksi

(1) Proses perizinan Konversi dilakukan dalam 2 (dua) rangkaian aktivitas perizinan: a. izin Konversi; dan b. izin pendirian dan kegiatan usaha Bank sebagai Bank hasil Konversi. (2) Pemberian izin terhadap pendirian dan kegiatan usaha Bank sebagai Bank hasil Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam 2 (dua) tahap: a. persetujuan prinsip, dan b. izin usaha, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan mengenai bank umum dan bank umum syariah. (3) Bank sebagai Bank hasil Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib: a. berbentuk badan hukum perseroan terbatas; dan b. memenuhi modal disetor paling sedikit sebesar total dana usaha sebagaimana yang diperhitungkan dalam komponen modal KCBLN berdasarkan laporan keuangan KCBLN terkini sebelum pengajuan permohonan izin Konversi.

Pasal 62

Pasal 63

Persetujuan atau penolakan OJK atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) mengacu pada mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai bank umum atau bank umum syariah.

Pasal 64

Direksi KCBLN yang akan melakukan Konversi wajib mengumumkan rencana Konversi secara tertulis kepada karyawan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak penyampaian permohonan izin Konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.

Pasal 65

(1) Permohonan untuk memperoleh izin usaha Bank sebagai Bank hasil Konversi disampaikan oleh KCBLN kepada OJK setelah diperoleh persetujuan prinsip pendirian Bank sebagai Bank hasil Konversi. (2) Pemenuhan persyaratan dalam pengajuan permohonan untuk mendapatkan izin usaha Bank sebagai bank hasil Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada persyaratan untuk memperoleh izin usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai bank umum atau bank umum syariah, kecuali diatur khusus dalam Peraturan OJK ini. (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi konsep berita acara pengalihan hak dan kewajiban dari KCBLN kepada Bank sebagai Bank hasil Konversi.

Pasal 66

(1) Rencana pelaksanaan Konversi KCBLN wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diperolehnya persetujuan prinsip pendirian Bank sebagai Bank hasil Konversi. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling sedikit melalui: a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa INDONESIA yang berperedaran nasional; dan b. Situs Web KCBLN. (3) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.

Pasal 67

(1) Kreditur dapat mengajukan keberatan kepada KCBLN atas pelaksanaan Konversi dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman pelaksanaan Konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66. (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kreditur tidak mengajukan keberatan, kreditur dianggap menyetujui Konversi. (3) Keberatan kreditur KCBLN yang akan melakukan Konversi diselesaikan oleh Direksi KCBLN paling lambat sampai dengan diperolehnya izin usaha Bank sebagai Bank hasil Konversi dari OJK. (4) Penyelesaian oleh Direksi KCBLN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa penyelesaian keberatan atau penetapan skema penyelesaian keberatan yang disepakati KCBLN dengan kreditur, yang dimuat dalam akta yang dibuat oleh notaris dalam bahasa INDONESIA. (5) Dalam hal KCBLN tidak dapat menyelesaikan keberatan kreditur sampai dengan diperolehnya izin usaha Bank sebagai Bank hasil Konversi, keberatan kreditur harus diselesaikan oleh Bank hasil Konversi. (6) Penyelesaian keberatan kreditur KCBLN melalui skema penyelesaian keberatan yang disepakati KCBLN dengan kreditur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap menjadi tanggung jawab Bank hasil Konversi.

Pasal 68

Persetujuan atau penolakan OJK atas permohonan izin usaha mengacu pada mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai bank umum atau bank umum syariah, kecuali diatur khusus dalam Peraturan OJK ini.

Pasal 69

(1) Permohonan izin Konversi dinyatakan disetujui dalam hal OJK memberikan persetujuan atas permohonan izin usaha Bank sebagai Bank hasil Konversi. (2) Bank hasil Konversi wajib melaksanakan kegiatan usaha perbankan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diperolehnya izin usaha Bank hasil Konversi. (3) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang dalam hal disebabkan oleh hal-hal yang tidak dapat dihindari (keadaan kahar) atau pertimbangan lain yang dapat diterima oleh OJK. (4) Pelaksanaan kegiatan usaha perbankan oleh Bank hasil Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan pengalihan seluruh hak dan kewajiban KCBLN kepada Bank hasil Konversi. (5) Pengalihan seluruh hak dan kewajiban KCBLN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimuat dalam berita acara pengalihan hak dan kewajiban dari KCBLN kepada Bank sebagai Bank hasil Konversi yang dibuat oleh notaris dalam bahasa INDONESIA. (6) Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan oleh Direksi Bank hasil Konversi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan kegiatan operasional.

Pasal 70

(1) Bank hasil Konversi wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi Bank. (2) Bank sebagai Bank hasil Konversi dapat menggunakan sebagian atau seluruh produk dan aktivitas KCBLN, serta sarana dan prasarana KCBLN sepanjang memenuhi kriteria serta persyaratan yang ditetapkan terhadap Bank.

Pasal 71

(1) Pelaksanaan kegiatan usaha Bank sebagai Bank hasil Konversi wajib diumumkan kepada masyarakat bersamaan dengan pelaporan kepada OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (6). (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling sedikit melalui: a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa INDONESIA yang berperedaran nasional; dan b. Situs Web KCBLN. (3) Bukti pengumuman wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 72

(1) Penyelesaian pencabutan izin usaha KCBLN yang melakukan Konversi mengacu pada mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank umum. (2) Penyelesaian pencabutan izin usaha KCBLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal izin usaha Bank sebagai Bank hasil Konversi. (3) Pada saat Bank sebagai Bank hasil Konversi telah efektif melakukan kegiatan usaha perbankan: a. KCBLN dilarang melakukan kegiatan usaha perbankan, kecuali untuk penyelesaian hak dan kewajiban yang tidak dialihkan kepada Bank hasil Konversi termasuk penyelesaian keberatan kreditur; dan b. dalam hal masih terdapat hak dan kewajiban serta keberatan kreditur sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang belum dapat diselesaikan oleh KCBLN, pengelolaan dan penyelesaian dilakukan oleh KCBLN sampai dengan dilakukan pencabutan izin usaha KCBLN. (4) Pencabutan izin usaha KCBLN dilakukan apabila pengelolaan dan penyelesaian hak dan kewajiban oleh KCBLN termasuk penyelesaian keberatan kreditur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b: a. telah diselesaikan secara keseluruhan; atau b. periode pengelolaan dan penyelesaian telah memenuhi jangka waktu 2 (dua) tahun. (5) Dalam hal sampai dengan dicabutnya izin usaha KCBLN penyelesaian hak dan kewajiban termasuk penyelesaian keberatan kreditur tidak dapat dipenuhi oleh KCBLN, mekanisme penyelesaian lebih lanjut dilakukan oleh Bank hasil Konversi.

Pasal 73

(1) Direksi, KCBLN dan/atau Bank hasil Konversi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (3), Pasal 64, Pasal 66 ayat (1), Pasal 66 ayat (2), Pasal 69 ayat (2), Pasal 70 ayat (1), Pasal 71 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), dan/atau Pasal 72 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) KCBLN atau Bank hasil Konversi yang terlambat memenuhi kewajiban penyampaian laporan atau bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3), Pasal 69 ayat (6), dan/atau Pasal 71 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja dan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per jenis laporan. (3) Pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapus kewajiban KCBLN atau Bank hasil Konversi untuk menyampaikan laporan atau bukti pengumuman. (4) Dalam hal Direksi, KCBLN dan/atau Bank hasil Konversi telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), Direksi, KCBLN dan/atau Bank hasil Konversi dapat dikenai sanksi administratif berupa: a. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha; b. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau c. larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 74

Koreksi

(1) KCBLN menyampaikan informasi atas penggabungan atau peleburan kantor pusat KCBLN kepada OJK. (2) Informasi yang disampaikan kepada OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan: a. rencana penggabungan atau peleburan kantor pusat KCBLN; b. tahapan penggabungan atau peleburan kantor pusat KCBLN; c. pengaruh penggabungan atau peleburan kantor pusat KCBLN terhadap keberadaan KCBLN di INDONESIA; d. tanggal efektif penggabungan atau peleburan kantor pusat KCBLN; dan e. informasi lain yang relevan, jika ada.

Pasal 75

Pelaksanaan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, atau Konversi yang dilakukan atas dasar tindakan pengawasan OJK sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2

ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK ini.

Pasal 76

OJK dapat MENETAPKAN kebijakan berdasarkan pertimbangan tertentu mengenai pelaksanaan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, atau Konversi selain yang diatur dalam Peraturan OJK ini.

Pasal 77

Pelaksanaan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Integrasi terhadap Bank yang berstatus perusahaan terbuka, juga mengacu pada ketentuan OJK mengenai perusahaan terbuka.

Pasal 78

(1) Pemenuhan ketentuan lain terhadap Bank hasil Penggabungan, Peleburan, Integrasi, atau Konversi yang terkait dengan pelaksanaan Penggabungan, Peleburan, Integrasi, atau Konversi mengacu pada peraturan perundang-undangan. (2) Bank hasil Penggabungan, Peleburan, Integrasi, atau Konversi dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berdasarkan penilaian Bank pemenuhan ketentuan dimaksud melampaui batas waktu sebagaimana yang ditetapkan. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Bank hasil Penggabungan, Peleburan, Integrasi, atau Konversi kepada OJK, dengan dilengkapi rencana tindak yang memuat langkah penyelesaian yang dilakukan beserta target waktu penyelesaian. (4) Permohonan dan rencana tindak yang disampaikan kepada OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pertimbangan OJK dalam memberikan persetujuan.

BAB VII

PENYAMPAIAN

Pasal 79

Koreksi

(1) Permohonan untuk mendapatkan izin dan/atau penyampaian dokumen dan laporan pelaksanaan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, atau Konversi, disampaikan oleh Bank dan/atau KCBLN secara daring melalui sistem perizinan dan sistem pelaporan OJK. (2) Tata cara penyampaian oleh Bank dan KCBLN secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan OJK mengenai sistem perizinan dan sistem pelaporan OJK. (3) Dalam hal sistem perizinan dan sistem pelaporan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, Bank dan KCBLN menyampaikan permohonan untuk mendapatkan izin dan/atau penyampaian dokumen dan laporan pelaksanaan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, atau Konversi, secara luring kepada OJK.

Pasal 80

(1) Permohonan untuk memperoleh izin dan/atau penyampaian dokumen Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, atau Konversi, termasuk surat menyurat yang disampaikan kepada OJK secara luring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) ditujukan kepada: a. Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan bagi BUK dan KCBLN; dan/atau b. Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah bagi BUS, dalam hal terdapat Penggabungan, Peleburan, atau Integrasi yang menyertakan BUS, Pengambilalihan yang dilakukan oleh BUS, atau Konversi yang akan menjadi BUS, dengan tembusan kepada: a. Departemen Pengawasan Bank terkait atau Kantor Regional OJK di Jakarta, bagi Bank yang berkantor pusat atau KCBLN yang bertempat kedudukan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten; atau b. Kantor Regional OJK setempat, bagi Bank yang berkantor pusat atau KCBLN yang bertempat kedudukan di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten. (2) Penyampaian laporan pelaksanaan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, atau Konversi, termasuk surat menyurat yang disampaikan kepada OJK secara luring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) ditujukan kepada: a. Departemen Pengawasan Bank terkait atau Kantor Regional OJK di Jakarta, bagi Bank yang berkantor pusat atau KCBLN yang bertempat kedudukan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten; atau b. Kantor Regional OJK setempat, bagi Bank yang berkantor pusat atau KCBLN yang bertempat kedudukan di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten, dengan tembusan kepada: a. Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan bagi BUK dan KCBLN; dan/atau b. Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah bagi BUS, dalam hal terdapat Penggabungan, Peleburan, atau Integrasi yang menyertakan BUS, Pengambilalihan yang dilakukan oleh BUS, atau Konversi yang akan menjadi BUS.

Pasal 81

OJK dapat mengembalikan permohonan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, atau Konversi dalam hal dokumen persyaratan terkait dengan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, atau Konversi tidak lengkap dan/atau tidak memenuhi persyaratan.

Rancangan Integrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 paling sedikit memuat informasi: a. keterangan mengenai Bank dan KCBLN yang akan melakukan Integrasi: 1. nama, tempat kedudukan, jaringan kantor, kegiatan usaha/produk/aktivitas, struktur organisasi, susunan dan nama anggota Direksi, Dewan Komisaris Bank dan KCBLN, serta dewan pengawas syariah Bank; 2. struktur permodalan dan pemegang saham Bank dan struktur kepemilikan KCBLN; 3. laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai oleh Bank dan KCBLN yang akan melakukan Integrasi; 4. laporan keuangan dan informasi kinerja keuangan 3 (tiga) tahun buku terakhir yang diaudit oleh akuntan publik dari Bank dan KCBLN yang akan melakukan Integrasi; dan 5. penegasan dari Bank yang akan menerima Integrasi bahwa akan menerima pengalihan segala hak dan kewajiban KCBLN terhadap Integrasi sesuai dengan berita acara pengalihan hak dan kewajiban antara KCBLN dengan Bank yang akan menerima Integrasi; b. keterangan mengenai rencana Integrasi: 1. jadwal rencana dan tanggal efektif Integrasi serta jadwal rencana dan perkiraan tanggal pencabutan izin usaha KCBLN; 2. alasan serta penjelasan dilakukan Integrasi; 3. informasi tahun buku berjalan, paling sedikit memuat: a) laporan keuangan dan informasi kinerja keuangan periode interim; b) perubahan kegiatan utama Bank dan KCBLN, jika ada; dan c) rincian permasalahan yang timbul selama tahun buku berjalan yang memengaruhi kegiatan Bank dan KCBLN, jika ada; 4. kebijakan pemenuhan ketentuan lain yang terkait Integrasi; 5. metode yang digunakan sehubungan pengalihan secara hukum atas aset dan/atau liabilitas dengan kualitas baik dari KCBLN kepada Bank yang akan menerima Integrasi, serta pengakuan terkait aspek keuangan dari transaksi Integrasi yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan di INDONESIA; 6. cara penyelesaian status, hak, dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dewan pengawas syariah, dan karyawan Bank serta KCBLN; 7. benturan kepentingan antara Bank dan KCBLN serta anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau dewan pengawas syariah, jika ada; 8. cara penyelesaian hak dan kewajiban Bank dan KCBLN terhadap pihak ketiga; 9. rencana tindak penyelesaian hak dan kewajiban KCBLN yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional paling lambat 1 (satu) tahun sejak izin Integrasi berlaku, dalam hal Integrasi dilakukan antara KCBLN dan BUS; 10. cara penyelesaian hak pemegang saham Bank yang tidak setuju terhadap Integrasi; 11. hasil penilaian tenaga ahli mengenai aspek tertentu dari Integrasi, jika diperlukan; 12. pendapat konsultan hukum mengenai aspek hukum dari Integrasi; dan 13. ringkasan laporan penilai independen mengenai pendapat kewajaran atas Integrasi; dan c. keterangan mengenai Bank hasil Integrasi: 1. nama, tempat kedudukan, status jaringan kantor, kegiatan usaha/produk/aktivitas, struktur organisasi, susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan dewan pengawas syariah, serta teknologi informasi dan sumber daya manusia; 2. rencana perubahan nama dan logo, jika ada; 3. struktur permodalan dan pemegang saham; 4. data keuangan proforma yang diperiksa oleh akuntan publik; 5. proyeksi tingkat kesehatan Bank selama 2 (dua) periode penilaian dengan minimal Peringkat Komposit 3 (PK-3), dan rencana perbaikan jika diproyeksikan tingkat kesehatan selama 2 (dua) periode penilaian lebih rendah dari Peringkat Komposit 3 (PK-3); 6. penjelasan mengenai manfaat serta risiko yang mungkin timbul akibat Integrasi beserta mitigasi risiko; 7. gaji, honorarium, dan tunjangan lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan dewan pengawas syariah; 8. rancangan perubahan anggaran dasar dalam hal terdapat perubahan anggaran dasar; dan 9. rencana bisnis.

(1) Permohonan izin Konversi disampaikan oleh KCBLN kepada OJK secara bersamaan dengan permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip pendirian Bank sebagai Bank hasil Konversi, disertai dengan: a. surat persetujuan dari kantor pusat KCBLN, yang dibuktikan dengan surat persetujuan dari organ yang berwenang di kantor pusat KCBLN mengenai: 1. persetujuan melakukan Konversi; 2. persetujuan untuk pendirian dan kegiatan usaha Bank sebagai Bank hasil Konversi; dan 3. persetujuan untuk mengajukan pencabutan izin usaha KCBLN sebagai dampak Konversi; dan b. pemenuhan persyaratan untuk memperoleh persetujuan prinsip pendirian dan kegiatan usaha Bank sebagai Bank hasil Konversi. (2) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada peraturan perundang- undangan mengenai bank umum atau bank umum syariah, kecuali diatur khusus dalam Peraturan OJK ini. (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dokumen: a. penjelasan dilakukan Konversi; b. laporan keuangan dan informasi kinerja keuangan 3 (tiga) tahun buku terakhir yang diaudit oleh akuntan publik dari KCBLN yang akan melakukan Konversi; c. laporan keuangan dan informasi kinerja keuangan KCBLN periode interim; d. jadwal rencana dan tanggal efektif Konversi serta jadwal rencana dan perkiraan jangka waktu pencabutan izin usaha KCBLN; e. nama, tempat kedudukan, status jaringan kantor, kegiatan usaha/produk/aktivitas, teknologi informasi, dan sumber daya manusia, Bank sebagai Bank hasil Konversi; f. rencana perubahan nama Bank dan logo Bank hasil Konversi; g. metode yang digunakan sehubungan pengalihan secara hukum atas aset dan/atau liabilitas dari KCBLN kepada Bank sebagai Bank hasil Konversi, serta pengakuan terkait aspek keuangan dari Konversi yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan di INDONESIA; h. proyeksi tingkat kesehatan Bank sebagai Bank hasil Konversi selama 2 (dua) periode penilaian dengan minimal Peringkat Komposit 3 (PK-3), dan rencana perbaikannya jika diproyeksikan tingkat kesehatan Bank hasil Konversi selama 2 (dua) periode penilaian lebih rendah dari Peringkat Komposit 3 (PK-3); i. cara penyelesaian status, hak, dan kewajiban anggota Direksi, dan karyawan KCBLN yang akan melakukan Konversi; j. tata cara penyelesaian hak dan kewajiban KCBLN yang akan melakukan Konversi terhadap pihak ketiga; k. gaji, honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan dewan pengawas syariah Bank sebagai Bank hasil Konversi; l. rencana tindak penyelesaian hak dan kewajiban dari kegiatan usaha secara konvensional paling lambat 1 (satu) tahun sejak izin Konversi berlaku, dalam hal Bank hasil Konversi adalah BUS; dan rencana bisnis Bank hasil Konversi. (4) Dalam hal diperlukan, OJK dapat meminta dokumen dan/atau informasi tambahan kepada KCBLN yang akan melakukan Konversi.